BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, Menimbang
:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, memiliki kompetensi, transparansi, dan integritas, maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
-2– MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan secara Elektronik (UPTB LPSE) Badan Pusat Statistik. 2. Kode Etik Khusus Pegawai UPTB LPSE yang selanjutnya disingkat Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 3. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga Non Struktural pada Badan Pusat Statistik yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Utama BPS. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pusat Statistik. Pasal 2 Kode Etik bertujuan untuk: a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara; c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif; d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang profesional; dan e. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.
-3– BAB II PRINSIP DASAR Pasal 3 (1) Prinsip dasar Kode Etik tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. Menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas; dan d. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas LPSE. BAB III ETIKA PEGAWAI Pasal 4 (1) Untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pegawai LPSE wajib: a. Memegang sumpah dan janji jabatan; b. Bersikap netral dan tidak berpihak, menjaga hubungan baik dengan sesama pegawai LPSE maupun pengguna layanan; c. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan membina kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas; d. Memberikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan profesional; e. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang menjadi penunjang bidangtugasnya; dan f. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat orang lain atau pengguna layanan. (2) Untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pegawai LPSE dilarang: a. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN); b. Menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya; c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya; dan d. Menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
-4– BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 5 (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau b. Tindakan administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diperoleh dari: a. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau b. Temuan atasan. (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor, dan ditembuskan kepada Inspektorat Utama BPS. (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut. (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada Pejabat yang berwenang secara hirarki. BAB V MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK Pasal 7 (1) Pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik khusus LPSE Badan Pusat Statistik, maka dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah Majelis Kode Etik sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan BPS.
-5– BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 8 (1) Pegawai LPSE yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa: a. Permohonan maaf secara lisan; b. Permohonan maaf secara tertulis; dan c. Peryataan penyesalan secara tertulis. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup. (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan. (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan. (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai yang dikenakan sanksi moral. Pasal 9 (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik. BAB VII REHABILITASI Pasal 10 (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode direhabilitasi nama baiknya.
Etik Etik
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
-6– BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Inspektorat Daerah bersama instansi terkait diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku. (2) Pembinaan dan Pengawasan, serta Evaluasi dilaksanakan secara berkala. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2011 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Dr. SURYAMIN, M.Sc. NIP. 19560805 197903 1 001
