PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang
: bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu
menetapkan
Pedoman
Penyelenggaraan
Rapat,
Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
-25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 678); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013; 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan
Anggaran
Badan
Pusat
Statistik
Tahun
Anggaran 2013; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN STATISTIK.
SEJENIS
DI
LINGKUNGAN
BADAN
PUSAT
-3Pasal 1 Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan panduan bagi Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) dan Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pasal 2 Sekretaris Pusat
Utama/Deputi/Inspektur Utama/Kepala
Statistik
Provinsi/Kepala
Kabupaten/Kota
Badan
menyelenggarakan
Pusat
Badan Statistik
pengendalian
internal
terhadap pelaksanaan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkup kerja masing-masing. Pasal 3 Pedoman penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. Pasal 4 Pihak-pihak
yang
melakukan
pemalsuan
dokumen,
menaikkan harga dari sebenarnya (mark up), dan/atau melakukan kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis secara
fiktif
yang
berakibat
pada
kerugian
negara,
bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. Pasal 5 Inspektorat
Utama
dalam
melakukan
pemeriksaan
melaksanakan
silang
kepada
audit penyedia
dapat jasa
akomodasi (hotel/penginapan lainnya), dan/atau konsumsi.
-4Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2013. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan
penempatannya
dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2013 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, transparan, dan akuntabel khususnya yang terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik maka dipandang perlu adanya Pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat
Negara,
Pegawai
Negeri,
dan
Pegawai
Tidak
Tetap
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk panduan kerja bagi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam menyelenggarakan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang efektif, efisien, transparan, dan pertanggungjawaban administrasi keuangannya dapat diselesaikan secara tepat waktu. C. RUANG LINGKUP Pedoman ini terbatas pada penyelenggaraan: 1) kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik; dan 2) kegiatan rapat dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh pelaksana kegiatan di lingkungan Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.
-2-
D. DEFINISI DAN ISTILAH 1. Pengelola Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk mengelola keuangan di Badan Pusat Statistik, dalam hal ini yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 2. Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis. 3. Rapat adalah suatu bentuk pertemuan baik dalam situasi formal maupun informal sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah, atau
mempersiapkan
suatu
acara/kegiatan
berdasarkan
hasil
kesepakatan bersama, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. 4. Konsinyasi adalah suatu bentuk pertemuan di luar kantor yang melibatkan unit eselon II lainnya karena fasilitas di kantor tidak mencukupi untuk penyelenggaraan secara paket fullboard. 5. Kegiatan sejenis adalah kegiatan yang sejenis dengan rapat atau konsinyasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, seperti sosialisasi, diseminasi, pelatihan/kursus, seminar, workshop, rapat koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, konsultasi nasional/regional/serentak, dan Focus Group Discussion (FGD). 6. Penyedia Jasa Akomodasi adalah pihak yang menyediakan tempat menginap seperti hotel atau penginapan lainnya. 7. Penyedia
Jasa
Konsumsi
adalah
pihak
yang
menyediakan
makanan/minuman. 8. Penyedia
Jasa
Akomodasi
dan
Konsumsi
adalah
pihak
yang
menyediakan jasa akomodasi dan konsumsi. 9. Event Organizer (EO) adalah usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh pelaksana kegiatan guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.
-3-
10. Paket fullboard adalah paket akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan rapat
yang
diselenggarakan
di
luar
kantor
sehari
penuh
dan
bermalam/menginap. Komponen paket ini mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan (snack) 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). 11. Paket Fullday adalah satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket ini mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). 12. Paket Halfday adalah satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). 13. Pertanggungjawaban
Administrasi
Keuangan
adalah
seluruh
kelengkapan berkas/dokumen penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan. 14. Pengendalian
Internal
adalah
suatu
bentuk
pengawasan
dan
pemeriksaan yang bertujuan agar penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan
kegiatan
transparan,
sejenis
akuntabel,
dapat dan
dilaksanakan sesuai
dengan
secara
efektif,
ketentuan
efisien,
peraturan
perundang-undangan. 15. Pemeriksaan Silang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis seperti penyedia jasa akomodasi, konsumsi dan/atau pihak lain.
-4-
16. Unit Eselon II adalah Biro/Direktorat/Badan Pusat Statistik Provinsi di lingkungan Badan Pusat Statistik. 17. Unit Eselon III adalah Bagian/Subdirektorat/Bidang/Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pusat Statistik. 18. Petugas
Pendukung
Rapat
adalah
orang
yang
ditunjuk
untuk
menyiapkan sarana dan prasarana rapat, termasuk di dalamnya adalah supir pimpinan, petugas penjaga kunci, dan juru bersih. 19. Pengemudi adalah supir pejabat eselon I/II. 20. Akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) adalah Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; dan d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 21. Akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya) adalah Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (fullboard); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan
-5-
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
BAB II RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS A. JENIS Kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi: 1. Rapat di dalam kantor di luar jam kerja; 2. Konsinyasi; dan 3. Sosialisasi, diseminasi, pelatihan, kursus, seminar, workshop, rapat koordinasi,
rapat
kerja/rapat
teknis,
konsultasi
nasional/regional/serentak, dan Focus Group Discussion (FGD). B. TUJUAN Rapat,
konsinyasi,
melaksanakan
dan
koordinasi
kegiatan
sejenis
antar-intern
atau
diselenggarakan
untuk
antar-ekstern
untuk
membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah. C. OUTPUT Rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini harus menghasilkan output berupa: 1. Notulensi rapat; 2. Transkrip hasil rapat; dan/atau 3. Laporan pelaksanaan. D. SYARAT DAN KETENTUAN (1) Syarat dan Ketentuan Rapat di Dalam Kantor di Luar Jam Kerja. Rapat di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
-6-
b. Dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) jam di luar jam kerja dengan ketentuan: 1. Hari Senin-Kamis : jam 16.00 - 20.00; 2. Hari Jumat
: jam 16.30 - 20.30;
c. Diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja bersangkutan; d. Form permintaan rapat di luar jam kerja diajukan ke KPA paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari penyelenggaraan dan disetujui oleh PPK sepanjang kegiatan yang diajukan tersedia dalam POK; e. Peserta harus sudah tercatat hadir di kantor paling lambat pukul 08.00 WIB/WIT/WITA; f. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; g. Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari; h. Petugas pendukung rapat berhak mendapatkan uang saku rapat sebesar 50% dari standar biaya; i. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan yang perlu dilengkapi meliputi sebagai berikut: 1. Surat Undangan; 2. Surat Tugas; 3. Surat Pernyataan; 4. Daftar Hadir dilengkapi dengan print out presensi hand key; 5. Notulen dan Laporan Hasil Rapat; 6. Daftar uang saku rapat di luar jam kerja; dan 7. Kuitansi pembelian konsumsi. j. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik: 1. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara; 2. Surat Tugas dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat eselon II penyelenggara, khusus pengemudi surat tugas dari penyelenggara kegiatan; 3. Surat pernyataan pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (paling rendah pejabat setingkat Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas; 4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon III; 5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II Penyelenggara;
-7-
6. Menyusun notulen dan laporan hasil rapat, diketahui oleh pejabat Eselon II yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan kepada pejabat Eselon I penyelenggara, KPA, dan seluruh peserta rapat; 7. Peserta dapat diberikan uang saku rapat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah/brutto. k. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik Provinsi: 1. Dilengkapi surat undangan ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi atau Eselon III penyelenggara; 2. Surat Tugas dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi; 3. Surat pernyataan pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (paling rendah pejabat setingkat Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas; 4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon III lainnya atau dari instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon III; 5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon III Penyelenggara; 6. Menyusun notulen dan laporan hasil rapat, diketahui oleh pejabat Eselon III yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi dan seluruh peserta rapat; 7. Peserta dapat diberikan uang saku rapat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/brutto. l. Rapat
yang
diselenggarakan
di
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten/Kota: 1. Dilengkapi surat undangan dan surat tugas ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; 2. Surat Tugas dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; 3. Surat pernyataan pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (paling rendah pejabat setingkat Eselon IV), dilengkapi dengan rincian materi yang akan dibahas; 4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon IV lainnya atau dari instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon IV; 5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon IV Penyelenggara;
-8-
6. Menyusun notulen dan laporan hasil rapat, diketahui oleh pejabat Eselon IV yang terkait, disampaikan kepada PPK, ditembuskan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dan seluruh peserta rapat; 7. Peserta dapat diberikan uang saku rapat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/brutto. (2) Syarat dan Ketentuan Konsinyasi Konsinyasi harus memenuhi syarat dan ketentuan umum sebagai berikut: a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. Diselenggarakan secara fullboard; c. Konsinyasi dilakukan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari dan maksimal 4 (empat) hari fullboard, dengan jumlah peserta minimal 10 (sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan penyedia jasa akomodasi yang berlaku; d. Pelaksanaan konsinyasi dilakukan di dalam kota dan dipimpin oleh pejabat Eselon II penyelenggara, diikuti oleh: 1. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon III; 2. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II penyelenggara. e. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima; f.
Jadwal pelaksanaan konsinyasi sebagai berikut: 1. Sesi 1: 08.00 – 12.00; 2. Sesi 2: 13.30 – 17.00; 3. Sesi 3: 19.00 – 21.00;
g. Penutupan dilakukan pada akhir sesi 3 di hari terakhir konsinyasi; h. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi, sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak efektif dan efisien; i.
Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;
j.
Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat tugas dari penyelenggara kegiatan;
-9-
k. Notulen dan laporan hasil konsinyasi diketahui oleh para pejabat Eselon II terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); l.
Dokumen
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan
meliputi
sampai
dengan
sebagai berikut: 1. Form Permintaan Konsinyasi; 2. Surat Undangan; 3. Surat Pernyataan PPK; 4. Surat Tugas; 5. Surat Perjalanan Dinas (SPD); 6. Daftar Hadir; 7. Notulen dan Laporan Hasil Konsinyasi; 8. Tagihan Hotel: a) untuk
biaya
penyelenggaraan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Kuitansi; 2) Faktur (invoice); 3) Copy NPWP; 4) Copy Nomor Rekening Bank; 5) Nomor Telepon; 6) Alamat email; 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP). b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Berkas Pengadaan lengkap; 2) Kuitansi; 3) Faktur (invoice); 4) Copy NPWP; 5) Copy Nomor Rekening Bank; 6) Nomor Telepon; 7) Alamat email; 8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 9) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP). m. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota);
- 10 -
n. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya dan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan; o. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan, dimasukkan dalam perincian Perjalanan Dinas; p. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang saku fullboard peserta konsinyasi; q. Apabila ketentuan persyaratan peserta konsinyasi tidak terpenuhi, maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan konsumsi (peserta konsinyasi tidak mendapat uang saku dan transpor). (3) Syarat
dan
Ketentuan
Kegiatan
Sosialisasi,
Seminar,
Workshop,
Diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut: a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. Diselenggarakan secara paket fullday atau halfday; c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat: 1. Dalam kota: 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima; 2. Luar kota: 22 (dua puluh dua) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan
paling
lambat
5
(lima)
hari
kerja
sejak
form
permintaan diterima; d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi, sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak efektif dan efisien; e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III pemyelenggara; f.
Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat tugas dari penyelenggara kegiatan;
- 11 -
g. Notulen dan laporan hasil sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi, diketahui oleh para pejabat Eselon II/III terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); h. Dokumen
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan
meliputi
sebagai berikut: 1. Form Permintaan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD); 2. Surat Undangan; 3. Surat Pernyataan PPK; 4. Surat Tugas; 5. Surat Perjalanan Dinas (SPD); 6. Daftar Hadir; 7. Notulen
dan
laporan
hasil
sosialisasi,
seminar,
workshop,
diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD); 8. Tagihan Hotel : a) untuk
biaya
penyelenggaraan
sampai
dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Kuitansi; 2) Faktur (invoice); 3) Copy NPWP; 4) Copy Nomor Rekening Bank; 5) Nomor Telepon; 6) Alamat email; 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP); b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Berkas pengadaan lengkap; 2) Kuitansi; 3) Faktur (invoice); 4) Copy NPWP; 5) Copy Nomor Rekening Bank; 6) Nomor Telepon; 7) Alamat Email; 8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 9) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);
- 12 -
i.
Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) atau akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya);
j.
Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau halfday sesuai standar biaya, dan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00. Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;
k. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk penyelenggaraan di dalam kota atau transpor penyelenggaraan
di
luar
kota,
dimasukkan
at cost untuk dalam
perincian
Perjalanan Dinas; l.
Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus: 1. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara, atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satker penyelenggara; 2. Melibatkan satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. Berskala regional/nasional/internasional.
(4) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja/Rapat Teknis, dan Konsultasi Nasional/Regional/Serentak Penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, dan konsultasi nasional/regional/ serentak, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. Diselenggarakan secara fullboard; c. Kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari dan maksimal 4 (empat) hari fullboard; d. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat: 1. Dalam kota: 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima; 2. Luar kota: 22 (dua puluh dua) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan
paling
permintaan diterima;
lambat
5
(lima)
hari
kerja
sejak
form
- 13 -
e. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi, sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak efektif dan efisien; f.
Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;
g. Surat Tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat tugas dari penyelenggara kegiatan; h. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat Eselon II/III terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); i.
Dokumen
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan
meliputi
sampai
dengan
sebagai berikut: 1. Form Permintaan Konsinyasi; 2. Surat Undangan; 3. Surat Pernyataan PPK; 4. Surat Tugas; 5. Surat Perjalanan Dinas (SPD); 6. Daftar Hadir; 7. Notulen dan Laporan Hasil Konsinyasi; 8. Tagihan Hotel : a) untuk
biaya
penyelenggaraan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Kuitansi; 2) Faktur (invoice); 3) Copy NPWP; 4) Copy Nomor Rekening Bank; 5) Nomor Telepon; 6) Alamat Email; 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP); b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Berkas pengadaan lengkap; 2) Kuitansi; 3) Faktur (invoice); 4) Copy NPWP; 5) Copy Nomor Rekening Bank; 6) Nomor Telepon;
- 14 -
7) Alamat Email; 8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 9) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP); j.
Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) atau akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya);
k. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya. Khusus penyelenggaraan di dalam kota dapat diberikan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan; l.
Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk penyelenggaraan di dalam kota atau transpor penyelenggaraan
di
luar
kota,
dimasukkan
at cost untuk dalam
perincian
Perjalanan Dinas; m. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang saku fullboard peserta kegiatan; n. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus: 1. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara, atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satker penyelenggara; 2. Melibatkan satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. Berskala regional/nasional/internasional. (5) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Pelatihan dan Kursus Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kursus harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. Diselenggarakan secara paket fullday atau fullboard; c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling lambat: 1. Dalam kota: 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima;
- 15 -
2. Luar kota: 22 (dua puluh dua) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan
paling
lambat
5
(lima)
hari
kerja
sejak
form
permintaan diterima; d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi, sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak efektif dan efisien; e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III penyelenggara; f.
Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi, surat tugas dari penyelenggara kegiatan;
g. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat Eselon II/III/IV terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II/III terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); h. Dokumen
pertanggungjawaban
administrasi
keuangan
meliputi
sampai
dengan
sebagai berikut: 1. Form Permintaan Konsinyasi; 2. Surat Undangan; 3. Surat Pernyataan PPK; 4. Surat Tugas; 5. Surat Perjalanan Dinas (SPD); 6. Daftar Hadir; 7. Notulen dan Laporan Hasil Konsinyasi; 8. Tagihan Hotel: a) untuk
biaya
penyelenggaraan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut: 1) Kuitansi; 2) Faktur (invoice); 3) Copy NPWP; 4) Copy Nomor Rekening Bank; 5) Nomor Telepon; 6) Alamat Email; 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP).
- 16 -
b) untuk
biaya
penyelenggaraan
di
atas
Rp50.000.000,00
sebagai berikut: 1) Berkas pengadaan lengkap; 2) Kuitansi; 3) Faktur (invoice); 4) Copy NPWP; 5) Copy Nomor Rekening Bank; 6) Nomor Telepon; 7) Alamat Email; 8) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan 9) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP). i.
Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) atau akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya);
j.
Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau fullboard sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya. Khusus penyelenggaraan di dalam kota dapat diberikan transpor kegiatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;
k. Pembayaran uang saku paket fullday atau fullboard dan transpor kegiatan untuk penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost untuk penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian Perjalanan Dinas; l.
Rate uang saku paket fullday atau fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang saku paket fullday atau fullboard peserta kegiatan;
m. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus: 1. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan: a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara, atau b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota satker penyelenggara; 2. Melibatkan satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. Berskala regional/nasional/internasional.
- 17 -
BAB III PENUTUP Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik ini agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu kepada seluruh Pengelola Anggaran dan Pelaksana Kegiatan diminta untuk mempelajari dan melaksanakan Peraturan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan lainnya yang terkait.
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
