BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR*3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa mengamanatkan setiap pemangku jabatan fungsional perekayasa harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) jabatan fungsional perekayasa; b. bahwa dalam upaya tertib administrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) jabatan fungsional perekayasa maka perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan Fungsional Perekayasa berdasarkan Peraturan ini;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
3.Keputusan...
-2-
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M, Tahun 2008; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa; 8. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 9. Peraturan bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 267/M/PBNIII/2009 dan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 10. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
DAN PENGKAJIAN BADAN KEPALA PERATURAN PEDOMAN TENTANG TEKNOLOGI PENERAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA. Pasal 1
Menetapkan ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan Fungsional Perekayasa terhadap pemangku jabatan fungsional perekayasa. Pasal 2...
3
Pasal 2 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas terdapat secara rinci dan jelas di dalam lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat siapa saja yang terkait di dalamnya. Pasal 4 Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, agar semua pegawai mentaati dan mengindahkannya. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal, S Juli 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN'AZIZ ISKANDAR
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR -259-ATAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi BAB I
Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Kompetensi, Tujuan, dan Sasaran
1 1 3
BAB II
Kurikulum 1. Struktur 2. Silabi
4 4 5
BAB III
Peserta dan Tenaga Kediklatan 1. Peserta 2. Tenaga Pelatih/Fasilitator
BAB IV
Sarana dan Prasarana Diklat A. Sarana Diklat B. Prasarana Diklat
12 12 12
BAB V
Penyelenggaraan 1. Fasilitator 2. Penyelenggara
13 13 13
3. 4. 5.
Waktu Pelaksanaan Metode Tata Tertib
13 13 14
BAB VI
Evaluasi 1. Evaluasi Peserta 2. Evaluasi Fasilitator 3. Evaluasi Penyelenggaraan 4. Evaluasi Pasca Diktat
16 16 16 17 17
BAB VII
Sertifikasi
19
BAB VIII
Penutup
20
BABI PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.
Disamping itu juga
mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui peningkatan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan, dan pengembangan wawasan, maka Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: PP 101 tahun 2000 yang mengatur tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa Diklat PNS terdiri dari Diktat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan, di mana untuk Diklat dalam jabatan terbagi menjadi tiga jenis Diklat, yaitu: Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis. Diklat fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk memenuhi kompetensi PNS yang akan ataupun telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk memenuhi kompetensi PNS yang akan ataupun telah menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Perekayasa (JFP) mempunyai jenjang jabatan dan tingkat kepangkatan sebagai berikut: a) Perekayasa Pertama, dengan golongan pangkat : (1) Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b) Perekayasa Muda, dengan golongan pangkat: (1) Penata, golongan ruang III/c. (2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 1/20
c) Perekayasa Madya, dengan golongan pangkat : (1) Pembina, golongan ruang IV/a.
(2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. (3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d) Perekayasa Utama, dengan golongan pangkat: (1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d. (2) Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e. 3
Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya mengatur dan menjelaskan tentang konsep baru Jabatan Fungsional Perekayasa, dimana pejabat fungsionai perekayasa dengan tingkat atau jenjang tertentu akan mempunyai peran, tugas dan tanggung atas pekerjaannya di dalam sistem tata kerja kerekayasaan dalam wadah kerja organisasi
fungsional
kerekayasaan.
Sehingga,
prestasi
kerja
dan
pengembangan karir pejabat fungsional perekayasa dinilai tidak hanya dari angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan kerekayasaan saja, melainkan juga dari peran, tugas dan tanggungjawabnya di dalam organisasi fungsional kerekayasaan. Oleh karena itu, agar supaya pejabat fungsional perekayasa dapat berprestasi dan menunjukkan kinerja yang tinggi, maka standar kompetensi jenjang jabatan dan peran harus dapat dipenuhi dan dikembangkan secara berkesinambungan. Pemenuhan standar kompetensi jabatan tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan Fungsional Perekayasa.
Pendidikan dan Pelatihan
dalam
Jabatan
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional
Perekayasa akan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan apabila diatur oleh suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional perekayasa. Buku ini dibuat sebagai Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa bagi penyelenggara diktat di seluruh instansi pemerintah.
2/20
2. Kompetensi , Tujuan dan Sasaran
a. Kompetensi Diktat
dirancang
untuk
meningkatkan
kompetensi
(pengetahuan,
keterampilan dan keahlian) penilai angka kredit jabatan fungsional perekayasa yaitu:
1.
Memahami tupoksi dan pembinaan karir JFP secara baik dan benat,
2.
Memahami memahami dan menerapkan pengetahuan tentang inovasi teknologi dan secara balk dan benar,
3.
Memahami Sistem Tata Kerja Kerekayasaan JFP secara balk dan benar,
4.
Memahami cara penyusunan program manual sesuai kaidah dan aturan yang telah ditetapkan secara balk dan benar.
5.
Memahami sistem informasi, pelaporan dan teknik membuatnya di dalam sistem tata kerja Kerekayasaan secara balk dan benar,
6.
Memahami butir-butir kegiatan kerekayasaan dan angka kreditnya secara balk dan benar,
(1) Tujuan
Pedoman ini dibuat sebagai acuan penyelenggaraan Diktat Jabatan Fungsional Perekayasa bagi penyelenggara diklat di instansi pemerintah.
(2) Sasaran Pedoman ini dibuat agar ada standardisasi dalam penyelenggaraan Diktat Jabatan
Fungsional
Perekayasa
yang
penyelenggara diktat.
3/20
diselenggarakan
oleh
seluruh
BAB II
KURIKULUM
1.
Struktur Untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan oleh pejabat
fungsional Perekayasa, maka kurikulum disusun sebagai berikut:
a. Wawasan (15 %) Struktur wawasan ini diarahkan pada peningkatan pemahaman peserta dalam maksud dan tujuan diktat, ruang lingkup pembinaan karir perekayasa, dan inovasi teknologi.
Mata diklat yang ada dalam struktur wawasan ini
mencakup 15 % dari keseluruhan mata diklat yang mendukung materi diklat perekayasaan.
b. Intl (85 %) Kemampuan bekerja dalam system tata kerja kerekayasaan Struktur ini meliputi pemahaman dan kemampuan bekerja dalam sistem tata kerja kerekayasaan, pemahaman dan kemampuan menyusun rencana kerja yang tertuang pada Program Manual Kerekayasaan, kemudian pemahaman pada butir-butir kegiatan angka kredit, serta pemahaman dan kemampuan menyusun laporan-laporan kerekayasaan pada tahap awal, pelaksanaan dan akhir. Mata diklat yang ada dalam struktur ini mencakup 85% dari keseluruhan mata diklat yang mendukung mated diklat perekayasaan.
Mata Diktat
No.
JP
WAWASAN (15%) 1.
Pembinaan Karir JFP
4
2.
Inovasi Teknologi
4
I NTI (85%) 3.
Sistem Tata Kerja Kerekayasaan
4
4.
Program Manual
4
4/20
5.
Butir-butir Kegiatan dan Angka Kreditnya
8
6.
Penyusunan Sistem Informasi dan pelaporan
8
Jumlah
32
Kurikulum Pelatihan ini bersifat tidak baku dan selalu dapat diubah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat pelatihan berlangsung. Kurikulum ini dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun silabi pelatihan maupun Modul Pelatihan yang akan dipergunakan fasilitator dalam memproses kegiatan belajar.
2. Silabi Silabi Pelatihan adalah uraian dari bahan-bahan pokok yang perlu dibahas pada setiap mata ajar di dalam pelatihan penilaian angka kredit seperti tersebut di bawah ini: a. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Perekayasa -
Deskripsi singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang sistem dan administrasi pembinaan karir dalam jabatan fungsional perekayasa sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
dan
13/M/PBNIII/2008
Kepala dan
Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan, dan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang sistem dan administrasi pembinaan karir dalam jabatan fungsional perekayasa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/M/PBNIII/2008 dan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan, dan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan 5/20
Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. secara balk dan benar. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami sistem dan administrasi pembinaan karir dalam jabatan fungsional perekayasa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi
dan
13/M/PB/\/III/2008
dan
Kepala
Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan, dan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya.
b. Inovasi Teknologi -
Deskripsi singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengertian inovasi teknologi, pengembangan iptek, manajemen teknologi dan inovasi teknologi - daya saing dan ekonomi dalam
kegiatan
kerekayasaan dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. -
Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang pengertian inovasi teknologi, pengembangan iptek, manajemen teknologi dan inovasi teknologi - daya saing dan ekonomi dalam kegiatan kerekayasaan secara balk dan benar. -
Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami pengertian inovasi teknologi, pengembangan iptek, manajemen teknologi dan inovasi teknologi - daya saing dan ekonomi dalam kerekayasaan.
c. Sistem Tata Kerja Kerekayasaan -
Deskripsi singkat 6/20
kegiatan
Mata pelatihan ini
membekali peserta dengan pemahaman tentang
organisasi fungsional kerekayasaan, peran dan tugas serta serta sistem informasi dan pelaporan dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang organisasi fungsional, tugas dan peran dalam kegiatan
kerekayasaan,
serta
sistem informasi
dan
pelaporan
kerekayasaan secara balk dan benar. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami dan membuat organisasi fungsional, tugas dan peran kegiatan serta sistem informasi dan pelaporan dalam kegiatan kerekayasaan.
d. Program Manual -
Deskripsi singkat Mata pelatihan ini metodologi
membekali peserta dengan pemahaman tentang
penyusunan program manual (lingkup kerja, pembuatan
organisasi kerekayasan, pengaturan SDM, pengaturan pendanaan, jadwal kegiatan dan pelaporannya).dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. -
Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang metodologi penyusunan program manual (lingkup kerja, pembuatan organisasi kerekayasan, pengaturan SDM, pengaturan pendanaan, jadwal kegiatan dan pelaporannya) secara balk dan benar. -
Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami metodologi
penyusunan program manual (lingkup kerja, pembuatan
organisasi kerekayasan, pengaturan SDM, pengaturan pendanaan, jadwal kegiatan dan pelaporannya). e. Sistem Informasi dan Pelaporan -
Deskripsi singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang 7/20
pembuatan dokumen dalam sistem informasi dan pelaporan kegiatan kerekayasaan dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang pembuatan dokumen dalam sistem informasi dan pelaporan kegiatan kerekayasaan secara balk dan benar. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami pembuatan dokumen dalam sistem informasi dan pelaporan kegiatan kerekayasaan dalam kegiatan kerekayasaan.
f.
Butir-butir Kegiatan dan Angka Kreditnya -
Deskripsi singkat Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang butirbutir kegiatan dan angka kredit dalam kegiatan kerekayasaan sesuai Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, cara pembuatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) dan PAK (Penetapan Angka Kredit) dengan menggunakan metoda pelatihan orang dewasa meliputi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. -
Tujuan Pembelajaran Umum Setelah
mengikuti
mata pelatihan ini peserta diharapkan
mampu
menjelaskan tentang butir-butir kegiatan dan angka kredit dalam kegiatan kerekayasaan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, cara pembuatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) dan PAK.(Penetapan Angka Kredit) secara balk dan benar.
Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti mata diktat, diharapkan peserta mampu memahami dan membuat butir-butir
kegiatan
dan
8/20
angka
kredit
dalam
kegiatan
kerekayasaan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, cara pembuatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) dan PAK (Penetapan Angka Kredit).
9/20
BAB III
PESERTA DAN TENAGA KEDIKLATAN
. Peserta
a. Latar Belakang Peserta Peserta Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa adalah pegawai yang berminat meniti karir sebagai pejabat fungsional Perekayasa dan secara aktif melaksanakan kegiatan kerekayasaan di instansinya baik di pusat maupun di daerah. Pegawai calon peserta Diklat Fungsional Perekayasa diusulkan oleh unit kerja/instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
b. Persyaratan Peserta -
Berbadan sehat baik jasmani maupun rohani;
-
Mempunyai prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas;
-
Mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi;
c. Aspek Pendidikan dan Pengalaman Kerja
-
Berpendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
-
Pegawai yang bekerja di bidang perekayasaan,
-
Pegawai atau Pejabat Fungsional Perekayasa yang belum pernah mengikuti diklat ini;
d. Lain-lain -
Mendapat persetujuan/ ditugaskan oleh pimpinan/ atasan di unit-unit kerja atau instansinya masing-masing;
-
Tidak akan dimutasikan dari tugasnya sekurang-kurangnya 3 tahun sejak mengikuti Diklat Perekayasa;
-
Bidang tugas pegawai peserta Diklat ini sangat erat dengan bidang kerekayasaan;
10/20
-
Keikutsertaan pegawai calon pejabat / pejabat Fungsional Perekayasa di dalam Diktat ini merupakan kewajiban;
e. Jumlah Peserta Jumlah peserta Diktat Jabatan Fungsional Perekayasa dibatasi antara 25 sampai dengan 30 orang setiap kelasnya. Hal ini dimaksudkan agar efektivitas penyelenggaraan dapat tercapai dan sesuai dengan pendekatan andragogi.
2. Tenaga Pelatih/Fasilitator a. Pengajar atau narasumber dalam Diktat Jabatan Fungsional Perekayasa disebut fasilitator diklat JFP. b. Persyaratan tenaga kediklatan - Berpendidikan minimal S1 atau setara; - Pangkat minimal Perekayasa Madya; - Berpengalaman mengajar dan menguasai materi khususnya di bidang perekayasaan; - Sudah mengikuti Training of Trainer (ToT) yang berkaitan dengan mated pembelajaran yang akan diajarkan; - Diutamakan, berpengalaman dalam bidang kerekayasaan; - Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan balk secara individual maupun tim.
c. Penugasan
Fasilitator diklat JFP yang bertugas dalam Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah harus mendapat Surat Tugas Mengajar dari pejabat yang berwenang dan diwajibkan untuk: - Melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu - waktu tertentu dan pada setiap akhir penugasan; - Memberi masukan baik diminta atau tidak diminta kepada penyelenggara program berkaitan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada program Diklat berikutnya.
11/20
BAB IV
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT
1. Sarana
Sarana Diktat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Pdnilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa antara lain adalah:
a
Papan tulis/ white board;
b
Flip Chart;
c
Sound System;
d
Modul;
e
Teknologi Multimedia.
2. Prasarana
Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa antara lain adalah:
a
Ruang kelas;
b
Ruang diskusi;
c
Ruang sekretariat;
d
Ruang makan;
e
Tempat ibadah.
12/20
BAB V PENYELENGGARAAN
1. Fasilitator pelatihan
Fasilitator PAK JFP dalam Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa adalah Widyaiswara serta Widyaiswara Luar Biasa sebagai penulis modul dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensinya.
2. Penyelenggara Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa dilaksanakan oleh:
a. Pusbindiklat BPPT sebagai unit pelaksana pelatihan di Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa , yaitu BPPT.
b. Unit atau lembaga diktat di instansi pemerintah lainnya yang bekerjasama dengan Pusbindiklat BPPT. 3. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa adalah selama 32 jam. Durasi pada setiap pelajaran atau mata diktat adalah selama 45 menit/jam pelajaran.
4. Metode
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai program Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa, maka pendekatan diklat yang paling sesuai dengan proses belajar mengajar adalah pendekatan andragogi. Dalam hal ini peserta diktat dipacu berpartisipasi secara aktif dengan sating asah, sating asih dan sating asuh diantara peserta. andragogi perlu dipahami hal-hat sebagai berikut:
13/20
Dalam persiapan pendekatan
Para peserta sebagai orang dewasa ingin diperlakukan sebagai orang
1.
dewasa;
Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua
2.
arah, sehingga memberi kesempatan untuk mengembangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah;
Kekayaan pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber
3.
pembelajaran yang berorientasi pada masalah-masalah aktual yang dihadapi pesert balk sebagai staf maupun pimpinan dalam organisasi untuk dicarikan pemecahannya.
Berdasarkan pendekatan tersebut maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Diklat Perekayasa adalah sebagai berikut:
1.
Ceramah, yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan.
2.
Pendalaman mated, dimana peserta diberi latihan untuk sating bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif, berpikir, mengidentifikasi, membahas dan memecahkan
masalah yang menjadi topik pembahasan, serta dapat
mempresentasikan hasilnya di kelompoknya atau klas.
5. Tata Tertib Agar upaya pelaksanaan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan tata tertib pelatihan yang tertulis di dalam Buku Panduan Pelatihan yang disusun oleh pelaksana pelatihan yang secara umum mencakup hal-hat seperti tertulis di bawah: -
wajib menaati segala aturan yang ditetapkan penyelenggara,
-
wajib membentuk pengurus kelas, - wajib mengisi daftar hadir serta formulir isian data,
-
wajib mengikuti acara pembukaan dan penutupan,
-
mengenakan pakaian kemeja lengan panjang dan rapi,
-
harus sudah hadir di ruang kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, 14/20
Kehadirannya kurang dart 90% tanpa alasan yang kuat dinyatakan gugur, Menyerahkan pas foto:
a. Ukuran 4 x 6 b. Berwarna dengan Iatar belakang merah c. Kedua daun telinga tampak (untuk pria) d. Peserta pria berkemeja lengan panjang berwarna terang. e. Peserta wanita menyesuaikan.
Tata tertib dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan instansi penyelenggara diktat.
15/20
BAB VI
EVALUASI
Evaluasi dilakukan pada tahap pelaksanaan dan paska diktat. pelaksanaan
Evaluasi
Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa
dilakukan terhadap peserta, fasilitator, dan penyelenggara.
1. Evaluasi Peserta Evaluasi terhadap peserta yang dilakukan untuk menentukan lulus atau tidak lulus, meliputi: aspek sikap dan mental, dan aspek pemahaman prestasi akademik. (i) Aspek sikap dan mental meliputi: •
Disiplin
•
Kepemimpinan
•
Kerjasama
•
Prakarsa
(2) Aspek pemahaman prestasi akademik meliputi: •
Pemahaman materi ceramah
•
Diskusi/Tanya jawab
•
Ujian
•
Latihan/simulasi
Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh fasilitator dan penyelenggara.
2. Evaluasi Fasilitator Aspek yang dinilai dart Fasilitator adalah sebagai berikut: •
Penguasaan materi
•
Sistematika penyajian
•
Kemampuan menyajikan
•
Relevansi materi dengan tujuan instruksional
•
Penggunaan metode belajara dan sarana diklat
•
Penggunaan bahasa
16/20
•
Kejelasan suara
•
Cara menjawab pertanyaan peserta
•
Kualitas bahan diklat
•
Kerapihan berpakaian
•
Displin kehadiran
Penilaian terhadap fasilitator dilakukan oleh peserta dan penyelenggara.
3. Evaluasi Penyelenggara Aspek yang dinilai terhadap Penyelenggaraan antara lain: •
Efektivitas penyelenggaraan
•
Ketersediaan sarana dan prasarana Diklat
•
Kesesuaian pelaksanaan program dan rencana
•
Kebersihan kelas, ruang makan
•
Ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat
•
Kesiapan panitia dalam rangka kelancaran Diktat
•
Penilaian terhadap penyelenggaraan program dilakukan oleh widyaiswara dan peserta diklat.
•
Ketersediaan mated diklat
Penilaian terhadap Penyelenggaraan dilakukan oleh fasilitator dan peserta diklat.
4. Evaluasi Paska Diktat
a. Evaluasi pasca diklat Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa dilaksanakan 6 s.d. 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tindak lanjut; b. Setelah penyelenggaraan diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa khususnya terhadap aspek-aspek:
-
Ketrampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya,
-
Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya. 17/20
c. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh Penyelenggara pelatihan bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggungjawab di bidang Kepegawaian instansi alumni; d. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada: -
Pimpinan instansi alumni;
-
Instansi Pembina;
e. Instansi
Pembina Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Perekayasa melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektivitas program clan penyelenggaraan Diklat.
18/20
Buku Pedoman Diktat Fungsional Perekayasa
BAB VII
SERTIFIKASI
1
Peserta Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa yang teiah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.
2 Jenis, bentuk, dan ukuran sertifikat ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa.
3
Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diktat dan Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dengan nomor sertifikat dart Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa.
19/20
BAB VIII PENUTUP
1. Pedoman ini merupakan acuam untuk penyelenggaraan Diktat Jabatan Fungsional Perekayasa.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juli 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN AZIZ ISKANDAR
20/20
