/q
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 001 TAHUN 2011 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TAHUN ANGGARAN 2011
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi inventaris pengelolaan Barang Milik Negara ( BMN) yang berada di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dinilai rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi , maka perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara ( BMN) BPPT; b. bahwa usulan atas penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Nomor Surat Negara S04/MK.06/WKN.07/KNL.02/2011 tertanggal 7 Maret 2011, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2011 berdasarkan penetapan Keputusan ini; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.Peraturan .....
- 2-
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 8. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 9. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 145/Kp/KA/V/2002 tentang Petunjuk Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara;
10. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 078 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan BPPT;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2011.
PERTAMA
:
Menghapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sejumlah Barang Milik Negara yang terdiri dari Kendaraan Dinas berupa : 1. Bus sejumlah 11 (sebelas) unit; 2. Minibus sejumlah 3 (tiga) unit. KEDUA:...
- 3-
KEDUA
:
14 (empat betas) unit Barang Milik Negara yang dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diatas, tercantum secara Iengkap berdasarkan urutan klasifikasi Nama Barang, Kode Barang, NUP, Merk/Type, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Tahun Perolehan, Jumlah, Total Harga, Kondisi Barang dan Lokasi Barang, yang berturut-turut terdapat dalam kolom dua (02) sampai dengan kolom dua betas (12) Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Pelaksanaan tindak lanjut Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA di atas, dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang keberadaannya ditentukan oleh Kepala Badan melalui Surat Keputusan Penetapan Panitia Penjualan Barang Milik Negara melalui Pelelangan Atas Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
KEEMPAT
:
Hasil penjualan lelang merupakan penerimaan negara yang harus disetorkan kepada Kas Negara melalui mekanisme yang sesuai dan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
:
Menugaskan kepada Panitia Penghapusan sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KETIGA di atas untuk melakukan penilaian, penghapusan dan/atau pencoretan Daftar Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA di atas sebelum dilakukan tindak lanjut penghapusan atas Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
KEENAM
:
Panitia Penghapusan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA di atas, menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan dengan cara lelang secara lengkap kepada Menteri Keuangan cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II dan tembusan kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dengan di lampiri dokumen - dokumen sebagai berikut : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT ) tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2011.
2. Berita Acara Penghapusan. 3. Bukti Setoran Hasil Penjualan melalui pelelangan kepada Kantor Kas Negara. 4. Risalah Lelang. 5. Dokumen pendukung lainnya jika dianggap perlu. KETUJUH:...
-4KETUJUH
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengkajian clan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2011.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 091 TAHUN 2011 No
Nama
Kode Barang
NUP
Merk/Type
Nomor Rangka
Nomor Mesin
Barang 01
02
Tahun
Jumlah
Perolehan 03
04
05
06
07
08
Harga
09
Lokasi
11
12
10
1
Microbus
2.02.01.01.002
4
Mercedes 508D
309.402.61.333218
314.948.20.316956
1980
1 unit
17.800.000 , -
2
Microbus
2.02.01.01.002
5
Mercedes 508D
309.402.62.333240
314.948.20.317026
1980
1 unit
17.800.000 , -
3
Microbus
2.02.01.01.002
8
Mercedes 508D
309.402.61.333219
314.948.20.316983
1980
1 unit
4.650.000 , -
4
Microbus
2.02.01.01.002
12
Mercedes 508D
300.402.60.397524
314.948.20.382664
1985
1 unit
11.750.000,-
5
Microbus
2.02.01.01.002
14
Mercedes 508D
309.402.60.500550
314.948.20.384662
1985
1 unit
17.800.000 , -
6
Microbus
2.02.01.01.002
16
Mercedes 508D
300.402.60.397233
314.948.20.382620
1985
1 unit
17.800.000 , -
7
Microbus
2.02.01.01.002
18
Mercedes 5081
684.006.26.000612
343.934.60.192771
1989
1 unit
23.900.000 , -
8
Microbus
2.02.01.01.002
20
Mercedes 5081
684.006.26.000606
343.934.60.192815
1989
1 unit
23.900.000 , -
9
Microbus
2.02.01.01.002
23
Mercedes 5081
684.006.26.000611
343.934.60.192770
1989
1 unit
23.900.000 , -
10
Microbus
2.02.01.01.002
24
Mercedes 5081
684.006.26.000608
343.934.60.192817
1989
1 unit
23.900.000 , -
11
Microbus
2.02.01.01.002
28
Mercedes 508D
309.402.60.397520
314.948.20.382660
1985
1 unit
11.750.000,-
12
Minibus
2.02.01.01.003
14
Kijang KF40
KF40.018285
5K.0273552
1988
1 unit
33.400.000 , -
13
Minibus
2.02.01.01.003
76
MHF11KF8300004329
7K.0314256
2000
1 unit
83.915.500,-
14
Minibus
2.02.01.01.003
6
Kijang KF83 Mitsubishi Colt T120 SS
T120SB.071163
4G17C.799780
1997
1 unit
24.499.533 , -
14 unit
336 .765.033,-
Total
Kondisi
Perolehan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal , OC April 2011 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR
Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Scrap Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Scrap Rusak Berat Rusak Rusak Berat
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
