BADANpENGKAJTAilDAil pfieno"lr (qPPr)
rEKNoLocl
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR OO9TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN JASA LAYANAN TEKNOLOGI PADA UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI TAHUN 2AA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan jasa liayanan teknologi pada Unit Satuan Kerja di lingkungan
Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BppT) yang sumber pendanaannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perlu pelaksana
menetapkan
kegiatan
tersebut
standar Tahun
honorarium 2OI4
atas
berdasarkan
penetapan Peraturan ini; Mengingat
: 1. undang-undang
Nomor
2a
rahun
lggr
tentang
Penerimaan Negara Bukan
Pajak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 36871; 2.Peraturan...
I
-2-
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1999 tentang
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Bersumber
dari
Kegiatan
Tertentu
Negara Republik Indonesia Tahun
(Lembaran
1999 Nomor 136;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan yang
Pajak
Penerapan
berlaku Teknologi
pada
Badan
(kmbaran
Pengkajian
dan
Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 76: Tambahan Lembaran Negara Nomor a853); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen
diubah terakhir Tahun
2013
sebagaimana
telah
beberapa
kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1L);
6.Peraturan...
-3-
Presiden Nomor 54 Tahun
6 . Peraturan
2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7O Tahun 20L2; 7 . Keputusan Presiden Nomor 64lM Tahun 2Ol4 tentang Pemberhentian Jabatan
dan
Kepala
Pengangkatan
Badan
dari
Pengkajian
dan
Dalam
dan
Penerapan
Teknologi; 8 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72|PMK.O2|2AL3 tentang Standar Braya Masukan Tahun Anggaran 2Ol4; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.O2l 2OOB tentang
Persetujuan
Penggunaan
Dana
Sebagian
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 1O.Peraturan
Pengkajian dan Penerapan
Kepala Badan
Teknologi
Nomor
Organisasi
dan
l7O I Kp I IKA/BPPT/IV I 2006 Tata
Kerja
Badan
tentang
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN:
Mengingat :
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKIq"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR H ONORARIUM PEI,AKSANA KEGIATAN JASA LAYANAN TEKNOLOGI PADA UNIT SATUAN KERJA
DI
LINGKUNGAN
BADAN
PENGKA"IIAN
DAN
PENERAPANTEKNOLOGI TAHUN 2OI4. Pasal 1...
-4-
Pasal 1 Dalam Peraturan ini y.ang dimaksud dengan: 1.
Jasa Layanan Teknologi adalah segala bentuk kegiatan berupa kontrak kerja liayanan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Unit
Satuan
Kerja adalah unit
kerja
di lingkungan
BPPT yang
mempunyai kewenangan langsung menerima serta mempertanggung jawabkan
penggunaan keuangan negara pada Direktorat Keuangan
Republik
Anggaran,
Kementerian
mekanisme
Penerimaan Negara Bukan
Indonesia
Jenderal melalui
Pajak (PNBP), dan
telah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Pasal 2
(U
Standar honorarium
dalam Peraturan ini merupakan
pelaksanaan
kegiatan pada Unit Satuan Keda di lingkungan BPPT.
{21
Standar sebagaimana tersebut pada Ayat {1) sumber pendanaannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak {PNBP}.
Pasal 3 (1) Pembayaran honorarium dibayarkan
sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini
berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggraan (DIPA)
masing-masing Unit Satuan Kerja di lingkungan BPFT Tahun Anggaran 2014. (2) Ketentuan...
-5-
{!
(21 Keteptuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk perhitungan Orang Jam (OJ) berlaku mulai tanggal L Januari 2Ot4 sampai dengan 30 Juni 2OL4. {3}
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1} untuk perhitunghn Orang Bulan {OB) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2AL4 sampai dengan 3L Desember2014.
Pasal 4 {1) Honorarium dapat dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan. {21 Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada Ayat {1) ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna berdasarkan Anggaran. Pasal 5 (1)
Standar maksimal honorarium dalam hitungan Orang Jam (OJ) dapat dibayarkan berdasarkan jenjang sebagai berikut : a.
Perekayasa Utama
Rp. 60.00O.- ljam
b.
Perekayasa Madya
Rp. 50.000.-/jam
c.
Perekayasa Muda
Rp. 40.000.-/jam
d.
Perekayasa Pertama Rp. 35.0o0.-/jam
(21 Standar maksimal honorarium
dalam hitungan
Orang Bulan
(OB)
dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OL4.
Pasal6...
-6-
Pasal 6 Setiap unit
Satuan
Kerja BPPT dilarang
merealisasikan
pembayaran
honorarium pelaksana kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari PNBP sebelum terpenuhi ketentuan dalam Peraturan ini.
Pasal 7 Dalam
hal
terjadi
penyimpangan
Peraturan ini dikenakan
proses dan
pelaksanaan
sanksi sesuai ketentuan
peraturan
terhadap peundang-
undangan yang berlaku. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal V
Agustus 2OL4
KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI.
UNGGUL PRTYANTO
