DIREKTORY KESEPAKATAN BERSAMA KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN LEMBAGA NON PEMERINTAHAN / PIHAK KETIGA TAHUN 2014 NO
1.
NAMA MITRA KERJA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan PT. Perentjana Djaja
JENIS, NO, TGL, DAN MASA BERLAKU NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
MAKSUD DAN TUJUAN
Kesepakatan Bersama 1. 1.Maksud diadakan KesepakaNomor : 415/02/KESDA tan Bersama ini adalah sebagai Nomor : 4 TAHUN 2014 dasar dan dukungan PIHAK Nomor : 015/SK/PD/LIII/2014 PERTAMA dan PIHAK KEDUA Tanggal 14 Pebruari 2014 dalam pelaksanaan PembanguTentang Pembangunan nan Kota Baru Bandar Ka Bandar Kayangan ( Global yangan sebagai Kawasan EkoHub ) sebagai Kawasan nomi Khusus ( KEK ) dengan Ekonomi Khusus ( KEK ) di fungsi utama zona Pelabuhan Kabupaten Lombok Utara. Bebas ( PBPB ). Berlaku mulai tanggal 14 Pebruari 2014 sd 14 2.Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya Pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan ( Global Hub ) di Kabupaten Lombok Utara.
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
LOKASI KEGIAT AN
SKKPD/ PENANG GUNG JAWAB
Obyek kerjasama adalah di- Kabupaten Bappeda Prov. bidang Pembangunan Kota Lombok NTB Bandar Kayangan (Global Hub ) Utara. sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) sebagaimana dimaksud pada Bab I pasal 1 merupakan kawasan perkotaan modern yang sekurang-kurangnya mengandung unsur sebagai berikut : a. Luas kawasan pembangunan kota dengan wilayah darat kurang lebih seluas 10.000 ha dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; b. Pelabuhan laut internasional dengan fungsi utama Logis-tics Port sebagai Pela-buhan Bebas dengan spessifikasi rancang bangun un-tuk pela-yanan Kapal Niaga ……………
generasi VII ke atas ( extra large, post panama ) denngan umur disain minimal 100 tahun, lengkap dengan sarana-pra-sarana dan menajement berkelas dunia; c. Kawasan industry di dalam zona pelabuhan bebas dan perdagangan bebas 9 free trade zone ) dengan sarana – prasarana dan manajemen berkalas dunia, untuk mengakomodasi berbagai kegiatan industry yang berasal dari berbagai Negera di Dunia; d. Kawasan bisnis ( Central Bisiness District/CBD ) dengan sarana – prasarana dan menajement berkelas dunia, mampu mengakomodir kegiatan bisnis industry, perdagangan dan jasa-jasa kelas dunia khu-susnya MICE ( Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition ). e. Kawasan hunian untuk mengakomodasi perikehidupan pemukim antar bang-sa dan penduduk local yang terintegrasi secara harmonis;
f. Sarana prasarana kota, fasilitas social dan utilitas umum berkelas dunia seperti perkotaan, perhotelan, perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, wisata, rekreasi dan olahraga, sistim transporttasi multi moda seperti jaringan jalan, jaringan rel ( subway, monorail ) transport-tasi umum dan barang, Sistim Kelistrikan, Jaringan Pengola-han dan Perpipaan air bersih dan air minum, jaringan telematika ( information and communications technology ) dan system pendukung seperti administrasi pemerintahan dan pembangunan, kemasyarakatan, keselamatan dan keamanan serta pendukung iklim investasi dan iklim usaha yang prima; 2. Ruang terbuka hijau yang berfungsi efektif sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan ( environmental service );
2. Desain “ Kota Pintar”, kombinasi antara alam yang indah, bangunan modern dan unsurunsur tradisional serta mejadi pelopor dengan “ kon-sep hijau” ( Green Concept ) terkemuka di dunia. 2.Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mencakup tahap pra penetapan KEK dan pasca penetapan KEK oleh Pemerintah. 3.Pada tahap pra penetapan KEK PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menugaskan kepada PIHAK KETIGA untuk : a. Membantu menyiapkan dokumen pengusulan kota baru Bandar Kayangan sebaga KEK kepada Pemerintah; b. Bertindak sebagai Penghubung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada Dewan Nasional KEK dalam proses sampai dengan penetapan kota baru Bandar Kayangan sebagai KEK.
c. Melakukan berbagai perencanaan tata ruang yang dibutuhkan dalam rangka pengusulan KEK yang antara lain mencakup reviw RTRW Provinsi NTB dan RTRW Kabupaten Lombok Utara. d. Menyusun detail studi kelayakan pembangunan kota baru Banda Kayangan bila dipersyaratkan oleh Dewan Nasional KEK. e. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kajian dan penelitian / survey antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) survey Civil Works Enginering, survey geodesi, survey geologi dan lain sebagainya. f. Mengembangkan kemitraan strategis secara internasional. 4.Dalam rangka pelaksanaan penugasan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memfasilitasi PIHAK KETIGA dalam hal :
a. Surat menyurat yang dibutuhkan. b.Data dan informasi beserta analisis kebijakan dalam pelaksanaan penugasan ini didukung oleh Pokja Provinsi yang diketuai oleh Kepala Bappeda NTB dan Pokja Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda Lombok Utara. 5. Pada tahap pasca penetapan KEK, PARA PIHAK berkomitmen untuk melakukan pengembangan kelembagaan sebagaimana lingkup kesepahaman ini. 2.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Pusat Statistik ( BPS ) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kesepakatan Bersama 1. Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram Nomor : 050/90/Kesda ini untuk saling mendukung adalah bidang penelitian dalam Nomor : 52000.088 dengan bidang Pengembangan rangka Pengembangan Analisis Tanggal 17 Maret 2014 Sumber Daya Makro/Mikro makro/mikro sosial ekonomi di Tentang Kerjasama di BiSosial dan Ekonomi di provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat. dang Pembangunan, PeneNusa Tenggara Barat. litian dan Analisis 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Ber Makro/Mikro Sosial dan 2.Tujuan Kesepakatan Bersama sama meliputi aspek perencaini adalah dalam rangka Ekonomi di Provinsi Nusa naan, pelaksanaan, pemanmenjadikan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. tauan, evaluasi dan pelaporan Tenggara Barat sebagai mitra Berlaku mulai tanggal 17 dengan rincian sebagai berikut : dalam Pembangunan, PeneMaret 2014 sd 17 Maret litian dan Analisis Makro/Mikro 2015 ( 1 Tahun ). Sosial dan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bappeda Provinsi NTB.
a. Penyusunan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat. b. Penyusunan dan Analisis Makro/Mikro Sosial dan Ekonomi pendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.
Pemerintah Prov. NTB Kesepakatan Bersama 1.Maksud kerjasama adalah 1.Obyek kerjasama adalah bidang dengan PT. Bank Nomor : 440/13/Kesda untuk memberikan Pelayanan Pelayanan Medis Bagi Pegawai Rakyat Indonesia. Nomor : B.1276/KC.XI/191/03/2014 Kesehatan yang menyediakan PT. Bank Rakyat Indonesia Tanggal 24 Maret 2014 pelayanan medis Rumah Sakit Cabang Sumbawa Besar. Tentang Pelayanan Media Umum Daerah Provinsi di Bagi Pegawai PT. Bank Sumbawa. 2.Ruang Lingkup Kerjasama Rakyat Indonesia Cabang meliputi sebagai berikut : Sumbawa. 2.Tujuan kerjasama adalah untuk memberikan Fasilitas Pelayanan a. Menyediakan pelayanan Medis Bagi PT. Bank Rakyat medis; Indonesia Cabang Sumbawa Besar. b. Menyediakan pelayanan Rawat Inap; c. Menyediakan Rawat Jalan;
pelayanan
d. Menyediakan Peserta, Kartu Peserta dan Tarif / Biaya.
Kabupat en Sumbaw a.
Biro Keuangan
4.
Pemerintah Provinsi NTB dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia ( MDPI ).
Kesepakatan Bersama 1.Maksud kerjasama ini adalah Nomor : 520/190/KESDA untuk mendapatkan dukungan Nomor : 029/MDPI-ADM/VI/2014 Pemerintaj Daerah, baik ProTanggal 9 Juni 2014 vinsi maupun Kabupaten / Kota Tentang Kerjasama Pendatase Nusa Tenggara Barat. an Hasil Tangkapan Ikan Tuna dan Ketelusuran 2.Tujuan kerjasama adalah untuk Produk Perikanan Tuna di mendapatkan Data Hasil Provinsi Nusa Tenggara Tangkapan Ikan Tuna dan Barat. Ketelusuran ( Traceability ) Berlaku mulai tanggal 9 Produk Perikanan Tuna. Juni 2014 sd 9 Juni 2015
5.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Bank Tabungan Negara ( Persero ) Tbk
Kesepakatan Bersama Nomor : 580/161/Kesda
Untuk mengadakan kerjasama Kab. Pendataan Hasil Tangkapan Ikan Lombok Tuna dan Ketelusuran Produk Timur Perikanan Tuna yang dalam pelaksanaannnya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB.
1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram ini adalah sebagai acuan dan adalah Penyediaan dan Nomor : 03/PKS/BTN.MTr.1/SO/VI/2014 dasar hukum bekerjasama bagi pengunaan Jasa Layanan Tanggal 9 Juni 2014 PARA PIHAK dalam rangka Perbankan; antara Pemerintah Provinsi penyediaan dan penggunaan Nusa Tenggara Barat dengan 2.Ruang Lingkup Kesepakatan jasa layanan perbankan; PT. Bank Tabungan Negara Bersama ini meliputi : ( Persero ) Tbk tentang 2.Tujuan Kesepakatan Bersama a.Kredit Ringan Batara (KRING Penyediaan dan Pengguini adalah untuk mewujudkan BATARA ) untuk pegawai; naan Jasa Layanan Perpenyediaan dan produk jasa b.Fasilitas Kredit Pemilikan bankan. Berlaku mulai layanan perbankan dengan Rumah bagi pegawai baik tanggal 19 Juni 2014 sd 19 prinsip saling menguntungkan Fasilitas Likuiditas PemJuni 2015 ( 1 Tahun ). transaksi, akuntabel. Dan biayaan Perusahaan ( FLPP ) objektif serta kehati – hatian maupun non FLPP. c.Kredit Modal Kerja bagi mitra Satuan Kerja ( Satker ); d.Kredit Linkage koperasi karyawan dan.
Biro Keuangan.
6.
Gubernur Nusa Teng- Kesepakatan Bersama gara Barat dengan Nomor : MoU/001/062014 BPJS Provinsi NTB Nomor : 400/177/KESDA Tanggal : 12 Juni 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggara Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Wilayah Prov. NTB. Jangka waktu 12 ( dua belas) bulan mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 12 Juni 2015.
7.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Rektor Universitas Mataram.
Kesepakatan Bersama Nomor : 420/212/Kesda Nomor : 7327/UN18/ KS.00.03/2014 Tanggal: 1 Juli 2014 Tentang Kerjasama Pembangunan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. Jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015.
Tujuan Kesepakatan Bersama ini Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram adalah terwujudnya penyeleng- adalah Jaminan Sosial di Bidang garaan jaminan sosial ketena- Ketenagakerjaan gakerjaan yang lebih baik dan optimal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tujuan Kesepakatan Bersama ini merupakan untuk meningkatkan sinergititas pembangunan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan fungsi kemampuan dan kewenangan PIHAK PERTAMA
Obyek Kesepakatan Bersama Mataram adalah Kerjasama Pembangunan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat.
Dinas Kesehatan Prov. NTB
Dinas Dikpora Prov. NTB
8.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Telekomunikasi Seluler Area III Jawa Bali Nusra
Kesepakatan Bersama 1. Maksud Kesepakatan Bersama 1. Obyek Kesepakatan Bersama Mataram Nomor : 550 / 191 / Kesda ini untuk membangun ini adalah bidang Teknologi Nomor : 129/LG.05/AR-003/VII/2014 kerjasama dan sinergis atas Informasi dan Telekomunikasi Tanggal : 14 Juli 2014 potensi sumber daya yang di Provinsi Nusa Tenggara Tentang Kerjasama di Bidimiliki masing-masing PIHAK Barat. dang Teknologi Informasi melalui Teknologi Informasi 2. Ruang Lingkup Kesepakatan dan Telekomunikasi di dan Telekomunikasi. Bersama ini meliputi kegiatan – Provinsi Nusa Tenggara Ba- 2.Tujuan Kesepakatan Bersama kegiatan sebagai berikut : rat. ini adalah sebagai landasan Berlaku mulai tanggal 14 dalam memberikan pelayanan 2.1.Sosial kemasyarakatan, Juli 2014 sd 14 Juli 2015 jasa telekomunikasi di Provinsi pengembangan budaya dan ( 1 Tahun ). Nusa Tenggara Barat dengan pariwisata. memanfaatkan sumber daya 2.2.Legal dan administrasi peryang dimiliki PARA PIHAK janjian. sesuai tugas dan fungsi masing2.3.Teknologi informasi dan masing. telekomunikasi.
Dinas Perhubung an dan Kominfo Prov. NTB
9.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama Nomor : 520/221/Kesda ini adalah untuk mengoNomor : 16/Mou/Puslit/VII/2014 ptimalkan pengelolaan potensi Tanggal : 22 Juli 2014 komoditas kopi robusta di Tentang Kerjasama Penwilayah Tambora dan komodampingan Petani Perkeditas Kakao pada wilayahbunan Dalam Rangka wilayah potensial di Provinsi Budidaya, Pengolahan dan Nusa Tenggara Barat Pemasaran Hasil Komoditas 2.Tujuan Kerjasama adalah untuk Kopi Ro-busta di di Wilayah meningkatkan kesejah-teraan Tambora dan Kakao pada petani perkebunan, khususnya Wilayah-wilayah Potensial petani kopi robusta di wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Tambora dan petani Kakao Barat. pada wilayah-wilayah potensial Berlaku mulai tanggal 22 di Provinsi Nusa Tenggara Juli 2014 sd 22 Juli 2015 Barat. ( 1 Tahun ).
Dinas Perkebuna n Prov. NTB
Obyek Kerjasama adalah Pendampingan Petani Kopi Robusta di Wilayah Tambora dan Petani Kakao pada wilayah-wilayah potensial di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada aspek budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.
Kab. Lombok Timur dan Sumbawa .
10.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Kanwil BPN Provinsi NTB.
Kesepakatan Bersama Nomor : 050/833.A/MM-A/2014 Nomor : 757/akb-52/viii Tanggal : 12 Agustus 2014 Tentang Kerjasama Pensertifikatan barang milik daerah berupa tanah. Jangka waktu 12 ( dua belas) bulan mulai tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 12 Agustus 2015.
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mempercepat pelaksanaan pensertifikatan barang milik daerah berupa tanah aset PIHAK PERTAMA, untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan jaminan kepas-tian hukum.
Obyek Kerjasama adalah pense- Mataram rtifikatan seluruh tanah aset PIHAK PERTAMA, yang memenuhi syarat sesuai keten-tuan peraturan perun-dangan, meliputi :
Kanwil BPN Prov. NTB
a. Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum bersertifikat; dan b. Perubahan nama untuk tanah yang sudah bersertifikat menjadi atas nama Peme-rintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. c. Sertifikasi tanah Hak Pakai dan atau HGB di atas HPL dalam rangka kerjasama dengan pihak III.
11.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada.
Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 42-/198/Kesda Nomor : 2243/J01.1.25/KS/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 tentang Program Peternakan Terintegrasi Berbasis Kewilayahan. Berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2014 sd 14 Agustus 2018 ( 4 Tahun ).
Dalam rangka Pengembangan Program Peternakan Terintegrasi Mataram Wilayah Strategis Melalui Berbasis Kewilayahan. Pengembangan Peternakan Terintegrasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di masing – masing lembaga.
Dinas Peternaka n Prov. NTB
12.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Perusahaan Umum DAMRI Cabang Mataram.
13.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia.
Kesepakatan Bersama Nomor : 550/231/KESDA
1.Maksud Kerjasama ini adalah 1.Obyek Kejasama ini adalah Mataram dalam rangka memberikan Pelayanan Angkutan TransporNomor : 148/UM.001/GM.2014 pelayanan angkutan transportasi Perkotaan bersubsidi Tanggal 1 September 2014 tasi perkotaan yang bersubsidi kepada pelajar / mahasiswa Tentang Penyelenggaraan kepada masyarakat umum dan dan masyarakat. Subsidi Angkutan Umum, pelajar / maha-siswa. Pelajar dan Mahasiswa. 2.Ruang Lingkup Kerjasama 2.Tujuan Perjanjian Kerjasama ini meliputi : adalah untuk meningkatkan a.Penyuluhan Trayek Angkutan penggunaan angkutan umum Perkotaan. bagi masyarakat Pelajar dan b.Penyediaan Unit Kendaraan Mahasiswa. Angkutan Perkotaan dan; c.Pelayanan Angkutan Transportasi Perkotaan yang bersubsidi. Kesepakatan Bersama 1. Maksud kerjasama ini adalah 1. Obyek Kerjasama adalah Mataram Nomor : 050/275/KESDA sebagai landasan bagi PARA Penyelenggaraan Persandian Nomor: PERJ.227/SU/KH.02.01/12/2014 PIHAK untuk melakukan dan Pengamanan Teknologi Tanggal 9 Desember 2014 kerjasama saling menguntungInformasi dan Komunikasi di Tentang Penyelenggaraan kan dalam meningkatkan Lingkungan Pemerintah Persandian Dan Pengamakualitas Penyelenggaraan PerProvinsi Nusa Tenggara Barat. nan Teknologi Informasi sandian dan Pengamanan 2. Ruang Lingkup Kesepakatan Dan Komunikasi Di Teknologi Informasi dan Bersama ini meliputi : Lingkungan Pemerintah Komunikasi di lingkungan a.Penyelenggaraan persandian Provinsi Nusa Tenggara PIHAK PERTAMA. dan pengamanan teknologi Barat. informasi dan komunikasi; Berlaku mulai tanggal 9 2.Tujuan kerjasama ini adalah b.Pemberian jaminan Desember 2014. untuk mewujudkan efektivitas keamanan informasi; kerja, pola kerja terpadu, c.Pemenuhan material sandi terarah dan berkesinambungan dan pengamanannya; dalam proses Penyelenggaraan d.Pemenuhan dan Persandian dan Pengamanan pengembangan SDM Sandi; Teknologi Informasi dan e.Diseminasi infromasi. Komunikasi di lingkungan PIHAK PERTAMA
Dinas Perhubung an dan Kominfo Prov. NTB
Biro Umum Setda Prov. NTB
14.
Pemerintah Prov. NTB dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Kab. Nomor : 420/09/KESDA ini untuk melakukan kerjasama adalah Bidang Pendidikan, Lombok Nomor : 100/STIKES/YP2QH/2015 dalam rangka meningkatkan Pelatihan, Penelitian dan Tengah Tanggal 24 Desember 2014 sumber daya manusia di bidang Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang kesehatan melalui kegiatan PeRumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, ndidikan, Pelatihan, Penelitian Nusa Tenggara Barat; Pene-litian dan Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat; Mas-yarakat. 2.Ruang Lingkup Kesepakatan 2.Tujuan Kesepakatan Bersama Bersama ini meliputi: ini adalah untuk terlaksa-nanya Pendidikan, Pelatihan, Pea. Bantuan Tenaga Profesional nelitian dan Pengabdian Masdi Bidang Keperawatan, yarakat di Rumah Sakit Umum Ners, Kebidanan, Farmasi, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perekam Medik dan Informatik Kesehatan; b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
RSUD Prov. NTB
15.
Pemerintah Prov. NTB dengan Universitas Muhammadiyah Mataram.
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram Nomor : 480/012/KESDA ini untuk melakukan kerjasama adalah Bidang Pendidikan, Nomor : 621A/111.3.AU/0/XI/2014 dalam rangka meningkatkan Pelatihan, Penelitian dan Tanggal 24 Desember 2014 sumber daya manusia di bidang Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang kesehatan melalui kegiatan Rumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan, PeNusa Tenggara Barat; Penelitian dan Pengabdian nelitian dan Pengabdian MasMasyarakat. yarakat; 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
RSUD Prov. NTB
2.Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16.
a.Bantuan Tenaga Profesional di Bidang Program Studi Kebidanan dan Program Studi Farmasi; b.Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c.Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
Pemerintah Prov. NTB Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram dengan Universitas Nomor : 420/30/KESDA ini untuk melakukan kerjasama adalah Bidang Pendidikan, NW Mataram. Nomor : 240/UN.W.87/A.II/XII/2014 dalam rangka meningkatkan Pelatihan, Penelitian dan Tanggal 24 Desember 2014 sumber daya manusia di bidang Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang kesehatan melalui kegiatan Rumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, PePendidikan, Pelatihan, Nusa Tenggara Barat; nelitian dan Pengabdian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Masyarakat; 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 2.Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya a.Bantuan Tenaga Profesional Pendidikan, Pelatihan, Penedi Bidang Keperawatan, litian dan Pengabdian MasKebidanan dan Farmasi; yarakat di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. b.Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c.Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
RSUD Prov. NTB
17.
Pemerintah Prov. NTB dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram.
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram Nomor : 420/29/KESDA ini untuk melakukan kerjasama adalah Bidang Pendidikan, Nomor : 2484.a/83.STIKES/XII/2014 dalam rangka meningkatkan Pelatihan, Penelitian dan Tanggal 24 Desember 2014 sumber daya manusia di bidang Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang kesehatan melalui kegiatan Rumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, Pendidikan, Pelatihan, PeneNusa Tenggara Barat; Penelitian dan Pengabdian litian dan Pengabdian MasMasyarakat. yarakat; 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 2.Tujuan Kesepakatan Bersama a.Bantuan Tenaga Profesional ini adalah untuk terlaksananya di Bidang Keperawatan, Pendidikan, Pelatihan, Kebidanan dan Profesi Ners; Penelitian dan Pengabdian b.Bidang Pendidikan, Pelatihan, Masyarakat di Rumah Sakit Penelitian dan Pengabdian Umum Provinsi Nusa Tenggara Masyarakat; Barat. c.Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
RSUD Prov. NTB
18
Pemerintah Prov. NTB dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram.
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram Nomor : 420/011/KESDA ini untuk melakukan adalah Bidang Pendidikan, Nomor : 001/STIKES/Y.III/I-A/II/2014 kerjasama dalam rangka Pelatihan,Penelitian dan Tanggal 24 Desember 2014 meningkatkan sumber daya Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang manusia di bidang kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, Pemelalui kegiatan Pendidikan, Nusa Tenggara Barat; nelitian dan Pengabdian Pelatihan, Penelitian dan 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Masyarakat. Pengabdian Masyarakat; Bersama ini meliputi: a.Bantuan Tenaga Profesional 2.Tujuan Kesepakatan Bersama di Bidang Keperawatan, ini adalahuntuk terlaksananya Kebidanan, dan Profesi Ners; Pendidikan, Pelatihan, b.Bidang Pendidikan, PelatiPenelitian dan Pengabdian han, Penelitian dan PengabMasyarakat di Rumah Sakit dian Masyarakat; Umum Provinsi Nusa Tenggara c.Kegiatan – kegiatan lainnya Barat. yang disepakati PARA PIHAK.
RSUD Prov. NTB
19
Pemerintah Prov. NTB dengan Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.
Kesepakatan Bersama 1.Maksud Kesepakatan Bersama 1.Obyek Kesepakatan Bersama ini Mataram Nomor : 420/010/KESDA ini untuk melakukan kerjasama adalah Bidang Pendidikan, Nomor : 001/AKBID-BK/I/2014 dalam rangka meningkatkan Pelatihan, Penelitian dan Tanggal 24 Desember 2014 sumber daya manusia di bidang Pengabdian Masyarakat di Tentang Kerjasama Bidang kesehatan melalui kegiatan Rumah Sakit Umum Provinsi Pendidikan, Pelatihan, PePendidikan, Pelatihan, Nusa Tenggara Barat; nelitian dan Pengabdian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Masyarakat; 2.Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 2.Tujuan Kesepakatan Bersama a.Bantuan Tenaga Profesional ini adalah untuk terlaksananya di Bidang Kebidanan; Pendidikan, Pelatihan, b.Bidang Pendidikan, PelatiPenelitian dan Pengabdian han, Penelitian dan PengabMasyarakat di Rumah Sakit dian Masyarakat; Umum Provinsi Nusa Tenggara c.Kegiatan – kegiatan lainnya Barat. yang disepakati PARA PIHAK.
RSUD Prov. NTB
