BADAX ?EXGI(A.'AII
DAII PEXERAPAII 'E(iOLOGI
{EPPT}
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKA..NANDAN PENERAPANTEKNOLOGI O+b TAHUN 2015
NoMoR
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MAJELIS PEREKAYASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOI,OGI, Menimbang
: a.
bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan
pasal 1 angka 10
Peraturan Menteri Negara Pendayaguna€ur Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7l2OO8 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
dan
Angka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi tentang Pembentukan dan Pengangkatan Majelis perekayasa; c.
Kreditnya,
bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai keanggotaan
Mqielis
Perekayasa berdasarkan
penetapan
Keputusan ini;
Mengingat :
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Lgg+ tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471 sebagaimana tel,ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2OLO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51., Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Sl21); Keputusan...
-2-
2.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3.
Keputusan
Presiden Nomor
103 Tahun
2001
tentang
Kedud.ukan, TUgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata
Ke{a
l,embaga
Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali
Non
Departemen
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun zArc (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 4.
Keputusan Fresid.en Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kmbaga
Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 5.
Keputusan
Presiden Nomor
46lM
Tahun
2OI4
tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 6.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur PER/2\9IM.PAN /7 /2008
tentang
Negara Nomor
Jabatan
Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya; 7.
Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 267/KplBPFrflWfi/20Og Petunjuk
dan Nomor 15 Tahun 2AO9 tentang
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa darr
Angka Kreditnya; 8.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor I7A /W/KAIBPPT/IV 12006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9.
Keputusan Kepal,a Badan Pengkajian dan Penerap€ul Teknologi Nomor
323 /Kp|BPPT /XI/2AO7
tentang
Orasi
Ilmiah
Perekayasa Utama dan Tata Cara Penyelenggaraan Upacara Pengukuhan Pejabat Fungsional Perekayasa Utama;
10. Keputusan...
-310. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Tekrrologi Nomor 105 Tahun 2OL3 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka lfueditnya;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOIOGI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN MA"IELIS PEREKAYASA.
PERTAMA :
Membentuk
Majelis
Perekayasa
dan
menetapkan
susunan
keanggotaan sebagai berikut: L. Ketua
: Kepala Badan Pengk4jian dan Penerapan Teknologi (BPPT)bersifat ex-officio.
2. Wakil Ketua: Dr. Ir. Iskendar, MS., (BPPT). 3. Sekretaris
: Kepala Pusbindiklat BPPT bersifat exoficio.
4. Anggota
: 1) 2l
Sekretaris Utama BPPT bersifat *-offio. Deputi Bidang Pengkajian Kebliakan Teknologi BPPT bersifiat ex-officio.
3)
Deputi Bidang Teknologi Pengemh.ngan Sumberdaya Alam BPPT bersifat ex-officio.
4l
Deputi Bidang Telcrologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT bersifat ex-offio.
5)
Deputi Bidang Telcrologi Informasi, Energi dan Material BPPT bersifat etc-offio.
6)
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT bersifat ex-officio.
7l
Dr. Bambang Marwoto, Apt. M.Eng. (BPPT).
8)
Dr. Hary Budiarto, M. Kom. (BPPT).
9)
Dr. Ir. Barman Tambunan (BPPT).
10) Dr. Ir. Samudro, M.Sc...
+10)
Dr. Ir. Samudro, M.Sc. {BPPT}.
11)
Dr. Ir. Djoko Prayitno Susanto, M.Sc. (BppT).
L2l
Ir. Samsul Bahri, M. Sc. (BPPT).
13)
Dr. Ing. Eniya Listiani Dewi, M. Eng. (BppT).
14)
Dr. Ir. Retno Dumilah Esti Widjayanti (BppT).
15)
Dr. Ir. Muhamad Sadly, M. Eng. (BppT).
16)
Ir. Andhika Prastawa,MS. EE. (BPPT).
I7l
Dr. Ir. Rizqon Fajar, M. Sc. (BPPT).
18)
Dr. Ir. Arie Herlambang,MS. (BPPT).
19)
Dr. Ir. Adiarso, M. Sc. (BPPT).
20)
Dr. Drs. Andi Eka Sakya, M.Eng. {BMKG}.
211 Drs. Dharmawan, M. Sc. {BPPT}. 221 Dra. Amita Indah Sitomurni, M. Sc. (BPPT). 23l.
Ir. Hengky Henanto, M.Sc. (BPPT).
24l,
Ir. Rudi Herdioso, M. Inf. (BPPT).
25l'
Dr. Ir. Semuel Pati Sendd, M. Sc. ES. {BPPT).
26l.
Dra. Novi lrawati, M. Si. (BPPT).
27l.
Dr. Ir. I Nyoman Jujur, M.Eng. (BPPTI.
28t'
Drs. Wiranto Budi Santoso, M. Sc. (BATAN).
29t
Ir. Mustafa Hanafi, M.Si. {Kementerian ESDM}.
30)
Ir. Nyoman Sumaddaya, M. Sc. (LIPI).
3U
Dr. Agung Furwadi, M. Eng. (Kemenbuddikdasmen).
32l'
Drs. Ali Fahmi Kamil, (Kementerian Perindustrian).
33)
Dr. Ir. Achmad Helmi, M.Sc.,MM., MP., MA. {Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra!yat).
34)
Dr. Ir. Muhammad Murdjani, M. Sc. (Kementerian Kelautan dan Perikanan). KEDUA:...
-5-
KEDUA
Majelis Perekayasa sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA didasarkan pada kepakaran pada 13 {tiga belas} bidang kegiatan yaitu: 1.
Teknologi Pangan;
2.
TeknologiKesehatan;
3.
Teknologi Energr untuk Kelistrikan;
4.
Teknologi Energr untuk Bahan Bakar;
5.
Telcrologi Informasi dan Komunikasi;
6.
Teknologi Sistem Transportasi;
7.
Teknologi Pertahanan Keamanan Militer;
8.
TeknologiManufaktur;
9.
Teknologi Material;
10. Teknologi Sumberdaya Alam dan Kelautan; 11. Teknologi Kebencanaan; 12. Teknologi Lingkungan; 13. Kebijakan Teknologi. KETIGA
Tugas Pokok M4ielis Perekayasa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi Nomor 105 Tahun 2Ol3 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Perekayasa
dan Al8ka Kreditnya adal,ah: 1.
Memberikan
pemikiran
pertimbangan
dan
tentang
pengembangan kerekayasaan nasional kepada Kepala BPPT; 2.
Memberikan aturan
dan
pemikiran
tentang
persyaratan
nortna,
dalam
kode etik,
Jabatan
serta
Fungsional
Perekayasa kepada Kepala BPPT. 3.
Melakukan
pemantauan
jenU'ang
Perekayasa
serta
memberikan pertimbangan untuk penyelesaian masalah yang timbul dalam per{enjangan Perekayasa. 4.
Melaksanakan
tugas lain yang ditugaskan
oleh Instansi
Pembina. KEEMPAT:
-6KEEMPAT
Tlrgas pokok Majelis Perekayasa selain disebutkan pada Diktum KETIGA adalah memberikan masukan kepada Kepala BPPT atas usulan pemberian gelar perekayasa utama kehormatan.
KELIMA
Majelis
Perekayasa bertanggungiawab
kepada Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi. KEENAM
Mqielis Perekayasa dibantu oleh Sekretariat Majelis Perekayasa yang dibentuk
Keputusan
Kepala
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampa.i
dan diangkat
berdasarkan
Badan Pengftajian dan Penerapan Teknologi. KETUJUH
dengan tanggal31 Desember2015. SALINAN
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOI,OGI,
UNGGUL PRTYANTO
