IADAII
PEIICI(A'IATI
DAIT PETER/II'AI{
TEI$'IOLOGI
(BPPTI
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR b5
TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARISUTAMA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan' Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2OI2 Cara Pembayaran
Dalam
Rangka
tentang Tata
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 22 ayat (21 darr Peraturan
Menteri
Keuangan
tentang Kedudukan
Nomor
162/PMK.OS /2013
dan Tanggungiawab
Bendahara
Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
maka
Sekretaris
perlu
Utama
mengangkat
Bendatr ara Pengeluaran dan Bendatr ar a Penerimaan ; b. bahwa nana/NIP
berdasarkan disebutkan
dan memenuhi Pengeluaran
pertimbangan
di
dalam Keputusan
syarat untuk dan Bendahara
atas
Saudara
ini, dinilai cakap
diangkat sebagai Bendahara Penerimaan
pada Satker
Badan Pengkajian dan Penerapan Tekrrologi berdasarkan Keputusan ini; +
Mengingat...
Mengingat :
1 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun IggT tentang penerimaan Negara Bukan'Pajak Tahun
1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
43, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);
2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3 . undang-undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
Indonesia
2oo4
Tahun
1
Tahun
(Lembaran Nomor
2oo4
tentang
Negara
Republik
5, Tambahan
Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4 . Undang-Undang
Nomor
15
Tatrun
2oo4
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 44OOl; Pemerintah ' Nomor
5 . Peraturan Standar
Akuntansi
Republik
Indonesia Tatrun
7 L Tahun
Pemerintatran
20 10 tentang
(Lembaran
Negara
2O1,O Nomor 2L3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Keputusan Kedudukan, organisasi Departemen
Presiden Tfigas, dan
Tata
Nomor
103 Tahun
Fungsi, Kerja
sebagaimana
2001
Kewenangan, Lembaga
telah
tentang Susunan
Pemerintah
beberapa
kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor 3 Tahun 2013;
7.Keputusan...
-3-
7. Keputusan Fresiden Nomor 110 Tahun 2OOI tentang Unit Organisasi dan T\rgas Eselon I Lembaga Pemerintah Departemen
sebagaimana
telah
kali
beberapa
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 8. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
190/PMK.05/2OL2 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Negara; 9. Peraturan
Menteri
tentang Kedudukan
Keuangan
Nomor
dan Tanggungjawab
162/PMK.OS/ 2Ol3 Bendahara
Pada
Satuan Ke{a Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belarry'a Negara (Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor 1350); 10. Peraturan
Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Badan (Berita
Pengkajian
Negara Republik
1610); 1 1. Keputusan
dan Penerapan Teknolo?:
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
_ Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi Nomor 32L Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bendahara
Pengangkatan
Bendahara
Pengeluaran
dan
Penerimaan;
MEMUTUSI(AN: MCnCtApKaN: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. r
PERTAMA:...
4-
PERTAMA :
Mengangkat Saudara tersebut di bawah ini sebagai Bendatrara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan pada Satuan Kerja
(Satker) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah: 1. Nama NIP
197203292006041013
Sebagai
Bendahar a Pengeluaran.
2. Nama
!
KEDUA
Hazant
Purnamasari
NIP
19700930200701200 1
Sebagai
Bendahara Penerimaan.
: Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Bendatrara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat
berharga yang berada
dalam pengelolaannya, ya4g meliputi: a. Uang/surat
berharga yang berasal dari UP dan
Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan b. Uang/surat
:"
berharga yang bukan berasal dari UP, dan
bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. 2. Pelaksanaan tugas kebendaharaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. menerima, menyimpan, menatausahakan, membukukan
uang/surat
dan
berharga dalam
pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembaya-ran berdasarkan perintah PPK; c. menolak perintatr pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; n''
+
d.melakukan..,
.5-
d. melakukan pemotongan/pemungutan
penerima€rn
negara dari pembayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan/pemungutan
kewajiban
kepada negara ke kas negara; f.
mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
g. menyampaikan
la.poran Pertanggungiawaban
(LPJ)
kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. 3. Melaksanakan pembayaran setelah dilakukan pengujiarr atas perintah pembayaran oleh PPK yang meliputi: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b. pemeriksaan kebenaran atas hak taglh, meliputi: 1. pihak yang ditunjuk
untuk menerima pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar; 3. jadwal waktu pembayqran; dan 4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan *p"*ilfk*bi
teknis yang disebutkan
dalam dokumen perj artlian/kontrak;
dan
d. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). 4. Bendatrara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat
berharga yang berada dalam
pengelolaannya yang meliputi: a. Uang/surat
berharga yang berasal dari UP dan
Pembayaran I-S melalui Bendahara Pengeluaraf,L;dan
b.Uang/surat...
:"
6
berharga yang bukan berasal dari UP, dan
b. Uang/surat
bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN. 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya harus memperhatikan
dan mengikuti
ketentuan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KETIGA
Bendahara Penerimaan memiliki
tugas dan wewenang sebagai
berikut: a. meneriffid,
menyetor,
menyiapkan,
uang pendapatan
mempertanggungjawabkan rangka pelaksanaan
menatausahakan negara dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN); b. membukukan
penerimaan uang penerimaan negara;
c. membuat laporan penerimaitt
pendapatan negara;
d. melakukan legalisir bukti setoran dengan KPPN; e. melakukan legalisir bUkti setoran dengan KPPN; PPN dan PPh;
f. memungut dan menyetolk"tr
g. menandatangani Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); h. membuat daftar perhitungan
jumlah
maksimum
pencairan
dana; i. pejabat/pegawai
yang
ditunjuk
sebagai
Bendahara
Penerimaan, dalam melaksanakan tugas, tanggungiawab dan kewenangannya
harus
memperhatikan
ketentuan Pemndang-Undangan
KEEMPAT: Pengangkatan Penerimaan
sebagaimana
ini
mengikuti
yang berlaku.
Pengeluaran
Bendahara
dan
tidak
terikat
dan
Bendahara
periode
tahun
anggaran. KELIMA:...
-7-
KELIMA
:
Keputusan
ini
1 Januari 2016. SALINAN
berlaku
terhitung
mulai
tanggal
{
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
ini
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan. PETIKAN
Keputusan
bersangkutan unhrk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal lL Desember2015 SEKRETARISUTAMA BADAN PENGKAJIANDAN PENERAPAN TE
SO
SOLISTA WIRAWAN
