MEMAHAMI GRATIFIKASI Anda sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa menerima sejumlah uang senilai Rp. 5 juta dari penyedia barang/jasa. Anda menerima hadiah perkawinan dari mitra kerja dari Kementerian/Lembaga lain senilai Rp. 2juta. Anda menerima barang tanpa diketahui siapa pengirimnya? Apakah pemberian tersebut termasuk Gratifikasi? Apa yang harus Anda lakukan jika menerima pemberian tersebut? Sebagai panduan tentang Gratifikasi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 23 April 2015 Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa yang dimaksud Gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Peraturan apa yang mewajibkan pelaporan Gratifikasi? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 16 mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Angka 8 mengatur bahwa setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Pada penjelasan Pasal 4 Angka 8 tersebut diatur bahwa PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Apakah semua Gratifikasi wajib dilaporkan? Jawabannya TIDAK. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan a. Terkait kedinasan 1) Seminar kit kedinasan; 2) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan: honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. b. Tidak terkait kedinasan 1) Hadiah langsung/undian, diskon, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 2) Prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 3) Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
4) Kompetisi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik pegawai; 5) Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; 6) Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; 7) Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak RP1.000.000,- dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi; 8) Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihakpihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi. 2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Gratifikasi? Anda harus lapor kemana? 1. Pelaporan melalui Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum (KBH) DJA Anda menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui Bagian KBH DJA selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), baik secara manual atau melalui media elektronik (email:
[email protected]) dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi. Apa yang dilakukan Bagian KBH setelah menerima laporan tersebut? Laporan penerimaan Gratifikasi selanjutnya dicatat dan direviu oleh Bagian KBH. Reviu yang dilakukan oleh Bagian KBH terdiri dari: a. Reviu atas kelengkapan data/berkas terkait laporan penerimaan Gratifikasi; dan b. Reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi. Dalam hal diperlukan, Bagian KBH dapat meminta keterangan/konfirmasi terkait dengan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Anda atas hasil reviu laporan penerimaan Gratifikasi dimaksud. Dalam hal hasil reviu laporan penerimaan Gratifikasi dinyatakan bahwa Gratifikasi yang Anda terima termasuk dalam kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan, Bagian KBH menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi tersebut kepada KPK paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan Gratifikasi diterima, dengan tembusan laporan kepada Inspektorat Jenderal selaku UPG Koordinator. 2. Pelaporan melalui KPK Dalam hal penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi telah melebihi waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi, maka Anda wajib menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK. Setelah Anda melapor langsung kepada KPK, Anda harus menyampaikan pemberitahuan pelaporan Gratifikasi dimaksud kepada Bagian KBH disertai dengan bukti copy/scan bukti
pelaporan/bukti tanda terima pelaporan kepada KPK paling lambat 7 hari kerja setelah laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan kepada KPK. Berapa batas waktu penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK? Laporan Gratifikasi dilaporkan penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima. Seperti apa bentuk Formulir Laporan Gratifikasi? Formulir laporan penerimaan Gratifikasi paling kurang memuat: a. Nama dan alamat lengkap Anda dan Pemberi Gratifikasi; b. Jabatan Anda; c. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto; e. Nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; f. Kronologis penerimaan Gratifikasi. Formulir laporan penerimaan Gratifikasi dapat diunduh di: http://www.kpk.go.id/id/layananpublik/Gratifikasi/formulir-Gratifikasi Jika Anda masih ragu dalam menilai apakah suatu pemberian yang diterima termasuk Gratifikasi atau tidak, Anda dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan reflektif sebagai berikut: No. Pertanyaan Reflektif Jawaban (pertanyaan kepada diri sendiri) (Apakah pemberian cenderung ke arah Gratifikasi ilegal/suap atau legal) 1. Apakah motif dari pemberian Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah hadiah yang diberikan oleh pihak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda pemberi kepada Anda? sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah Gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak. Seandainya “karena terpaksa oleh keadaan” Gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke Bagian KBH atau KPK. 2.
a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja.
Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b. Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
b. Apakah terdapat hubungan Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut relasi kuasa yang bersifat Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang strategis? Artinya terdapat kaitan cenderung ke arah Gratifikasi ilegal. berkenaan dengan/menyangkut
akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini seperti misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya. 3.
Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?
Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke bagian KBH atau KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.
4.
Bagaimana metode pemberian Anda patut mewaspadai Gratifikasi yang diberikan dilakukan? Terbuka atau rahasia? secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah Gratifikasi ilegal.
5.
Bagaimana kepantasan/kewajaran Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang nilai dan frekuensi pemberian yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian diterima (secara sosial)? yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke Bagian KBH atau KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.
Contoh-Contoh Kasus Gratifikasi 1. Pemberian barang (souvenir, makanan,dll) oleh kawan lama atau tetangga Saat penyelenggara negara/pegawai negeri bertugas ke luar daerah, yang bersangkutan bertemu dengan kawan lama dan kemudian diberi oleh-oleh berupa makanan, hiasan untuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi demikian, apakah hal tersebut termasuk Gratifikasi? Apakah pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep gratifikasi yang dilarang? Pada prinsipnya pemberian kepada penyelenggara negara/pegawai negeri seperti contoh di atas tidak dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang karena hanya berdasar pada hubungan perkawanan/kekerabatan saja dan dalam jumlah yang wajar. Gratifikasi seperti contoh di atas bukan termasuk Gratifikasi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sebagaimana makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bertetangga dan tentunya bersosialisasi bukan berarti kita menghilangkan peran-peran dan konsekuensi sosial kemasyarakatan yang telah ada.
Namun jika pemberian tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh penyelenggara negara/pegawai negeri, maka sebaiknya pemberian tersebut ditolak atau melaporkannya kepada KPK. 2. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan Apakah pemberian hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan oleh instansi pelayanan publik termasuk konsep Gratifikasi yang dilarang? Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik. Sebaiknya petugas menolak pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut. Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya "mensyaratkan" adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik. 3. Pemberian sumbangan/hadiah pernikahan penyelenggara negara/pegawai negeri pada saat Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri menikahkan anaknya. Apakah pemberian sumbangan pernikahan kepada penyelenggara negara/pegawai negeri yang menikahkan anaknya termasuk konsep Gratifikasi yang dilarang? Ya, jika dalam pemberian ini terkandung vested interest dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri sebagai penerima Gratifikasi. Tidak, jika dalam pemberian ini tidak terkandung vested interest dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negeri sebagai penerima Gratifikasi. Untuk pemberian yang tidak dapat dihindari/ditolak oleh penyelenggara negara/pegawai negeri dalam suatu acara yang bersifat adat atau kebiasaan, seperti upacara pernikahan, kematian, ulang tahun ataupun serah terima jabatan, maka penyelenggara negara/pegawai negeri wajib melaporkan kepada Bagian KBH paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi atau KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi tersebut. Dalam pelaporan gratifikasi pernikahan, akan diminta data-data/dokumen pendukung sebagai berikut: a. Daftar rencana undangan; b. Contoh undangan; c. Daftar tamu yang hadir/buku tamu; d. Rincian lengkap daftar sumbangan per undangan; e. Daftar pemberian berupa karangan bunga dan natura lainnya. Dari data-data tersebut, akan dianalisa apakah terdapat pemberian dari orang atau pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan dari penyelenggara negara/pegawai negeri tersebut. Selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu kepada Anda,
dan dari hasil analisa dan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut selanjutnya akan diterbitkan SK Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi. Bagaimana dengan Gratifikasi yang berupa barang mudah busuk atau rusak? Penerimaan Gratifikasi yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan/atau buah yang dikhawatirkan kadaluarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, dapat langsung disalurkan oleh Bagian KBH ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya. Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi di atas dilaporkan oleh Bagian KBH kepada KPK disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan dengan tembusan laporan kepada Inspektorat Jenderal. Apa yang dilakukan oleh KPK setelah menerima laporan Gratifikasi? KPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan Gratifikasi disertai pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dari Gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima Gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan status Gratifikasi dapat seobyektif mungkin. Dalam menetapkan status kepemilikan Gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima Gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan Gratifikasi. Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang objektivitas dan keakuratan dalam penetapan status Gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan Gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri. Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK. Keputusan Pimpinan KPK dapat berupa penetapan status kepemilikan Gratifikasi bagi penerima Gratifikasi atau menjadi milik negara. KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah penetapan Gratifikasi? Kewajiban penyerahan Gratifikasi dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK. Dalam hal penetapan status Gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, Anda menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Gratifikasi berbentuk uang, Anda menyetor uang Gratifikasi dimaksud ke rekening KPK dan menyampaikan bukti setor dimaksud kepada KPK dengan tembusan kepada Bagian KBH dan Inspektorat Jenderal. b. Untuk Gratifikasi berbentuk barang, Anda menyerahkan barang Gratifikasi dimaksud kepada KPK dan menyampaikan bukti tanda terima barang oleh KPK kepada Bagian KBH dan Inspektorat Jenderal. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Jika saya menolak Gratifikasi, apakah saya tetap wajib menyampaikan laporan? Jawabannya, YA. Hal ini untuk mencegah/menghindari fitnah di kemudian hari apabila terdapat pihak lain yang menyampaikan pengaduan atau informasi bahwa Anda telah menerima Gratifikasi.
Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi wajib melaporkan penolakan Gratifikasi kepada: a. Bagian KBH; atau b. Secara langsung kepada KPK dengan tembusan Bagian KBH secara manual atau melalui media elektronik. Laporan penolakan Gratifikasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal Anda menolak Gratifikasi. Laporan penolakan Gratifikasi paling kurang memuat: a. Nama dan alamat lengkap Anda dan pemberi Gratifikasi; b. Jabatan Anda; c. Tempat dan waktu penolakan Gratifikasi; d. Uraian jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai Gratifikasi yang ditolak; e. Kronologis penolakan Gratifikasi. Bagaimana dengan Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum? Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi di atas dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum. Jika saya tidak menyampaikan laporan, apakah ada sanksinya? a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat (2) Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 13 angka 8 Hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap larangan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 8. Secara singkat, pengelolaan Gratifikasi di lingkungan DJA dapat digambarkan sebagai berikut: Menolak = Lapor Penolakan
PP 53/2010
PEGAWAI
Pidana Denda : min 200 jt – max 1 M
Dianggap Suap
Tidak Dianggap Suap
Sanksi
Max 7 Hari Kerja
Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berhubungan dengan jabatan
Menerima
GRATIFIKASI
Pidana Penjara: seumur hidup / min 4 th – max 20 th
Berlawanan dengan kewajiban/tugas
Terkait dengan Kedinasan
KPK
Jika TIDAK dilaporkan
Max 7 Hari Kerja Max 30 Hari Kerja
Bag. KBH
Wajib dilaporkan Max 7 Hari Kerja
Tidak Wajib dilaporkan
Tidak Terkait Kedinasan
Analisa Verifikasi Klarifikasi
Rekomendasi Menjadi Milik Negara Penyampaian Keputusan Max 10 Hari Kerja
Menjadi Milik Penerima Penyampaian Keputusan Max 7 Hari Kerja
Penetapan status Gratifikasi oleh Pimpinan KPK
Tindak Lanjut oleh KPK max 30 Hari Kerja
UU 20/2001
Pada tanggal 24 Juni 2015 bertempat di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, telah dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan dan seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan disaksikan oleh Pimpinan KPK, Menteri PAN dan RB serta Pimpinan Ombudsman. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian Gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip Dasar: a. Kementerian Keuangan tidak akan menawarkan atau memberikan suap, Gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kementerian Keuangan tidak akan meminta atau menerima suap, Gratifikasi, dan uang pelicin dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Kementerian Keuangan bertanggungjawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kementerian Keuangan akan menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Kementerian Keuangan akan mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, training of trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemetaan area rawan Gratifikasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi. 4. Kementerian Keuangan akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Semoga informasi ini membuat Anda semakin memahami Gratifikasi. Ayo laporkan sebelum Gratifikasi Anda ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau dalam proses hukum (KBH).
