BADAN PENCXAJTAN DAN PENEiAPAN (B P P T )
TEXNOLOOT
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR A'r TAHUN 2015 TENTANG PEMBANbUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH BEBAS MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang
: a- bahwa dalam rangka pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi citra
program
Nasional dan memperbaiki Badan pengk4jian dan
birokrasi di lingkuagan Penerapan Teknologi, diperlukan pembangunan znna Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b- bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi tentang Pembangunarr z,ona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Bersih Bebas Melayani di Lingkungan Badan pengkajian dan penerap€rn Teknologi; Mengingat
Peraturan Pemerintah Nomor 6o rahun 2oog rentang pemerintah sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor l2T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a890); 2. Keputusan...
-2Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2ooL tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Keq'a Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2or3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 1O); 3 . Keputusan Presiden Nomor 110 rahun 2001 tentang unit organisasi dan T\rgas Eselon I Lembaga pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2ol3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orz N o mo r 1 1 ); 4 . Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2ol4 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan pengkajian dan penerapan Teknologi; 5 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor s2 Tahun 2ot4 tentang Pedoman pembangunan z;.,na Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6 . Peraturan Kepala Badan pengk4iian Teknologi Nornor t7O/Kp/KAlBppT/IV Organisasi dan Tata Keq'a Badan Penerapan Telcrologi;
dan
penerapan
/2006 tentang pengkajian dan
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH BEBAS MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.
B A BI . . .
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud d.engan : 1.
Badan Pengkajian dan Penerap€ul Teknologi yang selanjutnya dalam Peraturari ini disebut BPPT adalah kmbaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.
Pencanangan pimpinan
Zona
suatu
Integritas
instansi
adalah
pemerintah
deklarasi /pernyataan dari bahwa instansinya telah siap
memban gan Tnna Integritas. 3.
Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya
disingkat
Predikat yang diberikan
kerja yang memenuhi
sebagian
besar
penataan
sistem
manajemen manajemen
penguatan akuntabilitas 4.
Wilayah
kepada
Birokrasi
suatu
perubahan, sDM,
Bersih
tatalaksana,
sebagian
penataan
penguatan
tata. laksana,
pengawasan,
dan
kinerja. dan Melayani yang selanjutnya
WBBM adalah Predikat yang diberikan memenuhi
unit
WBK adalah
besar
penataan
kepada suatu unit kerja yang
manajemen
sistem
pengawasan, penguatan akuntabilitas
disingkat
perubahan,
manajemen
sDM,
penataan penguatan
kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan publik. 5.
Inspektorat
adalah
unsur
pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala. 6.
Unit Kerja adalah Unit/Satuan
Keda di lingkungan
Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.
7. Kelompok Kerja...
-+7.
Kelompok
Kerja adalah
adalah
tim yang mempunyai
tugas untuk
melakukan identifikasi terhadap unit keq'a yang berpotensi sebagai unit keq'a berpredikat menuju WBK/WBBM dan mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit ke4'a berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. I'
Tim Penilai Internal
tugas melakukan
penilaian
predikat
unit
adalah tim yang mempunyai kerja dalam rangka memperoleh
menuju
wBK/WBBM.
BAB II KELOMPOK KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL Pasal 2 Dalam rangka Pembangunan 7-ona Integritas dibentuk Kelompok Kerja dan Tim Penilai Internal. Pasal 3 Kelompok Kerja bertugas: 1. Melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit keq'a berpredikat menuju WBK/WBBM; 2- Mengusulkan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Telcrotogi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerl'a berpredikat 7-ona Integritas menuju wBK/WBBM. Pasal 4 (1) Tim Penilai Internal bertugas: a. melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja BPPT dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM; b. melaporkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan kepada Kepala BPPT; (2) Hasil penilaian...
-J-
(21 Hasil penilaian mandiri sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPPT kepada Menteri Pemberdaya€rn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan Reutu. Pasal 5 Teknis
pelaksanaan
identifikasi
dan
penilaian
mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam lampiran yang merupakan foagran tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 6
Unit keq'a yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian mandiri diusulkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kepada Menteri Pemberdaya€rn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 7
unit keq'a yang telah mendapatkan rekomendasi predikat wBK meningkatkan pembangunan zotaaintegritas menuju predikat WBBM.
agar
Pasal 8
Setiap unit kerja menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Z-ona Integritas dan yang terkait dengan proses pembangunan 7.ona. Integritas kepada Inspektorat. Pasal 9 Inspektorat selaku Unit Penggerak Integritas perkembangan 7,ona Integritas setiap tahun
menyampaikan la.poran kepada Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BAB IU...
.6-
BAI} III PEMBINAAN
pasal 10
(1) (2)
Pembinaan dilakukan oleh Kepala Bppr dan pimpinan unit keq'a. Perhbinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan d.engan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan telceis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lain yang kesemuanya mengarah pada tujuan peluang/ kesempatan melakukan korupsi.
(3)
untuk
mempersempit
Pembinaan
dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/ mempertahankan predikat menuju wBK/wBM yang diperoleh, juga melainkan untuk menuju tercapainya predikat menuju wBK/WBBM.
BAB IV PELEPOREN Pasal 11 Kepala BPPT menyampaikan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan dari Kepala Inspektorat mengenai : a. Telah dilaksanakannya lingftungan BppT; b.
Telah diterapkannya
pencanangan pembangunan Zrinalntegritas
di
unit keq'a yang berpredikat WBK;
c. .Hal-hat lain yang terkait dengan proses pembangunan 7,ona Integritas.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Dengan ditetapkannya
Peraturan
ini maka Keputusan Kepala Bad.an Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 256 Tahun 2O13 Tentang Unit Penggerak Integritas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. BAB VI
-7BAE}VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkandi Jakart'a pada tanggal r9 April 2015 KEPALA BADAN PENGKA"IIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI,
UNGGUL PRTYANTO
