t-.-
BADANPUSATSTATISTIK
PERATURANKEPALABADAN PUSATSTATISTIK NOMOR1 TAHUN2012 TENTANG PERSYARATANDAN TATACARA TARIFRPo,00 (NoL RUPIAH) PENGENAAN TERHADAPPIHAKTERTENTUATASPENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAKYANG BERLAKUPADA BADAN PUSATSTATISTIK
BADANPUSATSTATISTIK
L
BADANPUSATSTAT'STIK PERATURANKEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR i TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATANDAN TATA CARA PENGENAANTARIF RPO,OO(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STAT]STIK, Menimbang
Pasal 7 Peraturan : bahwa berdasarkarr ketentuan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO9tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaal Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif RpO,OO(No1Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 1997 tentang 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Penerirnaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaal Negara Bukan Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peratural Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3760); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badarr Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2005, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579); 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2OO7tentang Badan Pusat Statistik;
-26. Keputusal Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2OOI tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; tanggal Memperhatikan : Surat Menteri Keualgan Nomor S-670/MK'O2l20ll 25 Oktober 2011 perihal Persetujuan Naskah Peraturan KePala Badaa Pusat Statistik; MEMUTUSKAN: MenetapKAN
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATIST]K. Pasa] I (1) Terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasi cetakan, putrlikasi elektronik/ soflcopA, data mentah, dan/atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif sebesar RpO,00 (Nol RuPiah). (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Instalsi pemerintah pusat dan daerah;
b.
Lembaga negara;
c.
Perwakilan negara asing; atau
d.
Lembagainternasional. Yasal z
[1) Pengenaan tarif sebesar RpO,OO(Nol Rupiah) terhadap pihak tertentu sebesar dimaksud da'lam Pasal 1 ayat (2) diberikan untuk layanal sebagai berikut: a. publikasi cetakarr publikasi cetakan;
sebanyak
1
(satu)
eksemplar
b. publikasi elektronik/ solcopy sebanyak 1 (satu) keping publikasi elektronik; c. data mentah sampai dengan 5 MB (lima Mego Bgtes); dan /atala d. peta digital wilayah sebanyak 1 (satu) peta'
i
i I
I I
I
I
L
L -o-
(21Instarrsi
pemerintah pusat dan daerah serta lembaga tugas kegiatan terkait negara yang melaksalakan pengelolaarr keuangan perencanaai pembangunan, negara, pengawasan da.I] pemeriksaan keualgan dan pembangunan, dar/ atau penanggulangan bencana yang bersifat nasional dan lintas sektor dapat diberikan publikasi cetakan, publikasi eleklronlkl softcopg, data mentah, dan/atau peta digital wilayah lebih banyak dari satuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1). Pasa-l3
( 1 ) Pengenaan tarif sebesar RpO,OO(No1 Rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2 ayat (21 dapat diberikan apabila terpenuhi dokumen persyaratan sebagai berikut: a. untuk instansi pemerintah pusat, melampirkan surat permohonan yang ditandatangali oleh pimpinan yang mewakili paling rendah instansi pusat, atau setingkat eselon I; b. untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi daerah, atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon II; surat lembaga nega-ra, melampirkan c. untuk permohonan yang ditandata-ngani oieh pimpinan lembaga nega,ra, atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I; d. untuk perwakilal negara asing, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh duta besar atau yang berwenang mewakilinya; e. untuk lembaga internasional, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya.
(21l,embaga internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf lembaga internasional e merupakan Peraturan Menteri tercantum da-lam sebagaimana yarrg mengatur Penetapan mengenai Keualgan Organisasi-Organisasi Internasional darr Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subj ek Pajak Penghasilan. Pasal 4
( 1 ) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (No1Rupiah)
terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan cara pihak tertentu mengajukal surat permohonarr kepada Penanggrng Jawab Penselola Data Statistik.
(21Penanggung Jawab
Pengelola Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Direktur Diseminasi Statistik untuk iingkup wilayah Indonesia; b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkup wilayah provinsi; atau c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota untuk lingkup wilayah kabupaten / kota. (3) Surat permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. (4) Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pihak tertentu.
(s)Ikiteria
atas persetujual darr penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan persyaratan dan tata cara pengenaarr tarif RpO,0O (No1 Rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik atau ketersediaan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan.
(6) Surat persetujuan penolakan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. Pasa-]5 ( 1 ) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial di lingkungan institusi pendidikan, dapat diberikan pengenaan tarif sebesar RpO,0O (Nol Rupiah) melalui instansi pemerinta-h yarrg berwenalg di bidang pendidikan. (2) Pelaksanaan pengenaan tarif RpO,OO(Nol Rupiah) untuk kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nota kesepahaman (Memorondum of UnderstandingJ antara Badan Pusat Statistik dengal instarsi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan. Pasal 6 Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Stalistik Nomor 128 Tahun 2OO6 tentang Pembebasan Atas Tarif Publikasi Pada Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik pada tarrggal diundanglan.
ini mulai berlaku
memerintahkan mengetahuinya, Agar setiap ora,ng pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dalam Berita Negara Republik dengan penempatannya Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada targgal 2l Februari 2072 KEPALA BADAN PYSAT STATISTIK, F/
)/fu{
d6f,enrrlr
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Aprn 2072 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA
AMIR SYAMSUD
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONES]A TAHUN 2012 NOMOR 444
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR l TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAANTARIF RPo,OO(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
CONTOH SURAT PERMOHONAN
KOP ISTANSI/LEMBAGA
Nomor Lampiran Perihal
: : : Permohonan Tarif RpO,OO(Nol Rupiah)
Kepada Yth.
Dengaa Hormat, Yalg bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon Instansi/lembaga Jabatan Alamat Email Telepon T\rjuan Penggunaal
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,OO(nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir) Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami,
(Nama Pemohon)
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAANTARIF RPO,OO(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
CONTOH SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN
KOP BPS/ BPS PROVINSI/ BPS KABUPATEN/ KOTA
Nomor
:
r! 4 u^*-:-^Pu4r
Perihal
: Permohonan Tarif Rp0,O0 (Nol Rupiah)
Kepada Yth. di
Berdasarkan (diisi dengan nama jabatan dan surat instansi/lembaga pemohon) Nomor............ tanggal perihal tersebut di atas, bersama ini kani sampaikarr persetujuan/ penolakan sebagian/ seluruh (tulis sesuai keputusan) permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,00 (no1 rupiah) atas jenis PNBP, sebagaimana rincian dalam daftar terlampir. Alasan persetujuan/penolakan sebagran/seluruh (tulis sesuai keputusan) permohonan tersebut berdasarkal persyaratan dan tata cara pengenaan tarif RpO,OO (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BpS atau ketersediaan jenis PNBP yang dimohonkan (tulis sesuai keputusan). Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.
(Diisi dengan nama jabatarr Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik)
NIP
Jl.Dr.SutomoNo.6-8KotakPos1008,Jakarta10010 3810291-5 3842508, 3840095, Telepon: Fax:3857046,E-mail:
[email protected] Homepage:http:/A|ww.bps.go.id
