1 BADAN PENGKAJIAN DAN PEI'IERAPAN TEKilOLOGI (BPPT) KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKA.IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR l.e,t TAHUN 2015 TENTANG TIM PEM...
BADAN PENGKAJIAN DAN PEI'IERAPAN TEKilOLOGI (BPPT)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKA.IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR l.e,t TAHUN 2015 TENTANG TIM PEMINDAHTANGANANBARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERADA .
PADA PENGGUNA BARANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BERLOKASI DI PROVINSI LAMPUNG SELUAS lOO HEKTAR DENGAN CARA HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKA.IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.
Menimbang
a. bahwa hibah
dalam dari
rangka
menindaklanjuti permintaan Pemerintah provinsi Lampung sesuai
Gubernur Lampung Nomor 590/3 155/ lO /2O1 1 tanggal 17 Oktober 2O11 perihal Hibah Tanah Untuk Kegiatan Fusat Pendidikan Unggul dan Terpadu provinsi Lampung, Penerapan
maka
Kepala
Teknologi
Badan perlu
pengkajian mengangkat
dan Tim
Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Berupa Tanah Milik Pemerintah Republik Indonesia yang Berada pada Pengguna Barang Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi Berlokasi di Provinsi Lampung Seluas 100 Hektar dengan Cara Hibah; b. bahwa...
a
b . bahwa
Saudara
Keputusan
yang
ini dinilai
namanya
tercantum
dalam
cakap dan memenuhi
syarat
untuk diangkat sebagai Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Berupa Tanah Milik Pemerintah Republik Indonesia yang Berada Pada Pengguna Barang Badan Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi
Berlokasi
di
Provinsi Lampung Seluas 100 Hektar dengan Cara Hibah berdasarkan Keputusan ini; Mengingat
1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2OI4 tentang pengelolaan barang
milik
negara/daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tarnbahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. Peraturan Presiden Nomor Pengelolaan Barang Milik
27 Tahun 2Ol4 tentang Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 92); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,
T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerl'a lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4. Keputusan...
J
4 . Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit
Organisasi
Pemerintah beberapa
dan
Non kali
T\rgas
Departemen
diubah
terakhir
Presiden Nomor 4 Tahun
Eselon
I
Lembaga
sebagaimana dengan
telah
Peraturan
2073 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 5 . Keputusan Presiden Nomor 6+lM Tahun 2OI4 tentang Pemberhentian Jabatan
dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Kepala Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi; 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.06/ 2Ol4 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL+Nomor 3a1); 7. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor
lTOlKplBPPIllV
Organisasi dan Tata Kerja Badan
l2006
tentang
Pengkajian dan
Penerapan Teknologi; Memperhatikan:1.
Surat Kementerian Keuangan Nomor: S-556/KN l20l3 tentang Pengembalian berkas permohonan hibah barang milik negara.
2 . Surat Gubernur la.mpung Nomor: 590/3155/ lO I 2OlI tentang Hibah tanah untuk
kegiatan pusat pendidikan
unggul dan terpadu Provinsi Lampung.
MEMUTUSKAN:...
-4-
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN
KEPALA
PENERAPAN
BADAN
TEKNOLOGI
PENGKA"IIAN
DAN
TENTANG
TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BERLOKASI DI PROVINSI LAMPUNG SELUAS lOO HEKTAR DENGAN CARA HIBAH. PERTAMA :
Mengangkat
Saudara
yang
namanya
tercantum
dalam
Keputusan ini sebagai Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Berupa Tanah Milik Pemerintah Republik Indonesia yang Berada Pada Pengguna Barang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Berlokasi di Provinsi Lampung Seluas 100 Hektar dengan Cara Hibah. KEDUA
Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Berupa Tanah Milik
Pemerintah
Republik
Indonesia yang Berada Pada
Pengguna Barang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Berlokasi di Provinsi l,ampung Seluas 100 Hektar dengan Cara Hibah sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA terdiri dari : 1. Ketua Merangkap Anggota
: Bambang Triwiyono.
2. Wakil Merangkap Anggota
: Trivanto.
3. Sekretaris Merangkap Anggota: 1. Bambang Singgih; 2. An Gunawan.
pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah seluas 100 hektar milik Pemerintah Republik Indonesia yang berada
pada
pengguna
barang
Badan
Pengkajian
Penerapan Teknologi berlokasi di Provinsi Lampung dengan ketentuan Keuangan
Nomor
yang terdapat
dalam Peraturan
50/PMK.06l2014
Tentang
Dan sesuai
Menteri
Tata
Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara antara lain: 1.
Melakukan Pemindahtanganan atas Barang Milik Negara dengan cara Hibah berupa tanah milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi seluas 100 hektar yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam hal pemindahtanganan
karena: a. Pemindahtanganan. . .
-6-
a.
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
b.
Barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Memeriksa
Barang
Milik
yang
Negara
akan dipindahtangankan dengan cara Hibah sesuai persetujuan prinsip dari Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
3.
Menginventarisir
dokumen dan data/dokumen Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan dengan cara hibah.
4.
Melakukan pemeriksaan fisik dan pemotretan Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan.
5.
Membuat Berita Acara Barang MiUk Negara yang akan dipindahtangankan dengan cara hibah dan ditandatangani oleh Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
6.
Membuat hasil pemeriksaan Barang Milik
Negara yang
akan dipindahtangankan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. 7.
persyaratan Memenuhi semua administrasi dan persyaratan teknis terhadap Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan perundang- undanganan.
8.
Bertanggungjawab pemindahtanganan
atas
sesuai
ketentuan
pelaksanaan
BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
peraturan
kegiatan ketentuan
9.Melaporkan...
n
9.
Melaporkan hasil pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pemindahtanganan Barang MiUk Negara (BMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KE'TIGA. SALINAN
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan. PETIKAN
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinva Ditetapkan di Jakarta pada tanggal \9 Juni 2015 KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
