ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA Franco Benony Limba Gustin Tanggulungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana ABSTRACT The third-party donation according to local financing regulations intended as voluntary participation, sincerely, from community groups or individuals for regional development. It categorized as an original local government income (PAD). This study aims to analyze the third-party donations - service charges and airline freight services - as part of PAD source for Kabupaten Jayawijaya. The analysis focused on the regulation, contribution, and public perception on it. Regulatory analised by comparing the local regulation to the relevant regulations. The contribution analised by calculating the contribution to the Local Government Income (PAD) and related account in the budget realisation report. The public perception analysed by descriptive statistics. The results showed that the local regulations regarding third-party donations have several mismatches with some related legislation. However, it contributions on budget of Jayawijaya district was average 12.73% and supported by public. Keywords: the Third Party Donation, the Local Government Income (PAD), Financing Regulations, Public Perception PENDAHULUAN Pembentukan Asean Community adalah tantangan dan peluang bagi pembangunan kawasan. Sehubungan dengan itu pola pembangunan dengan mendekatkan keputusan pada aras lokal dalam konteks otonomi daerah mendapatkan tantangan yang semakin besar. Daerah tidak hanya akan bersaing dalam level nasional namun juga di level ASEAN. Daerah yang tidak dapat menggali potensi lokal dengan maksimal, sebagaimana diharapkan dari era otonomi daerah, akan kesulitan bersaing dalam kondisi tingkat kompetisi yang semakin tinggi. Oleh karena itu sebagai regulator dan pelaku ekonomi di daerah pemda dituntut untuk semakin kreatif dalam menglola pembangunan di daerah. Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten otonom di propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12/1969. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang mengandalkan transportasi darat sebagai sarana lalu lintas maupun distribusi barang kebutuhan, maka penerbangan udara adalah transportasi andalan di Kabupaten Jayawijaya. (http://www.Jayawijayakab.go.id). Keunikan tersebut memunculkan salah satu sumber PAD Kabupaten Jayawijaya yakni Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13/2009. Menurut Perda tersebut, SPK pengguna jasa angkutan udara dikenakan atas sumbangan oleh penumpang (pemilik tiket), sumbangan oleh ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 595
pihak perusahaan penerbangan atas barang yang masuk atau keluar melalui penerbangan udara, serta sumbangan oleh pengunjung atau pengantar penumpang di Bandara. Sistem pemungutan SPK dari penumpang dipungut bersamaan dengan airport tax (pajak pusat). Dalam hal ini secara bersamaan terjadi dua macam pungutan kepada penumpang pesawat. Dokumen pemungutan ketiga jenis SPK tersebut adalah bukti pembayaran retribusi jasa penerbangan dan tidak sebagai bukti penerimaan sumbangan. SPK dari pengunjung/pengantar penumpang hanya berjalan beberapa bulan setelah Perda ditetapkan. Beberapa fenomena tersebut mengindikasikan adanya masalah perolehan APBD Kabupaten Jayawijaya dari SPK tersebut. Tulisan ini hendak menganalisis SPK Kabupaten Jawawijaya sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Jayawijaya dari aspek kesesuaian dengan regulasi terkait, kontribusinya terhadap PAD, serta persepsi masyarakat terhadap SPK tersebut. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset dalam pelaksanaan Perda Nomor 13/2009 dan kepada pihak-pihak terkait regulasi di Indonesia. TINJAUAN PUSTAKA Regulasi PAD pada Era Otonomi Daerah Sehubungan dengan otonomi daerah maka daerah diberikan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (UU Nomor 32/2004). Pemerintah daerah juga diberi kewajiban membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan itu maka APBD sebagai rencana kerja tahunan pemerintah harus dikelola secara secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003, pemerintah daerah berhak mendapatkan pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber-sumber PAD dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (UU No. 32 tahun 2004). Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber-sumber PAD sebagaimana pada UU No. 33 tahun 2004 dan peraturan terkait lainnya adalah sebagai berikut : a. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah tersebut. UU Nomor 28/2009 telah membatasi objek pajak daerah atas 11 objek yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. b. Retribusi Daerah 596 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kepada orang pribadi maupun badan. Objek retribusi dapat mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perijinan tertentu. Setiap jenis retribusi yang akan dipungut harus diatur didalam Perda dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, BUMD, serta perusahaan milik swasta di daerah tersebut. Sumber pendapatan ini adalah bagian investasi dari pemerintah daerah yang diharapkan memberikan tambahan berupa laba untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah meliputi : komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk menghindari tumpang tindih pungutan yang membebani masyarakat maka undang-undang keuangan negara mengatur bahwa pengelolaan segala macam sumber pendapatan daerah baik pada tingkat kabupaten/kota maupun propinsi harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya. Namun hingga April 2005, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Menteri Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/73/) mencatat jumlah Perda yang dibatalkan Mendagri atas rekomendasi Menkeu mencapai 255 Perda (7,5 persen) dari 3.393 perda yang diterima oleh pemerintah pusat. Terdapat enam masalah yang teridentifikasi oleh DJPK pada perda yang dibatalkan, yaitu (1) pungutan dilakukan oleh daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah, (2) muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, (3) tumpang tindih dengan pungutan pusat, (4) retribusi yang bersifat pajak, (5) pajak/retribusi merintangi arus lalu lintas manusia maupun barang/jasa antar daerah, dan (6) pemungutan sumbangan pihak ketiga. Meskipun demikian, KPPOD menilai jumlah pembatalan perda bermasalah oleh Mendagri belum mencerminkan persentase yang memadai untuk mencegah timbulnya perda bermasalah. Survei KPPOD pada tahun 2003 (Bappenas, 2005) sebagaimana pada Tabel 1 dinyatakan hanya sekitar 14,8 persen perda terkait PAD yang secara umum tidak bermasalah. Masalah yang diidentifikasi KPPOD dalam perda-perda tersebut diantaranya masalah acuan yuridis, dampak negatif terhadap ekonomi, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut, kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan, serta menghalangi akses masyarakat. {sisipkan Tabel 1 di sini} ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 597
PAD dari Sumbangan Pihak Ketiga SPK adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak (Permendagri Nomor 3/1978). Regulasi SPK harus disetujui DPRD, mendapat pengesahan dari instansi vertikal (Mendagri dan/atau Gubernur), dan digunakan untuk pembangunan daerah. Sumbangan dapat berupa pemberian, hadiah donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa. Penerimaan dalam bentuk uang harus dicantumkan dalam APBD dan sumbangan berupa barang harus tercatat dan digunakan sebagai kekayaan daerah. Perda Sumbangan Pihak Ketiga terdapat pada berbagai Pemda di Indonesia. Pada tahun 2002 hingga tahun 2009 Mendagri telah membatalkan 27 perda yang berkaitan SPK. Perda tersebut diantaranya SPK atas hasil tambang yang keluar dari arena pertambangan (Pemkab Tapin), SPK dari usaha sektor kehutanan (Pemkab Simalungun), dan SPK dari para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor luar daerah yang dioperasikan di Provinsi Jambi (Pemprov Jambi). METODE PENELITIAN Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah persepsi masyarakat yang diperoleh dengan metode convinience sampling yakni responden terpilih secara kebetulan dari penumpang dan pengunjung yang berada di ruang tunggu bandara pada saat penyebaran kuesioner. Data sekunder adalah ketentuan perundangan terkait dan data realisasi penerimaan SPK pada Laporan Realisasi Pendapatan 2009-2011. Kesesuaian perda SPK dengan kebijakan terkait diukur pada aras nominal yakni dengan mengidentifikasi kesesuaian aturan. Kontribusi SPK diukur pada aras rasio, yakni dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio kontribusi selama tiga tahun. Efektivitas anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2002) :
Rasio kontribusi SPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Persepsi masyarakat diukur pada aras ordinal yakni dengan skala likert dan dianalisis dengan teknik deskriptif statistik untuk setiap item pertanyaan yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas. Terdapat satu pertanyaan tidak valid sehingga tidak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Konsep, definisi konsep, dan indikator empirik untuk mengukur persepsi masyarakat adalah sebagaimana pada Tabel 2.
598 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
{sisipkan Tabel 2 di sini} DATA DAN ANALISIS Sumbangan Pihak Ketiga dan Regulasi Terkait Peraturan perundangan lainnya terkait Perda Nomor 13/2009 tentang SPK adalah Permendagri Nomor 3/1978, UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Analisis kesesuaian Perda Nomor 13/2009 dengan ketiga perundangan terkait terdapat pada Tabel 3. {sisipkan Tabel 3 di sini} Berdasarkan analisis tersebut, Perda SPK pada Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi kriteria sebagai sumbangan namun merupakan pungutan yang dipaksakan bagi setiap pengguna layanan penerbangan dari Bandara Wamena. Penerimaan yang dipaksakan, diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan tanpa kontraprestasi langsung adalah ciri pemungutan pajak. Namun Pemda Jayawijaya tidak dapat mengatur pungutan tersebut sebagai pajak daerah oleh karena tidak termasuk dalam 11 jenis objek pajak yang diperkenankan menurut UU Pajak dan Retribusi Daerah. Pengaturan sebagai perda retribusi juga tidak memungkinkan oleh karena pemerintah daerah tidak menyediakan layanan jasa maupun barang terkait pungutan tersebut. Perda 13/2009 tersebut selain bermasalah dalam aspek yuridisnya juga tidak konsisten dalam implementasi. Pertama, sumbangan dari pengunjung telah dihentikan oleh karena tidak memadainya kapasitas ruang tunggu untuk menampung jumlah pengunjung yang hendak masuk ke ruang tunggu. Kedua, pada pasal 1 ayat (10) disebutkan penumpang adalah semua orang yang menggunakan jasa penerbangan udara dari Wamena ke Sentani. Pada pelaksanaannya pemungutan diberlakukan kepada semua penumpang dari Waimena ke berbagai tujuan penerbangan. Ketiga, pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sumbangan penumpang sebesar Rp 10.000,00 dibayarkan bersamaan dengan pembelian tiket pesawat dan disetorkan oleh perusahaan penerbangan maupun biro perjalanan yang telah ditunjuk. Namun dalam pelaksanaannya dipungut saat sebelum penumpang masuk ke ruang tunggu, bersamaan dengan pemungutan airport tax pada loket tersedia. Dengan demikian, Perda 13/2009 pada Kabupaten Jayawijaya termasuk perda bermasalah dari aspek yuridis dan konsistensi implementasinya. Meskipun demikian perda tersebut tidak dibatalkan sebagaimana sejumlah perda bermasalah lainnya. Menurut Dr Bambang PS Brodjonegoro, mantan Ketua Umum Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pemberlakuan perda-perda tersebut disebabkan belum otimalnya pemerintah pusat mengawasi perda-perda yang bermasalah (Suara Karya, 2007) Kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga Dalam PAD Kabupaten Jayawijaya Besaran nilai SPK, PAD, Retribusi dan Retribusi Umum, Lain-lain PAD dan Pendapatan Jasa Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2009-2011 adalah sebagaimana pada Tabel 4. {sisipkan Tabel 4 di sini} ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 599
SPK yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Penerbangan (RPP) dan Pendapatan Jasa Angkutan Barang (PJAB), sepanjang tahun 2009-2011 memberi kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 12,73 persen sebagaimana terlihat pada grafik 1. Terjadi kenaikan rasio kontribusi SPK pada tahun kedua pelaksanaanya dan kembali menurun pada tahun ketiga meski jumlahnya masih lebih tinggi daripada tahun pertama. Fluktuasi besaran kontribusi terkait dengan jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi, kebakaran yang terjadi pada bulan September 2011, dan meningkatnya sumber PAD yang lain. Pada tahun 2009 ada enam perusahaan penerbangan yang beroperasi yang meningkat menjadi delapan perusahaan pada tahun 2010 namun kembali menjadi enam perusahaan pada tahun 2011. Kerusakan pesawat pengangkut barang menjadi penyebab berkurangnya perusahaan penerbangan yang beroperasi. {sisipkan Grafik 1 di sini} Grafik 2 menunjukkan PJAB memiliki kontribusi lebih tinggi daripada RPP terhadap PAD. Artinya SPK dari kegiatan pengangkutan barang dari Wamena melebihi penerimaan dari angkutan penumpang. {sisipkan Grafik 2 di sini} Nominal penerimaan RPP pada tahun kedua berkurang sebesar 1,72 persen dibandingkan tahun pertama. Kemudian pada tahun ketiga berkurang sebesar 5,73 persen dibandingkan tahun kedua. Namun dilihat dari rasio kontribusi terhadap retribusi jasa umum (Grafik 3), terjadi penurunan dalam jumlah besar yakni 14,35 persen dan 5,68 persen. Sedangkan terhadap total retribusi, rasio kontribusi menurun sebesar 1,58 persen dan 0,28 persen. Selain karena penurunan penerimaan, kontribusi menurun oleh karena sumber retribusi lainnya telah mengalami peningkatan yakni dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Sewa Rumah Dinas Pemda, serta Retribusi Pelayanan Kesehatan. {sisipkan Grafik 3 di sini} PJAB dikelompokkan sebagai pendapatan jasa dari lain-lain pendapatan. Pada Grafik 4 terlihat peningkatan kontribusi pada tahun kedua penerapan perda SPK oleh karena bertambahnya perusahaan penerbangan yang menandatangani kontrak dengan pemerintah daerah yang meningkatkan volume pengiriman barang. Namun pada tahun ketiga menurun karena berkurangnya maskapai penerbangan yang beroperasi. Grafik 4 juga menunjukkan penurunan rasio kontribusi pendapatan jasa angkutan barang terhadap pendapatan jasa. Selain disebabkan nominal penerimaan yang berkurang juga oleh meningkatnya komponen lain-lain pendapatan khususnya dari jasa administrasi. {sisipkan Grafik 4 di sini}
600 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
Efektivitas pencapaian target penerimaan dari SPK terlihat berfluktuasi (Grafik 5) yang antara lain dipengaruhi oleh belum tersedianya informasi memadai untuk penetapan anggaran. Pada tahun pertama target anggaran terlalu rendah sedangkan pada tahun kedua terlalu tinggi. Penyebab lainnya adalah kebakaran bandara dan kerusakan pesawat beberapa perusahaan penerbangan sehingga aktivitas/fasilitas tidak berjalan dengan normal pada tahun kedua. {sisipkan Grafik 5 di sini} Pada tahun pertama, dasar penentuan anggaran adalah empat perusahaan penerbangan sedangkan lima perusahaan penerbangan yang beroperasi belum dianggarkan sebagaimana kesepakatan perusahaan dengan pemerintah daerah. Satu diantara empat perusahaan yang dianggarkan, yaitu Trigana Air Service melebihi target anggaran, tiga perusahaan tidak mencapai target, dan terdapat dua perusahaan yang belum dianggarkan namun telah kontribusi. Pada tahun kedua, Trigana Air Service, Manunggal Air, dan Hercules AURI melampaui target anggaran yang ditetapkan sedangkan tujuh perusahaan penerbangan lainnya belum memenuhi target anggaran. Merpati Nusantara Airlines dan Jayawijaya Dirgantara tidak mencapai target disebabkan pesawat kargo kedua perusahaan penerbangan tersebut tidak beroperasi. Pada tahun ketiga, dari enam perusahaan yang ditargetkan, empat perusahaan penerbangan melampaui target anggaran, satu perusahaan mencapai tingkat efektivitas 100 persen, dan satu perusahaan hanya mencapai 38,53 persen target anggaran. Selama tiga tahun pemberlakuan perda SPK, satu perusahaan yaitu Trigana Air Service yang selalu mencapai efektivitas lebih dari 100 persen. Namun terdapat pula perusahaan yang belum pernah merealisasi anggaran karena tidak beroperasi yaitu Jayawijaya Dirgantara. Persepsi Masyarakat terhadap Sumbangan Pihak Ketiga Tabel 5 menggambarkan karakteristik demografi dari 86 responden. Jumlah responden laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Responden dengan usia produktif, tingkat pendidikan SMA dan Sarjana, serta bekerja sebagai PNS adalah lebih dominan. {sisipkan Tabel 5 di sini} SPK dari Retribusi Pelayanan Penerbangan dan Pemungutan Jasa Angkutan Barang, yang telah berlaku tiga tahun, berterima secara umum di masyarakat. Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, mayoritas responden menyatakan ikhlas berpartisipasi dalam pembangunan daerah (66,3%) dan ikhlas membayar SPK yang ditarik melalui jasa penerbangan (67,44%). {sisipkan Tabel 6 di sini} Masyarakat bersikap rela membayar pungutan sebesar Rp 10.000 yang dipungut bersama dengan airport tax sebesar Rp 11.000,00. Pada Tabel 7 nampak mayoritas responden (62,8%) menyatakan SPK tidak perlu mengurangi kewajiban lain. Sebagian besar responden (59,30%) berpendapat bahwa pungutan SPK adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini tentu saja merupakan dukungan yang kuat bagi Pemda ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 601
Jayawijaya dalam menerapkan peraturan ini. Meskipun demikian data ini perlu diklarifikasi kepada responden yang lebih luas mengingat sebagian besar responden penelitian adalah PNS yang merupakan aparat pemerintah juga. Disamping itu tarif airport tax sebesar Rp 11.000,00 adalah jauh dibawah rata-rata tarif airport tax bandara lainnya di Indonesia yakni sebesar Rp. 40.000,00 (Surabayapost, 2010). {sisipkan Tabel 7 di sini} Sebagaimana Tabel 8, sebagian besar responden (70%) yang mengetahui bahwa SPK di Kabupaten Jayawijaya diatur dalam Perda Nomor 13/2009 setuju bila SPK tidak perlu mengurangi kewajiban lainnya. {sisipkan Tabel 8 di sini} Pada Tabel 9 terlihat bahwa pembayaran sumbangan dalam wujud uang didukung oleh sebagian besar responden (69,77%) demikian pula untuk besaran tarif Rp 10.000,00 untuk penumpang (60,46%), dan Rp 5.000,00 untuk pengunjung (55,81%). Pilihan pembayaran SPK dalam wujud uang adalah pilihan yang rasional oleh karena uang adalah materi yang mudah dibawa dan memiliki kepastian nilai. Tarif berlaku relatif murah mengingat tingkat harga umum di wilayah Papua yang tinggi dan besaran SPK apabila dijumlahkan dengan airport tax masih dibawah tarif airport tax bandara-bandara di Indonesia. {sisipkan Tabel 9 di sini} Sebagian besar responden yang juga mengetahui bahwa SPK diatur dengan Perda , menyetujui pemberian dalam bentuk uang (68%), besaran tarif penumpang (73%), dan besaran tarif pengunjung bandara (73%), sebagaimana tersaji pada Tabel 10. {sisipkan Tabel 10 di sini} Mayoritas responden yang berpendidikan sarjana (Tabel. 11) mengetahui bahwa SPK pelayanan penerbangan diatur dalam Perda. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari sarjana lebih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut, kecuali pada tingkatan SMA yang mencapai 50 persen. Dengan demikian patut diduga bahwa tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan terhadap aturan yang berlaku. Namun dalam penelitian ini belum diukur intensitas pengetahuan responden yang kemungkinan sebatas pengetahuan dari informasi pada kupon/karcis retribusi pelayanan penerbangan. {sisipkan Tabel 11 di sini} Kesimpulan dan Implikasi Penelitian Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) pada Kabupaten Jayawijaya yang diatur dengan Perda Nomor 13/2009 adalah regulasi untuk menggali potensi dari lalu lintas penerbangan yang tinggi di Kabupaten Jayawijaya. Bandara adalah terminal lalulintas yang penting berbeda dengan Kabupaten lain di Indonesia yang dapat mengandalkan retribusi dari terminal angkutan darat. SPK dari angkutan penerbangan, pada tiga tahun pemberlakuan telah 602 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
memberikan kontribusi memadai bagi APDB Kabupaten Jayawijaya. Prosentase kontribusi yang menurun pada tahun kedua dan ketiga lebih disebabkan oleh kebakaran bandara dan kerusakan pesawat serta telah meningkatnya sumber lain PAD. Inefektivitas target anggaran disebabkan oleh belum memadainya basis data untuk perencanaan anggaran. Perda tersebut bermasalah dalam hal ketidaksesuaian dengan regulasi lainnya dan tidak konsisten dalam implementasinya. Meskipun demikian, masyarakat mendukung pungutan tersebut dan rela membayar karena setelah dijumlahkan dengan airport tax, jumlahnya masih lebih rendah dari rata-rata airport tax di Indonesia. Pihak regulator perlu mencari solusi agar daerah dapat menggali potensi PAD tanpa memunculkan perda bermasalah misalnya perda yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya. Dalam hal SPK di Kabupaten Jayawijaya perlu dikaji kemungkinan pembagian penerimaan airport tax di bandara Waimena oleh karena sumber dari retribusi terminal angkutan darat relatif terbatas di wilayah ini. Keterbatasan penelitian Pengambilan sample tidak dibatasi sehingga secara kebetulan mayoritas sample terpilih adalah PNS yang adalah juga aparat Pemda Jayawijaya sendiri. Karakteristik demikian kemungkinan menimbulkan bias persepsi responden.
DAFTAR PUSTAKA Departemen Dalam Negeri, Daftar Keputusan Mendagri Tentang Pembatalan Perda dan Keputusan KDH tahun 2002, http://www.depdagri.go.id/media/documents/ 2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf. Diunduh 27 Juni 2012 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Leafleat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/ article/108/73/. Diunduh 7 Juni 2012 Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Harian Ekonomi Neraca. 2001. Perda Bermasalah. http://perpustakaan.bappenas.go. id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=34133&lokasi=lokal Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Khusus Jasa Angkutan Barang dan Sumbangan Penumpang dan Pengunjung Bandara kepada Pemerintah Daerah. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Jayawijaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Suara Karya. 2007. Pemerintah Pusat Tak Tegas Cabut Perda Bermasalah. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp ?id=57931&lokasi=lokal. Diunduh 27 Juni 2012 Surabayapost. 2010. Bulan Depan, Tarif Airport Tax Naik. http://www.surabayapost.co.id/ ?mnu=berita&act=view&id=30559c25e5bda64b63e9a9c0b4dbd24b&jenis=c81e728 d9d4c2f636f067f89cc14862c. Diunduh 27 Juni 2012 ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 603
Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. 2005. Iklim Investasi di Indonesia. www.bappenas.go.id/getfile-server/node/1896/ . Diunduh 27 Juni 2012 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tabel 1. Statistik Peraturan Daerah (Perda) “Bermasalah” KPPOD Jenis Pelanggaran/Masalah Secara Umum Tidak Bermasalah Relevansi Yurudis Up to date Acuan Yuridis Kelengkan Yuridis Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal) Kejelasan Obyek Kejelasan Subyek Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut Kejelasan Standar Waktu, Biaya, Prosedur, Struktur Tarif Kesesuaian Filosofi dan Prinsip Pungutan Keutuhan Wilayah Ekonomi Nasional & Prinsip Free Internal Trade Persaingan Sehat Dampak Ekonomi Negatif Menghalangi Akses Masyarakat, Perlindungan Lingkungan Hidup Pelanggaran Kewenangan Pemerintahan Jumlah Peraturan Daerah Sumber : Bappenas, 2007
Jumlah Persentase 152 14,76 30 2,91 162 15,73 58 5,63 32 3,11 76 7,38 5 0,49 81 7,86 234 22,72 46 4,47 24 9 95
2,33 0,87 9,22
11 15 1030
1,07 1,46 100
Tabel 2. Pengukuran Variabel Konsep Ikhlas Kesesuaian
Definisi Konsep kerelaan hati memberikan sumbangan Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan terkait
Indikator Empiris - Kerelaan berpartisipasi - Kerelaan membayar - Tidak menghambat pemenuhan kewajiban lainnya - Tidak ada aturan yang
604 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
Pembayaran
Pembayaran dengan alat pembayaran yang sah.
dilanggar - Berupa Uang - Nominal Rp 10.000 untuk Penumpang - Nominal Rp 5.000 untuk Pengantar/pengunjung
Tabel 3. Perbandingan Perda Nomor 13/2009 dengan Peraturan Terkait Ketentuan dalam peraturan pembanding Permendagri 1.Pemberian berdasarkan No. 3/1978 Tentang keikhlasan dan Sumbangan tidak mengikat Pihak Ketiga 2. Pemberian tidak mengurangi kewajiban lain seperti pajak dan retribusi 3. Sumbangan dapat berupa uang dan termasuk komponen APBD Peraturan terkait
UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Nama retribusi dan golongan retribusi harus dijelaskan dalam Perda 2. Retribusi merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah. 3. Pemungutan retribusi tidak tumpang tindih
Karakteristik Perda Nomor 13/2009 1. Memaksa oleh karena Perda mewajibkan pembayaran pada saat memanfaatkan jasa penerbangan 2. Dibayar bersamaan dengan kewajiban Airport Tax
Keterangan 1. Tidak Sesuai
2. Sesuai
3. Sesuai 3. Besarnya Rp. 10.000,00 untuk Penumpang dan Rp.100,00/Kg untuk setiap pengangkutan barang. Target dan realisasi pembayaran dinyatakan dalam APBD 1. Perda mengaturnya sebagai SPK dan bukan perda retribusi pelayanan penerbangan 2. Perda tidak menjelaskan jasa atau layanan yang disediakan pemda sehubungan dengan jenis retribusi tersebut.
1. Tidak Sesuai
2. Tidak Sesuai
3. Tidak sesuai 3. Dipungut bersamaan dengan Airport Tax
ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 605
dengan pungutan pusat
1. Daerah dilarang 1. Kewajiban membayar 1. Tidak Sesuai UU No. menetapkan SPK menambah biaya 33/2004 Tentang Peraturan Daerah mobilitas penduduk Perimbangan tentang pendapatan maupun lalu lintas barang Keuangan yang menghambat dan jasa. Penambahan Pusat dan mobilitas biaya berpotensi Daerah penduduk, lalu menghambat lintas barang dan perekonomian. jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Sumber : Perda Nomor 13/2009, UU Nomor 28/2009, UU Nomor 33/2004, dan Permendagri Nomor 3/1978
Tabel 4. SPK, Total PAD, Total Retribusi dan Retribusi Umum, Lain-lain PAD dan Pendapatan Jasa, tahun 2009-2011 Tahun Sumbangan Pihak Ketiga Total PAD Retribusi Pelayanan Penerbangan Total retribusi Retribusi Jasa umum Pendapatan Jasa Angkutan Barang Total lain-lain PAD yang sah Pendapatan Jasa
2009
2010
2011
1,698,016,940.00 19,519,936,832.00 247,150,000.00 3,582,272,768.00 803,076,000.00 1,450,866,940.00 9,522,998,669.00
3,692,303,600.00 22,327,584,128.71 242,910,000.00 5,498,148,941.00 1,478,199,300.00 3,449,393,600.00 10,002,182,674.71
3,113,240,300.00 24,005,757,145.26 229,000,000.00 5,538,874,601.00 2,150,507,745.00 2,884,240,300.00 11,681,148,645.26
1,571,938,940.00
4,940,555,001.00
5,845,835,453.00
Sumber : APBD Kab Jayawijaya, 2009-2011
606 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
Tabel 5. Demografi Responden Jenis kelamin
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
46 Orang
40 Orang
Usia
Produktif (15-64 Tahun)
Tidak produktif
Jumlah
85 Orang
1 Orang
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Sarjana
Lainnya
Jumlah
1 Orang
6 Orang
38 Orang
32 Orang
9 Orang
pekerjaan
PNS
Swasta
Jumlah
45 Orang
16 Orang
Wirausaha Lainnya 9 Orang
16 Orang
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 6. Tanggapan Keikhlasan Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah dan Membayar SPK
Keterangan
Ikhlas berpartisipasi dalam pembangunan daerah
Ikhlas dalam membayar sumbangan pihak ketiga
N
%
N
%
Tidak Ikhlas
0
0
2
2,33
Kurang Ikhlas
2
2,3
4
4,65
ragu-ragu
4
4,7
11
12,79
Ikhlas
57
66,3
58
67,44
Sangat Ikhlas
23
26,7
11
12,79
Total
86
100
86
100
Sumber : Data Primer, 2012
Tabel 7. Persepsi Tidak Perlunya SPK Mengurangi Kewajiban Lain dan Sebagai Bentuk Partisipasi dalam Pembangunan Perlu membayar SPK tanpa mengurangi kewajiban Lain N Tidak perlu
Membayar SPK Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
% 13
N
15.10 Tidak Setuju
4
% 4.65
Kurang perlu
6
7.00 Kurang Setuju
8
9.30
Ragu-ragu
6
7.00 Ragu-ragu
12
13.95
51
59.30
11
12.79
86
100
Perlu Sangat Perlu Total
54 7 86
62.80 Setuju 8.10 Sangat Setuju 100 Total
Sumber : Data Primer yang diolah, 2012 ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 607
Tabel 8. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009 dan Persepsinya mengenai Perlunya SPK Tidak Mengurangi Kewajiban Lainnya Perlu membayar SPK tanpa mengurangi kewajiban lainnya
Total
Tidak perlu
Kurang perlu
Raguragu
Perlu
Sangat Perlu
Tahu SPK Diatur Tidak dalam Perda No. Ya 13/2009
10
2
4
16
2
34
3
4
2
38
5
52
Total
13
6
6
54
7
86
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2012
Tabel 9. Tanggapan Responden untuk Pembayaran SPK dalam Bentuk Uang Keterangan
SPK dalam bentuk Uang N
%
Tarif Rp 10.000 untuk penumpang N
%
Tarif Rp 5.000,00 untuk pengunjung N
%
Tidak Setuju
5
5.81
13
15.12
15
17.44
Kurang Setuju
7
8.14
11
12.79
6
6.98
Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju Jumlah
8
9.30
2
2.33
13
15.12
60
69.77
52
60.46
48
55.81
6
6.98
8
9.30
4
4.65
86
100.00
86
100.00
86
100.00
Sumber: Data Primer yang Diolah 2012 Tabel 10. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009
608 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
dan Persepsinya mengenai Bentuk dan Tarif SPK SPK diberikan dalam bentuk Uang
Tahu SPK Diatur dalam Perda No. 13/2009
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
Ragu-ragu
Tidak
4
4
6
19
1
34
Ya
1
3
2
41
5
52
5
7
8
60
6
86
Total
Tarif Rp 10.000 dikenakan bagi Penumpang
Tahu SPK Diatur dalam Perda No. 13/2009
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
Ragu-ragu
Tidak
10
5
2
14
3
34
Ya
3
6
0
38
5
52
13
11
2
52
8
86
Total
Tarif Rp 5.000 dikenakan bagi Pengunjung Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
Total
Ragu-ragu
13
1
4
13
3
34
2
5
9
35
1
52
15
6
13
48
4
86
Tahu SPK Tidak Diatur dalam Perda No. Ya 13/2009 Total
Sumber: Data Primer yang Diolah 2012
Tabel 11. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009 Berdasarkan Tingkatan Pendidikannya Tingkat Pendidikan Terakhir Responden SD
SMP
SMA
Diploma Sarjana Total
Tahu SPK Diatur dalam Perda No. 13/2009 Total
Tidak
0
1
19
8
6
34
Ya
1
5
19
1
26
52
1
6
38
9
32
86
Sumber: Data Primer yang Diolah 2012
ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 609
16,54 12,97 8,70
2009
2010
2011
. Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012 Grafik 1. Rasio Kontribusi SPK Terhadap PAD tahun 2009-2011
20
15,45 12,01
15 10
7,43
5
1,27
1,09
0,95
2009
2010
2011
Rasio Kontribusi Pendapatan Jasa Angkutan Barang terhadap PAD
0
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012 Grafik 2. Rasio Kontribusi RPP dan PJAB terhadap PAD
30,78 16,43 10,65 6,90 2009
4,42 2010
4,13
Rasio Kontribusi Retribusi Pelayanan Penerbangan terhadap Retribusi Jasa Umum
2011
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012 Grafik 3 Rasio Kontribusi RPP terhadap Total Retribusi & Retribusi Jasa Umum
120
92,3
69,82
100
49,34
80 60 40 20
34,49 15,24
24,69
Rasio Kontribusi Pendapatan jasa angkutan barang terhadap Pendapatan Jasa
0 2009
2010
2011
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012 Grafik 4. Rasio Kontribusi PJAB terhadap Lain-lain PAD Yang Sah 610 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
& Pendapatan Jasa
67,17 277,70
139,32
105,49 69,4 2009
2010
100,44 2011
Rasio Efektivitas Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah
Rasio Efektivitas Realisasi Retribusi Pelayanan Penerbangan
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012 Grafik 5. Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran SPK
LAMPIRAN KUESIONER PENELITIAN Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkenaan dengan data pribadi Anda. 1. Nama (optional) : ……………………… 2. Usia : ……………………… 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan 4. Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Pemilik Usaha/ Wirausaha Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkenaan dengan pendapat dan penilaian Anda terhadap Sumbangan Pihak Ketiga: 1. Apakah Anda Ikhlas bila diminta berpartisipasi dalam pembangunan daerah? a. Sangat Ikhlas d. Kurang Ikhlas b. Ikhlas e. Tidak Ikhlas c. Ragu 2. Apakah Anda Ikhlas bila diminta berpartisipasi dalam mendanai pembangunan daerah dengan membayar sumbangan pihak ketiga (Retribusi Jasa Penerbangan)? a. Sangat Ikhlas d. Kurang Ikhlas b. Ikhlas e. Tidak Ikhlas c. Ragu 3. Apakah Anda keberatan dengan membayar sumbangan pihak ketiga (Retribusi Jasa Penerbangan) bersamaan dengan airport tax? a. Sangat Keberatan d. Kurang Keberatan b. Keberatan e. Tidak Keberatan c. Ragu 4. Apakah Anda mengetahui bahwa sumbangan pihak ketiga di Bandara (Retribusi Jasa penerbangan) sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009? ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 611
a. Ya b. Tidak 5. Menurut pendapat Anda, apakah masyarakat (penumpang) perlu membayar sumbangan pihak ketiga (Retribusi Jasa Penerbangan), tanpa mengurangi kewajiban membayar pajak dan retribusi? a. Sangat Perlu c. Kurang Perlu b. Perlu d. Tidak Perlu c. Ragu 6. Apakah Anda setuju bahwa sumbangan pihak ketiga di Bandara (Retribusi Jasa Penerbangan) sebagai bentuk partisipasi Anda dalam pembangunan daerah? a. Sangat setuju c. Kurang setuju b. Setuju d. Tidak setuju c. Ragu 7. Apakah sumbangan pihak ketiga mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan jasa penerbangan? a. Sangat Mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi b. Mempengaruhi d. Tidak Mempengaruhi c. Ragu 8. Apakah Anda setuju sumbangan pihak ketiga diberikan dalam bentuk uang? a. Sangat setuju d. Kurang setuju b. Setuju e. Tidak setuju c. Ragu 9. Apakah Anda setuju penumpang membayar sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 10.000? a. Sangat setuju d. Kurang setuju b. Setuju e. Tidak setuju c. Ragu 10. Apakah Anda setuju pengunjung/pengantar membayar sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 5.000? a. Sangat setuju d. Kurang setuju b. Setuju e. Tidak setuju c. Ragu
612 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012
