BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR fl , TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIS UTAMA/PUSAT/BALAI BESAR/BALAI/UNITPELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang :
a bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan Keuangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya; b.
Mengingat :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas dan guna memperlancar proses pelaksanaan pelaporan Keuangan yang efisien, efektif, akurat, dan tepat waktu di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) perlu ditetapkan suatu Peraturan Kepala tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Sekretaris Utama/Pusat/Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang...
-2 3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M Tahun 2008;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Menteri Peraturan sebagai pengganti 171/PMK.05/2007 Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIS UTAMA/PUSAT/BALAI DI (UPT) TEKNIS PELAKSANA BESAR/BALAI/UNIT PENERAPAN DAN PENGKAJIAN BADAN LINGKUNGAN TEKNOLOGI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini, yang dimaksud dengan : Keuangan Negara, adalah: 1. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Barang.. .
3 2.
Barang Milik Negara (BMN), adalah: Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.
Pemerintah, adalah: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4.
Instansi , adalah: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPPT.
5.
Pimpinan Instansi , adalah: Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT.
6.
Pengguna anggaran , adalah: Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Negara/lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
anggaran
Kementerian
7.
Satuan Kerja, adalah: Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
8.
Badan Layanan Umum (BLU), adalah: Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas , yang pengelolaan keuangannya diselenggara kan sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait;
9.
Arsip Data Komputer (ADK), adalah: Arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi , data buku besar , dan/atau data lainnya.
10.
Dokumen Sumber ( DS), adalah: Dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
11.
Laporan Keuangan , adalah: Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12.
Laporan Realisasi A nggaran ( LRA), adalah: Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan , belanja , transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran yang masing - masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13.
Neraca , adalah: Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14.
Laporan Arus Kas ( LAK), adalah: Laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi , investasi aset nonkeuangan , pembiayaan , dan non angga ran.
15.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), adalah: Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA , Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 16.Akuntansi,...
-416.
Akuntansi, adalah: Proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya , serta penyajian laporan.
17.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, adalah: Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
18.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah: Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
19.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah: Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posis i keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
20.
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN), adalah: Subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
21.
Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP), adalah: Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/Lembaga , pihak lain, dan Departemen Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
22.
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), adalah: Klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP.
23.
Buletin Teknis adalah: Informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah -masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
24.
Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.
25.
Bagan Akun Standar (BAS), adalah: Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran , serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
26.
Data transaksi BMN, adalah: Data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN, yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja. 27. Entitas. .
5 27.
Entitas Pelaporan, adalah: Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan.
28.
Entitas Akuntansi , adalah: Unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), adalah: Unit/satuan kerja yang menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Kementerian Negara /Lembaga yang ditetapkan sebagai UAPA.
30.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
31.
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), adalah: UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan , baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
32.
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA- E1), adalah: UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan , baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
33.
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), adalah: UAI pads tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA- E1 yang berada di bawahnya.
34.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), adalah: Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
35.
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), adalah: Unit akuntansi BMN pads tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.
36.
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB- E1), adalah: Unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Iaporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.
37.
Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), adalah: Unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
38.
Laporan BMN, adalah: Laporan yang menyajikan posisi BMN pads awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
39.
Rekonsiliasi , adalah: Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
40.
Transfer Lainnya, adalah: Pengeluaran yang berasal dari anggaran perhitungan dan pembiayaan atas belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 41. Pihak...
6 41.
Pihak lain , adalah: Instansi/ unit organisasi di luar Kementerian Negara / Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, dan karenanya wajib menyelenggarakan SAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
42.
Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP), adalah : Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
43.
Tahun Anggaran Berjalan untuk selanjutnya disingkat (TA. 20X0).
44.
Tahun Anggaran Berikutnya untuk selanjutnya disingkat (TA. 20X1). Bagian Kedua Akuntansi Anggaran Pasal 2
(1)
Kepala BPPT Selaku Pengguna Anggaran/ Barang melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
(2)
Dokumen sumber yang digunakan dalam melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan pada BPPT adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPT.
(3)
DIPA sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas disusun menurut unit organisasi , fungsi , sub fungsi, program. Kegiatan , sub kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
BAB II SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pasal 3 (1)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah ketentuan wajib yang harus dalam Negara/Lembaga Kementerian setiap oleh diselenggarakan menghasilkan Laporan Keuangan.
(2)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK); b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN); dan, c.Sistem . .
-7c. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SABAPP). (3)
Untuk melaksanakan SAI sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, BPPT sebagai salah satu Lembaga Pemerintah wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari: a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B); b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon 1 (UAPPA/B-E1); c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W); dan, d. Unit Akuntansi Kuasa Anggaran/Barang (UAKPA/B). Bagian Kedua Sistem Akuntansi Keuangan Pasal 4 SAK adalah merupakan Sub sistem dari SAI. Untuk melaksanakan SAK sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, BPPT membentuk Unit Akuntansi sebagai berikut: a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA); b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon 1 (UAPPA-E1); c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA-W); dan, d. Unit Akuntansi Kuasa Anggaran/Barang (UAKPA Pasal 5
(1)
Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan/atau penggunaan Keuangan Negara,setiap Satuan Kerja dilingkungan BPPT wajib memproses Dokumen Sumber (DS) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
(2)
Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas disampaikan secara berjenjang (desentralisasi) oleh BPPT selaku UAPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).
Bagian Ketiga Proses Pelaporan Keuangan Pasal 6 (1)
UAKPA wajib memproses Dokumen Sumber (DS) untuk menghasilkan Laporan Keuangan dalam bentuk : a. Laporan Laporan Realisasi Anggaran Utama (LRA Utama); b. Neraca; c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA Belanja); d. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (LRA Pengembalian Belanja); e. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Negara dan Hibah (LRA Pendapatan); f.Laporan...
8 f. Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Negara dan Hibah (LRA Pengembalian Pendapatan); g. Laporan Barang Intrakomptabel per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja; h. Laporan Barang-Barang Bersejarah per Sub-sub Kelompok Barang Satuan Kerja; i. Laporan Persediaan Satuan Kerja; j. Laporan Kondisi Barang Barang Satuan Kerja; k. Laporan Kondisi Barang-Barang Bersejarah Satuan Kerja; 1. Arsip Data Komputer (ADK) atau Data Kirim; m. Backup Data; n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), khusus untuk Laporan Keuangan Semester dan Tahunan. (2)
Dokomen Sumber ( DS) yang berhubungan dengan aset atau Barang Inventaris ( BI) disampaikan kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(3)
Setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan KPPN.
(4)
Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA, Neraca dan ADK setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Ankuntansi Pembantu Pengguna Anggararan - eselon 1 (UAPPA-E1).
(5)
Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pasal 7
(1)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada disetiap kantor Satuan Kerja Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Keuangannya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W).
(2)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya.
(3)
UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W beserta ADKnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulannya.
(4)
UAPPA- W wajib melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap tri wulan.
(5)
Laporan Realisasi Anggaran beserta ADK Tingkat UAPPA -W wajib disampaikan kepada UAPPA- E1 setiap bulannya.
(6)
Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pasal 8
(1)
UAPPA- E1 melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari UAPPA -W yang berada di wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada dibawah UAPPA-E1. (2). UAPPA-E1.. .
9 (2)
UAPPA- El menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA- El berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
(3)
UAPPA-El wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-El beserta ADKnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
(4)
UAPPA- El melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
(5)
LRA beserta Neraca tingkat UAPPA- El beserta ADK wajib disampaikan kepada UAPPA-El setiap bulannya.
(6)
Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pasal 9
(1)
UAPA melakukan proses penggabungan Lapo ran Keuangan UAPPA-El.
(2)
UAPA menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
(3)
UAPA melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) setiap semester.
(4)
Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dituangkan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
(5)
UAPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADKnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
(6)
Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility), dan Pernyataan Telah Direviu.
(7)
Laporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) di atas, kemudian diteruskan oleh UAPA BPPT kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK). Pasal 10
(1)
UAPA adalah Unit Akuntansi Pengguna Anggaran tingkat Kementrian Negara/Lembaga.
(2)
UAPA BPPT sebagaimana dimaksud oleh ayat (1 ) di atas diseienggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
(3)
Dalam pelaksanaannya UAPA BPPT dibantu oleh UAKPA, UAPPA-W dan UAPPA-E1. (4). UAKPA ...
-10(4)
UAKPA BPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas dibagi atas 6 (enam) Wilayah Satuan Kerja yaitu: a. Wilayah Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari: 1) Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB); 2) Balai Teknologi Survey Kelautan (Teksurla); 3) Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST); dan 4) Balai IPTEKnet. b. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Banten yang terdiri dari : 1) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS); 2) Balai Besar Teknologi Energi ( B2TE); 3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran (LAGG); Balai Inkubator Teknologi (BIT); 4) 5) Balai Termodinamika Motor dan Propulsi ( BTMP); 6) Balai Teknologi Lingkungan (BTL); Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (MEPPO); 7) Balai Pengkajian Bioteknologi (BIOTEK); dan 8) 9) Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP). c. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Lampung yaitu Balai Besar Teknologi Pati (B2TP). d. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Yogyakarta yaitu Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP). e. Wilayah Satuan Kerja Propinsi Bali yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali (UPTPSTKP- Bali). f.
Wilayah Satuan Kerja Propinsi Surabaya yaitu UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT.BPPH).
Wilayah Satuan Kerja Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a di atas di koordinir oleh UAPPA-W UPT Hujan Buatan. (6)
Wilayah Satuan Kerja Propinsi Banten sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf b di atas di koordinir oleh UAPPA-W B2TKS. Pasa 11
(1)
Setiap bulannya , UAKPA menyampaikan ADK Kepada UAPPA-W untuk disampaikan kepada UAPPA- E1 dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Propinsi/Wilayah setempat.
(2)
UAKPA yang berada di 9 (sembilan ) wilayah kerja PUSPIPTEK Serpong Propinsi Banten dan 4 (empat) satuan kerja yang ada di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal ( 10) ayat 4 di atas , menyampaikan ADKnya kepada UAKPA yang telah ditunjuk sebagai UAPPA-W.
(3)
UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) di atas akan melakukan penggabungan laporan (rekonsiliasi), baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada di wilayah kerjanya.
(4)
rekonsiliasi dengan Kantor UAPPA-W Propinsi DKI Jakarta, melakukan Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Propinsi DKI Jakarta sekaligus juga menyampaikan kepada UAPPA-E1. (5). UAPPA-W...
-11-
(5)
UAPPA-W PUSPIPTEK Serpong Propinsi Banten , melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Propinsi Banten sekaligus juga menyampaikan kepada UAPPA-E1.
(6)
UAPPA E-1 sebagaimana dimaksud oleh ayat (4) dan ayat (5) di atas adalah UAPPA- E1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pasal 12
(1)
Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan Keuangan, BPPT secara berjenjang berwenang melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.
(2)
Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, BPPT bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bagian Keempat Format dan Mekanisme/Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan Pasal 13
(1)
Format Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) harus mempergunakan format laporan Sistem Akuntansi Instansi.
(2)
Formal Laporan SAI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, dibuat dalam 2 (dua) sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
(3)
Laporan Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja Setama/Pusat/Balai Besar/Balai/ Unit Pelaksana Teknis wajib disampaikan ke BPPT Pusat (Biro Keuangan) paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya, sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Committed; b. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Committed; c. Foto Copy Berita Acara Rekonsiliasi, dan penyampaiannya bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan setiap bulan; d. Laporan Piutang PNBP.
(4)
Selain Menyampaikan Laporan Penyerapan pada ayat (3) tersebut di atas, satuan kerja wajib menyampaikan Laporan Rencana Triwulan dan Rencana Pencairan Dana serta Catatan Ringkas atas Pelaksanaan Anggaran Triwulan, yang disampaikan pada awal Triwulan.
(5)
Bentuk atau format Laporan Keuangan Committed dirinci menurut Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK), sebagaimana contoh pada Lampiran IA, IB dan IC.
Pasal...
-12Pasal 14 (1)
Penyampaian Laporan Keuangan periode Semesteran dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan (TA. 20X0 ) dan Penyampaian Laporan Keuangan periode Tahunan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya (TA. 20X1).
(2)
Penyampaian Laporan Keuangan untuk setiap Unit Akuntansi ke tingkat di atasnya wajib dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Pasal 15
(1)
Penyampaian Laporan Keuangan ke Kementerian Keuangan untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran dilaksanakan 2 (dua) kali periode, yaitu Periode Semesteran dan Periode Tahunan.
(2)
Penyampaian dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dari UAKPA ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
(3)
Laporan Keuangan beserta Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tingkat UAKPA harus sudah diterima di UAPPA- E1 BPPT paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya. Pasal 16
(1)
Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk data wilayah (gabungan) antara UAPPAW yaitu Satuan Kerja tingkat Propinsi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) dilakukan.
(2)
Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I dari UAKPA dan UAPPA-W ke UAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun berjalan.
(3)
Penyampaian Laporan Keuangan Semester I dari UAKPA dan UAPPA-W ke UAPPA-E1 disampaikan paling lambat tanggal 17 Juli tahun berjalan.
(4)
Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III dari UAKPA dan UAPPA-W ke UAPPA- E1 disampaikan paling lambat tanggal 23 Oktober tahun berjalan.
(5)
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dari UAKPA dan UAPPA-W ke UAPPA- E1 disampaikan paling lambat tanggal 2 Pebruari tahun berikutnya.
(6)
Pengiriman dan/atau penyampaian Laporan Keuangan gabungan dari UAPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK)-Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( DJPB) paling lambat tanggal 25 dan Juli tahun berjalan (T.A.20X0) untuk Laporan Keuangan Semester, dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari tahun berikutnya (T.A.20X1) untuk Laporan Keuangan Tahunan.
BAB.
-13BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1)
Unit Kerja di lingkungan BPPT yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan menggunakan pola keuangan Badan Layanan Umum wajib menyusun Laporan Keuangan.
(2)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
(3)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU untuk tujuan konsolidasi dalam Laporan Keuangan Negara/Lembaga diselenggarakan Kementerian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(4)
Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibentuk Unit Akuntansi pada Badan Layanan Umum.
Bagian Kedua Proses Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 18 (1)
Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
(2)
Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang terdiri dari LRA/Operasional, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
(3)
Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
(4)
Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari LRA, Neraca , dan Catatan atas Laporan Keuangan
Pasal 19
(1)
Pengkonsolidasian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan ADK.
(2)
Dalam hal Unit Akuntansi BLU belum memiliki sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), BLU dapat menggunakan SAI.
-14(3)
Satuan Kerja BLU menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas beserta data transaksinya kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
(4)
Satuan Kerja BLU melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan.
(5)
Penggabungan Neraca BLU dengan Neraca Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan setelah dilakukan konversi ke dalam perkiraan yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan untuk BLU diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB IV SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (SA-BAPP) Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Pasal 20 (1)
SA-BAPP dilakukan dengan cara manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada BPPT sebagai salah satu Lembaga Pemerintah selaku salah satu Kuasa Pengguna Anggaran APP.
(2)
Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan kewajiban Pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak dilakukan pada Kementrian Negara/ Lembaga.
(3)
Pengecualian atas transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kementrian Negara/ Lembaga (BPPT) atau pihak lain atas Belanja Lain-Lain dan Transfer Lainnya.
(4)
BAPP Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah yang menggunakan anggaran yang bersumber dari BAPP berupa Belanja Lain-Lain wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
(5)
SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas wajib membentuk UAKPA.
Bagian Kedua Laporan Keuangan BAPP Berupa Belanja Lain-Lain Pasal 21 (1)
Setiap UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain, wajib memproses Dokumen Sumber (DS) menjadi Laporan Keuangan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2)
Dokumen Sumber (DS) BAPP Belanja Lain-Lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
-15-
(3)
Setiap UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain , wajib menyampaikan LRA, Neraca beserta ADK setiap bulannya ke KPPN.
(4)
UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain, melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya.
(5)
UAKPA BAPP Belanja Lain-Lain. menyampaikan LRA, Neraca beserta ADK setiap bulannya kepada UAPA BPPT.
(6)
Penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pasal 22
(1)
UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA BAPP Belanja Lain -Lain, yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
(2)
UAPA menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) di atas.
(3)
UAPA menyampaikan LRA, Neraca dan ADK Tingkat UAKPA kepada Direktur Jenderal Anggaran setiap tri wulan.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 23 (1)
(2)
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada masing-masing Anggaran DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan. Semua Aset Tetap yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah wajib dibukukan pada system Informasi Manajemen Barang Milik Negara sebagai barang milik Negara. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Struktur Organisasi dari Unit Akuntansi Instansi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tercantum dalam Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat bagi semua Unit Kerja yang ada di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pasal 25 Pembagian tugas, Penunjukan Petugas Akuntansi dan hal-hal teknis lainnya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja, berpedoman pada Peraturan ini dan
-16PER-51/PB/2008 tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pasal 26 Menunjuk Satuan Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur Serpong, Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan DKI Jakarta, Balai Besar Teknologi Pati - Lampung, Balai Pengkajian Dinamika Pantai - Yogyakarta, UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika - Surabaya dan UPT Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik & Porselin - Bali sebagai koordinator tingkat wilayah yang berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan dan melaksanakan rekonsiliasi baik dengan KPPN paling lambat tanggal 7 setiap bulan maupun kepada Kanwil DjPb paling lambat tanggal 17 setiap triwulan. Pasal 27 (1)
Ketentuan dalam peraturan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Setama / Pusat / Balai Besar / Balai/ Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPPT.
(2)
Peraturan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Setama / Pusat / Balai Besar / Balai/ Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPPT. Pasal 28
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 136/KP/BPPT/IV/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Di Satuan Kerja Sekretaris Utama/ Deputi/ Pusat/ Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 29 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN AZIZ ISKANDAR
