, t 4
DATTI DEilERAPAil BADAIIIPETIIGKAJIAN IBPPrl
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
NoMoR rof TAHUN 2ors TENTANG PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN LAYANAN E.MAIL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI,
bahwa
Menimbang :
rangka
menindaklanjuti
Komunikasi
dan
dalam
Menteri
terhadap
Peraturan Nomor:
Informatika
28 IPER/M.KOMINFO I 9 I 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain "go.id" Untuk Situs Web Resmi Pemerintaharr^ Pusat dan
perlu
Daerah
pengkajian
dan
Nama Domain
menetapkan
Penerapan
Peraturan
Teknologi
Kepala
tentang
dan Layanan E-Mail berdasarkan
Badan
Pengaturan penetapan
Keputusan ini;
Mengingat :
1.
undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l; 2.Undang-Undang...
-2-
2.
Undang-Undang Keterbukaan
Nomor
Informasi
14
Tahun
2008
(Lembaran
Publik
tentang
Negara Republik
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461;
3.
Undang-Undang Publik
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun
2OO9
Nomor LI2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4.
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik L52, Tambahan
Indonesia Tahun
2OO9 Nomor
Lembaran Negara Nomor 5071, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan Tentang
6l
Undang-Undang
Keterbukaan
Republik
Nomor
Nomor
Informasi
Indonesia Tahun
Tahun
Publik
2OIO Tentang
L4
Tahun
2008
(Lembaran
Negara
99, Tambahan
2OIO Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 149l;
6.
Peraturan
Pemerintah
Pelaksanaan tentang Tahun
Nomor
28
Nomor
Undang-Undang
Kearsipan
(Lembaran
2OO9 Nomor
I52,
Tahun
2OI2
43
Tahun
Negara Republik
Tambahan
tentang 2OO9
Indonesia
Lembaran
Negara
2OOI
tentang
Republik Indonesia Nomor 5071);
7.
Keputusan Kedudukan, Organisasi Departemen
Presiden Tugas, dan
Tata
Nomor
103
" Kewenangan,
Fungsi, Kerja
sebagaimana
Tahun
Lembaga
telah
Susunan
Pemerintah
beberapa
kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
B. Keputusan...
-3-
B.
Keputusan
Presiden Nomor 110 Tahun 2OOI tentang Unit
Organisasi dan T\rgas Eselon I Lembaga Pemerintahan Departemen
sebagaimana
telah
beberapa
kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
9.
Keputusan Presiden Nomor I44/M Tahun 2008;
10.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
28IPER/M.KOMINFO 19 l2006
dan
Informatika
Nomor:
Tentang Penggunaan Nama
Domain "go.id" Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
1 1 . Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor
Pengkajian
Badan
dan
Penerapan
L7O lKp IKAIBPPT/IV /2006
tentang
Organisasi dan Tata Keda Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
MEMUTUSI{AN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KEPALA
BADAN
PENGKAJIAN
DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN LAYANAN E-MAIL BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.
BAB I...
-4BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan 1.
ini yang dimaksud dengan:
Badan
Pengkajian
dan
Teknologi,
Penerapan
yang
dalam
selanjutnya
Peraturan ini disebut BPPT. 2.
BppT adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
3.
kepada Presiden. layanan e-mail yaitu pejabat,
pengguna adalah pihak yang mendapatkan
staf, unit kerja, serta kegiatan insidental yang berada di lingkungan BPPT. 4.
pengelola
adalah
lembaga
yang
bertanggung
domain dan layanan sistem e-mail di lingkungan
jawab
atas
pengelolaan
BPPT, yaitu Pusat Data,
Informasi, dan Standardisasi (PDIS). S. . 6.
E-mait adalah surat elektronik, yaitu surat yang dibuat, dikirim, disimP&n, dan diterima melalui suatu sistem komunikasi Mailing
disingkat
list atau
memungkinkan
mitis adalah
anggotanya untuk
elektronik.
kumpulan
mengirim
alamat
dan menerima
e-mail yang e-mail dalam
kelompoknya. T.
Nama Domain
adalah alamat internet dari lembaga pemerintahan
dan daerah yang dapat dilakukan
untuk
berkomunikasi
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik,
melalui
pusat
internet,
menunjukkan
lokasi tertentu dalam internet. B.
pa.ssword. adalah
kata
sandi
yang
digunakan
untuk
membuka
akses
lavanan. 9.Username...
-5g.
(Isernqme adalah identitas
pengguna yang digunakan
untuk
membuka
akses'layanan. 10. Sifus adalahsuatu 1 1.
alamat webdi Internet.
Fileadalah berkas data yang disimpan d,alam komputer.
L2. Seruer adalah komputer
data dari komputer
yang menangani permintaan
lain. pimpinan
adalah
Administratif
Jawab
13. Penanggung
unit
kerja I organi sasi / ke giatan. L4. Penanggung Jawab Teknis adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis
dan
ditunjuk
oleh
Penanggung
Jawab
Administratif
untuk
mengelola dan memelihara layanan. 15. Penanggung Jawab Kegiatan Insidental adalah ketua panitia kegiatan. 16. Pegawai adalah pimpinan dan staf di lingkungan BPPT. 17. Situs
uteb adalah
koleksi
dokumen
format
html
dari
suatu
lembaga
pemerintahan pusat dan daerah dalam web seruer.
BAB II TUJUAN
Pasal 2
Tujuan pengaturan (1)
Memberikan
narna domain dan layanan e-mail adalah: kemudahan
serta mendukung
kepada pegawai dalam mendapatkan
informasi
Program BPPT.
(2).Memberikan...
-6(21 Memberikan faSilitas bagi pegawai untuk berekspresi dan menyampaikan aspirdsinya dalam menggunakan teknologi informasi. (3) Memberikan struktur
dan penamaan yang seragam sebagai corporate
identity bagi seluruh pegawai, unit kerja dan kegiatan di BPPT demi efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan nama domain dan layanan e-mail.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak Pengguna dan Pengelola
Pasal 3
Pengguna layanan domain dan e-mail berhak: (1)
layanan
Mendapatkan
dengan
memperhatikan
aturan,
ketentuan,
dan
prosedur yang berlaku. segala
(21 Menggunakan
Pengguna yang tidak manapun
baik
Mendapatkan
dukungan
yang
menyangkut
akan dipublikasikan
kerahasiaan
data
oleh Pengelola kepada pihak
perorangan tanpa ''' masalah hukum.
organisasi
kecuali bila menyangkut (3)
sesuatu
maupun
seijin
Pengguna,
secara teknis dari pengelola.
Pasal4...
.
1
Pasal 4 ,
: a '
Pengelolaberhak: (1) Secara penuh untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu, seperti mencabut, membekukan, atau tindakan lain atas e-mail atau domainyang telah didelegasikan apabila Penanggung J6wab Administratif Penanggung Jawab
Teknis
tidak
mematuhi
peraturan
maupun
yang
telah
ditetapkan. (21 Memantau dan memonitor isi berkas (file) dengan alasan tertentu dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan privasi.
Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Layanan Domain dan E-MaiI
Pasal 5
Pengguna layanan domain dan e-mait wajib: (1) Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPPT. (21 Bertanggung jawab atas cadangan (bacfuql data pengguna. (3)
Bertanggung jawab ata$ kera-hasiaan nama pengguna (usernam.el dan kata sandi Qtassuord).
(4)
Berperilaku
baik
dalam
menggunakan
layanan
dan
informasi
yang
disajikan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
(5).Ikut...
-8(5)
Ikut melindungi aset dan fasilitas layanan milik BPPT. I
(6)
Menjaga nama baik BPPT.
(Tl
Bersed.ia menerima
sanksi jika
melanggar ketentuan
yang berlaku
di
BPPT.
BAB IV TATA TERTIB DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu Tata Tertib Pengguna LaYanan
Pasal 6 (1)
Pengguna menyetujui fitur-fitur
yang disediakan Pengelola.
(21 Masa berlaku layanan untuk lembaga resmi bersifat permanen, sedangkan ilmiah) berdasarkan SK untuk kegiatan insidental (kepanitiaanlkegiatan . (3)
atau aturan Yang berlaku. penamaan
pengelolaan
dan
e-mail dan
domain
sepenuhnya
menjadi
wewenang Penanggung Jawab Administratif. (4)
Dalam
pengoperasian
sehari-hari,
Penanggung
Jawab
Administratif
diwakili oleh Penanggung Jawab Teknis. (5)
pengelola mungkin
tidak terjadi
hosting yang menentukan
bertanggung
jawab
atas
atas wewenang pengelolaan
didelegasikan,
kecuali
internal
perselisihan e-mail atau
Penanggung
Jawab
yang
domain pada Administratif
lain, maka Pengelola tetap menganggap sah keterangan
dari
pendaftaran Pertama kali. (6).Pengelolaan...
-9(6)
Pengelolaan terhadap
e-mail atau isi hosting merupakan
tanggUng jawab
Penggjrna.
Bagian Kesatu Tanggung Jawab Atas Data Layanan
Pasal 7
(1)
Tidak selama
ada batasan isi/materi
isi/materi tidak
semua
terhadap
mengandung
SARA,
(ftIe) Pengguna
berkas unsur
pornografi,
dan
pelanggaran terhadap hak cipta. (21 Pengelola
tidak
bertanggung
jawab
atas
akibat
yang
timbul
yang
disebabkan oleh isi/materi file milik Pengguna; (3)
Pengguna bertanggung jawab
sepenuhnya termasuk
secara hukum
atas
isi/materi file yang disimpan. (41 Pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya .
data Pengguna
secara sengaja atau tidak sengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.
Pasal B
(1)
Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk
pemanfaatan
pada nama Pengguna dan kata sandi Pengguna, termasuk
di dalamnya
apabila nama Pengguna dan kata sandi Pengguna diketahui
oleh pihak
yang tidak memiliki hak sebagai Pengguna.
(2).Pengguna...
- t0 (21 Pengguna disarankan faktor'
keamanan
kata sandi yang mengacu kepada
memilih
untuk
d.an menggantinya
setiap
periode
tertentu
dengan
aplikasi yang telah disediakan. (3)
Apabila
Pengguna
Administratif
lupa
maupun
kata
sandi yang
Penanggung
dipakai,
Jawab
Teknis
Penanggung dapat
Jawab
menghubungi
Pengelola.
BAB V NAMA DOMAIN DAN ALAMAT E-MAIL DAN MILIS
Bagian Kesatu Nama Domain
Pasal 9
( 1 ) Untuk Unit Kerja (Kedeputian, Pusat, Biro, Balai dan UPT) yang memiliki uteb, pemberian nama domain harus mewakili unit yang bersangkutan dan merupakan
nama resmi yang berlaku
singkatan
di BPPT, misalnya
dari
nama unit kerja.
(2) Setiap Unit Kerja hanya boleh menggunakan
atau mempunyai
1 (satu)
alamat situs web dengan nama domain bppt.go.id. Contoh: pkt.bppt.go.id, pdis.bppt.go.id, ipteknet.bppt.go.id (3)
Apabila
unit
ditampilkan
kerja pada
mempunyai situs
web,
kegiatan maka
atau
penamaan
produk situs
yang
akan
web
harus
menggunakan nama directorg. Contoh: pdis.bppt. go.idI groupware.
(4).Komunitas...
-11(41 Komunitas
internal
BPPT
dan
layanan
yang
diberikan
BPPT
oleh
berda'sarkan SK Kepala BPPT dapat menggunakan domain bppt.go.id. Contoh :perekayasa.bppt.go.id, lpse.bppt.go.id. (5)
sementara
(waktu
Kegiatan yang dilaksanakan
secara resmi dan bersifat
yang terbatas) berdasarkan
Surat Ijin Kepala BPPT dapat menggunakan
domain bppt.go.id Contoh : e-voting.bPpt.go.id.
Pasa1 10
(1)
Nama domain terdiri dari sederetan alfabet "a-2", angka "O-9", dur/atau tanda
tt-".
(21 Satu alfabet
atau
satu angka atau
satu tanda
4-" selanjutnya
disebut
dengan istilah satu karakter. (3)
Huruf besar/kecil tidak berpengaruh dalam penamaan domain;
Pasal 1 1
(1)
Nama domain selalu diawali dengan alfabet.
(21
Nama domain tidak dapat diakhiri dengan tanda "-".
(3)
Nama domain minimum
(41
Panjang nama domain tidak lebih dari 26 (dua puluh enam) karakter.
(5)
Nama domain harus ada hubungannya
terdiri atas 3 (tiga) karakter.
dengan nama
pribadi I unit I organisasi.
Pasal 12...
-t2Pasal 12
( 1 ) Permoh onarrlpendaftaran domain dilakukan oleh unit kerja dan ditujukan kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Standardisasi.
(2) Permoh onan f pendaftaran nama domain bppt.go.id sebagaimana dimaksud pada
point
a
pimpinan
tangani
ditanda
harus
kerja
unit
yang
bersangkutan.
(3) Masa berlaku layanan hosting untuk unit kerja bersifat permanen. Untuk d11)tergantung dari kesepakatan dan persetujuan
insidental (kepanitiaan,
antara pihak PDIS dengan Pengguna.
Pasal 13
(1)
penuh
PDIS berhak mencabut,
membekukan,
didelegasikan tidak mematuhi
(2)
untuk
dan
lain-lain,
penanggung jawab
apabila
aturan-aturan
tindakan
melakukan
perlu,
yang
yang
domain
atas
seperti
maupun
administratif
telah teknis
yang telah ditetapkan.
Untuk unit kerja yang telah menggunakan nama domain bppt.go.id untuk situs webnya
harus
menyesuaikan
standard
sesuai dengan prosedur
operasi ini.
(3)
Ada waktu transisi dari nama domain lama ke domain baru. Pada masa itu domain lama dan domain baru dapat digunakan bersama-sama.
(4)
Setelah masa
transisi
berakhir,
maka
hanya
berlaku
bppt.go.id beserta narna sub domain yang digunakan
nama
untuk
domain
situs resmi
BPPT, yaitu nama domain sesuai dengan Prosedur Standar Operasi ini.
Pasal 14...
-1 3 Pasal 14
( 1 ) Setiap pegawai BPPT berhak atas 1 (satu) akun
akun e-mail, pengguna harus mendaftarkan
(2) Untuk yang belum memiliki
dan ditanda
formulir
diri dengan mengisi
e-mail.
oleh pimpinan
tangani
unit
minimal eselon 3 (DirektwrlKa UPT/Ka Balai) kepada Pengelola.
(3) Setiap unit kerja, dan organisasi resmi, serta kegiatan insidental berada dalam lingkup
BPPT berhak untuk
dan milis sebagai sarana komunikasi (4)
mendapatkan
dalam menunjang
yang
fasilitas e-mail
seluruh kegiatan.
Fasilita s e-mail 6an mitis dapat diajukan oleh unit kerja, organisasi resmi, serta kegiatan insidental yang berada dalam lingkup BPPT kepada pengelola dengan surat resmi oleh pimpinan
unit
kerja, organisasi atau
ketua panitia.
(s)
pengelola akan pengguna permintaan
selanjutnya
untuk
terhadap
verifikasi
melakukan
memberikan
berdasarkan
yang diajukan
formulir
persetujuan
pertimbangan
yang diajukan atau
menolak
administratif
dan
teknis.
Pasal 15
( 1 ) Kapasitas
yang
disediakan
untuk
e-mail ditentukan
Pengelola sesuai
dengan aturan yang berlaku. Penambahan kapasitas (spacel dapat dilayani dengan mengajukan alasan yang dapat diterima, oleh Pengelola.
(21
Akun e-mailyang melebihi batas kapasitas tidak akan menerima e-maillagt (bouncel sampai dilakukan pembersihan atau penambahan kapasitas. Jika e-mail melebihi
batas kapasitas
akan dinonaktifkan
untuk
selama waktu
tertentu,
e-mail tersebut
sementata. Bagian...
-t4Bagian Kedua Alamat E-Moil dan Milis
Pasal 16
(1)
Alamat e-mail dan milis yang diakui dengan menggunakan
secara resmi oleh institusi
domain bppt.go.id. Alamat
e-mail dengan domain
selain itu dianggap diluar kewenangan dan lingkup institusi
(21
Penggunaan alamat e-mail (e-mait addressl untuk mengikuti
adalah
BPPT.
semua pegawai BPPT Tidak
: narna depan. Nama belakang @ bppt.go.id.
format
dibenarkan menggunakan tidak berhubungan
nama julukan,
panggilan atau nama lain yang
dengan nama lengkap.
Contoh alamat e-mail yang tidak diperbolehkan: chaerul. anwar@bppt. eo.id.
Pasal 17
(1)
Untuk
pejabat pimpinan
e-mail pribadi
diberikan
unit kerja (eselon 3 keatas) disamping alamat
e-mail
berdasarkan
alamat
jabatannya
dan
digunakan selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat. Contoh :kepala@bppt. go.id, ka-pdi@bppt. go.id. (21
Untuk
sekretariat
unit
kerja
dilingkungan." BPPT yang
terdiri
dari
Sekretariat Kepala BPPT, Kedeputian, Setama, Pusat, Biro, Balai Besar, UPT dan Balai
akan diberikan
alamat email dengan format nama unit
[email protected].
(3).Untuk...
-15-
(3)
Untuk milis menggunakan format: milis nama kelompok@ bppt.go.id, Contoh :milis-bursaide @bppt.go.id.
(4)
Untuk kegiatan temporer, dapat menggunakan userrlqme dengan format :nama-kegiatan@subdomain. bppt. go.id. Contoh :
[email protected]. go.id.
BAB VI PENUTUP
Pasal 18
(1)
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan yang belum terakomodir
dalam
Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. (2)
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 0O Juni
2OLg
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
n
At'{-4ftilA},-
MARZAN AZIZ ISKANDAR
