. i"'Iw;ii--rry,i1
':
:"1:'
'i.r'
.'
BADAN PEI{GKAJIAN DAil PENERAPA}ITEKNOLOGI (BPPT)
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR oo* TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHAESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang
:a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk pelaksanaan Penerapan
tugas
dan
Teknologi
fungsi
perlu
meningkatkan
Badan
disusun
kineda
Pengkajian pedoman
dan
untuk
mencegah dan menangani terl'adinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi
tentang
Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
M engingat ...
-2-
Mengingat
: 1 . Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
lggg tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 . Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
Tggg
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Iggg Lembaran
Negara
Nomor l4O, Tambahan Indonesia Nomor gBT+)
Republik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOl(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a75O); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
53
Tahun
2OIO tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3LZ6); 4. Keputusan Presiden Nomor 1,44/M Tahun 2OO8; 5. Peraturan Reformasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi
Pedoman Umum
Nomor
20
Tahun
Negara dan
2012
tentang
Pembangunan Zona Integritas
Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi; 6. Peraturan Reformasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi
Nomor
37
Tahun
Negara dan
2OI2
tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Peraturan ...
-3-
7. Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor
Badan
Pengkajian
Penerapan
dan
170/Kp/KA/BPPT/lV/2006
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN: MCNCtAPKan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI. Pasal 1 Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Lingkungan
Badan
Pengkajian
sebagaimana tercantum
dalam
dan
Kepentingan di
Penerapan
Lampiran
Teknologi
yaurLgmerupakan
bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pasal 2 Pedoman
Penanganan
Benturan
Kepentingan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengk4jian dan PeneraparL Teknologi untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pasal 3 Atasan
langsung
pejabat
dan/atau
pegawai
melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal L. Pasal 4 ...
-4-
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal3oApril 2OI4 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN AZLZ ISKANDAR
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR
TAHUN 2OL4
TANGGAL
APRIL 2OL4
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BADAN PEKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Dalam
rangka
pelaksanaan
pemerintahan
danpeningkatan
pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing
yang
baik
(good goientmentl pejabat di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta dalam rangka penciptaan lingkungan
kerja yang bebas korupsi,
perlu dilakukan
upaya
pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat
atau pegawai di lingkungan
Badan
Pengkajian
dan Penerapan
Teknologi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk
itu d.iperlukan
ad,anya suatu pedoman bagi seluruh
pejabat atau
pegawai di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam
penanganan benturan
kepentingan
di lingkungan
Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi.
Pen5rusunan Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengacu peraturan perundang-undangan
yang menyangkut
di lingkungan
antara lain kepada
pelaksanaan tugas dan
fungsi...
-2-
fungsi
Badan
pemberantasan
Pengkajian korupsi,
dan
pencegahan
Penerapan Teknologi,
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dan
dan mengikuti
pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.
2.
Tujuan
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan sebagai berikut: a.
menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi sihrasi-situasi benturan kepentingan ;
b.
meningkatkan
pelayanan
publik
dan mencegah terjadinya
lerugian
negara; c.
meningkatkanintegritas;
d.
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3.
Pengertian
Benturan
kepentingan
adalah
situasi
dimana
pejabat
atau
pegawai di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempen garuhi kualitas keputu san dan / atau tindakannya.
BAB II...
-3BAB II BENTURAN KEPENTINGAN A.
Bentuk Benturan Kepentingan
Bentuk benturan kepentingan sebagai berikut: 1. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi
Badan
gratifikasi
menerima
pemberian / penerimaan hadiah atas suatu keputu san / jab atanny a; 2. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan
atau
Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi menggunakan aset jabatan untuk kepentin gan prib adi / golongan; 3. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menggunakan
lnrormasl
jabatan untuk kepentingan pribad i / golongan; 4. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan
ranasla
Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; 5. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan
Badan
Pengkajian dan Penerapan Telmologi dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 6. Situasi ytrLg menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan
Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyalahgunakan jabatan; dan 7. Situasi yffiLg memungkinkan Pengkajian
dan
Penerapan
pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Teknologi
menggunakan
diskresi
yar:g
menyalahgunakan wewenang
B. Jenis...
-4-
B.
Jenis Benturan Kepentingan
Jenis benturan kepentingan sebagai berikut: 1. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berpihak akibat pengaruh, hubungan
dekat,
ketergantungan, dan / atau pemberian gratifikasi; 2. Pemberian izin d,ari pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang diskriminatif; 3. Pengangkatan
pegawai
berdasarkan
hubungan
dekat/balas
j asa/ rekomendasi/ pengaruh dari pej abat pemerintah; 4. Pemilihan partner lingkungan
Badan
atau rekanan. kerja oleh pejabat atau pegawai di Pengkajian dan Penerapan Teknologi berdasarkan
keputusan yang tidak professional; 5. Pejabat atau pegawai di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi melakukan komersiali sasi pelayanan publik; 6. Pejabat atau pegawai di lingkungarl
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. 7. Pejabat atau pegawai di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi melakukan pengawasan tidak sesuai dengan'norma,
standar,
dan prosedur. 8. Pejabat atau pegawai di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan 9. Pejabat atau pegawai di lingkungan Teknologi menjadi
Badan Pengkajian dan Penerapan
bagian dari pihak yang memiliki
kepentingan
atas
sesuatu yang dinilai.
C. Sumber ...
-5-
C.
Sumber Benturan Kepentingan
Sumber benturan kepentingan sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan
wewenang, yaitu
dengan membuat
keputusan
atau
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan; 2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki Pejabat atau pegawai di lingkungan
oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun
hubungan
pertemanan yang dapat mempengaruhi
keputusannya; 3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi
pemberian uang,
barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pedalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma
dan, fasilitas
lainnya; dan 4. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggffa negara y{rg disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 1.
Pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan
keterangan
adanya dugaan
benturan
kepentingan
dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2.
Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait; 3. Atasan ...
-6-
3.
Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4.
Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan danlatau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5.
Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan
danf atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh
atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan 6.
Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pemeriksaan
terjadinya
benturan
dari tindak lanjut hasil
kepentingan
dilaksanakan
oleh
Inspektur.
BAB IV UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut: 1.
Komitmen dan Keteladanan Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam
menggunakan
mempertimbangkan
kewenangannya
kepentingan
lembaga,
secara
baik
kepentingan
dengan publik,
kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain. 2.
Perhatian Khusus atas Hal Tertentu Perhatian
khusus
perlu
dilakukan
terhadap
hal-hal
tertentu
yang
dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah: a. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan); b. gratifikasi; c. pekeq'aan tambahan; d. Informasi ...
-7-
d. informasi orang dalam; e. kepentingan dalam pengadaan barang; f.
tuntutan keluarga dan komunitas;
g. kedudukan di organisasi lain; h. intervensi pada jabatan sebelumnya; darr i. J.
perangkapanjabatan.
Menghindari Situasi Benturan Kepentingan Pejabat dart/atau benturan
pegawai dapat
kepentingan
ebih awal menghindari
atau melakukan
antisipasi
terhadap terjadinya
benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, lebih
awal
keputusan
mengetahui atau melakukan
agenda
pembahasan
terjadinya
antara lain dengan
untuk
pengambilan
penarikan diri (recusal) dari pengambilan
keputusan secara ad hoc.
+.
Pemantauan dan Evaluasi
i
Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efeklif dan relevan dengan lingkungan ymrg terus berubah.
KEPALA BADAN PENGI(AJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
MARZAN AZIZ ISKANDAR
