BADAil
PEilGT(A'IAII
DAil PEilERAPAX
TEKilOLOGT
(BPPT)
KEPUTUSAN KEPALABADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 319TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN; Menimbang : bahwa dalam rangka transparansi dan kelancaran dalam pelaksanaan penggunaan anggaran maka Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Telcrologi selaku Pengguna perlu menunjuk .Kuasa Pengguna Anggaran di Anggaran lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan ketentuan 190/PMK.05/2O|2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksana€rn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan penetapan Keptrtusan ini; Mengingat
: L. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3 . Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang...
-2-
4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);
5 . Peraturan
Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2I3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2O1O tentang Penyrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 L78l;
7 . Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keda Lembaga Pemerintatr Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 8 . Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan T\.rgas Eselon I Lembaga Pemerintah lrlon Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tatrun 2013; 9 . Keputusan Presideri Nomor 64/M Tahun 2OL4 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologq 10. Peraturan Menteri K".r"rrg"r, Nomor L}O/PMK.O5/2OL2 Tentang Tata Cara Pembayar€rn Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1 1. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keda Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN:...
-3-
MEMUTUSKAN: MCNCtApKan: KEPUTUSAN KEPALA.BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. PERTAMA :
Menunjuk Sekretaris Utama atau Kepala Satuan Keda (Satker) di lingungan Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersifat ex-offtcio pada Satuan Kery'a (satker) yang dipimpinnya, adapun Kepala Satker yang ditunjuk sebagai berikut: 1.
Sekretaris Utama untuk Satker Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. 3. 4. 5. 6.
Kepala Pusat Pelayanan Teknologi; Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca; Kepala Balai Besar Teknologi Pati; Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi; Kepala Balai Besar Telarologr Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika; 7. Kepala Balai Besar Teknologi Kekuatan struktur; 8. Kepala Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik; 9. Kepala Balai Inkubator Teknologt; 10. Kepala Balai Tekrrologistirvei Kelautan; 1 1. Kepala Balai reknologi'Pengolahan Air dan Limbah; L2. Kepala Balai Bioteknologi; 13. Kepala Balai Teknologi Polimer; 14. Kepala Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi; 15. Kepala Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain; 16. Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika; 17. Kepala Balai reknologi rermodinamika Motor dan Propulsi; 18. Kepala Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan 19. Kepala Balai Teknologi Mesin Perkakas, produksi, dan Otomasi. :
"
KEDUA:...
4-
KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai , berikut' 1. Dalam melaksanakan Anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK unhrk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; c. menetapkan PPSPM untuk pengujian melakukan tagihan dan menerbitkan SPM atas beban €rnggaran belanja Negara; panitia/pejabat d. menetapkan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola nggaran/keuangan; e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan pelaksanaan dengan kegiatan dan anggaran; dan h. menyusun laporan keuangan kinerja dan atas pelaksanaan anggaran peraturan sesuai dengan perundang-undangan. 2. KPA bertanggung jawii.b atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada" dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA). 3. Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam bentuk: a. mengesahkan renca.na pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; c. menJrusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d.melakukan...
-5-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan pe{anjian/kontrak pengadaan barang /jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (outpttt) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan surat keputusan. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan PPSPM kepada: a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker; b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan c. PPK. Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepadq pejabat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesifrren tanda tangan PPSPM dan cap/stempel dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM. Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Surat Keputusan penetapan PPK atau PPSPM pengganti disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker. Melaksanakan tugas dan wewenag lain sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 10. KPA...
-6-
1 0 . KPA dalam
Melaksanakan tugas, tanggungiawab dan kewenagannya harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan dalam, perundang-undangan yang berlaku. 1 1 . Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. 12. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA. 1 3 . Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) memiliki tugas: pencatatan a. melakukan data kepegawaian secara yang berhubungan elektronik dan/atau manual dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; penatausahaan b. melakukan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; Daftar Gqii induk, c. memproses pembuatan Gaji Susulan, Kekur€u"lgan Gqii, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja" Pegawai lainnya;' d. memproses pembu^atan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.
KETIGA:...
-7-
KETIGA
Dalam hal tedadi pergantian jabatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, maka pejabat yang menduduki jabatan tersebut ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan keputusan ini.
KEEMPAT
Dalam hal Kepala Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, tidak dapat melaksanakan tugas sekurangkurangnya > 7 (lebih besar atau sarna dengan tujuh) hari kerja berturut-turut atau terdapat kekosongan Kepala Satuan Kerja, pejabat pelaksana harian diberi kewenangan sebagai maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengganti kecuali Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pengganti tersendiri.
KELIMA
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Kepala Badan Pengkqiian dan Penerapan Teknologi selaku Pengguna Anggaran.
KEENAM
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak terbatas periode tahun anggaran.
KETUJUH
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 289 Tahun 2OI4 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagr.
DELAPAN
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal L Januafi2Ot6.
SALINAN Keputusan berkepentingan.
ini
disampaikan
kepada
yang
;
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7g Desember 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN;
UNGGUL PRTYANTO
