BADAhIPENOXru|AN DAN PENERAPANTEKNOLOCI (BPPT)
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR OO8TAHUN 2015 TENTANG JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang
: bahwa
dalam
meningkatkan
profesionalitas
rangka
mendorong
kine{a
Pegawai Aparatur
Sipil
dan
Negara
(ASN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam mewujudkan Kepala
BPPT
Disiplin
Jam
kelancaran pelaksanaan tugas maka
perlu Ke{a
menetapkan
Peraturan
tentang
Pegawai ASN BPPT berdasarkan
penetapan Peraturan ini;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
5
Tahun
Sipil Negara (l,embaran
Aparatur Indonesia
Tahun
Irmbaran
2.
Nomor
201.4
2Ol4
tentang
Negara Republik
Nomor
Tambahan
6,
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri
Republik Tambahan
Indonesia Lembaran
Sipil
Tahun
(Lembaran 2010
Negara
Nomor
Negara Republik
74,
Indonesia
Nomor 5135);
3.Keputusan...
-2-
3.
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Keda di lingkungan Pemerintah;
4.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
T[gas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Ke{a Non Departemen
L,embaga Pemerintahan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 10);
5.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi
Pemerintah beberapa
Non kali
dan
Tugas
Departemen
diubah
Eselon
Lembaga
sebagaimana
terkahir
Presiden Nomor 4 Tahun
I
dengan
telah
Peraturan
2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AI3 Nomor 11); 6.
Keputusan
Presiden
tentang Pemberhentian dalam
Jabatan
Nomor
64 /M
Tahun
2Ot4
dan Pengangkatan dari dan
Kepala
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi; 7.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2L Tahun
2010
tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8.
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor I7O/Kp/IG /BPPT/IV /2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengkqiian dan
Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN:...
-3-
MEMUTUSI(AN: Menetapkan : PERATURAN PENERAPAN
KEPALA
BADAN
TEKNOLOGI
PENGKAJIAN
TENTANG
JAM
DAN KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ke{a yang bekerja di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2.
Pegawai Aparatur
Sipil
pegawai pemerintatr
Negara adalatr
Pegawai Negeri Sipil
dan
dengan perjanjian
kerja yang diangkat
oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintatran
atau
diserahi
tugas
negara
lainnya
dan
digaji
berdasarkan perahrran perundang-undangan. 3.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat
PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. +.
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknolog,
yang
selanjutnya
disebut BPPT adalah Iembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fresiden. 5.
Pegawai adalah Pegawai ASN di lingkungan BPPT. 6.Jam Kerja...
4-
6.
Jam Ke{a adalah waktu bekerja bagr Pegawai ASN BPPT.
7.
Alasan Sah adalah keterangan yang dapat diterima secara akal sehat dan tidak dilakukan berulang-ulang.
8.
Surat lzin adalah bukti struktural,
atasan
tertulis
langsung,
yang ditandatangani atau
Pegawai
Pegawai
ASN
oleh pejabat
ASN
yang
diberi
wewenang. 9.
Pejabat
Struktural
adalah
yang
diberi
tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan BPPT. 10. Atasan la.ngsung atau atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan
atau jabatannya
membawahi langsung seorang
atau lebih Pegawai ASN. 1 1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Pengkqjian dan Penerapan Teknologi. 12. Pejabat yang
ditunjuk
adalah
pemeriksaan
melakukan
Pejabat yang
dan/atau
diberi
penjatuhan
kewenangan
hukuman
disiplin
Jam Ke{a. 13. Pelanggaran
Jam
Ke{a
yang
selanjutnya
disebut
pelanggaran
disiplin adalah perbuatan tidak menaati ketentuan jam kerja yang diatur dalam Peraturan ini. 14. Hukuman disiplin
disiplin Jam Keda yang selanjutnya
adalah
hukuman
yang dijatuhkan
disebut hukuman
kepada Pegawai ASN
karena tidak mentaati Jam Keda dalam Peraturan ini. 15. Disiplin
Pegawai Negeri Sipit adalah kesanggupan
Pegawai Negeri
Sipil untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan yang ditentukan dalam Peraturan ini. 16. Upaya Administratif yang
tidak
puas
adalah upaya dapat ditempuh oleh pegawai ASN terhadap
putusan
hukuman
yang dijatuhkan
kepadanya. BAB II...
-5-
BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 2 (1)
Hari Ke{a Pegawai ASN di lingkungan
BPPT addah
5 (lima} hari
ke{a mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at. (21
Jumlah Jam Kerja Efektif adalah 5 (lima) hari keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, dan ditetapkan sebagai berikut: a.
Hari Senin sampai Hari Kamis : Jam 07.30 sampai Jam 16.00, Waktu Istiratrat Jam 12.00 - Jam 13.00;
b.
Hari Jum'at : Jam 07-30 sampai dengan Jam 16.30 : waktu Istirahat: Jam 11. 30 sampai dengan Jam 13.00.
Pasal 3 (1)
Pegawai yang melaksanakan tersebut
Jam Kerja Efektif sebagaimana
dalam Pasal 2 ayat (21 tetapi terdapat
kekurangan
jumlah Jam Kerja maka diberi hak untuk menarnbah Jam Kerja di hari yang sama. (21
Penambahan Jam Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) diperhitungkan
maksimal
1.30 (satu jam
tiga puluh)
menit
yaitu sampai dengan Jam 17.30. (3)
Penambahan Jam Kerja selain yang disebutkan tidak diperhitungkan
pada ayat (21
sebagai penambahan Jam Kerja.
Pasal 4 (1)
Pelaksanaan Jam Kerja diperhitungkan mulai Jam 06.30. (21Pelaksanaan...
-5-
(21
Pelaksanaarl Jam Kerja setelah Jam 09.00 wajib mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
(3)
Pelaksanaan Jam Kerja berakhir Jam 17.30.
(4)
Kekurangan Jam Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (21 dalam penetapan disiplin kerja.
diperhitungkan
Pasal 5 (1)
Penambahan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperhitungkan
(21
sebagai Jam Kerja lembur.
Penambahan Jam Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) tidak wqjib mendapat fasilitas kantor.
Pasal 6 Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 tidak berlaku bagi: a.
pegawai yang mendapat tugas dari atasan; dan
b.
ketentuan lain yang diatur tersendiri.
Pasal 7 (U
Pegawai wajib mencatatkan kehadiran dan kepulangan setiap hari kerja.
(21
Pencatatan
sebagaimana
menggunakan
alat
dimaksud
presensi
pada
elektronik
ayat
dan/atau
(1) dilakukan alat
presensi
lainnya yang sah. (3)
lzin dari atasan
sebagaimana tersebut
dalam Pasal 4 ayat (2)
diberikan melalui aplikasi absensi berbasis web. (4)
Pemberian
tzin
sebagaimana
tersebut
pada
ayat
(3)
tidak
menghapuskan hukuman disiplin. BAB III...
-7-
BAB III PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN PEGAWAI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN
Bagtan Kesatu Pelanggaran Disiplin
Pasal 8 Pelanggaran Disiplin dikenakan kepada: a.
pegawai datang terlambat;
b.
pegawai pulang lebih awal;
c.
pegawai meninggalkan kantor dalam jam kerja; dan
d.
pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
Pasal 9 (1) Kekurangan jumlah Jam Kerja akibat Pelanggaran Disiplin dihitung secara kumulatif
dan dikonversi 7 (tujuh) Jam 30 (tiga puluh) menit
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (21 Pegawai yang tidak mendapatiztn
tidak masuk kerja dari atasanilyd,
merupakan Pelanggaran Disiplin. (3) Pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif
sampai dengan akhir
tahun berjalan.
Bagran...
-8-
Bagran Kedua Pembinaan PegawaiTerhadap Pelanggaran Disiplin
Pasal 10 (U
Pejabat
struktural,
atasan
langsung,
atau
pembinaan
wewenang wajib melakukan
Pegawai yang
diberi
dan pengawasan disiplin
Jam Keq'a. (21 Pejabat struktural
yang membidangi kepegawaian di unit kerja wajib
mendata Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Ke{a. (3) Data
pelanggaran
disiplin
sebagaimana
tersebut
pada
ayat
(21
dilaporkan kepada kepala unit kerja pada hari keda ke 7 (tujuh) awal bulan. (4) Kepala unit ke{a wajib menindaklanjuti melaporkan
tindakan
data yang telah diterima dan
yang telah dilakukan
kepada Biro Sumber
Daya Manusia dan Organisasi (SDMO).
BAB IV TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 1 1 Tingkat hukuman disiplin dalam Peraturan ini terdiri dari: a.
hukuman disiplin ringan;
b.
hukuman disiplin sedang; dan
c.
hukuman disiplin berat.
Pasal 12...
9-
Pasal 12 (U
Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 I huruf a terdiri dari: a.
teguran lisan bagr PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b.
teguran tertulis bagr PNS yang tidak masuk ke{a tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari keda; dan
c.
pemyataan
tidak
puas secara tertulis
bagr PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari ke{a. (21 Jenis hukuman
disiplin
sedang sebagaimana tersebut dalam Pasal
1 t huruf b terdiri dari: a.
penundaan
kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun
bagr
PNS yang tidak masuk keda tanpa alasan yang sah selama L6 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b.
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagr PNS yang tidak masuk keg'a tanpa alasan yang salr selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
c.
penurunan
pangkat
setingkat
Iebih rendah
selama 1 (satu)
tahun bagr PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puiuh) hari kerja. (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari: a.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagr PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; b.pemindahan...
-10-
b.
pemindahan
jabatan
dalam rangka penurunan
setingkat lebih
rendah bagr PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari keda; c.
pembebasan dari jabatan
bagr PNS yang tidak
masuk
kerja
tanpa alasan yang sah selama 4L (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari ke{a; dan d.
pemberhentian
dengan hormat
atau pemberhentian
tidak
tidak atas permintaan
dengan hormat
sendiri
sebagai PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari ke{a atau lebih. (4) Jenis hukuman disiplin bagi Pegawai ASN bukan PNS diatur
dengan
ketentuan tersendiri. Pasal 13 (1)
Pelanggaran terhadap Jam Keq'a dihitung
secara kumulatif
dari
bulan Januari sampai dengan bulan Desember. (21
Perhitungan
kumulatif
sebagaimana
tersebut
pada
ayat
(1)
dilakukan oleh Biro SDMO pada bulan Januari tahun berikutnya. (3)
Pegawai yang terdapat kekurangan Jam Kerja dianggap melakukan pelanggaran Jam Keq'a. Pasal 14
(1)
Pegawai
yang
dianggap
melakukan
pelanggaran
Jam
Ke{a
dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi pelanggaran tersebut. (21
Pemanggrla+ sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan sampai dengan 2 (dua) kali.
(3)
Pegawai yang dipanggil
sampai dengan 2 (dua) kali tetapi tidak
hadir, maka dijatuhi hukuman disiplin. (4)
Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan pada hari kery'ake 7 (tduh) terhitung dari tanggal pelaksanaan klarifikasi. (5) Jenis...
-11-
(5)
Jenis
yang
hukuman
ketidakhadiran
dijatuhkan
berdasarkan
jumlah
hari
seca.ra kumulatif.
Pasal 15 (1)
Pejabat struktural
wajib memberi
pembinaan
pegawai
terhadap
yang melanggar Jam Keda. (21
Pembinaan pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat jabatannya.
(3)
yang tidak
Pejabat struktural
pegawai yang melakukan hari
kerja,
diberi
pembinaan
memberikan
terhadap
pelanggaran Jam Kerja setelah 7 (tujuh)
surat
pemberitahuan
untuk
melakukan
untuk
melakukan
pembinaan. (4)
Surat pemberitahuan
pembinaan
sebagaimana
tersebut pada ayat (3) diberikan dari Sekretariat Utama melalui Biro kepada pejabat struktural
SDMO ditujukan
terkait.
Pasal 16 (1)
Pejabat struktural tertulis
untuk
yang telah diberi surat pemberitahuan
melakukan
pembinaan
terhadap
melanggar Jam Kerja wqiib menyampaikan
secara
pegawai yang
laporan secara tertulis
kepada Biro SDMO. (21
l,aporan tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan paling lama 2x 7 (dua kali tujuh) hari keda.
(3)
Pejabat
struktural
yang
diberi
surat
pemberitahuan
untuk
melakukan pembinaan dalam waktu 2x 7 (dua kali tujuh) hari kerja tidak
menyampaikan
laporan
secara tertulis
kepada Sekretariat
Utama melalui Biro SDMO dikenakan hukuman disiplin. (4)
Pegawai yang seharusnya diberi pembinaan atas pelanggaran Jam Keda tetapi tidak dilakukan kali tujuh)
oleh atasannya paling lama 2x 7 (dua
hari kerja, maka dikenakan
hukuman
disiplin
tanpa
pemeberitahuan terlebih dahulu pada atasannya. (5) Tingkat...
-t2(5)
Tingkat hukuman disiplin terhadap pejabat struktural tersebut pada ayat (3) setara dengan tingkat
sebagaimana
hukuman
pegawai
yang seharusnya dikenakan hukuman disiplin.
Pasal 17 Proses penjatuhan
hukuman
ayat (5) ditindaklanjuti
sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan
oleh Biro SDMO sesuai peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM DAN UPAYA ADMINISTRATIF
Bagran Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menghukum
Pasal 18 Pejabat yang benvenang menjatuhkan Keda serta prosesnya mengikuti
hukuman
disiplin pelangaran Jam
ketentuan sebagaimana tersebut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 dan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 2L Tahun 2010.
Bagian Kedua Upaya Administratif
Pasal 19 (1)
Pejabat hukuman
atau
Pegawai ASN yang
keberatan
atas
penjatuhan
disiplin pelanggaran Jam Keda berhak melakukan upaya
administratif. (21
Upaya...
-13-
(21
Upaya administratif
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan
dengan cara mengikuti
ketentuan
sebagaimana
tersebut
dalam
Edaran
Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
BAB VI PERALIHAN DAN PENUTUP Bagian Pertama Peralihan
Pasal 20 Pada
saat
Peraturan
001 /K
/BPPI./X/2003
ini
mulai
berlaku
Surat
tentang Disiplin Keda Pegawai Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologr, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagr.
Bagran Ketiga Penutup
Pasal 2 1 Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 4] Juni 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOI.OGI,
UNGGUL PRTYANTO
