BlDAll
PEl{ GKAJ l,AN DAN PEl{ ERAPAITITEKNOLOGI (BPPT)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR zqco TAHUN 2015 TENTANG TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pemeriksa
(BPK)
Keuangan
Pemeriksaan Pengkajian
(LHP) dan
atas
rekomendasi
dalam
la.poran
Penerapan
l"aporan Keuangan
Hasil Badan
(BPPT) Tahun
Teknologi
Anggaran 2005 sampai dengan Tahun
Badan
Anggaran 2OL4,
perlu dibentuk Tim Pelaksana Tindak L,anjut Rekomendasi Badan
Pemeriksa
Pemeriksaan . Mengingat
Atas
Keuangan l.a.poran
Dalam
l,aporan
Keuangan
BPPT,
Hasil dengan
penetapan berdasarkan Keputusan ini;
: 1.
Peraturan
Pemerintah
Pelaporan Keuangan (Lembaran Nomor
25,
Negara
Nomor 8 Tahun dan Kinerja
Republik
Tambahan
Instansi
Indonesia
Iembaran
2006 tentang Pemerintah Tahun
Negara
2006
Republik
Indonesia Nomor 46I4h
2. Peraturan...
2
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian
Negara Republik
Intern
Pemerintah
Indonesia Tahun
Tambahan kmbaran
(Lembaran
2008 Nomor
LzT,
Negara Republik Indonesia Nomor
a8e0); 3 . Keputusan Kedudukan,
Presiden Nomor 103 Tahun T\.rgas, Fungsi,
2001 tentang
Kewenangan,
Susun€ul.
organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1O); 4 . Keputusan Presiden Nomor 1 10 Tahun 200 L tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 11);
5. Keputusan
Presiden Nomor 42 Tahun
2OO2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42121 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun
2OA4
(Lembaran
Republik
2OO4
Nomor
92,
Negara
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4418); 6 . Peraturan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan
Tindak
l^anjut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
7.Keputusan...
3
7 . Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2OL4 tentang Pemberhentian Kepala
Jabatan
Pengangkatan
dan
Badan
dari
Pengkajian
dan
dalam
Penerapan
dan
Teknologi; 8 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor LL6 /PMK.05 /2OOT tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian
Tindak
t anjut
Pemerintah
Terhadap
Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
la.poran
atas
Keuangan
Kementerian
Negara/I.em.bdgd, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan l,aporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9 . Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor
Organisasi
dan
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
l7A lKp /KA/BPPT/IV / 2006 tentang Tata Kery'a Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. PERTAMA : Mengangkat Badan
Tim
Pelaksana
Tindak
Pemeriksa
Keuangan
(BPK) Dalam
I"anjut
Rekomendasi l,aporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) Atas l,aporan Keuangan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
Badan
Pemeriksa
(BPPT), khususnya
Keuangan
(BPK) dalam
rekomendasi Laporan
Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas la.poran Keuangan Badan Pengk4jian dan
Penerapan
sampai
Teknologi
dengan Tahun
(BPPT) Tahun
Anggaran
Anggaran
2OL4, dengan
2005
susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut di bawah ini.
KEDUA...
4
KEDUA
: Susunan
keanggotaan
Rekomendasi
Badan
Tim
Pelaksana
Pemeriksa
Tindak
Keuangan
(BPK)
Laporan
Hasil Pemeriksaan
(LHP) Atas l,aporan
Badan
Pengkajian
Penerapan
dan
L,anjut Dalam
Keuangan
Teknologi
(Bppr)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas : Pengarah
: Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota Pengarah : 1. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologr (PKT); 2. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB); 3. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM); 4. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR); 5. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA); Penanggung Jawab: Sekretaris Utama Ketua
: Inspektur
Wakil Ketua
: Kepala Biro Keuangan
A.
Tim Bidang Penerimaan Negara Bukan Pqiak (PNBP) Ketua
: Kepala Biro Keuangan
Sekretaris
: Kepala Bagian Verifikasi
Anggota
: 1. Harry Poerwanto - Inspektorat 2. Nurlinda Dewi Kusumah - Inspektorat 3. Dindin Fachrudin - Biro Keuangan 4. Luh Putu Anitya Jayanti - Biro Keuangan 5. Hariani Maharani - Biro Keuangan 6. Sugeng Santoso - Biro Perencanaan B Tim
5
B.
Tim Bidang Pendapatan Ketua
: Kepala Biro Keuangan
Sekretaris
: Kepala Bagran Akuntansi
Anggota
: 1. Yuli Rrspita Sari - Inspektorat 2. Rita Nur Pratiwi - Inspektorat 3. Wasiah Muchtar - Biro Keuangan 4. Eko Mulyanti - Biro Keuangan 5. Helmi Satrio - Biro Keuangan 6. Alief Fariez Hidayat - Biro Keuangan
C.
Tim Bidang Belanja Ketua
: Kepala Biro Umum dan Humas
Sekretaris
: Kepala Bagran Perlengkapan
Anggota
: 1. Bona Ernest - Inspektorat 2.
Yadika
Primasatya
Kurniawan
Inspektorat 3. Ramses Sianipar - Inspektorat 4. Lukas Lukm€rn - Biro Umum dan Humas 5. Prawata - Biro Umum dan Humas 6. Adhi Pramono - Biro Umum dan Humas 7. Dwi Yuliasih - Biro Umum dan Humas 8. Fanny Fedrina Siregar
Biro Umum
dan Humas D.
Tim Bidang Aset Ketua
: Kepala Biro Umum dan Humas
Sekretaris
: Kepala Bagian Perlengkapan
Anggota
: 1. Nanan Gandana - Inspektorat 2. Hentje Fember - Inspektorat 3. Ary...
-63. Ary Gunawan - Biro Umum dan Humas 4. Tnyartto - Biro Umum dan Humas 5. Zulkifli Mustafa - Biro Umum dan Humas 6. Nisa Halisha - Biro Umum dan Humas 7. Sugiyo - Biro Umum dan Humas E.
Tim Bidang l,aporan Keuangan Ketua
: Kepala Biro Keuangan
Sekretaris
: Kepala Bagian Akuntansi
Anggota
: 1. Roso Warcito - Inspektorat 2. Sinta Fratiwi - Inspektorat 3. Wasiah Muchtar - Biro Keuangan 4. Latif,ah Febriyani - Biro Keuangan 5. Diah Anggraini - Biro Keuangan
KETIGA
Tim Pelaksana Tindak I"anjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangart (BPK) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas l,aporan Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
PERTAMA
bertugas: A. T\rgas Umum: 1. Menindaklartjuti
seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK
di lingkungan BPPT. 2.
Memperbaiki sistem yang sudah berjalan sehingga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.
3.
Secara periodik melakukan pembinaan administrasi untuk peningkatan bimbingan
kinerja teknis
dengan melakukan
kepada
satuan
kerja
sosialisasi dan di lingkungan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. B. Tlrgas...
7
B. Tugas Khusus: 1. Tim
Bidang
Penerimaan
mempunyai
tugas
Negara Bukan
menindaklanjuti
pqiak
semua
(pNBp) temuan
pemeriksaan BPK terkait PNBP. 2. Tim
Bidang
Pendapatan
menindaklanjuti
mempunyai
tugas
semua temuan pemeriksaan BPK terkait
Pendapatan. 3. Tim Bidang Belanja mempunyai
tugas menindaklanjuti
semua temuan pemeriksaan BPK terkait Belanja. 4. Tim
Bidang
Aset
mempunyai
tugas
menindaklanjuti
semua temuan pemeriksaan BPK terkait Aset. 5. Tim
Bidang
Laporan
Keuangan
mempunyai
tugas
menindaklanjuti
semua temuan pemeriksaan BPK terkait l,aporan Keuangan.
KEEMPAT : Dalam
melaksanakan
tindak
lanjut
rekomendasi
Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam l"aporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas
Laporan
Penerapan Teknologi
Keuangan (BPPT) Tahun
Badan
Pengkajian
Anggaran
dan
2005 sampai
dengan Tahun Anggaran 2oI4, anggota tim yang berasal dari unit Inspektorat tersebut
pada
disamping melaksanakan Diktum
KETIGA juga
tugas sebagaimana
bertugas
melakukan
pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam l,aporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas l.a.poran Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPr). KELIMA
: Dalam melaksanakan Rekomendasi
Badan
tugasnya Tim Pelaksana Tindak L,anjut Pemeriksa
(BPK)
Keuangan
l.a.poran Hasil Pemeriksaan
(LHP) Atas l,aporan
Badan
Penerapan
Pengkajian
sebagaimana bertanggungiawab
dan
dimaksud kepada
dalam Kepala
Keuangan
Teknologi Diktum
Badan
Dalam
(BPPT) PERTAMA
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi. KEENAM...
8
KEENAM : Segala braya yang diperlukan
dalam rangka pelaksaan tugas
Tim Pelaksana Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam l.a.poran Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Ia.poran Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
PERTAMA
dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2016.
SALINAN
keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
ini
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan. PETIKAN
Keputusan
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRIYAIVTO
