KATA PENGANTAR Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsipprinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada stakeholders. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perangkat standar untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial Perusahaan. Perangkat tersebut juga dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan pengurus Perusahaan melalui supervisi, monitoring dan mekanisme pengambilan keputusan serta penetapan kinerja Perusahaan. Dengan penerapan GCG secara konsisten diharapkan Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan usahanya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pengurus Perusahaan, pegawai dan stakeholders lainnya. Penerapan GCG juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independent dan Fairness serta mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholder dan stakeholder lainnya.
1
Sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan GCG oleh setiap Insan INTI maka sosialisasi atas perangkat pendukung GCG perlu dilakukan secara berkesinambungan. Buku Kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi ini yang disampaikan kepada setiap Insan INTI merupakan ramburambu yang mengikat dan mengatur Jajaran Perusahaan dalam Pengelolaan Perusahaan. Buku Pengendalian Gratifikasi yang disampaikan kepada setiap Insan INTI ini merupakan revisi dari Buku Kebijakan tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Sejenisnya yang ditetapkan pada tahun 2009. Semoga dengan disampaikannya buku ini kepada setiap Insan INTI, diharapkan pemahaman dan penerapan GCG oleh setiap Insan INTI dapat semakin meningkat sehingga dapat mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan sesuai dengan yang dicita-citakan.
2
MAKSUD DAN TUJUAN Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang dan/atau mencegah terjadinya Gratifikasi yang dianggap suap. Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan rambu-rambu yang mengikat dan mengatur Insan INTI dalam melaksanakan pekerjaan dan aktivitas lainnya di Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain: a. Segala pengeluaran Perusahaan didasarkan atas kepentingan dan tujuan yang tepat, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Proses pengadaan barang dan/atau jasa serta penunjukan rekanan bisnis dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG; c. Setiap Keputusan bisnis dilakukan secara independen dan obyektif; d. Menjalankan tugas secara bersih dari bebas dari Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Korupsi.
PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA PIHAK KETIGA Insan INTI dilarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung Gratifikasi kepada penyelenggara negara, Mitra Bisnis dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian 3
tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak- pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala hal menyangkut pemberian sesuatu kepada pihakpihak yang berhubungan dengan Perusahaan wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi.
KEBIJAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI Insan INTI dilarang untuk: a. Menerima Gratifikasi yang Dianggap Suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. b. Meminta Gratifikasi yang Dianggap Suap dari pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan 4
c. d.
Peraturan Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Memotong atau menerima sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya; Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c di atas juga berlaku bagi Keluarga Batih dari Insan INTI, sepanjang hal tersebut dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi Insan INTI dalam pelaksanaan tugasnya/pengambilan Kebijakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerima Gratifikasi yang Dianggap Suap, wajib melaporkan kepada atasan langsung serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian dengan menggunakan Formulir Penerimaan Hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud di atas, atasan langsung meneliti Gratifikasi yang diterima tersebut untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima tersebut diklasifikasikan/dianggap Suap atau bukan dengan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya melaporkannya kepada fungsi yang menangani GCG. Jika pemberian yang diterima Dianggap Suap, maka kewajiban bagi penerima pemberian untuk mengembalikan kepada si pemberi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak 5
diterimanya pemberian dimaksud disertai penjelasan mengenai Kebijakan ini, dengan menggunakan Formulir Pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Jika alamat si Pemberi berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir tersebut di atas yang dikirimkan, sedangkan pemberiannya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.
GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak perlu dilaporkan adalah Gratifikasi dalam hal: a. Terkait kedinasan 1) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat, plakat dan cinderamata; dan 2) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. 3) diperoleh dari pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pemberian uang atau barang atau fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan 6
kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atau keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. b.
Tidak terkait kedinasan 1) diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 2) diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; 3) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; 4) diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Karyawan dan pimpinan Perusahaan, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan Kode Etik Perusahaan dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung; 5) diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi; 6) diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping dua derajat 7
7)
8)
9) 10)
sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi; diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf b 5) dan 6) di atas terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi; diperoleh dari pihak lain terkait dengan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan atau potong gigi, dengan batas nilai paling tinggi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); diperoleh dari atasan; diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihakpihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
PENGAWASAN Pada prinsipnya seluruh Insan INTI memiliki kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan Kebijakan ini. Secara struktural pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan ini dilakukan oleh: a. Atasan langsung / Unit Kerja Perusahaan;
8
b.
Fungsi Internal Audit/Satuan Pengawasan Internal Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris sesuai kewenangan dan RUPS.
Pelanggaran yang dapat dibuktikan sesuai dengan Kebijakan ini harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur yang menangani fungsi SDM melalui prosedur whistle blowing system atau melalui prosedur hukuman disiplin yang berlaku.
SANKSI Dewan Komisaris dan Direksi mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang bersih bebas dari praktek Gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan menimbulkan kerugian pada perusahaan, oleh karenanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada kebijakan pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga dan kebijakan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud di atas ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SOSIALISASI Perusahaan akan melakukan sosialisasi atas ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini kepada pihak-pihak yang 9
berkepentingan dengan Perusahaan sehingga pihak-pihak dimaksud diharapkan dapat memahami Kebijakan ini.
10
