BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTORNIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang
: bahwa untuk kelancaran Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengadaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
-210. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan pusat Statistik; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK. Pasal 1 Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan standar tertentu yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa yang terpercaya, bersih, profesional, integritas, amanah dan efisien. Pasal 2 Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yaitu Pelayanan Eproc dan Non-Eproc, Pelayanan pelatihan/training, Pelayanan verifikasi data dan registrasi penyedia/peserta, Pelayanan registrasi agency baru, Pelayanan upload informasi dan Pelayanan pengguna (helpdesk) di lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2011 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Dr. SURYAMIN, M.Sc. NIP. 19560805 197903 1 001
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik dan dalam rangka melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Utama Pengadaan Secara Elektronik yaitu secara Eproc dan Non-Eproc guna menjaga kualitas layanan pengadaan, dalam rangka mendukung layanan pengadaan yang terpercaya, bersih, prosesional, integritas, amanah dan efisien. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penetapan Standar Pelayanan Utama Pengadaan Secara Elektronik adalah tersedianya panduan dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan pengadaan kepada pengguna pelayanan di Badan Pusat Statistik, serta menyediakan informasi secara jelas dan pasti kepada pengguna pelayanan tentang prosedur dan kualitas layanan pengadaan oleh LPSE di Badan Pusat Statistik Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pengadaan yang terpercaya, bersih, prosesional, integritas, amanah dan efisien. C. RUANG LINGKUP 1. Unit pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah Unit Kerja LPSE di bawah Direktorat Sistem Informasi Statistik. 2. Pelaksana pelayanan adalah Tim layanan pengadaan secara elektronik. 3. Penanggung Jawab Pelayanan adalah Direktur Sistem Informasi Statistik. 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pelayanan pengadaan yang terpercaya, bersih, prosesional, integritas, amanah dan efisien. 5. Pengguna pelayanan adalah seluruh unit kerja di BPS dan calon penyedia barang/jasa di lingkungan BPS.
6. Keluaran (output) pelayanan pengadaan secara elektronik adalah terselenggaranya pengadaan barang/jasa di lingkungan BPS secara Eproc. 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah mempermudah seluruh pengunjung/pengguna SPSE BPS dalam memperoleh informasi kegiatan pengadaan yang dibutuhkan. 8. Definisi peristilahan -
LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
-
Eproc adalah Pelayanan pengadaan secara elektronik (e-procurement).
-
Non-Eproc adalah Pelayanan pengadaan secara manual (Non-eprocurement), hanya sebatas pengumumannya saja yang di psang di wesite.
-
SPSE adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
-
Admin agency adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE.
-
Panitia Pengadaan adalah tim yang ditujuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Standar kompetensi pelaksana kegiatan Pengadaan: a) mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; b) menguasai prosedur pelayanan pengadaan BPS; c) memiliki pengetahuan tentang manajemen pengadaan; d) memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; e) mampu mengoperasikan SPSE; f)
memiliki ketrampilan bahasa; dan
g) bersikap ramah dan sopan.
BAB II KERANGKA PROSEDUR DAN PROSEDUR PELAYANAN A. KERANGKA PROSEDUR
Mulai
SK Penunjukan Panitia Pengadaan, DIPA / POK
Training Panitia /PPK, Admin Agency, Verifikator, Penyedia
Admin Agency
Panitia / PPK
Penyedia
Gambar 1. Prosedur pelaksanaan LPSE
Admin agency Mulai
Panitia Pengadaan
Penyedia
Mulai
Mulai
Login
Daftar (Online dan Offline)
Buat Paket
Login
Buat Lelang
Isi data penyedia
Memngumumkan Lelang
Daftar lelang
Aanwijzing
Download Dok Lelang
Upload DokAdendum (jika ada)
Aanwijzing
Pembukaan/download dok penawaran
Upload Dok Kualifikasi
Evaluasi
Upload Dok Penawaran
Usulan Calon Pemenang
Proses Lelang
Input Data Satuan Kerja
Input Data Anggaran
Input Data Pegawai
Input Data Kepanitiaan
Selesai
Pengumuman
Selesai
Masa Sanggah
Selesai
Gambar 2. Tugas Pengguna LPSE
B. PROSEDUR PELAYANAN 1. Admin agency Sebelum proses lelang secara elektronik dapat dilaksanakan, ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Admin agency dalam SPSE, yaitu: a. membuat Sub Agency (jika dibutuhkan); b. mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan; c. mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang; d. mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK; e. keputusan dari Pejabat di instansi yang bersangkutan; dan
f.
mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.
2. Panitia Pengadaan Dalam SPSE, Panitia mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menyusun Lelang; b. meng-upload dokumen lelang; c. melakukan penjelasan lelang (aanwijzing); d. men-download dan melakukan pembukaan dokumen penawaran; e. melakukan evaluasi lelang; f.
meng-upload berita acara evaluasi penawaran dan hasil pelelangan; dan
g. mengusulkan calon pemenang. 3. Penyedia Aktivitas yang dilakukan pada proses pelaksanaan lelang dalam SPSE adalah sebagai berikut: a. pendaftaran Penyedia; b. melengkapi data Penyedia; c. mendaftar untuk ikut lelang; d. melakukan penjelasan lelang (aanwijzing); e. men-download dokumen lelang; f.
mengirim dokumen kualifikasi;
g. mengirim dokumen penawaran; dan h. melakukan sanggah.
C. PERSYARATAN (1) Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. adanya kunjungan dari pengguna layanan; dan b. memiliki kompetensi sebagai pelaksana layanan LPSE. (2) Persyaratan administrasi pengguna pelayanan: Telah memiliki user name dan password untuk login ke SPSE Badan Pusat Statistik.
D. SARANA DAN PRASARANA Lokasi ruang LPSE BPS terletak di Gedung 1 Lantai 2, Badan Pusat Statistik, Jl. Dr Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat. Ruang LPSE-BPS dilengkapi dengan beberapa fasilitas, seperti: Ruang lelang (bidding room), ruang untuk training dan ruang pelatihan. Ruang server untuk Aplikasi SPSE berada pada Data Center BPS. Ruang lelang berfungsi untuk melayani penyedia yang ingin melakukan upload data penawaran, aanwizjing, atau keperluan penyedia lainnya. Ruang Pelatihan berfungsi untuk melakukan training terhadap panitia/PPK atau penyedia. Sedangkan ruang sekretariat LPSE merupakan ruangan untuk verifikasi dan helpdesk.
E. BIAYA PELAYANAN Tidak Ada.
F. TEMPAT PELAYANAN Pelayanan diselenggarakan di ruang LPSE BPS Gedung 1 Lantai 2, Badan Pusat Statistik, Jl. Dr Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat.
G. PERINGATAN 1. LPSE BPS digunakan untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Eproc). 2. Layanan Non Eproc hanya digunakan untuk penayangan pengumuman lelang saja, sedangkan proses lelang tetap dilakukan secara manual. 3. Pastikan selalu ingat username dan password yang digunakan. H. JADWAL PELAYANAN Pelayanan LPSE Badan Pusat Statistik pada hari dan jam kerja dengan rincian:
I.
- Senin s.d. Kamis
: 08.30 – 15.30 WIB
- Jum’at
: 08.30 – 16.00 WIB
PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN/ KELUHAN/ MASUKAN 1. Segala pertanyaan, pengaduan/keluhan/masukan tentang e-procurement baik dari internal BPS maupun dari luar BPS ditujukan ke call center LPSE BPS dengan nomor telepon 021 - 3506678 atau melalui email
[email protected] atau melaui Forum Tanya-Jawab yang ada pada Aplikasi SPSE. Bisa juga datang langsung ke ruangan LPSE di Gedung 1 Lantai 2. 2. Help Desk akan membuat rekap tanya-jawab dan pemecahan permasalahan yang sudah dilakukan dari web, email dan telepon.
J. PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI KINERJA 1. Upaya untuk menjamin kenyamanan pengguna LPSE BPS dilakukan secara internal melalui penggunaan dua server dengan sistem operasi Debian Linux dengan Apache Tomcat dan PostgreSQL server untuk application dan database servernya. Sementara untuk alasan fleksibilitas dan efisiensi, kedua server dijalankan pada sistem virtualisasi dengan masing-masing 4 CPU dan RAM 32 GB. 2. Upaya meningkatkan ketrampilan tim LPSE dilakukan secara berkala melalui pelatihan LPSE dengan LKPP dan briefing rutin minimal sebulan sekali, agar kinerja tim LPSE dapat meningkat dan dapat mengikuti perkembangan informasi pengadaan yang ada.
KEPALA BADAN PUSAT STATITIK,
Dr. SURYAMIN, M.Sc. NIP. 19560805 197903 1 001
