BADAil PErGr(AflAX
DAN P.FilEnAPAil TEKIIOLOGI (BPPTI
.
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR E$t ?AHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGANGKATANBENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI, Menimbang : bahwa
rangka
daLam
melaksanakan
untuk
tugas
kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai
ketentuan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
190/PMK.OS|2AL2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara Pasal 22 a5rat (2) maka Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi perlu mendelegasikan kewenangannya untuk pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan lingkungan
kepada Badan
kepala
Satuan
Pengkajian
dan
Kerja
{Satker} di Penerapan Teknologi
berdasarkan Keputusan ini; Mengingat
: 1. Undang-Undang Penerimaan
Nomor
2A
Negara Bukan
Republik Indonesia Tahun
Tahun Pajak
1997
(Lembaran
tentang Negara
1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2.Undang-Undang...
-2-
. 2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
kmbaran
Negafa
Republik
Indonesia Nomor a2861;
3 . Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
1
Tahun
(I-embaran
2OO4 Negara
tentang Republik
Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4 . Undang-Undang
Nomnr
15
Tahun
2AO4
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00h 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 7I Standar
Akuntansi
Tahun 2010 tentang
Pemerintahan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6 . Keputusan Presiden Nomor Kedudukan, Organisasi Departemen
T\rgas, dan Tata
103 Tahun
Fungsi,
2001 tentang
Kewenangan,
Susunan
Kerja Lembaga Pemerintah
sebagaimana telah
beberapa kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3,Tahun 2013; 7 . Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Ttrgas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana tel,ah beberapa kali
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 8 . Keputusan Presiden Nomor 46lM
Tahun 2A&
tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 9.Peraturan...
-3-
9*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor
190/PMK.ASl2AI2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l62lPMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungiawab Bendahara Pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 135O); 11. Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor
Organisasi
dan
Badan
Pengkajian
dan
Penerapan
l7O lKpII
Kerja
Badan
tentang
Pengkajian
dan
Penerapan Teknologi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKA"IIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGANGKATAN
PENDELEGASIAN
BENDAHARA
KEWENANGAN
PENGELUARAN
DAN
BENDAHARA PENERIMAAN. PERTAMA :
Mendelegasikan
kewenangan
Pengangkatan
Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kepada Sekretaris Utama dan Kepala Satuan Kerja {Satker} di lingilngan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai berikut : 1.
Sekretaris Utama untuk Satuan Kerl'a {Satker} Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2.
Kepala Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur {B2TKS) untuk Satuan Keq'a (Satker) B2TKS; 3.Kepala...
-4-
&.
Kepala Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) untuk Satuan Keda (Satker) B2TE;
4.
Kepala Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) untuk Satuan Kerja (Satker) B2TP;
5.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran (UPT-LAGG) untuk Satuan Kerja {Satker} UPT-LAGG;
6.
Kepala Unit Pelaksana Teliaris Hujan Buatan (UPT-HB)
7.
untuk Satuan Kerja {Satker) UPT-HB; Kepala Pusat Pelayanan Teknologi (BPPT Enjiniring/BDl untuk
Satuan Ke{a (Satker} BPPT Enjiniing/ BE;
8.
Kepala Balai Pengkajian Dinamika Pantai IBPDP] untuk Satuan Kerja {Satker) BPDP;
9.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT-BPPH)untuk Satuan Kerja (Satker) UPT-BPPH;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali {UPT-PSTKP)untuk Satuan Kerja (Satker) UPT-PSTKP; 11. Kepala Balai Pengkajian Bioteknologi untuk Satuan Kerja {Satker} Balai Pengkajian Bioteknologi; 12. Kepala Bal,ai Termodinamika Motor dan Propulsi {BTMP) untuk Satuan Kerja {Satker} BTMP; 13. Kepala Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi {Balai MEPPO) untuk Satuan Keda {Satker) Balai MEPPO; 14. Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan (Balai Teksurla) untuk Satuan Kerja {Satker} Balai Teksurla); 15. Kepala Balai inkubator Teknologi {BIT) untuk Satuan Kerja (Satker) BIT; L6.Kepala...
-5-
16. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Polimer untuk Satuan Kerja (Satker) Balai Pengkajian Teknologi Polimer; 17. Kepala Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi {Balai IPTEKnet) untuk Satuan Keda (Satker} Balai IPTEKnet; 18. Kepala Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST)untuk Satuan Keda (Satker) BRDST; 19. Kepala Balai Teknologi Lingkungan (BTL) untuk Satuan Kerja {Satker} BTL; KETIGA
Sekretaris
Utama
Bendahara
dan Kepala Satker
Pengeluaran
dan
dalam
Bendahara
mengangkat Penerimaan
ditetapkan dengan Surat Keputusan. KEEMPAT
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan tidak
dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. KELIMA
Pengangkatan
Bendahara
Pengeluaran
dan
Bendahara
Penerimaan tidak terikat periode tahun anggaran. KEENAM
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN
Keputusan
1m
disampaikan
kepada
yang
berkepentingan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal o3 Desember 2OL4 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI
UNGGUL PRIYANTO
