BADANPENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOG! (EpPTt
.
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR Og0_ TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang
efisiensi, efektifitas dan : bahwa dalam rangka mewujudkan penggunaan Kendaraan Dinas Badan terhadap optimalisasi penetapan perlu Teknologi Penerapan Pengkajian dan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Kendaraan Dinas;
Mengingat
: 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor a286); 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); tentang I97I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun (Lembaran Negara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Tahun I97I Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 29671; 2006 tentang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun (Lembaran Negara Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Nomor 46091, Indonesia Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 2008 (Lembaran Negara Republik Nomor 38 Tahun Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan...
2
5 . Peraturan 6.
7.
8. 9.
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2OOI tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2OOL tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1441J|lI Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor I7O/KplFPPT/IV 12006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGITENTANGKENDARAANDINAS. Pasal 1 Pengertian Umum 1.
2. 3.
4.
5.
6.
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. pembukuan, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor milik negara yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasionai, dan kendaraan dinas khusus/lapangan seperti Bus, sedan, jeep, station wagon, sepeda motor dan scooter. Pemeliharaan kendaraan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan guna mempertahankan kondisi kendaraan dinas siap pakai. Gangguan kendaraan dinas adalah sesuatu kejadian/peristiwa yang tidak diduga sebelumya yang menyebabkan kendaraan dinas tidak dapat befungsi atau berfungsi tetapi tidak sempurna. Pelanggaran adalah sesuatu tindakan menyimpang terhadap peraturan lalu-lintas. 7. Kehilangan...
3
7. 8.
Kehilangan Kendaraan Dinas adalah suatu kejadian yang mengakibatkan hilang sebagian atau seluruhnya terhadap Kendaraan Dinas. Kecelakaan Kendaraan Dinas adalah suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak diduga sebelumya atau kalalaian yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau tidak berfungsi dengan sempuma terhadap ' Kendaraan Dinas.
.
Pasal 2 Kendaraan Dinas Penataan
(1)
Penataan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan az.as tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan lCemapuan keuangan BPPT. (21 Pemakaian kendaraan dinas adalah dalam rangka mer{alankan keperluan dinas. Pasal 3 Penataan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk: a. Kelancaran proses pekerjaan; b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabatlpegawai; c. Kelancaran tugas penatausahaan Barang Milik Negara. Pasal 4 Kendaraan dinas meliputi : a. Kendaraan dinas jabatan; b. Kendaraan dinas operasional; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Pasal 5 Pemakaian Kendaraan Dinas Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Kepala BPPT, Eselon I, Eselon II, dan Eselon III yang mengepalai Unit Satuan Kerja tBalai Besar, UPT, dan Balai). (21 Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 b, dan dipergunakan untuk kegiatan operasional humf disediakan perkantoran. (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hunrf c, disediakan dan dipergunakan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan pelayanan umum/antar jemput pegawai. (4) Pejabat...
tU
4
{4)
Pejabat yang diberi hak Pemakaian untuk mendapatkan Kendaraan Dinas selain yang disebutkan pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Sekretaris Utarna dengan usulan Pejabat Eselon I di lingkungan Unit terkait. Pasal 6
( 1 ) Pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dan (a) dapat diberi Hak Pemakaian untuk mendapatkan Kendaraan Dinas paling banyak 1 {satu) buah atau sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. yang Dinas wqiib diberi hak Pemakaian Kendaraan Pejabat {2) menandatangani Berita Acara Pemakaian Kendaraan Dinas yang telah disiapkan oleh Biro Umum dan Humas. (3) Penggunaan Kendaraan Dinas Opere.sional untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari wajib mengajukan permohonan dengan mengisi form yang disiapkan oleh Biro Umum dan Humas dan diketahui oleh atasan langsung Pasal 7 Masa Berlaku dan Evaluasi Kendaraan Dinas
(u Hak
Pemakaian kendaman dinas jabatan terhitung sqiak Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh yang bersangkutan. (21 Penggunaan kendaraan dinas jabatan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Masa berlakunya pemakaian kendaraan dinas operasional untuk kegiatan dinas sehari-hari sesuai Pasal 6 ayat (3) terhitung sejak kendaraan diterima sampai dengan jam 16.00 W.I.B di hari kerja yang sama, jika melewati batas waktu tersebut wqiib lapor ke Biro Umum dan Humas paling lambat 2 jam sebelumnya. (41 Pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya wajib menyerahkan kendaraan dinas jabatan kepada Sekretais Utama melalui Biro Umum dan Humas dengan mengisi Berita Acara Serah Terima pengembalian kendaraan dinas jabatan paling lambat 3 {tga} hari kerja setelah berakhirnya masa jabatan. ts) Apabila sampai dengan 3 ttiga) hari kerja setelah berakhirnya masa jabatan Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pejabat yang bersangkutan tidak berhak atas kendaraan dinas jabatan.
Pasal8 ...
5
.
Pasal 8 Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak
( 1 ) Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan untuk
Kepala, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dilaksanakan di bengkel Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau bengkel yang ditunjuk. (21 Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Unit Satuan Kerja dilaksanakan di bengkel Unit Satuan Kerja atau bengkel yang ditunjuk. ( 3 ) Kendaraan dinas jabatan untuk Kepala dan Pejabat Eselon I, dapat diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi paling banyak 1O (sepuluh) liter/hari kerja. (4) Kendaraan dinas jabatan untuk Pejabat selain yang disebutkan pada ayat (3) kecuali kendaraan dinas jabatan di Unit Satuan Kerja dapat diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi paling banyak 5 (lima) liter/hari kerja. (s) Kendaraan dinas jabatan untuk Pejabat Kepala unit satuan kerja atau pejabat lainnya di unit satuan kerja dapat diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan oleh Unit Satuan Kerja yang bersangkutan paling banyak 5 (lima) liter/hari kerja. Pasal 9 Kehilangan atau Kerusakan (1)
Kehilangan atau kerusakan kendaraan dinas akibat kelalaian/kecerobohan dari Pejabat/pegawai yang diberi hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut atau atas ijinnya, berdasarkan penilaian yang berwenangdanlatau inspektorat, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada Pejabat yang diberi hak mendapatkan Kendaraan Dinas tersebut. ( 2 ) Kehilangan atau kerusakan kendaraan dinas akibat force majeure, dengan penilaian yang berwenang dan/atau didasarkan inspektorat, maka tanggung jawab berada pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. ( 3 ) Kehilangan atau kerusakan kendaraan akibat force majeure, terhadap Kendaraan Dinas yang digunakan oleh Pejabat di Unit Satuan Kerja yang di nilai oleh yang berwenang atau inspektorat maka tanggung jawab berada di Unit Satuan Kerja tersebut. (41 Kejadian sebagaimana tersebut pada ayat (l), (21 dan (3) diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Penerapan dan Teknologi.
Pasal 10...
6
.
Pasal 10 Sanksi
yang segera tidak Pejabat yang berakhir masa jabatannya telah mengembalikan kendaraan dinasnya, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat penarikan, maka kendaraan tersebut ditarik atas penugasan pejabat yang dan kepada mantan Kepala Biro Umum dan Humas, yang berlaku. bersangkutan dapat diberi sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 Penutup
-,---/
(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (21 Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Negara Riset tentang BPPI Nomor L47 lMlKplIX.l1999 dan Teknologi/Kepala Ketentuan Umum Kendaraan Dinas Pejabat BPPT dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 26 April 2Ol2 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
MARZAN AZIZ ISKANDAR
-
,
f
' . a
SALINAI{
DAITIFENERAPANTEKilOLOGI BADANPENGKAJIAITI tBPPTI
.
PERATURAN
KEPAI,A BADAN PENGI{A"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MOR O9OTAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGIG"II,AN DAN PENERAPANTEKNOLOGI, Menimbang
: bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi terhadap penggunaan Kendaraan Dinas Badan penetapan perlu dan Penerapan Teknologi Pengkajian Teknologi Penerapan dan Pengkajian Badan Peraturan Kepala tentang Kendaraan Dinas;
Mengingat
: 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran negara Republik Indonesia Nomor a2861; 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun l97I (Iembaran Negara Dinas Perorangan Kendaraan Penjual,an Tambahan Republik Indonesia Tahun l97I Nomor 59, Lembaran negara Repuiblik Indonesia Nomor 29671; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AA6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CIA8 fl,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855); 5. Peraturan...
,6t
2 5 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ' 6 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 7 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2OOL tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2OA5. 8 . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor L44lM Tahun 2008; Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 9 . Peraturan Teknologi Nomor I7A|KpIBPY| IIl/|2O06 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. MEMUTUSI(AN: Menetapkan:
PERATURAI{ KEPALA BADAI.I PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG KENDARAAN DINAS. Pasal L Pengertian Umum
1. 2. 3.
4. 5.
6.
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atqu berasal dari perolehan lainnya yang sah. pembukuan, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi yang berlaku. inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Kendaraan Dinas adalah keridaraan bermotor milik negara yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas khususllapangan seperti Bus, sedan, jeep, station wagon, sepeda motor dan scooter. atau tindakan yang Pemeliharaan kendaraan adalah suatu kegiatan dilakukan guna mempertahankan kondisi kendaraan dinas siap pakai. yang Gangguan kendaraan dinas adalah sesuatu kejadian/peristiwa dapat yang dinas tidak menyebabkan kendaraan sebelumya tidak diduga befungsi atau berfungsi tetapi tidak sempurna. Pelanggaran adalah sesuatu tindakan menyimpang terhadap peraturan lalu-lintas. 7. Kehilangan...
3 7. 8.
Kehitangan Kendaraan Dinas ad.alah suatu kejadian yang mengakibatkan hilang sebagian atau selurrrhnya terhadap Kendaraan Dinas. Kecelakaan Kendaraan Dinas adalah suatu kejadian yang tidak disengqia dan tidak diduga sebelumya atau kalalaian yang menyebabkan terjadinya tidak berfungsi dengan sempurna terhadap danlatau kerusakan ' Kendaraan Dinas. Pasal 2 Penataan Kendaraan Dinas
Penataan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan ketnapuan keuangan BPPT. (21 Pemakaian kendaraan dinas adalah dalam rangka menjalankan keperluan dinas.
(U
Pasal 3 Penataan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk : a. Kelancaran proses pekerjaan; b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. Kelancaran tugas penatausahaan Barang Milik Negara. Pasal 4 Kendaraan dinas meliputi : a. Kendaraan dinas jabatan; b. Kendaraan dinas operasional; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Pasal 5 Pemakaian Kendaraan Dinas Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Kepala BPPT, Eselon I, Eselon II, dan Eselon III yang mengepalai Unit Satuan Kerja (Balai Besar, UPT, dan Balai). sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (21 Kendaraan dinas operasional dipergunakan untuk kegiatan operasional huruf b, disediakan dan perkantoran. (3) Kendaraan dinas operasional khusus llapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, disediakan dan dipergunakan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan dan pelayanan umum/antar jemput pegawai. (a) Pejabat...
(1)
:S.'r
4
(4)
Pejabat yang diberi hak Pemakaian untuk mendapatkan Kendaraan Dinas selain yang disebutkan pada ayat (1) harts mendapat persetujuan SekretAris Utama dengan usulan Pejabat Eselon I di lingkungan Unit terkait. Pasal 6
Pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dan (4) dapat diberi Hak Pemakaian untuk mendapatkan Kendaraan Dinas paling banyak 1 {satu) buah atau sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. wajib Kendaraan Dinas hak Pemakaian (21 Pejabat yang diberi menandatangani Elerita Acara Pemakaian Kendaraan Dinas yang telah disiapkan oleh Biro Umum dan Humas. (3) Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari wajib mengajukan permohonan dengan mengisi form yang disiapkan oleh Biro Umum dan Humas dan diketahui oleh atasan langsung. (U
Pasal 7 Masa Berlaku dAn Evaluasi Kendaraan Dinas (1) (21 (3)
(41
(5)
Hak Pemakaian kendaraan dinas jabatan terhitung sajak Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh yang bersangkutan. Penggunaan kendaraan dinas jabatan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Masa berlakunya pgmakaian kendaraan dinas operasional untuk kegiatan dinas sehari-hari sesuai Pasal 6 ayat (3) terhitung sejak kendaraan diterima sampai dengan jam 16.00 W.I.B di hari kerja yang sama, jika melewati batas waktu tersebut wajib lapor ke Biro Umum dan Humas paling lambat 2 jarrl_sebelumnya. Pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya wajib menyerahkan kendaraan dinas jabatan kepada Sekretais Utama melalui Biro Umum dan Humas dengan mengisi Berita Acara Serah Terima pengembalian kendaraan dinas jabatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa jabatan. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa jabatan Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka Pejabat yang bersangkutan tidak berhak atas kendaraan dinas jabatan.
Pasal8...
5
'
Pasal 8 Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak
Pemeliharaqn Kendaraan dinas jabatan untuk Kepala, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dilaksanakan di bengkel Badan Pengkqiian dan Penerapan Telorologi atau bengkel yang ditunjuk. (21 Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Unit Satuan Kerja dilaksanakan di bengkel Unit Satuan Keq'a atau bengkel yang ditunjuk. (3) Kendaraan dinas jabatan untuk Kepala dan Pejabat Eselon I, dapat diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi paling banyak 10 (sepuluh) liter/hari keda. (4) Kendaraan dinas jabatan untuk Pejabat selain yang disebutkan pada ayat (3) kecuali kendaraan dinas jabatan di Unit Satuan Kerja dapat diberi Bahan Bakar Minyak {BBM} yang disediakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi paling banyak 5 (lima) liter/hari kerja. (5) Kendaraan dinas jabatan untuk Pejabat Kepala unit satuan keda atau pejabat lainnya di unit satuan keda dapat diberi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan oleh Unit Satuan Kerja yang bersangkutan paling banyak 5 (lima) liter/hari kerja.
tl)
Pasal 9 Kehilangan dan/ atau Kerusakan kendaraan akibat dan/atau kerusakan dinas Kehilangan kelalaian/kecerobohan dari Pejabat/pegawai yang diberi hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut atau atas iiinnya, berdasarkan penilaian yang berwenang danlatau inspektorat, maka tanggungiawab sepenuhnya berada pada Pejabat yang diberi hak mendapatkan Kendaraan Dinas tersebut. (21 Kehilangan danlatau kerusakan kendaraan dinas akibat force majeure, dengan didasarkan penilaian yang berwenang dan/atau inspektorat, maka tanggungiawab berada pada Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi. (3) Kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan akibat force mnjeure, yang digunakan oleh Pejabat di Unit Satuan terhadap Kendaraan Dinas Keda yang di nilai oleh yang berwenang atau inspektorat maka tanggungiawab berada di Unit Satuan Kerja tersebut. (4) Kejadian sebagaimana tersebut pada ayat (1), {2} dan (3) diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Penerapan dan Teknologi.
{1)
Pasal 10...
6
Pasal 10 Sanksi yang tidak segera Pejabat yang telah berakhir masa jabatannya mengembalikan kendaraan dinasnya, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat penarikan, maka kendaraan tersebut ditarik atas penugasan Kepala Biro Umum dan Humas, dan kepada mantan pejabat yang bersangkutan dapat diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 11 Penutup (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (21 Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Negara Riset tentang dan Teknologi/Kepala BPPT Nomor HT lMlKplIXl1999 Kendaraan Pejabat BPPT Dinas dinyatakan dicabut dan Ketentuan Umurn tidak berlaku lagi. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 25 April 2012 KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, t.t.d MARZAN AZIZ ISKANDAR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan.Humas,
0w
Drs.I ou"rik
Astana,MM.,,\'
