BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang
: bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750); 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
-2Pasal 1 Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan Layanan Konsultasi dan Informasi Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pasal 2 Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kebutuhan statistik bagi para penentu kebijakan baik pemerintah maupun swasta merupakan suatu tantangan bagi instansi penyedia data/statistik, BPS (Badan Pusat Statistik). Penyediaan data/statistik oleh BPS dari tahun ke tahun semakin berkembang, dari hanya penyediaan data untuk kepentingan kebijakan pemerintah
sampai
pada
penyediaan
data/statistik
untuk
keperluan
bisnis/usaha yang dibutuhkan oleh para swasta, peneliti, mahasiswa dan pelajar serta akademisi. Peningkatan penyediaan keragaman statistik, harus juga diiringi peningkatan layanan statistik kepada masyarakat. Unit Pelayanan Publik pada Subdit Layanan dan Promosi Statistik sebagai salah satu unit di Direktorat Diseminasi Statistik yang mempunyai tugas sebagai ujung tombak untuk memberikan layanan statistik berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas, terutama pengguna statistik. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna statistik, perlu dibuat panduan standar pelayanan sebagai pedoman petugas layanan statistik dalam melayani pengguna data BPS. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud pembuatan Standar Pelayanan Statistik adalah tersedianya panduan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan konsultasi, layanan pemberian informasi dalam bentuk hardcopy, softcopy, raw data dan peta digital serta menyediakan informasi secara jelas dan pasti kepada pengguna layanan tentang prosedur dan mekanisme layanan pada UPP di Subdit Layanan dan Promosi Statistik.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan secara efektif dan efisien,cepat, mudah, murah, transparan dan pasti. C. RUANG LINGKUP 1. Unit pelayanan yang menyelenggarakan layanan konsultasi dan informasi statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah Direktorat Diseminasi Statistik. 2. Pelaksana pelayanan adalah pegawai di lingkungan Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik 3. Penanggung Jawab Pelayanan adalah Direktur Diseminasi Statistik 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme layanan konsultasi dan informasi statistik yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti. 5. Pengguna pelayanan adalah konsumen data mengajukan permintaan data melalui media telepon, email, datang langsung dan/atau surat. 6. Keluaran (output) layanan konsultasi dan informasi statistik adalah data dan informasi baik berupa hardcopy dan/atau softcopy. 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah mempermudah konsumen data dalam memperoleh data yang dibutuhkan 8. Definisi peristilahan -
Hardcopy adalah publikasi tercetak
-
Softcopy adalah publikasi elektronik
-
Raw data adalah data mentah yang berasal dari kegiatan statistik BPS
-
Peta digital adalah peta sketsa wilayah dalam bentuk elektronik dari kegiatan statistik BPS
-
Silastik (Sistem Layanan Statistik) adalah
sistem aplikasi untuk
melakukan monitoring serta laporan kegiatan kosultasi dan layanan informasi statistik 9. Standar kompetensi pelaksana kegiatan layanan konsultasi dan informasi statistik: a. mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik; b. menguasai prosedur layanan konsultasi dan informasi statistik BPS; c. memiliki pengetahuan tentang produk BPS; d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengolahan data statistik; e. memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi; f.
mampu mengoperasikan sistem informasi layanan statistik (Silastik);
g. memiliki ketrampilan bahasa baik bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris; dan, h. bersikap ramah dan sopan;
BAB II KERANGKA PROSEDUR DAN PROSEDUR PELAYANAN A. KERANGKA PROSEDUR
MULAI
Konsumen data mengisi formulir permintaan data
Petugas menanyakan kebutuhan data
Petugas memberikan informasi ketersediaan data
Data termasuk PP no.54/2009
Petugas memberikan informasi tarif data
Petugas menyiapkan data yang dibutuhkan
Petugas menyiapkan administrasi data
SELESAI
B. PROSEDUR PELAYANAN 1. Konsumen data mengisi formulir permintaan data 2. Petugas layanan membantu konsumen data mengisi formulir permintaan data jika dibutuhkan 3. Petugas layanan menanyakan kebutuhan data 4. Petugas layanan memberikan informasi ketersediaan data 5. Petugas layanan memberikan informasi tarif data Jika ada biaya 6. Petugas layanan menyiapkan data yang dibutuhkan 7. Petugas
layanan
menyiapkan
administrasi
yang
dibutuhkan
untuk
melengkapi permintaan data C. PERSYARATAN 1. Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. Adanya permintaan data dari konsumen data b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing 2. Persyaratan administrasi pengguna pelayanan: Telah mengisi formulir permintaan data elektronik pada Sistem Layanan Statistik ataupun mengisi formulir permintaan data manual. D. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan Informasi dan Konsultasi Statistik terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri atas : 1. Server 2. Personal Computer (PC) 3. Telepon 4. Publikasi cetak (buku, booklet, leaflet) 5. Compact Disk (CD) 6. Cover CD 7. Ruang Konsultasi 8. Lemari buku 9. Meja 10. Kursi 11. Jaringan computer
Perangkat lunak terdiri atas: 1. Publikasi elektronik. 2. Pusat Data Pusat data yang terletak dalam server BPS digunakan sebagai tempat penyimpanan
data
mentah,
publikasi
elektronik
serta
file-file
yang
mendukung kegiatan pelayanan publik. Untuk menjamin keamanannya pusat data didukung sebuah prosuder keamanan sehingga hanya pihak tertentu yang diberikan izin untuk bisa mengakses pusat data. 3. Sistem aplikasi Beberapa sistem aplikasi digunakan untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik, dimana sistem aplikasi utama yang digunakan adalah Sistem Informasi Layanan Statistik, sistem aplikasi penunjang seperti Sistem Informasi Publikasi Dokumentasi, Sistem Rujukan Statistik, Online Public Access Catalogue serta sistem aplikasi pendukung lain. Aplikasi Zimbra Mail Server digunakan sebagai penghubung komunikasi dalam kegiatan pelayanan data. 4. Data mentah elektronik (raw data) Data mentah utamanya didiseminasikan dalam bentuk file ekstensi .dbf . Data mentah diolah dan menghasilkan file-file dengan ekstensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna data. 5. Peta digital Peta digital yang digunakan dalam transaksi pelayanan data memiliki ekstensi .shp dimana ekstensi ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus diikuti 2 file lain yang emiliki ekstensi .shx dan .dbf . Aplikasi yang digunakan dalam pengolahan peta digital adalah Arcview 3.3 yang dapat digunakan dengan tujuan menampilkan peta digital dan pengolahan dengan hasil akhir berupa peta digital tematik. Semua sarana dan prasarana tersebut digunakan oleh SDM yang kompeten pada Subdit LPS dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana, prasarana dan fasilitas terus dilakukan
seiring
perkembangan
permintaan
masyarakat
dan
kemajuan
teknologi. E. BIAYA PELAYANAN Biaya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
F. TEMPAT PELAYANAN Pelayanan diselenggarakan di Ruang Galeri Buku Gedung 2 lantai 1 dan Ruang Konsultasi Statistik Gedung 2 lantai 3. G. JADWAL PELAYANAN Layanan konsultasi dan informasi statistik Badan Pusat Statistik pada hari dan jam kedinasan dengan rincian : - Senin s.d. Kamis
: 08.30 – 15.30 WIB
- Jum’at
: 08.30 – 16.00 WIB
H. PENGELOLAAN PENGADUAN Salah satu fungsi Subdirektorat Layanan
dan Promosi Statistik adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhaan informasi statistik. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, belum semua bentuk pelayanan tersebut dapat dipenuhi dengan optimal sehingga menimbulkan rasa tidak puas masyarakat. Agar rasa tidak puas tidak tersumbat yang akhirnya dapat mengganggu situasi dan
mengakibatkan
kondisi
tidak
kondusif,
maka
perlu
dilakukan
pembaharuan/perbaikan dalam pelayanan publik dengan mengaktifkan fasilitas Pengaduan Masyarakat sebagai
salah satu wujud
Pengawasan Masyarakat
yang nantinya ditindaklanjuti sesuai porsinya. Fasilitas ini dikemas secara sederhana namun tetap diusahakan komprehensif, terkoordinasi, dan sinergi serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pengaduan ditangani oleh Subdirektorat Layanan
dan Promosi
Statistik dan difasilitasi melalui pengisian formulir, baik formulir cetak (bagi pengunjung yang langsung datang ke UPP) maupun formulir yang terdapat pada halaman website (bagi pengguna layanan on line melalui website BPS). Pengaduan yang ditulis dalam formulir cetak dapat dimasukkan ke dalam KOTAK SARAN yang terdapat pada ruang Konsultasi Statistik maupun dikirimkan ke Subdirektorat Layanan
dan Promosi Statistik melalui pos.
Pengaduan hanya diterima dalm bentuk tertulis. Hal ini dilakukan agar segla sesuatu yang diadukan dapat diterima secara jelas dan bertanggung jawab. Pengaduan dikelompokkan dalam dua jenis : 1. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan; dan 2. Pengaduan yang berkadar pengawasan Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atas adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Aaparatur Negara yang bertugas melayani masyarakat dan dapat mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan jenis pengaduan yang disampaikan, kemudian ditangani secara bersama dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. I.
PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI KINERJA a. Upaya untuk menjamin kenyamanan dan pengguna layanan konsultasi dan informasi statistik dilakukan secara internal melalui pengawasan langsung. b. Upaya meningkatkan ketrampilan pegawai dilakukan secara berkala melalui briefing rutin setiap hari selasa setiap minggu, agar kinerja pegawai dapat meningkat dan dapat mengikuti perkembangan informasi statistik yang ada.
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
