PERATURAN NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN G TEKNOLOGI K

NOMOR 009 TAHUN 2015

A

TENTANG

J I

ORGANISASI DAN TATA KERJAA N

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI D A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA N ESA P E KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, N E R A

Menimbang

: a.

P bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan

efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja T Badan Pengkajian dan PenerapanE Teknologi; b.

K

bahwa telah diterbitkan Surat N Persetujuan Menteri Negara

Pendayagunaan

Reformasi

O

Aparatur L

Birokrasi

Negara

O berdasarkan G

dan Nomor

B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015, I hal

Penataan

Organisasi

(

dan

Tata

Kerja

Badan

B Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan Pb, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang

T

Organisasi dan Tata Kerja Badan )

Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

-2Mengingat

: 1.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

2.

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Departemen

Eselon

I

Lembaga

sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan

telah

Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 3.

Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 1 (1)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Presiden

-3melalui

menteri

yang

membidangi

urusan

pemerintahan di bidang riset dan teknologi. (2)

BPPT dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi: a.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;

b.

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;

c.

pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas teknologi serta pembinaan alih teknologi; dan

d.

penyelenggaraan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan

organisasi keuangan,

masyarakat,

dan hukum,

tata

laksana,

kerja

persuratan,

sama,

kearsipan,

persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BPPT terdiri atas: a.

Kepala;

b.

Sekretariat Utama;

c.

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;

d.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;

e.

Deputi

Bidang

Teknologi

Agroindustri

dan

Bioteknologi; f.

Deputi

Bidang

Teknologi

Informasi,

Energi

dan

Material; g.

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;

h.

Inspektorat;

i.

Pusat Pelayanan Teknologi;

j.

Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; dan

k.

Pusat Manajemen Informasi. BAB III KEPALA Pasal 5

Kepala mempunyai tugas: a.

memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;

c.

menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d.

membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

-5BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 6 (1)

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan,

dan

pengendalian

terhadap

program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a.

pengkoordinasian,

sinkronisasi,

dan

integrasi

di

lingkungan BPPT; b.

pengkoordinasian

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan teknis BPPT; c.

pembinaan

dan

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan,

pelayanan

administrasi

organisasi dan tata laksana, keuangan,

persuratan,

hukum, kearsipan,

kerja

sama,

persandian,

perlengkapan dan rumah tangga BPPT; d.

pengkoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan

dan

dokumen

hukum

lainnya

yang

berkaitan dengan tugas BPPT; dan e.

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.

-6Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 Sekretariat Utama terdiri atas: a.

Biro Perencanaan dan Keuangan;

b.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

c.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; dan

d.

Biro Umum. Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan Pasal 10

Biro

Perencanaan

melaksanakan

dan

dan

Keuangan

mempunyai

mengkoordinasikan

program dan anggaran,

tugas

penyusunan

evaluasi dan pelaporan kinerja,

serta pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10,

Biro

Perencanaan

dan

Keuangan

menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan program,

koordinasi kegiatan,

serta

dan

penyusunan

anggaran

serta

rencana rencana

strategis; b.

pengkoordinasian

dan

penyusunan

evaluasi

dan

verifikasi

dan

akuntansi

dan

pelaporan kinerja; c.

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

pengelolaan perbendaharaan; dan d.

pelaksanaan

pengelolaan

pelaporan keuangan.

kegiatan

-7Pasal 12 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a.

Bagian Program dan Anggaran;

b.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

c.

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan

d.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pasal 13

Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;

b.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan

c.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis. Pasal 15

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a.

Subbagian Penyusunan Program;

b.

Subbagian Penyusunan Anggaran; dan

c.

Subbagian Penyusunan Rencana Strategis. Pasal 16

(1)

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

koordinasi

dan

penyusunan rencana program dan kegiatan. (2)

Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

penyusunan rencana anggaran.

koordinasi

dan

-8(3)

Subbagian Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis. Pasal 17

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja hasil program kegiatan, pelaporan kinerja hasil program kegiatan, dan pengelolaan data perencanaan. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17,

Bagian

Evaluasi

dan

Pelaporan

Kinerja


pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja hasil program kegiatan;

b.

pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja hasil program kegiatan; dan

c.

pelaksanaan pengelolaan data perencanaan. Pasal 19

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas: a.

Subbagian Evaluasi Kinerja;

b.

Subbagian Pelaporan Kinerja; dan

c.

Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan. Pasal 20

(1)

Subbagian

Evaluasi

Kinerja

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. (2)

Subbagian

Pelaporan

Kinerja

mempunyai

tugas

melakukan pelaporan kinerja pelaksanaan program kegiatan. (3)

Subbagian Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data perencanaan program kegiatan.

-9Pasal 21 Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

verifikasi

dan

pengelolaan perbendaharaan. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21,

Bagian

Verifikasi

dan

Perbendaharaan


penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran;

b.

penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembayaran; dan

c.

penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan penggajian. Pasal 23

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas: a.

Subbagian Verifikasi Anggaran;

b.

Subbagian Pembayaran; dan

c.

Subbagian Penggajian. Pasal 24

(1)

Subbagian

Verifikasi

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan verifikasi dokumen anggaran. (2)

Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan pembayaran.

(3)

Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan penggajian pegawai. Pasal 25

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

- 10 Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran;

b.

pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran; dan

c.

pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan. Pasal 27

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha Anggaran;

b.

Subbagian Evaluasi Anggaran; dan

c.

Subbagian Pelaporan Keuangan. Pasal 28

(1)

Subbagian Tata Usaha Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan tata usaha anggaran.

(2)

Subbagian melakukan

Evaluasi

Anggaran

kegiatan

mempunyai

koordinasi,

tugas

penyusunan,

pemantauan dan evaluasi anggaran. (3)

Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pasal 29 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas

melaksanakan

koordinasi,

perencanaan

dan

pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan karir dan mutasi pegawai, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai serta penataan organisasi dan tata laksana.

- 11 Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan

koordinasi,

perencanaan

dan

pengembangan sumber daya manusia; b.

penyiapan koordinasi, pengelolaan karir dan mutasi pegawai;

c.

penyiapan koordinasi, pengelolaan kesejahteraan dan kinerja pegawai; dan

d.

penyiapan koordinasi, penataan organisasi dan tata laksana. Pasal 31

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas: a.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b.

Bagian Karir dan Mutasi Pegawai;

c.

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai; dan

d.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Pasal 32

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia; dan

b.

penyiapan manusia.

bahan

pengembangan

sumber

daya

- 12 Pasal 34 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a.

Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan

b.

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pasal 35

(1)

Subbagian

Perencanaan

mempunyai

tugas

Sumber

melakukan

Daya

Manusia

penyiapan

bahan

perencanaan sumber daya manusia. (2)

Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan

bahan

pengembangan sumber daya manusia. Pasal 36 Bagian Karir dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan

administrasi

karir

struktural,

karir

fungsional dan mutasi pegawai. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36,

Bagian

Karir

dan

Mutasi

Pegawai


penyiapan

bahan

pengadministrasian

karir

struktural; b.

penyiapan bahan pengadministrasian karir fungsional; dan

c.

penyiapan bahan pengadministrasian mutasi pegawai. Pasal 38

Bagian Karir dan Mutasi Pegawai terdiri atas: a.

Subbagian Karir Struktural;

b.

Subbagian Karir Fungsional; dan

c.

Subbagian Mutasi.

- 13 Pasal 39 (1)

Subbagian

Karir

Struktural

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan struktural. (2)

Subbagian

Karir

Fungsional

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan administrasi pengelolaan karir jabatan fungsional. (3)

Subbagian

Mutasi

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan mutasi pegawai. Pasal 40 Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan, dan kinerja pegawai. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian;

b.

pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan

c.

pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas dan evaluasi kinerja pegawai. Pasal 42

Bagian Kesejahteraan dan Kinerja Pegawai terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;

b.

Subbagian Kesejahteraan; dan

c.

Subbagian Kinerja Pegawai. Pasal 43

(1)

Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian.

(2)

Subbagian

Kesejahteraan

mempunyai

tugas

melakukan urusan kesejahteraan pegawai. (3)

Subbagian

Kinerja

Pegawai

mempunyai

melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai.

tugas

- 14 Pasal 44 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44,

Bagian

Organisasi

dan

Tata

Laksana


penyiapan

bahan

penyusunan,

pengelolaan

dan

penataan, organisasi; dan b.

penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana. Pasal 46

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : a.

Subbagian Organisasi; dan

b.

Subbagian Tata Laksana. Pasal 47

(1)

Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

penyusunan,

pengelolaan

dan

penataan organisasi. (2)

Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan tata laksana. Bagian Kelima Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Pasal 48

Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, perlindungan

kekayaan

advokasi

hukum,

intelektual,

fasilitasi

koordinasi

dan

administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

- 15 Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan undangan,

penyusunan advokasi

peraturan hukum,

perundang-

dan

fasilitasi

perlindungan kekayaan intelektual; b.

penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan

c.

penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat. Pasal 50

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual;

b.

Bagian Kerja Sama; dan

c.

Bagian Hubungan Masyarakat. Pasal 51

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum dan pengelolaan kekayaan intelektual. Pasal 52 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51,

Bagian

Hukum

dan

Kekayaan

Intelektual


penyiapan

bahan

penelaahan

dokumen

hukum,

advokasi, dan penyelesaian masalah hukum; b.

penyiapan

bahan

penyusunan

dan

penelaahan

peraturan perundang-undangan; dan c.

penyiapan bahan pengelolaan kekayaan intelektual. Pasal 53

Bagian Hukum dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- 16 a.

Subbagian Advokasi Hukum;

b.

Subbagian Perundang-undangan; dan

c.

Subbagian Kekayaan Intelektual. Pasal 54

(1)

Subbagian

Advokasi

Hukum

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan dokumen hukum, advokasi dan penyelesaian masalah hukum. (2)

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan

penelaahan

undangan,

naskah

peraturan

pendokumentasian

perundang-

peraturan

serta

pemberian pelayanan informasi peraturan. (3)

Subbagian Kekayaan Intelektual mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan

legalisasi

status

kekayaan

intelektual

serta

identifikasi karya intelektual di lingkungan BPPT. Pasal 55 Bagian

Kerja

koordinasi,

Sama

mempunyai

pelaksanaan

tugas

administrasi,

melaksanakan dan

evaluasi

pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan industri. Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga; dan

b.

penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri. Pasal 57

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a.

Subbagian Kerja Sama Antarlembaga; dan

b.

Subbagian Kerja Sama Industri.

- 17 Pasal 58 (1)

Subbagian Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antarlembaga.

(2)

Subbagian Kerja Sama Industri mempunyai tugas melakukan

penyiapan

koordinasi,

pelaksanaan

administrasi, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri. Pasal 59 Bagian

Hubungan

melaksanakan

Masyarakat

keprotokolan,

mempunyai

hubungan

tugas

antarlembaga,

hubungan media massa, dan pengaduan masyarakat. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59,

Bagian

Hubungan

Masyarakat

mempunyai

fungsi: a.

penyiapan

bahan

pelaksanaan

keprotokolan

dan

hubungan antar lembaga; b.

penyiapan

bahan

pelaksanaan

hubungan

media,

analisa media, dan pengaduan masyarakat; dan c.

penyiapan

bahan

pelaksanaan

publikasi

serta

pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pasal 61 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.

Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga;

b.

Subbagian

Hubungan

Media

dan

Pengaduan

Masyarakat; dan c.

Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. Pasal 62

(1)

Subbagian Protokol dan Hubungan Antarlembaga mempunyai

tugas

melakukan

pelaksanaan keprotokolan.

penyiapan

bahan

- 18 (2)

Subbagian

Hubungan

Masyarakat

Media

mempunyai

dan

Pengaduan

tugas

melakukan

pelaksanaan hubungan media massa, pengelolaan opini

publik,

analisa

media,

dan

pengaduan

masyarakat. (3)

Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas

melakukan

penyiapan

bahan

pelaksanaan

publikasi dan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Bagian Keenam Biro Umum Pasal 63 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, arsip, dan barang milik negara. Pasal 64 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan;

b.

pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha pimpinan; dan

c.

pelaksanaan

pengelolaan

dan

penatausahaan

akuntansi barang milik negara. Pasal 65 Biro Umum terdiri atas: a.

Bagian Perlengkapan;

b.

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; dan

c.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara. Pasal 66

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisa kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 19 Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

kegiatan

analisis

kebutuhan

dan

pengembangan sarana dan prasarana; b.

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana; dan c.

pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 68

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a.

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana;

b.

Subbagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan

c.

Subbagian

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah. Pasal 69 (1)

Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan

analisis

kebutuhan

dan

pengembangan

sarana dan prasarana. (2)

Subbagian

pengelolaan

Sarana

dan

Prasarana

mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. (3)

Subbagian

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 70 Bagian

Rumah

Tangga

dan

Tata

Usaha

Pimpinan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan.

- 20 Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a.

pengelolaan urusan dalam dan perjalanan;

b.

pengelolaan kendaraan dan percetakan; dan

c.

pengelolaan tata usaha pimpinan dan arsip. Pasal 72

Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a.

Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan;

b.

Subbagian Kendaraan dan Percetakan;

c.

Subbagian Tata Usaha dan Arsip;

d.

Subbagian Tata Usaha Kepala;

e.

Subbagian Tata Usaha Setama; dan

f.

Subbagian Tata Usaha Deputi. Pasal 73

(1)

Subbagian Urusan Dalam dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam dan perjalanan dinas.

(2)

Subbagian Kendaraan dan Percetakan mempunyai tugas

melakukan

pengelolaan

dan

perbaikan

kendaraan serta percetakan. (3)

Subbagian Tata Usaha dan Arsip mempunyai tugas melakukan

pengelolaan

urusan

surat

menyurat,

kearsipan, dan persandian. (4)

Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi. Pasal 74

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara.

- 21 Pasal 75 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74,

Bagian

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara


penyiapan

bahan

perencanaan

kebutuhan,

penerimaan/ pemeriksaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara; b.

penyiapan

bahan

penggunaan,

pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara; dan c.

penyiapan bahan pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pembinaan/pengendalian barang milik negara. Pasal 76

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a.

Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara;

b.

Subbagian Penatausahaan Akuntansi Barang Milik Negara; dan

c.

Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Pasal 77

(1)

Subbagian Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penerimaan, pemanfaatan, penilaian dan monitoring barang milik negara.

(2)

Subbagian

Penatausahaan

mempunyai

tugas

Barang

melakukan

Milik

Negara

penggunaan,

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara. (3)

Subbagian Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik

Negara

mempunyai

tugas

melakukan

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pembinaan/pengendalian barang milik negara.

- 22 BAB V DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 78 (1)

Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang pengkajian kebijakan teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Deputi

Bidang

Pengkajian

Kebijakan

Teknologi

dipimpin oleh Deputi. Pasal 79 Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi. Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang kebijakan teknologi;

b.

pelaksanaan daerah,

kegiatan

kebijakan

kebijakan teknologi

teknologi kawasan

inovasi spesifik,

pengembangan teknoprener dan klaster industri dan kebijakan strategi teknologi dan audit teknologi; c.

pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang kebijakan teknologi;

d.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

kebijakan teknologi; dan e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

- 23 Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi terdiri atas: a.

Pusat Teknologi Inovasi Daerah;

b.

Pusat Teknologi Kawasan Spesifik;

c.

Pusat Teknoprener dan Klaster Industri; dan

d.

Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Inovasi Daerah Pasal 82

Pusat

Teknologi

melaksanakan

Inovasi

pengkajian

Daerah dan

mempunyai

penerapan

tugas

kebijakan

teknologi di bidang pengembangan iklim dan lingkungan berinovasi di daerah otonom. Pasal 83 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82,

Pusat

Teknologi

Inovasi

Daerah


pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan kelembagaan inovasi di daerah otonom; b.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan budaya inovasi di daerah otonom; c.

pelaksanaan kebijakan

kegiatan

pengkajian

dan

infrastruktur

khusus

inovasi

penerapan dan

isu

perkembangan teknologi global di daerah otonom; d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan inovasi daerah; dan

e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Inovasi Daerah.

- 24 Pasal 84 Pusat Teknologi Inovasi Daerah terdiri atas: a.

Bagian Program dan Anggaran; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 85

Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keempat Pusat Teknologi Kawasan Spesifik Pasal 86 Pusat

Teknologi

melaksanakan

Kawasan

pengkajian

Spesifik dan

mempunyai

penerapan

tugas

kebijakan

teknologi di bidang pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik berbasis teknologi dan inovasi. Pasal 87 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

86,

Pusat

Teknologi

Kawasan

Spesifik


pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan penyedia teknologi dan inovasi kawasan; b.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan pengguna teknologi dan inovasi kawasan; c.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan jaringan inovasi serta keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi; d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan jaringan inovasi dan kawasan spesifik; dan

e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Kawasan Spesifik.

- 25 Pasal 88 Pusat Teknologi Kawasan Spesifik terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Kelima Pusat Teknoprener dan Klaster Industri Pasal 90 Pusat Teknoprener dan Klaster Industri mempunyai tugas melaksanakan teknologi

di

pengkajian bidang

pengembangan

dan

penerapan

pengembangan

klaster

industri

kebijakan

teknoprener

tertentu

dan

berdasarkan

peningkatan rantai nilai tambah. Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

90,

Pusat

Teknoprener

dan

Klaster

Industri


pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan teknologi pengembangan teknoprener; b.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan teknologi pengembangan klaster industri tertentu; c.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

kebijakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan budaya teknoprener; d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknoprener dan klaster industri; dan

e.

pelaksanaan program

dan

perencanaan, anggaran

monitoring, di

Teknoprener dan Klaster Industri.

lingkungan

evaluasi Pusat

- 26 Pasal 92 Pusat Teknoprener dan Klaster Industri terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keenam Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi Pasal 94 Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi di bidang strategi teknologi dan audit teknologi. Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

dan

penerapan

dan

penerapan

dan

penerapan

kebijakan strategi teknologi; b.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

kebijakan audit teknologi; c.

pelaksanaan

kegiatan

pengkajian

instrumen kebijakan teknologi tematik; d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

strategi

teknologi dan sistem audit teknologi; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi.

- 27 Pasal 96 Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. BAB VI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 98 (1)

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi

BPPT

di

bidang

teknologi

pengembangan

sumber daya alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi. Pasal 99

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam. Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 28 a.

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam;

b.

pelaksanaan sumber

kegiatan

daya

wilayah,

teknologi

pengembangan

teknologi

pengembangan

sumber daya mineral, teknologi reduksi risiko bencana dan teknologi lingkungan. c.

pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan

d.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

pengkajian dan penerapan teknologi pengembangan sumber daya alam; dan e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 101

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam terdiri atas : a.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah;

b.

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral;

c.

Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana; dan

d.

Pusat Teknologi Lingkungan. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Pasal 102

Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya wilayah.

- 29 Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang

eksplorasi

sumber

daya

alam

berbasis

penginderaan jauh maju; b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah darat (terrestrial) berbasis geofisika maju;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam wilayah laut dan pesisir berbasis akustik tomografi;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

pengembangan sumber daya wilayah; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah. Pasal 104 Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah terdiri atas : a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran.

- 30 Bagian Keempat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral Pasal 106 Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral mempunyai

tugas

melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya mineral. Pasal 107 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengolahan dan pemurnian mineral;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang tekno-ekonomi mineral;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pertambangan skala kecil;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

pengembangan sumber daya mineral; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral. Pasal 108 Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas


- 31 Bagian Kelima Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana Pasal 110 Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

di

bidang

teknologi reduksi risiko bencana. Pasal 111 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110,

Pusat

Teknologi

Reduksi Risiko Bencana


pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang

adaptasi

dan

penataan

ruang

berbasis

pengurangan risiko bencana; b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang mitigasi bencana;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang instrumentasi kebencanaan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

reduksi risiko bencana; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana. Pasal 112 Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana terdiri atas : a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas


- 32 Bagian Keenam Pusat Teknologi Lingkungan Pasal 114 Pusat

Teknologi

melaksanakan

Lingkungan

pengkajian

dan

mempunyai penerapan

tugas

di

bidang

teknologi lingkungan. Pasal 115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pusat Teknologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang tata kelola lingkungan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

lingkungan; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Lingkungan. Pasal 116 Pusat Teknologi Lingkungan terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas


- 33 BAB VII DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 118 (1)

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT

di

bidang

teknologi

agroindustri

dan

bioteknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi dipimpin oleh Deputi. Pasal 119

Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai

tugas

melaksanakan

pelaksanaan kebijakan di bidang

perumusan

dan

teknologi agroindustri

dan bioteknologi. Pasal 120 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;

b.

pelaksanaan kegiatan teknologi produksi pertanian, teknologi

agroindustri,

teknologi

bioindustri,

dan

teknologi farmasi dan medika; c.

pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi;

- 34 d.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri dan bioteknologi; dan e.


Deputi Bidang Agroindustri Dan Bioteknologi terdiri atas: a.

Pusat Teknologi Produksi Pertanian;

b.

Pusat Teknologi Agroindustri;

c.

Pusat Teknologi Bioindustri; dan

d.

Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Produksi Pertanian Pasal 122

Pusat Teknologi Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

di

bidang

teknologi produksi pertanian. Pasal 123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

122,

Pusat

Teknologi

Produksi

Pertanian


pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi tanaman;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi peternakan;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi perikanan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

produksi pertanian; dan

kebijakan

teknologi

- 35 e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Produksi Pertanian. Pasal 124 Pusat Teknologi Produksi Pertanian terdiri atas : a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keempat Pusat Teknologi Agroindustri Pasal 126 Pusat

Teknologi

melaksanakan

Agroindustri

pengkajian

dan

mempunyai penerapan

di

tugas bidang

teknologi agroindustri. Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pusat Teknologi Agroindustri menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil tanaman;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil peternakan;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi agroindustri hasil perikanan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

agroindustri; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Agroindustri.

- 36 Pasal 128 Pusat Teknologi Agroindustri terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Kelima Pusat Teknologi Bioindustri Pasal 130 Pusat

Teknologi

melaksanakan

Bioindustri

pengkajian

dan

mempunyai penerapan

di

tugas bidang

teknologi bioindustri. Pasal 131 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pusat Teknologi Bioindustri menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sumber daya hayati mikroba;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biokatalis;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bioingredient;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

bioindustri; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Bioindustri.

- 37 Pasal 132 Pusat Teknologi Bioindustri terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keenam Pusat Teknologi Farmasi dan Medika Pasal 134 Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

di

bidang

teknologi farmasi dan medika. Pasal 135 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134,

Pusat

Teknologi

Farmasi

dan

Medika


pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi produksi bahan baku farmasi;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi formula dan sediaan farmasi;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa biomedika;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

farmasi dan medika; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Farmasi Dan Medika.

- 38 Pasal 136 Pusat Teknologi Farmasi dan Medika terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. BAB VIII DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 138 (1)

Deputi

Bidang

Teknologi

Informasi,

Energi,

dan

Material adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi informasi, energi, dan material, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)

Deputi

Bidang

Teknologi

Informasi,

Energi,

dan

Material dipimpin oleh Deputi. Pasal 139 Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material. Pasal 140 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material menyelenggarakan fungsi:

- 39 a.

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material;

b.

pelaksanaan kegiatan teknologi elektronika, teknologi sumber daya energi dan industri kimia, teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi material;

c.

pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material;

d.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

pengkajian dan penerapan teknologi informasi, energi, dan material; dan e.


Deputi Bidang

Teknologi Informasi, Energi, dan Material

terdiri dari: a.

Pusat Teknologi Elektronika;

b.

Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia;

c.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

d.

Pusat Teknologi Material. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Elektronika Pasal 142

Pusat

Teknologi

melaksanakan

Elektronika

pengkajian

teknologi elektronika.

dan

mempunyai penerapan

di

tugas bidang

- 40 Pasal 143 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pusat Teknologi Elektronika menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi elektronika;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi instrumentasi;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi telekomunikasi;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

elektronika; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Elektronika. Pasal 144 Pusat Teknologi Elektronika terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keempat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Pasal 146 Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi pengembangan sumber daya energi dan industri kimia.

- 41 Pasal 147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi

pengembangan

sumber

daya

energi,

perencanaaan dan optimalisasi sistem energi nasional; b.

pelaksanaan

pengkajian

dan

penerapan

teknologi

proses di bidang bahan bakar; dan c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi industri kimia;

d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan pengembangan sumber daya energi dan industri kimia; dan

e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia. Pasal 148 Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia terdiri atasi: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Kelima Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 150 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- 42 Pasal 151 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

150,

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi


pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik atau e-services dalam lingkup e-government dan e-business;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi data serta keamanan informasi;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi komputasi;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

informasi dan komunikasi; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pasal 152 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keenam Pusat Teknologi Material Pasal 154 Pusat Teknologi Material mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi material.

- 43 Pasal 155 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pusat Teknologi Material menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi biomaterial;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi logam tanah jarang dan material ceramic;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang material komposit;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

material; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Material. Pasal 156 Pusat Teknologi Material terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. BAB IX DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 158 (1)

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPT di bidang teknologi industri rancang

- 44 bangun dan rekayasa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi. Pasal 159

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

teknologi industri

rancang bangun dan rekayasa. Pasal 160 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;

b.

pelaksanaan kegiatan teknologi industri pertahanan dan keamanan, teknologi industri permesinan, sistem dan prasarana transportasi serta teknologi rekayasa industri maritim;

c.

pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa;

d.

pembinaan

dan

pemberian

bimbingan

di

bidang

pengkajian dan penerapan teknologi industri rancang bangun dan rekayasa; dan e.


Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa terdiri atas:

- 45 a.

Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan;

b.

Pusat Teknologi Industri Permesinan;

c.

Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi; dan

d.

Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim. Bagian Ketiga Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Pasal 162

Pusat

Teknologi

mempunyai

Industri

tugas

Pertahanan

melaksanakan

dan

Keamanan

pengkajian

dan

penerapan di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan. Pasal 163 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra udara;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra laut;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan matra darat;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

industri pertahanan dan keamanan; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan.

- 46 Pasal 164 Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keempat Pusat Teknologi Industri Permesinan Pasal 166 Pusat Teknologi Industri Permesinan mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian

dan

penerapan

di

bidang

teknologi industri permesinan. Pasal 167 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

166,

Pusat

Teknologi

Industri

Permesinan


pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi

mesin

penggerak

dan

peralatan

sistem

produksi; b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi alat peralatan konstruksi dan pertambangan;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi mesin dan alat peralatan kelistrikan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

industri permesinan; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Industri Permesinan.

- 47 Pasal 168 Pusat Teknologi Industri Permesinan terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Kelima Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi Pasal 170 Pusat

Teknologi

mempunyai

Sistem

tugas

dan

Prasarana

melaksanakan

Transportasi

pengkajian

dan

penerapan di bidang teknologi sistem dan prasarana transportasi. Pasal 171 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

170,

Pusat

Teknologi

Sistem

dan

Prasarana

Transportasi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistem transportasi;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasarana transportasi darat;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi moda sarana transportasi darat.

d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknologi sistem dan prasarana transportasi darat; dan

e.

pelaksanaan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi.

- 48 Pasal 172 Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi terdiri atas: a.


b.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173 Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. Bagian Keenam Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim Pasal 174 Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri maritim. Pasal 175 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi rekayasa industri kapal niaga;

b.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi bangunan lepas pantai;

c.

pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi infrastruktur galangan dan pelabuhan;

d.

penyiapan

bahan

rumusan

kebijakan

teknologi

monitoring,

evaluasi

rekayasa industri maritim; dan e.

pelaksanaan

perencanaan,

program dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim.

- 49 Pasal 176 Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim terdiri atas: a.


b.


Bagian

Program

dan

Anggaran

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi program dan anggaran. BAB X INSPEKTORAT Pasal 178 (1)

Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3)

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Pasal 179

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPPT. Pasal 180 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b.

pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

- 50 d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan administrasi Inspektorat. Pasal 181

Inspektorat terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 182

Subbagian

Tata Usaha mempunyai

tugas melakukan

urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat. BAB XI PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI Pasal 183 (1)

Pusat

Pelayanan

Teknologi

merupakan

unsur

penunjang di bidang pelayanan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)

Pusat

Pelayanan

Teknologi

secara

administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Pasal 184 Pusat

Pelayanan

Teknologi

mempunyai

tugas

melaksanakan manajemen pemasaran, manajemen proyek, manajemen kontrak dan lisensi, manajemen keuangan dan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi. Pasal 185 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pusat Pelayanan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan dan pemasaran layanan jasa teknologi;

b.

pelaksanaan urusan kontrak dan lisensi;

c.

pelaksanaan

layanan

jasa

teknologi,

usaha serta monitoring dan evaluasi;

pematangan

- 51 d.

pelaksanaan

urusan

penerimaan,

verifikasi,

pembiayaan dan pelaporan keuangan; dan e.

pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pelayanan Teknologi. Pasal 186

Pusat Pelayanan Teknologi terdiri atas: a.

Bidang Manajemen Pemasaran;

b.

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi;

c.

Bidang Manajemen Proyek;

d.

Bidang Manajemen Keuangan; dan

e.

Subbagian Tata Usaha. Pasal 187

Bidang

Manajemen

merencanakan,

Pemasaran

mengembangkan,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

program dan menyusun strategi, mekanisme pemasaran serta implementasinya. Pasal 188 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

187,

Bidang

Manajemen

Pemasaran


perencanaan

dan

pengembangan,

serta

pengkoordinasian program pemasaran produk dan jasa teknologi; dan b.

penyusunan, pengembangan media informasi untuk pemasyarakatan

serta

strategi

pelaksanaan

implementasinya. Pasal 189 Bidang Manajemen Pemasaran terdiri atas: a.

Subbidang Perencanaan Pemasaran; dan

b.

Subbidang Pemasyarakatan.

dan

- 52 Pasal 190 (1)

Subbidang Perencanaan Pemasaran mempunyai tugas melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi dan mekanisme pengembangan produk dan layanan, dan koordinasi program di bidang pemasaran produk dan jasa teknologi, pemetaan internal dan eksternal serta penyusunan rencana kerja.

(2)

Subbidang

Pemasyarakatan

mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan,

pengembangan

media

informasi jasa teknologi untuk pemasyarakatan serta strategi pelaksanaan dan implementasinya. Pasal 191 Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi mempunyai tugas melaksanakan urusan kontrak dan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi. Pasal 192 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

191,

Bidang

Manajemen

Kontrak

dan

Lisensi


penyiapan

bahan,

penyusunan

dan

penelaahan

naskah kontrak pelayanan jasa teknologi; dan b.

penyiapan bahan dan pelaksanaan lisensi dalam rangka pelayanan jasa teknologi. Pasal 193

Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi terdiri atas: a.

Subbidang Kontrak; dan

b.

Subbidang Lisensi. Pasal 194

(1)

Subbidang Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, kontrak.

penyusunan,

dan

penelaahan

naskah

- 53 (2)

Subbidang Lisensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,

penyusunan,

penelaahan,

dan

pengadministrasian perjanjian lisensi. Pasal 195 Bidang

Manajemen

merencanakan,

Proyek

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas

melaksanakan

kegiatan pelayanan jasa teknologi, fasilitasi pematangan usaha, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi. Pasal 196 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang

Manajemen Proyek menyelenggarakan

fungsi: a.

pelaksanaan pelayanan jasa teknologi;

b.

pelaksanaan fasilitasi pematangan usaha; dan

c.

penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pasal 197

Bidang Manajemen Proyek terdiri atas: a.

Subbidang Pelayanan Jasa;

b.

Subbidang Pematangan Usaha; dan

c.

Subbidang Monitoring dan Evaluasi. Pasal 198

(1)

Subbidang

Pelayanan

melaksanakan,

Jasa

mempunyai

mengembangkan

tugas dan

mengkoordinasikan penerapan jasa teknologi. (2)

Subbidang

Pematangan

Usaha

mempunyai

tugas

melakukan

penerapan

sistem

manajemen

mutu

internal dan melakukan fasilitasi pengguna teknologi menjadi wirausaha teknologi. (3)

Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

monitoring, serta evaluasi pelaksanaan penerapan jasa teknologi.

- 54 Pasal 199 Bidang

Manajemen

melaksanakan

Keuangan

urusan

mempunyai

penerimaan,

tugas

verifikasi

dan

pembiayaan dan pelaporan keuangan. Pasal 200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

199,

Bidang

Manajemen

Keuangan


pelaksanaan urusan penerimaan;

b.

pelaksanaan urusan verifikasi; dan

c.

pelaksanaan urusan pembiayaan dan pelaporan. Pasal 201

Bidang Manajemen Keuangan terdiri atas: a.

Subbidang Penerimaan;

b.

Subbidang Verifikasi; dan

c.

Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan. Pasal 202

(1)

Subbidang

Penerimaan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan anggaran sesuai tupoksi dan melakukan penerimaan negara bukan pajak. (2)

Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian administrasi atas penggunaan anggaran.

(3)

Subbidang Pembiayaan dan Pelaporan melaksanakan pembayaran anggaran

sesuai

serta

dengan

melakukan

rencana

kerja

penyusunan

dan

laporan

keuangan internal dan sistem akuntansi pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Pasal 203 Subbagian urusan


tata

Teknologi.

usaha

di

lingkungan

tugas melakukan Pusat

Pelayanan

- 55 BAB XII PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN Pasal 204 (1)

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Pasal 205

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan

program,

evaluasi,

pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, pengelolaan pendidikan dan pelatihan

bidang lain yang

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT, serta penyertaan

diklat

kedinasan

dan

jabatan

fungsional

keahlian atau ketrampilan. Pasal 206 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 205, Pusbindiklat menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, dan data;

b.

pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT,

penyertaan

diklat

kedinasan

dan

jabatan

fungsional keahlian atau ketrampilan lainnya, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

BPPT; c.

pelaksanaan akreditasi pendidikan dan pelatihan serta penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa; dan

d.

pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

- 56 Pasal 207 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a.

Bidang Program, Evaluasi, dan Data;

b.

Bidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan;

c.

Bidang Akreditasi dan Penilaian; dan

d.


Bidang Program, Evaluasi, dan Data mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi

dan

penyusunan

program,

evaluasi dan pengelolaan data. Pasal 209 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

208,

Bidang

Program,

Evaluasi,

dan

Data


penyiapan bahan penyusunan program;

b.

penyiapan bahan penyusunan evaluasi; dan

c.

penyiapan bahan pengelolaan data. Pasal 210

Bidang Program, Evaluasi dan Data terdiri atas: a.

Subbidang Program;

b.

Subbidang Evaluasi; dan

c.

Subbidang Data. Pasal 211

(1)

Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.

(2)

Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

(3)

Subbidang

Data

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan pengelolaan data, sistem informasi pembinaan,

pendidikan,

dan

pelatihan

fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa.

jabatan

- 57 Pasal 212 Bidang

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan. Pasal 213 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

212,

Bidang

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan menjalankan fungsi: a.

penyiapan

bahan

dan

pendidikan dan pelatihan

pelaksanaan

pengelolaan

jabatan fungsional yang

berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan; dan b.

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

pengelolaan

pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT. Pasal 214 Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas: a.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan

b.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan. Pasal 215

(1)

Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan bidang lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPPT.

- 58 (2)

Sub bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BPPT, penyertaan diklat kedinasan dan jabatan fungsional keahlian atau ketrampilan. Pasal 216

Bidang

Akreditasi

dan

Penilaian

mempunyai

tugas

melaksanakan akreditasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa serta penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Perekayasa Madya, IV/b sampai dengan Perekayasa Utama, IV/e secara Nasional. Pasal 217 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Akreditasi dan Penilaian menjalankan fungsi: a.

penyiapan

bahan

pendidikan

dan

dan

pelaksanaan

pelatihan

jabatan

akreditasi fungsional

perekayasa dan teknisi litkayasa; dan b.

penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional perekayasa. Pasal 218

Bidang Akreditasi dan Penilaian terdiri atas: b.

Subbidang Akreditasi; dan

c.

Subbidang Penilaian Angka Kredit.

- 59 Pasal 219 (1)

Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

pengelolaan

akreditasi meliputi persiapan, penilaian dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi litkayasa, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan Sertifikasi Profesi Perekayasa Nasional. (2)

Subbidang Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan

penyiapan

bahan

dan

pelaksanaan

penilaian, penetapan angka kredit jabatan fungsional Perekayasa Madya IV/b sampai dengan Perekayasa Utama IV/e, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pembinaan karir

pejabat

fungsional

Perekayasa

dan

Teknisi

Litkayasa secara Nasional. Pasal 220 Subbagian


tugas melakukan

urusan tata usaha di lingkungan Pusbindiklat. BAB XIII PUSAT MANAJEMEN INFORMASI Pasal 221 (1)

Pusat Manajemen Informasi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2)

Pusat

Manajemen

Informasi

secara

administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Pasal 222 Pusat

Manajemen

melaksanakan

Informasi

pengelolaan

mempunyai

infrastruktur

tugas

informasi,

penerapan e-government, manajemen pengetahuan dan perpustakaan,

serta

standardisasi

standardisasi layanan teknologi.

hasil

inovasi

dan

- 60 Pasal 223 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Pusat Manajemen Informasi menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan manajemen infrastruktur informasi;

b.

pelaksanaan manajemen aplikasi e-government;

c.

pelaksanaan manajemen pengetahuan dan perpustakaan;

d.

pelaksanaan standardisasi hasil inovasi dan standardisasi layanan teknologi; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Manajemen Informasi. Pasal 224

Pusat Manajemen Informasi terdiri atas: a.

Bidang Infrastruktur Informasi;

b.

Bidang Manajemen Aplikasi e-Government;

c.

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan;

d.

Bidang Pelayanan Standardisasi; dan

e.


Bidang

Infrastruktur

Informasi

mempunyai

tugas

melaksanakan pengembangan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur informasi. Pasal 226 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

225,

Bidang

Infrastruktur

Informasi


pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk penerapan e-government di lingkungan BPPT; dan

b.

pelaksanaan

optimasi

pemanfaatan

infrastruktur

teknologi informasi komunikasi untuk penerapan egovernment di lingkungan BPPT.

- 61 Pasal 227 Bidang Infrastruktur Informasi terdiri atas: a.

Subbidang Pengembangan Infrastruktur; dan

b.

Subbidang Optimasi Infrastruktur Pasal 228

(1)

Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas

melakukan

pengembangan

infrastruktur

teknologi informasi komunikasi untuk penerapan egovernment di lingkungan BPPT. (2)

Subbidang Optimasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan

infrastruktur

teknologi

informasi

komunikasi untuk penerapan e-Government di BPPT. Pasal 229 Bidang

Manajemen

Aplikasi

e-Government mempunyai

tugas melakukan pengelolaan aplikasi e-government di lingkungan

BPPT

serta

melakukan

penyediaan

dan

penyajian data dan informasi. Pasal 230 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229,

Bidang

Manajemen

Aplikasi

e-Government


pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPPT;

b.

pengelolaan aplikasi e-government; dan

c.

penyediaan dan penyajian data dan informasi dengan media utama website. Pasal 231

Bidang Manajemen Aplikasi e-Government terdiri atas: a.

Subbidang Pengembangan Aplikasi e-Government; dan

b.

Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi.

- 62 Pasal 232 (1)

Subbidang

Pengembangan

mempunyai

tugas

Aplikasi

melakukan

e-Government perencanaan,

pengembangan, dan pengintegrasian data, informasi, serta

aplikasi

e-government

untuk

kebutuhan

dukungan kegiatan administratif dan kerekayasaan. (2)

Subbidang Manajemen Penyajian Data dan Informasi mempunyai

tugas

melakukan

penyediaan

serta

penyajian data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan layanan informasi publik berbasis web. Pasal 233 Bidang

Manajemen

Pengetahuan

dan

Perpustakaan

mempunyai tugas melaksanakan manajemen pengetahuan dan penyediaan layanan perpustakaan. Pasal 234 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

233,

Bidang

Manajemen

Pengetahuan

dan

Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a.

pengolahan informasi menjadi pengetahuan; dan

b.

penyediaan layanan informasi dan jasa perpustakaan. Pasal 235

Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan terdiri atas: a.

Subbidang Sistem Manajemen Pengetahuan; dan

b.

Subbidang Pengelolaan Perpustakaan. Pasal 236

(1)

Subbidang

Sistem

Manajemen

Pengetahuan

mempunyai tugas melakukan pengolahan informasi menjadi

pengetahuan

pengelolaan pengetahuan.

aset

yang

intelektual

bermanfaat; BPPT

dan

berbasis

- 63 (2)

Subbidang

Pengelolaan

Perpustakaan

mempunyai

tugas melakukan pengelolaan koleksi bahan pustaka; pengembangan sistem informasi perpustakaan; serta pengembangan

dan

penyediaan

layanan

perpustakaan. Pasal 237 Bidang

Pelayanan

Standardisasi

mempunyai

tugas

melaksanakan standardisasi untuk inovasi dan layanan teknologi dalam rangka penguatan infrastruktur mutu BPPT. Pasal 238 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

237,

Bidang

Pelayanan

Standardisasi


pelaksanaan standardisasi proses bisnis kerekayasaan inovasi dan layanan teknologi secara elektronik;

b.

pelaksanaan

standardisasi

inovasi

teknologi

dan

Rancangan Standar Nasional Indonesia berbasiskan hasil kerekayasaan BPPT; dan c.

pelaksanaan akreditasi

pengembangan

lembaga

penilaian

dan

pemeliharaan

kesesuaian

layanan teknologi. Pasal 239 Bidang Pelayanan Standardisasi terdiri atas: a.

Subbidang Standardisasi Inovasi; dan

b.

Subbidang Standardisasi Layanan Teknologi.

untuk

- 64 Pasal 240 (1)

Subbidang Standardisasi Inovasi mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis kerekayasaan inovasi

secara

elektronik;

serta

perumusan,

penetapan, penerapan, dan pemeliharaan terhadap standar inovasi teknologi dan Rancangan Standar Nasional Indonesia berbasiskan hasil kerekayasaan BPPT. (2)

Subbidang

Standardisasi

Layanan

Teknologi

mempunyai tugas melakukan standardisasi proses bisnis

kerekayasaan

layanan

teknologi

secara

elektronik; serta pengembangan dan pemeliharaan akreditasi

lembaga

penilaian

kesesuaian

untuk

penguatan layanan teknologi BPPT. Pasal 241 Subbagian urusan


tata

usaha

di

lingkungan

tugas melakukan Pusat

Manajemen

Informasi. BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 242 (1)

Di

lingkungan

BPPT dapat

ditetapkan

Kelompok

Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 243 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

- 65 yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)

Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 244

(1)

Di lingkungan BPPT terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang BPPT.

(2)

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan Peraturan Kepala BPPT tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan

aparatur

negara

dan

reformasi

birokrasi. BAB XVI TATA KERJA Pasal 245 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam

- 66 lingkungan BPPT maupun dalam hubungan kerja dengan instansi di luar BPPT sesuai dengan tugasnya masingmasing. Pasal 246 Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BPPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk

bagi

pelaksanaan

tugas

bawahannya. Pasal 247 Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 248 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 249 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan maupun dari pimpinan satuan unit organisasi lainnya di lingkungan BPPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk

kepada

bawahan

ataupun

untuk

penyusunan laporan lebih lanjut. Pasal 250 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka

memberikan

bimbingan

kepada

bawahannya

masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- 67 Pasal 251 Setiap

pimpinan

satuan

unit

organisasi

diwajibkan

melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila

terjadi

penyimpangan

diwajibkan

mengambil

langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB XVII ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Pasal 252 (1)

Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2)

Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan

Jabatan

Struktural

Eselon

II.a

atau

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3)

Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(4)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan

Struktural

Eselon

IV.a

atau

Jabatan

Pengawas. Pasal 253 (1)

Pejabat Struktural Eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya

diangkat

dan

diberhentikan

oleh

Presiden atas usul Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (2)

Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pejabat Struktural Eselon III Pejabat Administrator dan

Pejabat

Struktural

Eselon

IV

atau

Pejabat

Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

- 68 BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 254 Dalam rangka pelayanan teknologi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan BPPT dapat dialihkan ke Pusat Pelayanan Teknologi. Pasal 255 (1)

Unit

organisasi

yang

menangani

fungsi

analisa

kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi

Unit

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah di lingkungan BPPT. (2)

Kepala

Bagian

yang

menangani

fungsi

analisa

kebutuhan, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat

tugas

dan

fungsinya

menjadi

Kepala

Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

Pengadaan

Barang/Jasa

mengenai

Unit

Pemerintah

Layanan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 256 (1)

Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik,

yang

selanjutnya

disebut

LPSE

di

lingkungan BPPT. (2)

Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang pengelolaan aplikasi e-government, karena sifat tugas dan

fungsinya

Pengadaan Elektronik.

menjadi

Barang/Jasa

Kepala

Unit

Layanan

Pemerintah

Secara

- 69 (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Unit

Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 257 (1)

Kepala

Biro

hubungan

yang

menangani

masyarakat,

karena

fungsi sifat

pengelolaan tugas

dan

fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

yang

selanjutnya

disebut

PPID

di

lingkungan BPPT. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 258

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

- 70 Pasal 259 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 260 Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala BPPT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 261 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BPPT

Nomor

Organisasi

dan

170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 Tata

Kerja

Badan

tentang

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- 71 Pasal 262 Peraturan

Kepala

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

pengundangan peraturan ini

memerintahkan

dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal … DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ...

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

-2-

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-3STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-4STRUKTUR ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-5STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-6STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-7STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-8STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

-9STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI

LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 10 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, DAN MATERIAL

LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 11 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA

LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 12 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 13 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI

LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 14 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO

- 15 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT MANAJEMEN INFORMASI

LAMPIRAN XV PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN G TEKNOLOGI NOMOR 010 TAHUN 2015 TENTANG

K A J I


BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA D A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA N ESA P E KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, N E

Menimbang :

a.

R

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan A efisiensi

pelaksanaan

tugas

P A

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja N dilakukan penataan organisasiT dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan BuatanE menjadi Balai Besar K

Teknologi Modifikasi Cuaca; b.

N O

bahwa telah diterbitkan SuratL Persetujuan Menteri Negara

Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana BTeknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015; P c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan T

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang

)

Organisasi dan Tata Kerja Balai

Besar Teknologi Modifikasi Cuaca dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan


Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA.

-3BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 1 (1)

Balai

Besar

Teknologi

Modifikasi

Cuaca

yang

selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BB-TMC merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam. (2)

BB-TMC dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

BB-TMC

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi modifikasi cuaca. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-TMC menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan program penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk penambahan curah hujan, pengurangan curah hujan dan kegunaan lainnya;

b.

penerapan

teknologi

modifikasi

cuaca

untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna modifikasi cuaca; dan c.

pelayanan jasa teknologi modifikasi cuaca kepada instansi Pemerintah dan swasta; dan

-4d.

pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

perencanaan,

keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BB-TMC terdiri atas: a.

Bagian Umum;

b.

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca; dan

c.

Bidang Pelayanan Teknologi. Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

perencanaan,

keuangan,

sumber

daya

manusia, rumah tangga, dan pelaporannya. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program dan anggaran;

b.

pelaksanaan urusan keuangan; dan

c.

pelaksanaan

urusan

surat-menyurat,

kearsipan,

sumber daya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya. Pasal 7 Bagian Umum terdiri atas: a.

Subbagian Perencanaan;

b.

Subbagian Keuangan; dan

c.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

-5Pasal 8 (1)

Subbagian

Perencanaan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. (2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

(3)

Subbagian

Tata

mempunyai

tugas

Usaha

dan

Rumah

melaksanakan

urusan

Tangga surat-

menyurat, kearsipan, sumberdaya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya. Pasal 9 Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca mempunyai tugas

melaksanakan

penerapan

teknologi

bidang

hidrometeorologi, instrumentasi, dan bahan semai yang berkaitan dengan modifikasi cuaca. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca menyelenggarakan fungsi: a.

penerapan teknologi di bidang hidrometeorologi; dan

b.

penerapan teknologi di bidang instrumentasi dan bahan semai. Pasal 11

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca terdiri atas: a.

Subbidang Hidrometeorologi; dan

b.

Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai. Pasal 12

(1)

Subbidang

Hidrometeorologi

mempunyai

tugas

melaksanakan penerapan di bidang fisika awan, meteorologi, hidrologi lingkungan, dan klimatologi, serta pengelolaan data.

-6(2)

Subbidang

Instrumentasi

dan

Bahan

Semai

mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang instrumentasi dan bahan semai. Pasal 13 Bidang

Pelayanan

Teknologi

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan teknologi modifikasi cuaca. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pelayanan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a.

pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca; dan

b.

penyiapan

sarana

dan

pelaksanaan

operasional

teknologi modifikasi cuaca. Pasal 15 Bidang Pelayanan Teknologi terdiri atas: a.

Subbidang Pengelolaan Peralatan; dan

b.

Subbidang Operasi. Pasal 16

(1)

Subbidang Pengelolaan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca.

(2)

Subbidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan sarana penghantaran bahan semai dan pelaksanaan operasional teknologi modifikasi cuaca.

-7BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 17 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan. Pasal 18 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai

kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya. (2)

Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BB-TMC harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 20 Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi modifikasi cuaca secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

-8Pasal 21 BB-TMC harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 22 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 23 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 24 Setiap

pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan

memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 25 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 26 Dalam

melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

-9BAB V ESELON Pasal 27 (1)

Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural Eselon II.a.

(2)

Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.a.

(3)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 28

BB-TMC berlokasi di Jakarta. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bagan Organisasi BB-TMC tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 30 Perubahan organisasi dan tata kerja BB-TMC ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan aparatur negara.

urusan

pemerintahan

di

bidang

- 10 BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit

melaksanakan

Pelaksana tugas

Teknis dan

Hujan

fungsinya

Buatan sampai

tetap dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 32 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan Badan

berlakunya Pengkajian

Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. DL Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA

NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

TAHUN

2015

NOMOR

…

- 12 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 010 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI

D A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA P E N

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, E R A P

Menimbang

: a.

A

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan N efisiensi

pelaksanaan

tugas

T

dan

fungsi,

perlu

E dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja K

Balai Besar Teknologi Pati; b.

N O

bahwa telah diterbitkan Surat L Persetujuan Menteri Negara

Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(


bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana



)


Besar Teknologi Pati dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.



: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI.


Balai Besar Teknologi Pati yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TP merupakan Unit Pelaksana Teknis

di

lingkungan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Deputi Bidang Teknologi

Agroindustri dan Bioteknologi. (2)

B2TP dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

B2TP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi pati. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TP menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi, kerjasama, dan

pemasaran

pengembangan

di dan

bidang

teknologi

pengelolaan

pati

sarana

serta teknik

produksi; b.

pelaksanaan layanan jasa teknologi pati skala pilot plant maupun komersial; dan

c.

pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

perencanaan,

keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 B2TP terdiri atas: a.

Bagian Umum

b.

Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama; dan

c.

Bidang Layanan Jasa Teknologi. Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

perencanaan,

keuangan,

sumber

daya


pelaksanaan urusan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program dan anggaran;

b.

pelaksanaan urusan keuangan; dan

c.

pelaksanaan

urusan

ketatausahaan

dan

rumah

tangga. Pasal 7 Bagian Umum terdiri atas: a.

Subbagian Perencanaan;

b.


c.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 8

(1)

Subbagian

Perencanaan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. (2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.

-5(3)

Subbagian

Tata

mempunyai

tugas

menyurat, administrasi perawatan

Usaha

dan

melaksanakan

kearsipan,

sumber

perlengkapan dan

Rumah

perbaikan

Tangga

urusan daya

dan

surat-

manusia,

pembekalan,

sarana

prasarana

transportasi, serta keamanan. Pasal 9 Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknologi pati, kerja sama, dan pemasaran pengelolaan sarana prasarana produksi. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang

Penerapan Teknologi dan Kerja Sama,


pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi produksi sumber daya pati, produksi pati, derivat pati, dan produk olahan pati;

b.

pelaksanaan

hubungan

kerja

sama,

promosi,

pemasaran produk barang dan jasa; dan c.

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi sumber daya pati, produksi pati dan derivatnya serta produk olahannya. Pasal 11

Bidang Penerapan Teknologi dan Kerja Sama terdiri atas: a.

Subbidang Penerapan Teknologi;

b.

Subbidang Kerja Sama dan Pemasaran; dan

c.

Subbidang Sarana Teknik Produksi.

-6Pasal 12 (1)

Subbidang Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi produksi sumber daya pati, produksi pati, derivat pati, dan produk olahan pati;

(2)

Subbidang Kerja Sama dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kerja sama, penyiapan naskah perjanjian kerja sama, promosi, serta pemasaran produk barang dan jasa;

(3)

Subbidang Sarana Teknik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi sumber daya pati, produksi pati, dan derivatnya serta produk olahannya. Pasal 13

Bidang

Layanan

Jasa

Teknologi

mempunyai

tugas

melaksanakan layanan jasa budi daya tanaman berpati dan bergula, jasa operasional produksi pati, derivat pati serta pengolahan produk pati, serta jasa analisa laboratorium, dan pengujian mutu. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

13,

Bidang

Layanan

Jasa

Teknologi


pelaksanaan layanan jasa budi daya tanaman berpati dan bergula;

b.

pelaksanaan layanan jasa operasional produksi pati, derivat pati serta pengolahan produk pati pada skala pilot plant maupun komersial; dan

c.

pelaksanaan jasa analisa laboratorium dan pengujian mutu pati, produk derivat pati.

pati, dan produk olahan

-7Pasal 15 Bidang Layanan Jasa Teknologi terdiri atas: a.

Subbidang Jasa Budi Daya;

b.

Subbidang Jasa Produksi Pati dan Produk Derivatnya;

c.

Subbidang Jasa Analisa dan Pengujian. Pasal 16

(1)

Subbidang

Jasa

Budi

Daya

mempunyai

tugas

melakukan layanan jasa budi daya tanaman berpati dan bergula; (2)

Subbidang Jasa Produksi Pati dan Produk Derivat Pati mempunyai operasional

tugas

melakukan

produksi

pati

layanan,

dan

jasa

derivatnya,

serta

pengolahan produk pati; (3)

Subbidang Jasa Analisa dan Pengujian mempunyai tugas melakukan layanan jasa analisa laboratorium dan pengujian mutu pati, produk derivat pati, dan produk olahan pati. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 17

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.

-8(3)


(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TP harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 20 Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi

mengenai hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi pati secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 21 B2TP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 22 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

-9Pasal 23 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. BAB V ESELON Pasal 27 (1)


(2)


(3)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

- 10 BAB VI LOKASI Pasal 28 B2TP berlokasi di Lampung. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Bagan Organisasi B2TP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 30 Perubahan organisasi dan tata kerja B2TP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan

menyelenggarakan

tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Besar

Teknologi

Keputusan

Kepala

Pati

sebagaimana

Badan

Pengkajian

dimaksud dan

dalam

Penerapan

Teknologi Nomor 044/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

melaksanakan

Balai

tugas

Besar

dan

Teknologi

fungsinya

Pati

sampai

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

tetap dengan

- 11 Pasal 32 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 044/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

Penerapan

044/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Peraturan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …

- 13 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 011 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI PATI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI D A


Menimbang

: a.


efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja T Balai Besar Teknologi Energi Emenjadi Balai Besar K

Teknologi Konversi Energi; b.

N O


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(


bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana



)

Organisasi dan Tata Kerja Besar

Teknologi Konversi Energi dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.

Keputusan

Presiden

Nomor

103

Tahun

2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 2.

Keputusan

Presiden

Nomor

110

Tahun

2001

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 3.


4.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang

Pedoman

Organisasi

Unit

Pelaksana

Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5.

Peraturan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi;


: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI.


Balai

Besar

Teknologi

Konversi

Energi

yang

selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKE merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Informatika, Energi, dan Material. (2)

B2TKE dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

B2TKE

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi konversi energi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TKE menyelenggarakan fungsi: a.

pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi;

b.

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan kerjasama teknologi kelistrikan dan konversi energi;

c.

pelaksanaan

pengujian,

penerapan,

dan

penyebarluasan teknologi kelistrikan dan konversi energi; dan

-4d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya serta pengelolaan Techno Park di bidang energi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

B2TKE terdiri atas: a.

Bagian Umum;

b.

Bidang Layanan Jasa Teknologi;

c.

Bidang Teknologi Kelistrikan; dan

d.

Bidang Konversi Energi. Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga dan perlengkapan; dan

b.

pelaksanaan urusan program, perencanaan, dan administrasi keuangan, serta pelaporannya. Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga; dan

b.

Subbagian Program dan Keuangan.

-5Pasal 8 (1)

Subbagian Tata Usaha, Sumber Daya Manusia, dan Rumah Tangga mempunyai tugas : a.

melakukan

urusan

kearsipan,

pengadaan,

surat

menyurat,

perjalanan

dinas,

pengembangan pegawai, mutasi, tata-usaha kepegawaian,

kesejahteraan

pegawai

serta

dokumentasi dan urusan protokol; dan b.

melakukan

urusan

perlengkapan,

pengelolaan

pemeliharaan

sarana

administrasi kendaraan,

dan

prasarana,

keamanan dan keselamatan kerja. (2)

Subbagian Program dan Keuangan tugas

koordinasi

program,

perencanaan,

pengolahan

monitoring,

evaluasi

penganggaran,

dan dan

mempunyai penyusunan

penyajian pelaporan

perbendaharaan,

data,

program

verifikasi

dan

pelaporan keuangan. Pasal 9 Bidang Layanan Jasa Teknologi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknologi di bidang kelistrikan dan konversi energi. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal

9,

Bidang

Layanan

Jasa

Teknologi,

menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan urusan pelayanan jasa teknologi; dan

b.

pelaksanaan pengelolaan Techno Park di bidang energi. Pasal 11

Bidang Layanan Jasa Teknologi terdiri atas: a.

Subbidang Layanan Jasa

b.

Subbidang Pengelolaan Techno Park Energi

-6Pasal 12 (1)

Subbidang

Layanan

Jasa

mempunyai

tugas

melakukan urusan pelayanan jasa teknologi dan kerjasama di bidang teknologi konversi energi, pemasaran, pengembangan usaha, urusan legal dan

kehumasan,

dokumentasi

ilmiah,

serta

pengembangan sistem informasi. (2)

Subbidang

Techno

Pengelolaan

Park

Energi

mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan Techno Park di bidang energi. Pasal 13 Bidang

Teknologi

Kelistrikan

mempunyai

tugas

melaksanakan pengujian, penerapan dan difusi, serta koordinasi kegiatan bidang energi kelistrikan. Pasal 14 Bidang

Konversi

melaksanakan

Energi

penerapan,

mempunyai pengujian,

difusi,

tugas dan

koordinasi kegiatan di bidang konversi energi. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-


Kelompok

Jabatan

Fungsional

terdiri

atas

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.

-7(2)

Masing-masing

kelompok

sebagaimana

dimaksud

jabatan pada

fungsional ayat

(1)

dikoordinasikan oleh Kepala. (3)


(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

berdasarkan

peraturan perundang-undangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKE harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 18 Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi Informatika, Energi, dan Material mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi konversi energi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga)

bulan

sekali

atau

sewaktu-waktu

sesuai

kebutuhan. Pasal 19 B2TKE harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan

analisis beban

kerja terhadap

seluruh jabatan di unitnya. Pasal 20 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

-8Pasal 21 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 22 Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahan

dan

memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 23 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi

harus

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. BAB V ESELON Pasal 25 (1)


(2)


(3)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Subbidang

merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

-9BAB VI LOKASI Pasal 26 B2TKE berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 Bagan Organisasi B2TKE tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 28 Perubahan organisasi dan tata kerja B2TKE ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Besar Teknologi Energi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Nomor

032/Kp/KA/IV/2001

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Energi tetap

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sampai

dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

- 10 Pasal 30 Pada

saat

peraturan Pengkajian

Peraturan

ini

pelaksanaan dan

mulai

berlaku,

semua

Kepala

Badan

Keputusan

Penerapan

Teknologi

Nomor

032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Energi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Energi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 11 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 12 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 012 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA

D A N



Menimbang

: a.

A bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas N

organisasi dan pengembangan teknologi aerodinamika, aeroelastika, penataan

dan

T aeroakustika,

organisasi

Teknologi

E

dan

tataK kerja N

Aerodinamika,

O

dilakukan

Balai

Besar

Aeroelastika,

dan

L

Aeroakustika; b.

perlu

O

bahwa telah diterbitkan Surat G Persetujuan Menteri Negara Reformasi

Pendayagunaan Birokrasi

I

(Aparatur

berdasarkan B

Negara Nomor

dan :

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi P

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan P BPPT tanggal 30 September 2015;

c.

T bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar ) Teknologi

Aerodinamika,

Aeroelastika,

Aeroakustika dengan Peraturan ini;

dan

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Departemen

Eselon

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA.

-3BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)

Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BBTA3 merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada

Deputi

Bidang

Teknologi

Industri,

Rancang Bangun dan Rekayasa. (2)

BBTA3 dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BBTA3

mempunyai

pelayanan

teknologi

tugas

melaksanakan

aerodinamika,

kegiatan

aeroelastika,

dan

aeroakustika. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBTA3 menyelenggarakan fungsi: a.

penerapan teknologi aerodinamika, aeroelastika dan aeroakustika;

b.

pelayanan

pengujian

teknologi

aerodinamika,

aeroelastika, dan aeroakustika; dan c.

pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,

perencanaan,

keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BBTA3 terdiri atas: a.

Bagian Umum;

b.

Bidang Teknik dan Rekayasa; dan

-4c.

Bidang Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika. Pasal 5

Bagian

Umum

ketatausahaan,

mempunyai perencanaan,

tugas keuangan,

melaksanakan sumber

daya


pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya manusia;

b.

pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan; dan

c.

pelayanan administrasi rumah tangga. Pasal 7


Subbagian Tata Usaha dan SDM;

b.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

c.

Subbagian Rumah Tangga. Pasal 8

(1)

Subbagian Tata Usaha dan SDM mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,

kearsipan,

perpustakaan

dan

melakukan urusan tata usaha kepegawaian serta kesejahteraan pegawai. (2)

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, monitoring dan

evaluasi

program,

penyusunan

perbendaharaan, pengujian, Perintah Membayar, pelaporan.

anggaran,

dan penerbitan Surat

-5(3)

Subbagian

Rumah

Tangga

melakukan

urusan

perawatan,

dan

pengangkutan,

mempunyai

perlengkapan,

pemeliharaan protokol,

tugas

peralatan,

sarana

persidangan,

fisik, serta

pengamanan dalam dan ketertiban. Pasal 9 Bidang

Teknik

menyediakan teknis

dan

dan

untuk

Rekayasa

mengoperasikan

penerapan

mempunyai fasilitas

teknologi

tugas

pelayanan

aerodinamika,

aeroelastika, dan aeroakustika. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Teknik dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi: a.

penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas pelayanan teknis;

b.

penyediaan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas Informatika dan Elektronika; dan

c.

pelaksanaan rancang bangun dan pabrikasi model, dan alat bantu. Pasal 11

Bidang Teknik dan Rekayasa terdiri atas: a.

Subbidang Model;

b.

Subbidang Operasi dan Perawatan; dan

c.

Subbidang Informatika dan Elektronika. Pasal 12

(1)

Subbidang

Model

mempunyai

tugas

melakukan

rancang bangun dan pabrikasi kelengkapan sistem peralatan, instrumentasi dan model yang diperlukan untuk pelayanan teknis, melakukan dokumentasi rancang bangun.

-6(2)

Subbidang Operasi dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pengoperasian fasilitas pelayanan teknis, pemeriksaan peralatan

rutin,

pemeliharaan

penunjang,

fasilitas

dan

perbaikan

dan

prasarana

elektromekanik. (3)

Subbidang Informatika dan Elektronika mempunyai tugas

mengatur

computer,

tata

laksana

pengambilan

dan

pemakaian

sistem

pengolahan

data,

penyajian data, pengembangan perangkat keras dan lunak, merawat, memasang, dan mengkalibrasi alatalat elektronik dan alat ukur elektronik lainnya. Pasal 13 Bidang Layanan Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika

mempunyai

tugas

menerapkan

metoda,

analisis untuk pelayanan teknis, teknologi aerodinamika, aeroelastika,

dan

aeroakustika,

serta

mengkoordinasi

kegiatan pelayanan teknologi. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 14 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional


-7(3)


(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBTA3 harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 17 Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi

Industri,

Rancang

Bangun

dan

Rekayasa

mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 18 BBTA3 harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya Pasal 19 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

-8Pasal 20 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit



(2)


(3)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

-9BAB VI LOKASI Pasal 25 BBTA3

berlokasi

di

kawasan

PUSPIPTEK,

Tangerang

Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Bagan organisasi BBTA3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 27 Perubahan organisasi dan tata kerja BBTA3 ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi

Nomor

SK/055/KA/BPPT/II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit

Pelaksana

Teknis

Laboratorium

Aero-Gas

Dinamika dan Getaran tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

sampai

dengan

berdasarkan Peraturan ini.

diangkat

pejabat

baru

- 10 Pasal 29 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala

Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi Nomor SK/055/KA/BPPT/II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero-Gas Dinamika dan Getaran, dinyatakan masih

tetap

berlaku

sepanjang

tidak

bertentangan

dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan Badan

berlakunya

Peraturan

Pengkajian

dan

ini,

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

Penerapan

SK/055/KA/BPPT/II/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit

Pelaksana

Teknis

Laboratorium

Aero-Gas

Dinamika dan Getaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan

Kepala

Teknologi

ini

diundangkan.

Badan

mulai

Pengkajian

berlaku

dan

terhitung

Penerapan

pada

tanggal

- 11 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 12 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 013 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI AERODINAMIKA, AEROELASTIKA, DAN AEROAKUSTIKA


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR D A


Menimbang

: a.

P bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas A

organisasi dan pengembanganN teknologi kekuatan struktur

untuk

peningkatan

daya

T

saing

industri

E nasional, perlu dilakukan penataan organisasi dan K

tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur; N b.

O

bahwa telah diterbitkan Surat L Persetujuan Menteri Negara Reformasi

Pendayagunaan Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara Nomor

dan :

(

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana BTeknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015; P c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan P b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai T

Besar Teknologi Kekuatan Struktur dengan Peraturan ini;

)

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Departemen

Eselon

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA

STRUKTUR.

BALAI

BESAR

TEKNOLOGI

KEKUATAN


Balai

Besar

Teknologi

Kekuatan

Struktur

yang

selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKS merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa. (2)

B2TKS dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

B2TKS

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi kekuatan struktur. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TKS menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan perekayasaan struktur

pada

pengujian, serta alat

inspeksi,

evaluasi

sertifikasi,

teknologi

transportasi,

kekuatan

bangunan

dan

peralatan industri; b.

pelaksanaan

pengujian,

inspeksi,

sertifikasi,

perekayasaan karakterisasi material serta analisis kerusakan dan umur sisa; c.

pelaksanaan

perancangan,

manufaktur,

pengembangan dan pemeliharaan sarana uji; dan d.

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan, keuangan, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 B2TKS terdiri atas: a.

Bagian Umum;

b.

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur;

c.

Bidang Sarana Uji; dan

d.

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material. Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan, keuangan, administrasi pelayanan jasa teknologi, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan;

b.

pelaksanaan

urusan

administrasi

keuangan

dan

administrasi pelayanan jasa teknologi; dan c.

pelaksanaan urusan rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi Pasal 7


Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia;

b.


c.

Subbagian Rumah Tangga

-5Pasal 8 (1)

Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan

sumber

daya

manusia,

perencanaan,

dan

pelaporan program dan kegiatan. (2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi

keuangan

dan

administrasi

pelayanan jasa teknologi. (3)

Subbagian Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas

melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

kehumasan dan dokumentasi. Pasal 9 Bidang

Layanan

mempunyai

tugas

Jasa

Teknologi

melaksanakan

Kajian

pengujian,

Struktur inspeksi,

sertifikasi, perekayasaan serta evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

pengujian,

inspeksi,

sertifikasi,

perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi; dan b.

pelaksanaan

pengujian,

inspeksi,

sertifikasi,

perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada bangunan dan peralatan industri. Pasal 11 Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur terdiri atas: a.

Subbidang Struktur Alat Transportasi; dan

b.

Subbidang Stuktur Bangunan dan Peralatan Industri.

-6Pasal 12 (1)

Subbidang Struktur Alat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi.

(2)

Subbidang Struktur Bangunan dan Peralatan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi,

perekayasaan,

dan

evaluasi

kekuatan

struktur pada bangunan dan peralatan industri. Pasal 13 Bidang

Sarana

perancangan

Uji

dan

mempunyai manufaktur,

tugas

melaksanakan

pengembangan,

dan

pemeliharaan sarana uji. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Sarana Uji menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

perancangan,

manufaktur

dan

pengembangan sarana uji; dan b.

pelaksanaan perawatan dan kalibrasi sarana uji. Pasal 15

Bidang Sarana Uji terdiri atas: a.

Subbidang

Perancangan,

Manufaktur

dan

Manufaktur

dan

Pengembangan Sistem; dan b.

Subbidang Pemeliharaan. Pasal 16

(1)

Subbidang Pengembangan melaksanakan

Perancangan, Sistem perancangan,

mempunyai

tugas

manufaktur

dan

pengembangan sarana uji. (2)

Subbidang

Pemeliharaan

mempunyai

tugas

melaksanakan perawatan dan kalibrasi sarana uji.

-7Pasal 17 Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan perekayasaan

karakterisasi

material

serta

analisis

kerusakan dan umur sisa. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

pengujian,

inspeksi,

sertifikasi,

dan

perekayasaan karakterisasi material komponen dan struktur; dan b.

pelaksanaan

pengujian,

inspeksi,

sertifikasi,

perekayasaan, dan analisis kerusakan dan umur sisa komponen dan struktur. Pasal 19 Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material terdiri atas: a.

Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis; dan

b.

Subbidang Analisis Kerusakan dan Umur Sisa. Pasal 20

(1)

Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan perekayasaan karakterisasi material.

(2)

Subbidang

Analisis

melaksanakan

Kerusakan

pengujian,

dan

Umur

inspeksi,

Sisa

sertifikasi,

perekayasaan dan analisis kerusakan dan umur sisa. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing undangan.

berdasarkan

peraturan

perundang-

-8Pasal 22 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(3)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKS harus menyusun peta proses bisnis Pasal 24 Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi

Industri

Rancang

Bangun

dan

Rekayasa

mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi kekuatan struktur secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 25 B2TKS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

-9Pasal 26 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 27 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit


- 10 BAB V ESELON Pasal 31 (1)


(2)


(3)

Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 32

B2TKS

berlokasi

di

kawasan

PUSPIPTEK,

Tangerang

Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 Bagan Organisasi B2TKS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 34 Perubahan organisasi dan tata kerja B2TKS ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan

menyelenggarakan aparatur negara.

tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

- 11 BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Besar Teknologi

Kekuatan

Struktur

sebagaimana

dimaksud

dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 36 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi

Kekuatan Struktur

dicabut dan tidak berlaku lagi.

dinyatakan


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan



UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ....

- 13 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 014 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK D A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA N ESA P E KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, N E

Menimbang :

a.

R

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan A efisiensi

pelaksanaan

tugas

P A

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja N Unit

Pelaksana

Teknis

Pengembangan T

Seni

dan

E Teknologi Keramik dan Porselin Bali menjadi Balai K

Teknologi Industri Kreatif Keramik; N b.

O


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(


bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana



)

Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.



: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK. .


Balai

Teknologi

Industri

Kreatif

Keramik

yang

selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTIKK merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster Industri, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi. (2)

BTIKK dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

BTIKK

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi industri kreatif keramik. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTIKK menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan

fasilitasi

dan

konsultasi

teknologi

industri kreatif keramik meliputi glasir, warna, dan badan keramik, seni dan disain, tekno-ekonomi, karakteristik kimia dan fisika, serta pengujian mutu produk; b.

pelaksanaan perekayasaan produk kreatif keramik dan pelayanan jasa teknologi industri kreatif keramik;

c.

penyiapan

program,

pemantauan,

dan

evaluasi

pelaksanaan program; d.

pengelolaan sarana pengujian dan produksi; dan

-4e.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BIT terdiri atas: a.

Subbagian Tata Usaha;

b.

Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan

c.

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi. Pasal 5

(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai. (2)

Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan produk kreatif keramik, pengujian bahan dan produk kreatif keramik, serta

pengelolaan

fasilitas

produksi

dan

fasilitas

pengujian. (3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan program, monitoring dan evaluasi, kerja sama, dan pelayanan jasa teknologi serta pengembangan jasa teknologi. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknoprener

dan

Klaster

Industri

mengenai

hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi industri kreatif keramik secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTIKK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.


untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit



Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BTIKK berlokasi di Denpasar. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTIKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTIKK ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan


tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana

Teknis

Pengembangan

Seni

dan

Teknologi

Keramik dan Porselin Bali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

Organisasi

dan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

SK/265/KA/BPPT/VII/1995 Tata

Kerja

Unit

Pelaksana

tentang Teknis

Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/265/KA/BPPT/VII/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

SK/265/KA/BPPT/VII/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

-9Pasal 23 Peraturan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 015 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF KERAMIK


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI

D A


Menimbang

: a.


efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja T Balai Inkubator Teknologi; b.

E K


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O

Aparatur L

O berdasarkan G

Negara

Surat

dan

Nomor

:

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal I Penataan Organisasi (

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan B BPPT tanggal 30 September 2015;

c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana


T

Organisasi dan Tata Kerja Balai )

Inkubator Teknologi dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.



: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI.


Balai Inkubator Teknologi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BIT merupakan Unit Pelaksana Teknis

di

lingkungan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Direktur

Pusat

Teknoprener dan Klaster Industri, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi. (2)

BIT dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

BIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan inkubasi teknologi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIT menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi manajemen dan bisnis, aspek legal, dan dukungan fasilitas inkubasi bisnis untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi;

b.

pelaksanaan fasilitasi dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi;

-4c.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Inkubator Teknologi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BIT terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan

fasilitasi

dan

konsultasi

manajemen dan bisnis, aspek legal dan dukungan fasilitas dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis teknologi atau inovasi. (3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi konsultasi pengembangan sumber daya manusia kewirausahaan, pengembangan jaringan bisnis, akses pembiayaan, dan kerja sama baik dalam maupun luar negeri, serta pemasyarakatan jasa inkubasi.


Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi,

BIT

harus

menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknoprener

dan

Klaster

Industri

mengenai

hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang inkubasi teknologi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

-6Pasal 10 BIT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BIT berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BIT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BIT ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan


tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Inkubator

Teknologi

Keputusan

Kepala

sebagaimana

Badan

dimaksud

Pengkajian

dan

dalam

Penerapan


Tata

Kerja

melaksanakan

Balai

tugas

Inkubator

dan

Teknologi

fungsinya

sampai

tetap dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi, dinyatakan

masih

tetap

berlaku

sepanjang

tidak

bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

032/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi berlaku lagi.

dinyatakan dicabut dan tidak


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


STRUKTUR ORGANISASI BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 016 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INKUBATOR TEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN D A


Menimbang

: a.


efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja T Balai Teknologi Survei Kelautan; E b.

K


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O

Aparatur L

O berdasarkan G

Negara

Surat

dan

Nomor

:

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal I Penataan Organisasi (

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan B BPPT tanggal 30 September 2015;

c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana


T


Teknologi Survei Kelautan;

)

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.



: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN.


Balai Teknologi Survei Kelautan yang selanjutnya di dalam

peraturan

ini

disebut

Balai

TEKSURLA

merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Wilayah, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam. (2)

Balai TEKSURLA dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

Balai TEKSURLA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi survei dan observasi kelautan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai TEKSURLA menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan rencana program dan anggaran, operasi survei

dan

observasi,

monitoring,

dan

evaluasi

pelaksanaan program dan anggaran; b.

pelaksanaan teknologi,

pemasaran

dan

produk,

pemasyarakatan

pelayanan hasil

survei

jasa dan

observasi kelautan; c.

pelaksanaan kerjasama riset kelautan baik skala nasional maupun internasional;

-4d.

pengelolaan data dan informasi hasil survei dan observasi kelautan;

e.

pengelolaan kapal-kapal Riset Baruna Jaya BPPT, pengelolaan beserta

dan

sarana

pengoperasian penunjangnya

peralatan serta

survei

pengelolaan

sarana prasarana National Science and Techno Park (NSTP) Maritim Penajam Paser Utara; dan f.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Survei Kelautan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Balai TEKSURLA terdiri atas: a.


b.

Seksi Program dan Operasi Survei; dan

c.

Seksi Sarana dan Prasaran. Pasal 5

(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Operasi Survei mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan

program

dan

anggaran,

perencanaan dan pelaksanaan operasi survei dan observasi

kelautan,

teknologi

survei

pemasaran dan

produk

observasi

dan

jasa

kelautan,

pemasyarakatan hasil survei dan observasi kelautan, pelaksanaan kerjasama survei, observasi dan riset kelautan baik skala nasional maupun internasional, serta pengelolaan data dan informasi hasil survei dan observasi kelautan.

-5(3)

Seksi

Sarana

dan

Prasarana

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pengelolaan, pemeliharaan dan pengoperasian kapal riset dan peralatan survei beserta sarana-prasarana

penunjangnya,

termasuk

pengelolaan National Science and Techno Park (NSTP) Maritim Penajam Paser Utara. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai TEKSURLA harus menyusun peta proses bisnis.

-6Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi

Sumber

Daya

Wilayah

mengenai

hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi survei dan observasi kelautan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 Balai TEKSURLA harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan

memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 14 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

-7Pasal 15 Dalam

melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit



(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 Balai TEKSURLA berlokasi di Jakarta. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan

Organisasi

Balai

TEKSURLA

tercantum

dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja Balai TEKSURLA ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

setelah

mendapat

persetujuan

tertulis

dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Teknologi Survei Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi Nomor 046/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan tetap melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sampai

dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 046/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan, dinyatakan

masih

tetap

berlaku

sepanjang

tidak



Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

046/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 017 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI SURVEI KELAUTAN


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH D A


Menimbang

: a.


efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata Balai T Teknologi

Lingkungan

E menjadi K

Pengolahan Air dan Limbah: b.

Balai

Teknologi

N O


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(


bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana



)


Teknologi Pengolahan Air dan Limbah dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.



: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH.


Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTPAL merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.

(2)

BTPAL dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

BTPAL

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi pengelolaan air dan limbah. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTPAL menyelenggarakan fungsi: a.

perekayasaan teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah dalam bentuk penyusunan Desain Rekayasa Detil, Analisis Neraca Air, Studi Kelayakan, Kajian Resiko Lingkungan serta pembuatan Purwarupa dan pembangunan peningkatan

Pilot

Plant

kualitas

penanganan limbah

untuk

dan

penyediaan

kuantitas

air

dan serta

bagi kepentingan masyarakat

industri, domestik, akademik dan pemerintah daerah dalam lingkup pengelolaan air dan limbah;

-4b.

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengembangan

layanan jasa di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah dalam bentuk pengujian kualitas air dan limbah, pelatihan operasional unit pengolah air dan limbah serta analisis laboratorium bagi industri, domestik, akademik serta pemerintah daerah; dan c.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BTPAL terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi

Program

mempunyai

dan

tugas

Pengembangan

Teknologi

melaksanakan

program

perekayasaan dan penerapan

teknologi pengelolaan

air dan limbah, menyusun anggaran pelaksanaan program serta merencanakan peningkatan mutu SDM. (3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai

tugas

melaksanakan

kerja

sama

kemitraan dan pelayanan jasa teknologi di bidang pengelolaan air dan limbah serta menyusun angaran pelaksanaan

kerja

sama

dan

pelayanan

jasa

berdasarkan rencana operasional di lingkungan Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah.


Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTPAL harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Lingkungan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi pengelolaan air dan limbah secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

-6Pasal 10 BTPAL harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BTPAL

berlokasi

di

kawasan

PUSPIPTEK,

Tangerang

Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTPAL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTPAL ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan


tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Teknologi

Lingkungan

Keputusan

Kepala

sebagaimana

Badan

dimaksud

Pengkajian

dan

dalam

Penerapan


Tata

Kerja

melaksanakan

Balai

tugas

Teknologi

dan

Lingkungan

fungsinya

sampai

tetap dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 030/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Lingkungan, dinyatakan

masih

tetap

berlaku

sepanjang

tidak



030/Kp/KA/IV/2001

Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Teknologi Lingkungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 018 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR DAN LIMBAH


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI BIOTEKNOLOGI

D A


Menimbang

: a.


efisiensi

pelaksanaan

tugas

A

N

dan

fungsi,

perlu

dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja T Balai

Pengkajian

E Bioteknologi

Bioteknologi; b.

menjadi

K

Balai

N O


Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

O Aparatur G

berdasarkan I

Negara

Surat

dan

Nomor

:

(


bahwa

berdasarkan

pertimbangan P

sebagaimana



)


Bioteknologi dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIOTEKNOLOGI.


Balai Bioteknologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (2)

Balai Bioteknologi dipimpin oleh Kepala. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 2

Balai

Bioteknologi

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan pelayanan bioteknologi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Bioteknologi menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan,

pelaksanaan,

pengkoordinasian,

monitoring dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dalam penerapan dan layanan bioteknologi; b.

perencanaan,

pelaksanaan,

pengkoordinasian

dan

pemasyarakatan di dalam pengembangan produk dan layanan bioteknologi; dan c.

pelaksanaan keuangan,

urusan

kehumasan,

kesekretariatan,

pengelolaan sarana teknis.

rumah

kepegawaian, tangga,

dan

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Balai Bioteknologi terdiri atas: a.


b.

Seksi Program dan Penerapan Bioteknologi; dan

c.


(1)

Subbagian

Tata

melaksanakan

Usaha

urusan

mempunyai

kehumasan,

tugas

kepegawaian,

keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, pengelolaan sarana teknis, dan rumah tangga Balai; (2)

Seksi

Program

dan

Penerapan

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

Bioteknologi melaksanakan,

mengembangkan,

dan

mengevaluasi kegiatan teknis penerapan bioteknologi; (3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, melaksanakan,

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

kerja sama dan layanan bioteknologi. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bioteknologi harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bioteknologi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 Balai Bioteknologi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.


untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 Balai Bioteknologi

berlokasi di kawasan PUSPIPTEK,

Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi Balai Bioteknologi

tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Bioteknologi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

setelah

mendapat

persetujuan

tertulis

dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Pengkajian Bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


Tata

Kerja

melaksanakan

Balai

tugas

Pengkajian

dan

Bioteknologi

fungsinya

sampai

tetap dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 024/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Bioteknologi, dinyatakan

masih

tetap

berlaku

sepanjang

tidak



024/Kp/KA/IV/2001

Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengkajian Bioteknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR …..

- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BIOTEKNOLOGI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 019 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIOTEKNOLOGI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I

ORGANISASI DAN TATA KERJAA BALAI TEKNOLOGI POLIMER

N

D A


Menimbang

: a.


organisasi dan pengembangan teknologi bahan dasar, N proses produksi, dan teknologiT penerapan material E polimer, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata K

kerja Balai Pengkajian Teknologi NPolimer menjadi Balai O

Teknologi Polimer; b.

L

bahwa telah diterbitkan Surat O Persetujuan Menteri Negara Reformasi

G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

(

Negara Nomor

dan :

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal B Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana PTeknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015; P c.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan T

b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai )

Teknologi Polimer dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI POLIMER.


Balai Teknologi Polimer yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTP adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Material, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.

(2)

BTP dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BTP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan dasar, proses produksi dan teknologi penerapan

material

polimer

khususnya

plastik

serta

pelaksanaan layanan jasa teknologi polimer. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTP menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan perencanaan teknis operasional serta pelaksanaan penerapan proses

penguasaan,

pemanfaatan,

dan

teknologi bahan dan produk polimer,

produksi,

dan

standarisasi

dalam

skala

laboratorium dan industri; b.

pelaksanaan

layanan

pendampingan,

dan

teknologi penguatan

polimer

dalam

industri

serta

standarisasi; c.

pelaksanaan konsultasi

layanan

teknis,

dan

jasa

pengujian,

inspeksi

bidang

pelatihan, teknologi

polimer dan sertifikasi serta kerja sama antar instansi dan masyarakat serta industri; dan d.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Polimer.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BTP terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan: a.

penyusunan teknis

rencana

pendukung,

teknis serta

operasional

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan penguasaan teknologi bahan dan produk

polimer,

khususnya

material

polimer

dalam skala laboratorium dan industri; b.

pendampingan dan rekayasa industri melalui penguasaan teknologi bahan dan produk polimer dalam skala lanjutan material polimer; dan

c.

pendampingan

dan

penguatan

industri

serta

standarisasi produk industri. (3)


tugas

melaksanakan

layanan

jasa

teknologi, sertifikasi, dan kerja sama antar instansi, masyarakat, dan industri.


Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 8

Dalam

melaksanakan

tugas

menyusun peta proses bisnis.

dan

fungsi,

BTP

harus

-6Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Material mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi polimer secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing

untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan

memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 14 Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

-7Pasal 15 Dalam

melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit


Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.

(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BTP berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan


tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Pengkajian

Teknologi

Polimer

sebagaimana

dimaksud

dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 027/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer tetap melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sampai

dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 027/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

027/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Polimer dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR ….

- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI POLIMER

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 020 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI POLIMER


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI D A


Menimbang

: a.

P bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas

organisasi

dan

A

pengembanganN

teknologi

jaringan

informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penataan T E organisasi dan tata kerja Balai Jaringan Informasi lmu K

Pengetahuan dan Teknologi menjadi Balai Jaringan N O

Informasi dan Komunikasi; b.

L


G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

(

Negara Nomor

dan :




Jaringan Informasi dan Komunikasi dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Departemen

Eselon

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN


KERJA

KOMUNIKASI

BALAI

JARINGAN

INFORMASI

DAN


Balai

Jaringan

Informasi

dan

Komunikasi

yang

selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BJIK merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi

Bidang

Teknologi

Informasi,

Energi,

dan

Material. (2)

BJIK dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BJIK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi jaringan informasi dan komunikasi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BJIK menyelenggarakan fungsi: a.

penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi dan industri;

b.

pelayanan jasa teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah pusat dan daerah;

c.

penyelenggaraan

infrastruktur

e-government

yang

diamankan dan audit sistem informasi; dan d.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BJIK terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas : a.

melaksanakan program dan penerapan teknologi jaringan

informasi

untuk

mempercepat

tumbuhnya inovasi di Indonesia; b.

melaksanakan program dan penerapan teknologi pengelolaan data center dan jaringan pendukung e-government;

c.

melaksanakan aplikasi

penyusunan

pendukung

standar

e-government

aplikasibagi

pemerintah pusat dan daerah; d.

melaksanakan program dan penerapan teknologi pengamanan

jaringan

informasi

dan

sistem

informasi e-government; e.

melaksanakan program dan penerapan teknologi audit

sistem

penyelenggaraan

informasi

yang

suprastruktur,

meliputi

infrastruktur

dan infostruktur; f.

melaksanakan difusi dan alih teknologi bidang teknologi informasi kepada mitra pengguna; dan

-5g.

melaksanakan kerjasama teknis pengembangan teknologi informasi bidang aplikasi, jaringan data center dan tata kelola.

(3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja sama dan penerapan layanan teknonogi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, dan industri. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

-6BAB IV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi,

BJIK harus

menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi

mengenai

hasil

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BJIK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya. Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

-7-

Pasal 13 Setiap

pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit



(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BJIK berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

-8BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BJIK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BJIK ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan

tertulis

dari

menteri

yang

menyelenggarakan urusn pemerintahan di bidang aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Jaringan

Informasi

lmu

Pengetahuan

dan

Teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi

Nomor

028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

-9Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan

dan

Teknologi,

dinyatakan

masih

tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

Penerapan

028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Peraturan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA

NEGARA

REPUBLIK

INDONESIA

TAHUN

2015

NOMOR

...

- 11 STRUKTUR ORGANISASI BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 021 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN D A


Menimbang

: a.


organisasi dan pengembangan teknologi bahan bakar N dan

rekayasa

disain,

perlu

T

dilakukan

penataan

organisasi dan tata kerja Balai ERekayasa Disain dan K

Sistem Teknologi menjadi Balai Teknologi Bahan N O

Bakar dan Rekayasa Disain; b.

L

bahwa telah diterbitkan Surat O Persetujuan Menteri Negara

G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

Reformasi

(

Negara Nomor

dan :




Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN.


Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTB2RD

merupakan

lingkungan

Badan

Unit

Pelaksana

Pengkajian

Teknis

dan

di

Penerapan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material. (2)

BTB2RD dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BTB2RD

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTB2RD menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan studi kelayakan dan desain kerekayasaan dalam bidang energi, industri kimia, dan agroindustri;

b.

pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain;

c.

pelayanan

jasa

pengujian

bahan

bakar

yang

terakreditasi; d.

pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan

e.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BTB2RD terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga Balai, pelayanan jasa dan kerja sama. (2)

Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan: a.

penyusunan teknis

rencana

pendukung,

teknis serta

operasional

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain; dan b.

pendampingan dan rekayasa industri melalui penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain

(3)


tugas

melaksanakan

layanan

jasa

teknologi dan kerja sama antar instansi, masyarakat, dan industri. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTB2RD harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi

Sumber

Daya

Energi

dan

Industri

Kimia

mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTB2RD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

-6Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 13 Setiap

pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BTB2RD berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTB2RD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTB2RD ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan aparatur negara.

urusan

pemerintahan

di

bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Rekayasa

Disain

dan

Sistem

Teknologi

sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

dengan

diangkat

pejabat

baru

berdasarkan

Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem

Teknologi,

dinyatakan

masih

tetap

berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti

dengan

peraturan

pelaksanaan

yang

baru

berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 022 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA D A


Menimbang

: a.


organisasi

dan

A

pengembangan N

teknologi

hidrodinamika, perlu dilakukanT penataan organisasi E dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian K

dan Penelitian Hidrodinamika menjadi Balai Teknologi N O

Hidrodinamika; b.

L


G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

(

Negara Nomor

dan :




Teknologi Hidrodinamika dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA


Balai Teknologi Hidrodinamika yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTH merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.

(2)

BTH dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BTH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTH menyelenggarakan fungsi: a.

perencanaan

program

pelayanan

teknologi

program

pelayanan

teknologi

hidrodinamika; b.

pelaksanaan hidrodinamika;

c.

pengendalian

dan

pelaporan

kegiatan

pelayanan

teknologi hidrodinamika; d.

pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika; dan

e.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Hidrodinamika. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BTH terdiri atas:

-4a.


b.


c.

Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi. Pasal 5

(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan

perencanaan,

pengendalian,

pelaporan, pemasaran program pelayanan teknologi hidrodinamika. (3)

Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi

hidrodinamika,

pengembangan

sarana

dan

prasarana

pemeliharaan, Balai

Teknologi

Hidrodinamika. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-



fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional


-5-

(3)


(4)


Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi,

BTH

harus

menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi

Rekayasa

pelaksanaan

tugas

Industri dan

Maritim

fungsi

di

mengenai bidang

hasil

teknologi

hidrodinamika secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

-6Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 13 Setiap

pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit



(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

jabatan struktural Eselon IV.a.

Seksi

merupakan

-7BAB VI LOKASI Pasal 17 BTH berlokasi di Surabaya. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTH ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, setelah mendapat

persetujuan

menyelenggarakan

tertulis

urusan

dari

menteri

pemerintahan

di

yang bidang

aparatur negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana

Teknis

Balai

Pengkajian

dan

Penelitian

Hidrodinamika sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

dengan

Peraturan ini.

diangkat

pejabat

baru

berdasarkan

-8Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian masih

dan

tetap

Penelitian

berlaku

Hidrodinamika,

sepanjang

tidak

dinyatakan bertentangan

dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

071/M/Kp/VII/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Peraturan

Menteri

diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

-9Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 023 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI D A


Menimbang

: a.


organisasi

dan

A

pengembangan N

teknologi

termodinamika motor dan propulsi, perlu dilakukan T penataan

organisasi

dan

E K

tata

kerja

Balai

Termodinamika Motor dan Propulsi menjadi Balai N O

Teknologi Termodinamika Motor Ldan Propulsi; b.


G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

(

Negara Nomor

dan :


bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu T

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi )

Termodinamika Motor dan Propulsi dengan Peraturan ini;

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN


KERJA

BALAI

MOTOR DAN PROPULSI.

TEKNOLOGI

TERMODINAMIKA


Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT2MP merupakan Unit Pelaksana di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.

(2)

BT2MP dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BT2MP

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi termodinamika motor dan propulsi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT2MP menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan program dan pelaporan kerja Balai;

b.

penyiapan

dan

pelaksanaan

urusan

sarana

dan

prasarana teknis; c.

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

jasa

teknologi,

kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi; d.

pelaksanaan

kegiatan

teknologi

termodinamika

terapan, penukar kalor, tata udara dan refrigerasi; e.

pelaksanaan

kegiatan

teknologi

kalibrasi

dan

pengukuran teknik; f.

pelaksanaan kegiatan teknologi motor bakar dan motor penggerak;

g.

pelaksanaan

uji

kinerja

mesin

dan

kendaraan

bermotor, penerapan bahan bakar, pelumas dan metrologi; dan

-4h.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

BT2MP terdiri atas: a.


b.

Seksi Sarana Teknik; dan

c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana teknis di bidang termodinamika motor dan propulsi.

(3)

Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayananan jasa teknologi,

kegiatan

teknis

operasional

menunjang

pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi

di

bidang

termodinamika

motor

dan

propulsi. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai

kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau ketrampilannya. (2)

Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT2MP harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi termodinamika motor dan propulsi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BT2MP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.


untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BT2MP

berlokasi

di

kawasan

PUSPIPTEK,

Tangerang

Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BT2MP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BT2MP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan aparatur negara.

urusan

pemerintahan

di

bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Termodinamika

Motor

dicabut dan tidak berlaku lagi.

dan

Propulsi

dinyatakan


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 024 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI

D A N



Menimbang

: a.

A

bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas N organisasi dan pengembangan teknologi infrastruktur T E pelabuhan dan dinamika pantai, perlu dilakukan

penataan

organisasi

dan

K N

tata

kerja Balai

O

Pengkajian Dinamika Pantai menjadi Balai Teknologi L O Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai;

b.

G

bahwa telah diterbitkan Surat I Persetujuan Menteri Negara

(

Pendayagunaan

Reformasi

Birokrasi

Aparatur

Negara

B berdasarkan

Nomor

dan :

B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal P Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana PTeknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015; c.

bahwa

T

berdasarkan pertimbangan pada huruf a, )

perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi

Infrastruktur

Pelabuhan

Pantai dengan Peraturan ini;

dan

Dinamika

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN


KERJA

BALAI

TEKNOLOGI

PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI.

INFRASTRUKTUR


Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTIPDP

merupakan

lingkungan

Badan

Unit

Pelaksana

Pengkajian

Teknis

dan

di

Penerapan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa. (2)

BTIPDP dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BTIPDP

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

pelayanan teknologi infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTIPDP menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan dan pelaksanaan program di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai,

b.

pelayanan jasa teknologi

di bidang

infrastruktur

pelabuhan dan dinamika pantai; c.

pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan

d.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai.

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BTIPDP terdiri atas: a.


b.

Seksi Sarana dan Prasarana; dan

c.

Seksi Program dan Jasa Teknologi. Pasal 5

(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi

Sarana

dan

Prasarana

mempunyai

tugas

melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai. (3)

Seksi Program dan Jasa Teknologi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan pelayanan jasa teknologi di bidang infrastruktur pelabuhan dan dinamika pantai. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTIPDP harus menyusun peta poses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi

Rekayasa

Industri

pelaksanaan

tugas

dan

infrastruktur

pelabuhan

Maritim

fungsi dan

di

mengenai bidang

dinamika

hasil

teknologi

pantai

secara

berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 10 BTIPD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.


untuk

mewujudkan

terlaksananya

mekanisme


pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit

organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.



(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BTIPDP berlokasi di Yogyakarta. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan Organisasi BTIPDP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BTIPDP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan aparatur negara.

urusan

pemerintahan

di

bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Pengkajian Dinamika Pantai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai tetap melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sampai

dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

026/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Dinamika Pantai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 025 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN DINAMIKA PANTAI


UNGGUL PRIYANTO


B

(BPPT)

A D A N

P

PERATURAN

E N


K A J I


BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI D A


Menimbang

: a.


organisasi

dan

A

pengembangan N

teknologi

mesin

perkakas, produksi dan otomasi, perlu dilakukan T penataan organisasi dan tataE kerja Balai Mesin K

Perkakas, Teknik Produksi, dan Otomasi menjadi Balai N O

Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi; L b.

bahwa telah diterbitkan Surat O Persetujuan Menteri Negara

G

Pendayagunaan

Aparatur I

Birokrasi

berdasarkan

Reformasi

(

Negara Nomor

dan :


bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu T

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Mesin

Perkakas,

Peraturan ini;

Produksi,

)

dan

Otomasi

dengan

-2Mengingat

: 1.


2.


Organisasi

Pemerintah

dan

Non

Tugas

Eselon

Departemen

I

Lembaga

sebagaimana


telah

Peraturan



4.


Nomor

Pedoman

PER/18/M.PAN/

Organisasi

Kementerian

dan

Unit Lembaga

11/2008

tentang

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Non

Kementerian; 5.


Menetapkan

: PERATURAN

KEPALA

BADAN

PENGKAJIAN

DAN


KERJA

BALAI

TEKNOLOGI

PRODUKSI, DAN OTOMASI.

MESIN

PERKAKAS,


Balai

Teknologi

Mesin

Perkakas,

Produksi,

dan

Otomasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT MEPPO merupakan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan

Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada

Permesinan,

Direktur Deputi

Pusat

Bidang

Teknologi Teknologi

Industri Industri

Rancang Bangun dan Rekayasa. (2)

BT MEPPO dipimpin oleh Kepala. Pasal 2

BT MEPPO mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan

teknologi

mesin

perkakas,

produksi,

dan

otomasi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT MEPPO menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam rangka penerapan dan layanan jasa teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi terhadap industri;

b.

pelaksanaan perekayasaan teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi;

c.

pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan

prasarana

Balai

Teknologi

Mesin

Perkakas,

Produksi, dan Otomasi, dan d.

pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai

Teknologi

Otomasi.

Mesin

Perkakas,

Produksi,

dan

-4BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 BT MEPPO terdiri atas: a.


b.


c.


(1)

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas


Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan teknologi mesin perkakas, produksi dan otomasi.

(3)


tugas

melaksanakan

pelayanan

jasa

teknologi, kerjasama teknis, pelayanan informasi di bidang

teknologi

otomasi

serta

mesin

perkakas,

pemeliharaan

produksi,

dan

dan

pengembangan

sarana prasarana. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas


berdasarkan

peraturan

perundang-

-5Pasal 7 (1)


fungsional

yang

terbagi

dalam

berbagai


Masing-masing

kelompok

jabatan

fungsional



(4)


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT MEPPO harus menyusun peta proses bisnis. Pasal 9 Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Permesinan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi mesin perkakas, produksi, dan otomasi secara berkala paling sedikit setiap 3

(tiga)

bulan

sekali

atau

sewaktu-waktu

sesuai

kebutuhan. Pasal 10 BT MEPPO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

-6Pasal 11 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasal 12 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 13 Setiap

pimpinan

memimpin

dan

unit

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan

bawahan

jawab dan


melaksanakan

tugas,

setiap

pimpinan

unit




(2)

Kepala

Subbagian

dan

Kepala

Seksi

merupakan

jabatan struktural Eselon IV.a. BAB VI LOKASI Pasal 17 BT MEPPO berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Bagan organisasi BT MEPPO tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja BT MEPPO ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan aparatur negara.

urusan

pemerintahan

di

bidang

-8BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Mesin

Perkakas,

Teknik

Produksi

dan

Otomasi

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPPT Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan ni mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti

dengan

peraturan

pelaksanaan

yang

baru

berdasarkan Peraturan ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan Badan


Peraturan dan

ini,

Penerapan

Keputusan

Kepala

Teknologi

Nomor

031/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Kepala

Badan

Pengkajian

dan

Penerapan


setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan




WIDODO EKATJAHJANA


- 10 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 026 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI, DAN OTOMASI


UNGGUL PRIYANTO

PERATURAN NOMOR 009 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Recommend Documents