2/1
|
BADANPENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI I Ep p r l
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PBNBRAPANTEKNOLOGI
NoMoR /&T TAHUN 2oT3 TENTANG PEDOMAN PELAPORANGRATIFIKASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAP'ANTEKNOLOGI, Menimbang: a. bahwa Undang
dalam
rangka
Nomor
Pemberantasan
30
pelaksanaan Tahun
Korupsi,
2oo2
perlu
pasal
L6 undang-
tentang
Komisi peraturan
menetapkan Kepala Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Mengingat : 1. undang-Undang
Nomor
31 Tahun rggg tentang Pemberantaasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun rg99 Nomor r4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gr4) sudah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 20 rahun 2oor tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2oo1 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 15 0 ) ; 2. Undang...
-2-
2 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantaasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25O);
3 . Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun Tugas,
Kedudukan, Organisasi
dan
Fungsi,
Tata
Kewenangan,
Susunan
Kerja Lembaga Pemerintah beberapa kali
sebagaimana telah
Departemen
2OO1 tentang
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2Ol3; 4 . Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2OOL tentang Unit Organisasi dan Tugas Bselon I Lembaga Pemerintah Non beberapa kali
sebagaimana telah
Departemen
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2QI3; 5.
Keputusan Presiden Nomor I44 lM, Tahun 2008;
6.
Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor
Organisasi
dan
Pengkajian
Badan
dan
L7O lKp IKAIBPPT/VI I 2006 Tata
Kerja
Badan
Penerapan tentang
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN PENERAPAN
KEPALA
BADAN
TENTANG
TEKNOLOGI
PELAPORAN GRATIFIKASI
PENGKAJIAN
DI
DAN
PEDOMAN
LIT.ICXUNGAN BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.
P a s a l1 . . .
-J-
Pasal 1 Pedoman Penerapan
Pelaporan Teknologi
Gratifikasi
di
sebagaimana
Lingkungan
Badan
Pengkajian
dimaksud
dalam
Lampiran
dan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman ini digunakan lingkungan
Pegawai Negeri Sipil di
sebagai acuan bagi seluruh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi baik yang menjabat
sebagai Struktural maupun Fungsional dalam hal terjadi gratifikasi.
Pasal 3 Bagi setiap Pegawai Negeri Sipit di lingkungan
Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi baik yang menjabat Struktural
maupun Fungsional
wajib tunduk dan patuh kepada peraturan ini. Pasal 4 Bagi
Setiap Pegawai Negeri Sipil
Penerapan Teknologi yang melakukan
di
lingkungan
baik yang menjabat
Badan
Struktural
Pengkajian
maupun
Fungsional
pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan
sesuai peraturan perundang-undangan
dan
sanksi
yang berlaku.
Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal O Juli 2AI3." KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PBNBRAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN AZIZ ISKANDAR
LAMPIRAN PERATURAN KBPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TQKNOLOGT NOMOR orfAHUN 20 13 TBNTANG PEDOMAN PBLAPORANGRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PBNBRAPAN TEKNOLOGI \
PEDOMAN PELAPORANGRATIFIKASI BADAN PEKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
BAB I U M U M 1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pegawai Negeri Sipil BPPT tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal dengan berpegang pada etika dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gouernment Gouernance); 2. Terkait dengan pelayanan masyarakat dan hubungan kerja, maka hal Yang
mungkin
dapat
terjadi
adanya
penerimaan
yang
dapat
dikategorikan sebagai penerimaan gratifikasi, dari pihak lain dalam pelaksanaaan kegiatan kerja sehari-hari; 3. Tujuan dari penyusunan
pedoman ini adalah untuk
memberikan
acuan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil BPPT dalam menyampaikan pelaporan gratifikasi;
j
4. Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi di lingkqngan BPPT;
BAB II...
-2BAB II LANDASAN PENYUSUNAN BPPT dalaqn menyusun Pedoman Pelaporan Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut: 1. Selalu
mengutamakan
kepatuhan
pada
hukum
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana lembaga beroperasi. 2. Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi; Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi, keluargd, kelompok ataupun golongan (BPW first). 3. Selalu
berusaha
menerapkan
prinsip-prinsip
transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola lembaga. 4. Selalu berusaha untuk
menjalankan program/kegiatan berdasarkan
Tata Kelola dan Tata Laksan a (business process)dan Pedoman Perilaku (kode etik) yang berlaku di BPPT. BAB III PENGERTIAN 1. Pegawai Negeri Sipil BPPT yang selanjutnya disebut PNS BPPT adalah 'setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja pada BPPT; 2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian .uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (sesuai penjelasan pasal 12 d ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Adapun...
- j -
Adapun Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal: a. dipero[eh dari hadiah
langsunglundian,
diskonf rabat, uoucher, point
rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum
dan tidak terkait
dengan kedinasan; karena
b. diperoleh
prestasi
akademis
(kejuaraan/perlombaan/kompetisi)
dengan
atau biaya
non
akademis
sendiri
dan
tidak
terkait dengan kedinasan; c. diperoleh dari
keuntungan/ bunga dari penempatan
atau kepemilikan
dana, investasi
saham pribadi yang berlaku secara umum
dan tidak
terkait dengan kedinasan; d. diperoleh dari kompensasi
atas profesi diluar
kedinasan yang tidak
terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak
melanggar
konflik
kepentingan
dan
kode
etik
pegawai,
dan
dengan ijin tertulis dari atasan langsung; e. diperoleh
hubungan
dari
keluarga
sedarah
lurus dua derajat atau dalam garis keturunan sepanjang
tidak
mempunyai
konflik
garis keturunan
dalam
ke samping satu derajat
kepentingan
dengan
penerima
gratifikasi; f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ' lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak
mempunyai
konflik
kepentingan
dengan penerima
gratifikasi; g. diperoleh dari pihak yang mempunyai
hubungan keluarga sebagaimana
pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, ulang tahun, kegiatan keagamaanladat/tradisi.dan pihak
yang
mempunyai
konflik
kepentingan
khitanan
anak,
bukan dari pihakdengan
penerima
gratifikasi; h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah bukan dari pihak-pihak
atau bencana, dan
yang mempunyai konflik kepentingan dengan
penerima gratifikasi;
i diperoleh...
-4kegiatan
dari
i. diperoleh
kedinasan
konferensi, pelatihan, atau
workshop,
secara
berlaku
resmi
klfs,
seminar,
sejenis yang
kegiatan lain
seminar
berupa
umum
rapat,
seperti
dan
sertifikat
plakat/ cinderamata; dan j.
kedinasan
resmi
acara
dari
diperoleh
yang berlaku
ljarrrwan berupa makanan dan minuman
hidanganlsajian
bentuk
dalam
umum. BAB IV PBLAPOR YANG WAJIB MELAPORKAN GRATIFIKASI Pelapor adalah
sebagai pejabat
Pegawai Negeri BPPT baik
struktural
(eselon tr, eselon II, eselon III, dan eselon IV), pejabat fungsional tertentu, pejabat
fungsional
umum,
yang
bekerja
BPPT yang
Iingkungan
di
menerima gratifikasi. BAB V SISTEM PELAPORAN GRATIFIKASI PNS
1. Setiap
kepada
Korupsi
Pelaporan Gratifikasi
gratifikasi,
yang
gratifikasi
melaporkan Korupsi Komisi
dari
Koordinasi
Tim
oleh
disediakan
(sesuai Pasal
wajib
Pemberantasan
Komisi
pelaporan
formulir
mengisi
Pernberantasan '
menerima
yang diterimanya
gratifikasi dengan
yang
BPFrI
Nomor
L6 Undang-undang
30
Tahun 2OO2) yang dibentuk pada masing-masing unit kerja eselon I di Badan
lingkungan
dan
Pengkajian
Penerapan
Teknologi
dengan
Keputusan Kepala BPPT; 2. Formulir pelaporan gratifikasi yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada bab V butir Gratifikasi
I disampaikan
paling lambat
melalui
Tim Koordinasi
5 (lima) hari kerja telhitung
Pelaporan
sejak gratifikasi
diterima; 3. Tim
Koordinasi
sebagaimana Gratifikasi
Pelaporan
dimaksud
pada
Gratifikasi bab
Komisi Pemberantasan
kerja setelah diterimanya
V
menyampaikan butir
2
kepada
laporan Direktorat
Korupsi paling lambat 2 (dua) hari
pelaporan dari pelapor dan ditembuskan
ke
Inspektorat sebagai Unit Pengendali Gratifikasi;
4. Laporan...
-5lebih dari 5 ( lima) hari terhitung
4. Laporan yang disampaikan harus
diterima
gratifikasi
langsung
disampaikan
sejak yang
oleh
bersangkuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi; BAB VI SANKSI Bagi pegawai negeri atau penyelenggara
dengan
berlawanan pidana
yang
gratifikasi
penerimaan
tugasnya,
atau
hidup
pidana
atau
melaporkan
jabatannya
dengan
berhubungan
kewajiban
penjara seumur
negara yang tidak
dapat
penjara
diancam paling
dan dengan
singkat
4
(empat) tahun dan paling larna 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta
rupiah)
dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang
Nomor
20 Tahun
Undang-undang Nomor 31 Tahun
2OOI
tentang
Perubahan
atas
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. BAB VII PENUTUP 1. Untuk
menunjang
Pelaporan
kelancaran
Gratifikasi
dapat
pelaksanaan
Koordinasi
mengangkat
Tim
sebaik-baiknya
oleh
dan
membentuk
Tim
tugas
Kesekretariatan. 2'. Pedoman Inspektorat
ini
agar
disosialisasikan
kepada seluruh
dengan
Pejabat Strujtural
maupun
Fungsional di
Lingkungan BPFrf. 3. Pedoman ini agar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh
Pejabat Struktural
maupun
dengan sebaik-baiknya
Fungsional
di lingkungan
BPPT.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal O Juli 2Ol3 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIT
ISKANDAR
