BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 093TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi perlu dilakukan penataan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); secara lebih baik dan lebih efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Kepala tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...
2
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 10.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144/M, Tahun 2008;
11.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
12.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Memperhatikan: Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor B1229/M.Sesneg/Setmen/09/2010, tanggal 28 September 2010, perihal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI.
BABI..
-3BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 2. Kepala adalah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disingkat Kepala. 3. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri Ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri, atau dari Tempat Kedudukan/ Tempat Bertolak Di Luar Negeri Ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Perintah adalah surat perintah Kepala kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 5. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 6. Biro KTLN adalah Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara Republik Indonesia. 7. Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri. 8. Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri. melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 9. Tempat Bertolak Di Luar Negeri adalah kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri. 10. Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri. 11. Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri. 12. Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri. 13. Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. BABII.
-4-
BAB II KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Paragraf Satu Ruang Lingkup dan Prioritas
Pasal 2 Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri : (1)
Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka: a. b. c. d. e. f.
(2)
pendidikan dan pelatihan (training); studi banding; seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya; promosi potensi teknologi BPPT; kerjasama teknologi dengan pihak luar negeri; Pameran teknologi.
Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional penandatangan Perjanjian Internasional perlu pertimbangan Kepala.
dan
Pasal 3 (1)
Seluruh kegiatan perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPT atau pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(2)
Seluruh kegiatan perjalanan dinas luar negeri harus diprioritaskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja BPPT serta dilakukan sepanjang tidak ada tugas-tugas yang sangat mendesak di Unit masing-masing.
Paragraf Kedua Izin Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 4 (1)
Setiap perjalanan dinas luar negeri yang akan dilakukan oleh Kepala harus mendapat izin tertulis dari Presiden dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan izin melakukan perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Jika perjalanan dinas luar negeri yang akan dilakukan Kepala memerlukan waktu yang sangat mendesak maka permohonan dan/atau izin perjalanan dinas tersebut dapat disampaikan secara lisan langsung kepada Presiden. (3) Izin . .
-5(3)
Izin tertulis atau izin lisan langsung dari Presiden sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas wajib dimiliki, tanpa adanya izin tersebut maka perjalanan dinas tersebut harus ditunda dan/atau harus dibatalkan.
(4)
Surat permohonan izin dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas di tujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara.
Pasal 5 (1)
Perjalanan dinas luar negeri bagi para Pejabat Eselon I dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat,yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
(2)
Surat permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diajukan dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPPT kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dengan melampirkan persetujuan dari Kepala BPPT atas alasan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri tersebut..
Pasal 6 (1)
Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi para Pejabat Eselon I, II, III dan eselon IV, atau setara Pegawai Non Eselon diajukan oleh atasan Unit Kerja masing-masing kepada Kepala BPPT melalui Sekretaris Utama.
(2)
Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro KTLN Sekretariat Negara RI atau pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
(3)
Surat permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Humas BPPT kepada Sekretaris Menteri Sekretaris Negara u . p. Kepala Biro KTLN, Sekretariat Negara RI dengan melampirkan persetujuan Pejabat Eselon I yang menjadi atasannya atas alasan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri tersebut.
(4)
Jika perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan oleh mereka yang tersebut dalam ayat (1) diatas bersama - sama pimpinannya (Pejabat Eselon I dan/atau yang setara), maka permohonannya dapat digabungkan dengan permohonan pimpinannya untuk kemudian diajukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara. (5),Jika . .
-6(5)
Jika izin yang dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatas sampai dengan hari keberangkatan tidak keluar, maka rencana perjalanan dinas luar negeri tersebut harus di tunda atau dibatalkan.
Pasal 7 (1)
Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan, dapat dilakukan dengan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.
(2)
Izin atas perjalanan dinas luar negeri bagi rombongan yang akan berangkat ke luar negeri di berikan terbatas dan hanya dapat dikeluarkan untuk anggota yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas saja.
Paragraf Ketiga Waktu Pelaksanaan Pasal 8 Izin perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender, atau sesuai dengan dokumen pendukung. Pasal 9 Untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak mungkin ditinggalkan, izin perjalanan dinar luar negeri dapat diberikan lebih dari waktu yang ditentukan dalam Pasal (8) diatas.
BAB III DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Paragraf Pertama Teknis Pengajuan Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Ke Instansi/Pejabat Berwenang Pasal 10 (1)
Semua kegiatan perjalanan dinas luar negeri baik yang dibiayai oleh DIPA, Sponsor/donor, swasta maupun perjalanan dinas atas biaya sendiri harus di ajukan izin pelaksanaannya kepada pejabat yang berwenang sebagaimana di jelaskan dalam Bab II Paragraf Kedua Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatas, dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonannya. Pasal 10 ...
7
(2)
Surat permohonan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, wajib memuat informasi-informasi berikut ini: a. Nama dan Jabatan; b. NIP atau nomor identitas yang disetarakan; c. tujuan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri; d. kota dan/atau negara yang dituju; e. jangka waktu penugasan; dan, f.
(3)
sumber biaya.
Surat permohonan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus pula dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut dibawah ini: a. surat Undangan atau pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan dari pihak penyelenggara/ mitra kerjasama di luar negeri atau surat konfirmasi dari perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri di negara yang dituju; b. dokumen/ surat resmi yang menerangkan sumber pembiayaan (DIPA, surat dari donor/sponsor, kontrak/perjanjian/MoU, atau surat pernyataan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri atas biaya sendiri yang di tandatangani di atas materai yang cukup); c.
dokumen pendukung untuk program pendidikan S1, S2 dan S3;
d. dokumen pendukung program pelatihan (training); e. jadwal dan agenda kegiatan di luar negeri; f.
penjelasan mengenai relevansi, urgensi/alasan perjalanan programnya dengan menyertakan dokumen yang berkaitan;
dan rincian
g. izin tertulis dari atasan yang bersangkutan sebagaimana terinci jelas dalam pasal 5 sampai dengan pasal 6 Peraturan ini;; h. kertas posisi dan/atau pedoman delegasi, apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka menghadiri pertemuan/sidang internasional; i.
brosur atau sejenisnya yang memberikan gambaran umum mengenai kegiatan promosi/ pameran, apabila perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti promosi /pameran;
j.
draft perjanjian internasional yang telah di verifikasi dengan instansi terkait apabila perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan untuk kegiatan penandatanganan perjanjian internasional;
k.
kerangka acuan (Term Of Referrence/TOR) atau dokumen yang sejenis, apabila perjalanan dinas luar negeri tersebut dilaksanakan dalam rangka studi banding , kunjungan kerja atau pembahasan kerjasama. Pasal 11.. .
-8Pasal 11
Surat permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri beserta dokumen pendukungnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Peraturan ini harus sudah diterima oleh Sekretariat Negara paling lambat satu minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan dilaksanakan.
Paragraf Kedua Teknis Pengajuan Rekomendasi Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dari Kepala BPPT Pasal 12 (1)
Untuk mendapatkan surat rekomendasi perjalanan dinas luar negerinya, maka Pejabat Eselon I atau yang setara dan Pejabat Eselon II, III, IV serta pegawai non eselon yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan permohonan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BPPT selambat-lambatnya dua puluh satu hari kerja sebelum hari keberangkatannya.
(2)
Pejabat Eselon II, III, IV serta pegawai non eselon yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri pengajuan Surat Permohonan kepada Kepala disertai dengan Ijin Prinsip dari atasan yang bersangkutan.
Pasal 13 Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatas, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan ini.
Pasal 14 Rekomendasi/persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) di atas digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab II Paragraf Kedua Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini.
Pasal 15 Kepala dapat menolak dan/ atau tidak memberikan rekomendasi/persetujuan perjalanan dinas luar negeri dengan atau tanpa disertai dengan alasan-alasan.
Pasal 16 ...
-9Pasal 16 (1)
Rekomendasi/ persetujuan atau penolakan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasai 14 dan Pasal 15 di atas diterbitkan oieh Kepala.
(2)
Sekretaris Utama atau Pejabat yang ditunjuk dapat menandatangani rekomendasi atau penolakan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
Pasal 17 Kepala meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa setelah mendapat ijin Pemerintah.
Pasa( 18 (1)
Pejabat/Pegawai yang meiakukan perjalanan dinas iuar negeri harus memiiiki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
(2)
Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat ijin pemerintah; b. paspor dinas (service passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. exit permit, d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN dan PELAPORAN
Paragraf Kesatu Sumber Pembiayaan
Pasai 19 Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. Sumber-sumber lain yang sah.
Pasal 20. .
-10Pasal 20 Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
Pasal 21 Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kedua Pelaporan Pasal 22 (1)
Kepala yang mendapatkan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dari Presiden, maka wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan perjalanan dinasnya paling lambat 1= (satu) minggu setelah waktu pelaksanaan perjalanan dinas berakhir kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Wakil Presiden.
(2)
Pejabat Eselon I atau pejabat yang setara yang mendapatkan izin melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dari Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, maka wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan perjalanan dinasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan perjalanan dinas berakhir kepada Kepala BPPT dan Menteri Sekretaris Negara u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
(3)
Pejabat Eselon II, III, IV atau pegawai non eselon yang mendapatkan izin melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri dari Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara, maka wajib melaporkan hasil-hasil pelaksanaan perjalanan dinasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah waktu pelaksanaan perjalanan dinas berakhir kepada Kepala BPPT dan Menteri Sekretaris Negara u.p. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara.
Pasal 23 Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berlaku bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diatur secara lengkap dalam Lampiran Peraturan ini. BABY...
-11BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24 Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seluruh Pegawai/Pejabat di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 25 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh jajaran Pejabat/Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal % Maret 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI,
DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR
-12LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : 00 a TAHUN 2010
KA. BPPT
ALUR DOKUMEN PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA BPPT KABAG RUMAH BIRO UH BIRO SDM&O BIRO KEU SETAMA TANGGA
SUB BAGIAN URDAL & PERJALANAN
----------- ---------------------- ---------Surat Permohonan SPPD LN
Disposisi
>
Persiapan anggaran
Absensi
Disposisi
Disposisi
Periksa
Proses Ijin Keberangkatan di Setneg; Paspor, perpanjangan, exit permit serta rek. Visa di Deplu; Visa di Kedutaan dan Surat Perintah
Keterangan : :Surat Ash ------------ 0- : Tembusan
-13LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR: ®g3 TAHUN 2010 ALUR DOKUMEN PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ESELON I ATAU YANG SETINGKAT DEPUTI
KA. BPPT
------------- ---------------------
SA (KPA) --------------------
BIRO UH --------- -----------
--------- --------------------- -------------------- --------\ , ly
Surat
Persetujuan
Permohonan
Persetujuan
Disposisi
anggaran
BIRO SDM O -------
KABAG RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN URDAL & PERJALANAN
Disposisi
Periksa
1
V v Absensi
SPPD LN
NAY
Pelaksana Perjalanan Dinas
Keterangan :
Surat Asli ------------ 0- : Tembusan
Laporan
Tanda Tangan
Proses Paraf
Proses Paraf
Proses Ijin Keberangkatan di Setneg; Paspor, perpanjangan, exit permit serta rek. Visa di Deplu; Visa di Kedutaan dan Surat P er i nt ah
-14LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : 092, TAHUN 2010 ALUR DOKUMEN PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ESELON II, III DAN IV ATAU YANG SETINGKAT, PEGAWAI NON ESELON SUB BAGIAN KABAG BIRO URDAL & RUMAH BIRO UH DEPUTI KA. BPPT S (KPA) A SDM&O PERJALANAN TANGGA ------------- --------------------- -------------------- ------------------- ------V Surat Permohonan SPPD LN
Persetujuan
Persetujuan anggaran
Disposisi
Absensi Disposisi
NAY
l aksana rjalanan Divas U
Keterangan : Surat Asli ------------ 0- : Tembusan
Laporan
Tanda Tangan
Proses Paraf
Periksa
Proses Ijin Keberangkatan di Setneg; Pas p or, perpanjangan, exit permit serta rek. Visa di Deplu; Visa di Kedutaan dan Surat Per i ntah
-15LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR: 093 TAHUN 2011 ALUR DOKUMEN IJIN KEBERANGKATAN, PASPOR DINAS DAN VISA KEDUTAAN DEPLU SETNEG BAG. VISA DIT.KONSULER BIRO KTLN
BPPT BIRO UH Permohonan Ijin Ke LN
Catatan : • Proses Visa Tergantung Pada Aturan Kedutaan Masing-Masing Proses Visa Schengen ± 14 hr kerja • Benelux (Belgic, Nederland dan Luxemberg) tanpa visa untuk waktu kurang dari 90 h r.
Proses Ijin Keberan g katan ke
1
Luar Negeri ^ 5 hr ke' is
Surat Ijin Penugasan
2
Ke Luar Negeri
Permohonan Paspor,
Proses Paspor Exit 3
Exit Permit Dan Rek
Pas p or, Form Visa , Undan g an
Paspor + Visa Selesai
4
6
Visa.
4 ) Pas p or, Exit Permit Dan Rek. Visa. 5) Formulir Visa , Paspor , Rek . Visa Dan Berkas 6) P aspor + Vi sa
5 hr kerja
5
1) Permohonan Ijin Keberangkatan Ke LN. Surat Persetujuan 2) Penugasan. 3) Permohonan Paspor, Exit Permit Serta Rek.
Pendukung
Permit Rek . Visa ±
Visa
KETERANGAN
Proses Visa
-16LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : O*3 TAHUN 2010
ALUR IJIN KEBERANGKATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA BPPT
Presiden I
1
KA. BPPT
------------- ^
Menteri Sekretaris Negara t T Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
Keterangan :
: Surat Asli ------------ o. : Tembusan - - - - -^ : Disposisi
Proses
Surat Persetuj uan
-17LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR : 693 TAHUN 2010
ALUR IJIN KEBERANGKATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ESELON I ATAU YANG SETINGKAT
Mensesneg u.p. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
SETAMA z
J
,
Kepala Biro Kerjasama
14
Keterangan : Surat Asli ------------ o- Tembusan - - - - -^ : Disposisi ^ : Proses
Teknik Luar Negeri
Surat
^
Persetuj uan
-18LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR: 093 TAHUN 2010
ALUR IJIN KEBERANGKATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT ESELON II, III dan IV ATAU YANG SETINGKAT, PEGAWAI NON ESELON
Sesmensesneg U.P. Kepala Biro Kerjasama
BIRO UMUM & HUMAS
I
Teknik Luar Negeri
Surat Persetujuan
-19LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2010 NOMOR : PROSES PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI MENGGUNAKAN ANGGARAN DIPA PELAKSANA PERJALANAN DINAS
BIRO UH
BIRO KEU
Disposisi Kepala BPPT & Surat Persetujuan Setneg
RUMAH TANGGA
Disposisi
SUB URDAL & PERJALANAN
periksa
Proses : SPPD, Memo, Bukti Bayar, Surat Tugas , Tiket
SPPD dilaksanakan
Proses bayar
PPK
Proses Tanda tangan
Proses Penggandaan File
Pertanggung jawaban Proses se l esai
Proses Pengetikan
Proses Tanda tangan
