TEKNOLOGI DAN PENERAPAN EADANPENGKAJIAN (Bp(DTl
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI N OMOR @ TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYIAPAN RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN ATAS NAMA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI,
Menimbang:
bahwa dalam rangka memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPMN) ketiga dan Rencana Strategis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2OI5 - 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan
Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan
Teknologi Nomor OI3lKplI
1.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO1Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 N om or 1O) ; 2.Keputusa n...
-2-
2.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2OO1 Tentang Unit
Organisasi
Pemerintah beberapa
Non kali
dan
Tugas
Eselon
Departemen
diubah
Lembaga
sebagaimana
terakhir
Presiden Nomor 4 Tahun
I
dengan
20rc
telah
Peraturan Negara
fiembaran
Republik Ind.onesia Tahun 2013 Nomor 11);
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun 2Ol2; 4.
Keputusan
Presiden
Nomor
64/M
Tahun
2Ot4
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam
Jabatan
Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi;
5.
Peraturan
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor I7A /Kp /K
/FPPI. /IV /20A6 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN: Mengingat :
PERATURAN
KEPALA
PENERAPAN
TEKNOLOGI
BADAN
PENGKA.IIAN
TENTANG
TATA
DAN CARA
PENYIAPAN RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN. ATAS NAMA
BADAN
PENGKAJIAN
DAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI.
BAB I...
-3-
BAB I PEN&ERTIAN,JENIS DAN BENTUK PERJANJIANKERJASAMA Bagran Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: L.
Badan Pengk4jian dan Penerapan Teknologi selanjutnya disingkat BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden.
2.
Perjanjian
adalah segala bentuk
ditandatangani
perikatan
secara tertulis
yang
pejabat berwenang bertindak untuk dan atas nama
BPPT serta mengenai hal yang berkaitan
dengan kompetensi inti
BPPT.
3.
Kepala adalah Kepala BPPT.
4.
Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BPPT.
5.
Unit Kerja Pemrakarsa atau Unit Keda Pelaksana Keq'asama atau Unit Kerja Pemohon adalah unit keda di tingkungan BPPT meliputi Deputi, Pusat, Biro, Balai Besar, Unit Pelaksana Teknis dan Balai yang mengajukan perencanaan program perjanjian keq'asama atau yang menerima pekeq'aan dari pihak lain.
6.
Unit Satuan Kerja adalah unit keq'a yang mempunyai kewenangan langsung menerima serta mempertanggungiawabkan
penggunaan
keuangan
Departemen
Negara dari Direktorat
Keuangan Republik
Jendral
Anggaran
Indonesia dan telah memiliki
Nomor Pokok
wqjib Pajak. 7.
Unit Legat adalah unit kerja struktural berwenang
memberikan
layanan
yang membawahi unit yang
atas
administrasi
hukum
di
instansi BPPT di bawah Sekretariat Utama.
8.Unit...
-48.
Unit
Administrasi
membawahi
Kerjasama yang
unit
adalah
unit
berwenang
atas
keda
yang
struktural
program
administrasi
kerjfsama di instansi BPPT di bawah Sekretariat Utama. 9.
Unit
Koordinasi
Pelayanan
Teknologi
Teknologi (Pusyantek)/BPPT Enjiniring yang
membawahi
yang
unit
Pusat
adalah
Pelayanan
atau unit kerja struktural
berwenang
mengkoordinasikan
kegiatan layanan teknologi
1 0 . Jasa Layanan Teknologi kontrak
kerja
adalah
layanan
perundang-undangan
segala bentuk
teknologi
sesuai
kegiatan
dengan
berupa
ketentuan
yang berlaku.
1 1 . Kerangka Acuan Kerjasama adalah deskripsi mengenai substansi perjanjian
yang secara umum
prinsip
menguraikan
sesuai pembicaraan awal para pihak meliputi
kesepakatan
bentuk kerjasama,
maksud dan tujuan, ruang lingkup kedasama, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu dan hal lain bersifat khusus.
12. Telaahan Aspek Program adalah tahapan penelaahan terhadap hal meliputi
substansi dan administrasi
pelaksanaan program, yaitu
penyelarasan dan kesesuaian antara usulan
dengan melakukan
kedasama dengan program Rencana Strategis, Rencana Tindak, Kompetensi,
Kapasitas
dan
Sumberdaya
atau
pada
mengacu
dokumen perencanaan lainnya.
1 3 . Telaahan Aspek Hukum adalah tahapan penelaahan terhadap hal yang
meliputi
panafsiran
persyaratan
hukum,
subyektif,
persyaratan
persyaratan
formal
dan
objektif,
persyaratan
administrasi.
1 4 . Mitra Kerjasama adalah Unit/Lembaga/Institusi
baik Pemerintah,
BUMN/BUMD maupun Swasta.
1 5 . Perjanjian yang Sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan ini dan dicatat pada Sekretariat Utama.
1 6 . Daftar Dokumentasi hukum,
tersusun
Hukum
adalah catatan
secara sistematis
mengenai dokumen
yang telah
melalui
tahap
pemrosesan secara administrasi. Bagian...
5Bagian Kedua Perjanjian dan Bentuk Kerjasama Pasal 2 Perjanjian yang dlnat dilaksanakan a.
di BPPT adalah :
Naskah Kehendak Bersama atau Naskah Keinginan Bersama yang dalam bahasa Inggris biasa digunakan atau
istilah
lainnya,
istilah Letter of lrrtent {I,c,ll merupakan pedanjian penjajagan
adalah
dalam rangka mempersiapkan naskah perjajian tindak lanjut yang lebih rinci, oleh karena itu LoI tidak mengikat secara hukum. b.
Kesepakatan dalam
Bersama
bahasa
tJnderstanding
Inggris
atau
Kesepahaman
biasa digunakan
(MoU) atau
istilah
Bersama
istilah
lainnya,
atau
yang
Memorandum
adalah
of
merupakan
perjanjian payung yang belum mengikat secara hukum. c.
Perjanjian Kerjasama atau dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah Agreement, Corttract, atau istilah lainnya adalah merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak.
d.
Perjanjian Perubahan atau Perjanjian Tambahan atau Perjanjian Khusus
atau
dalam
bahasa
Amendment
atau
dalam
Addendum,
atau
istilah
perubahan
Inggris
bahasa
latin
lainnya
atau tambahan
biasa
digunakan
istilah
biasa
digunakan
istilah
adalah
yang merupakan
merupakan
naskah
satu kesatuan
serta
tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sebelumnya.
Pasal 3 tl)
Bentuk
perjanjian
meliputi
joint
developmerfi/research,
tel
pemanfaatan
hasil
secara
bersama,
riset,
bdntuan
tenaga ahli/sumberdaya
pemanfaatan
pendidikan
sarana
dan
dan
pelatihan,
penyelenggaraan seminar/ worlcs?np.
{2}.Ketentuan...
-6-
(21 Keterftuan Ayat (1) tidak
dimaksud
untuk
kegiatan kontrak
Pdhyanan Jasa Teknologi yang dilakukan melalui Badan Layanan Umum {BLU) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB II IJIN PRINSIP DAN PEI{YIAPAN NASKAH PERJANJIAN Bagian Pertama Ijin Prinsip
Pasal 4 tU
Setiap Perjanjian memerlukan
ijin prinsip dan persetujuan Kepala
melalui Sekretaris Utama. {21 Unit
kerja
mengajukan
pemrakarsa permohonan
rencana pelaksanaan
atau calon pelaksana ifjin prinsip
program
t3)
Permohonan
Ijin
dapat diajukan
Prinsip
secara tertulis
kerjasama
Sekreta.ris Utama dengan menyertakan
kerjasama
mengenai
kepada Kepala melalui
Kerangka Acuan Kerjasama.
sebagaimana dimaksud
serendah-rendahnya
harus
pada Ayat tU
oleh Pejabat Eselon III yang
mengepalai Unit Satuan Kerja yang harus diketahui Pejabat Eselon I terkait. (4)
Sekretariat Utama menyusun draft naskah perjanjian.
(5)
Sebelum
dilakukan
penandatanganan
naskah final Perjanjian memerlukan
oleh para
pihak,
setiap
paraf dari pejabat berwenang
di lingkungan Sekretariat Utama dan unit kerja pemrakarsa.
BAB III TELAAHAN NASKAH AWAL, PN'AE}AT PENANDATANGAN DAN PENCATATAN
Bagian...
-7-
Bagian Pertama Telaahan Naskah Awal
Pasal 5 (1)
Setiap naskah awal Perjanjian memerlukan telaahan aspek program dan aspek hukum.
{21 Telaahan aspek program
terhadap
setiap naskah awal Perjanjian
dilakukan oleh Unit Administrasi Kerjasarna. (3)
Telaahan aspek hukum
terhadap setiap naskah awal Pedanjian
dilakukan oleh Unit Legal.
Bagian Kedua Pejabat Penandatangan dan Pencatatan
Pasal 6
t1)
Kepala
merupakan
yang
Pejabat
berwenang
menandatangani
naskah Perjanjian antara BPPT dengan pihak mitra kerjasama.
{21
Dalam hal Kepala berhalangan dapat menandatangani
tidak tetap, maka Pejabat Eselon I
Perjanjian
dengan pihak
Luar Negeri, setelah mendapat pelimpahan
mitra
kerjasama
tugas wewenang dari
Kepala.
(3) Kepala memberikan lingkungan
kewenangan
kepada
BPPT untuk menandatangani
Pejabat
Eselon
I di
Pedanjian dengan pihak
mitra kerjasama Dalam Negeri.
t4)
Bilamana dipandang perlu, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III yang mengepalai Unit menandatangani
Satuan Kerja di lingkungan
Perjanjian
dengan
pihak
mitra
BPPT dapat
Dalam
Negeri,
setelah mendapat Kuasa Khusus dari Sekretaris Utama mewakili Kepa1a. (5).Pemberian...
-8(5)
Pemberian Kuasa Khusus kepada Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III yang mengepalai Unit Satuan Keda di lingkungan BPPT sebaghimana dimaksud
pada Ayat (4) disesuaikan dengan bidang
tugas dan batas kewenangan Pejabat yang bersangkutan.
Pasal 7 ti)
Setiap Perjanjian memerlukan penomoran dan pencatatan oleh Unit Legat dalam Daftar Dokumentasi Hukum di lingkungan BPPT.
(21 Pencatatan,
penomoran
dan
pendokumentasian
naskah
asli
Perjanjian dilakukan oleh Sekretariat Utama. t3)
Pedanjian
yang
tidak
dicatatkan
dinyatakan
sebagai
bukan
dokumen Perjanjian yang sah.
BAB IV PERSETUJUAN SEKRETARIAT KABINET
Pasal 8 Setiap Perjanjian yang merupakan kerjasama dengan Pihak Luar Negeri serta pe{anjian
pelaksanaannya
memerlukan
ijin
serta persetujuan
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
BAE}V PEMBIAYAAN
Pasal 9 segala bentuk pembiayaan
yang terjadi dalam perjanjian
harus mengacu pada peraturan perundang-undangan
kerjasama
yang berlaku.
BAB VI...
-9BAB VI PELAKSANAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 1O Para pihak yang 'melakukan
bentuk kerjasama sebagaimana tersebut
pada Pasal 3 ayat (1) wajib melaksanakan isi Perjanjian.
Pasal 11 tl)
Perjanjian yang tidak memenuhi
Peraturan
ini dinyatakan
tidak
dikenakan
sanksi
sah.
(21
Pejabatlpegawai
yang
menandatanganinya
pelanggaran administratif.
(3) Kepala dapat mengambil tindakan administratif
terhadap pejabat
yang melakukan pelanggaran Peraturan ini. (4) Tindakan
administratif
pada
dimaksud
melalui prosedur menurut
ketentuan
Ayat
(2) dilaksanakan
perundang-undangan
yang
berlaku.
ts)
Segala
konsekuensi
pelanggaran
hukum
ad.ministratif
yang
sebagaimana
terjadi
dengan
tersebut
adanya
pada Ayat (1)
menjadi tanggungiawab pejabat yang menandatangani Perjanj ian.
BAB VII PERALIHAN
Pasal 12 Perjanjian dan
yang telah dilaksanakan
berpedoman
pada
Keputusan
sebelum Peraturan Kepala
Badan
Penerapan Teknologi Nomor A13/Kp/KA/|/ZOO3,
ini ditetapkan Pengkajian
dan
tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya Perjanjian.
BAB VIN...
- 10-
BAB VIII PENUTUP
t1) Dengan ditetapkannya t:::ffi Keputusan/Peraturan Teknologi naskah
dengan
serta
naskah perjanjian dinyatakan
{21
maka sesala bentuk
Kepala Badan Pengkajian
yang berkaitan perjanjian
hi,
dan Penerapan
tata cara penyiapan rancangan
kewenangan
pejabat
penand.atangan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3
Agustus 2Ot4
KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
UNGGUL PRTYANTO
