PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri dan dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan
memperhatikan
kemampuan
masyarakat, Daerah
Daerah di tuntut untuk memenfaatkan ada
yang
memungkinkan
untuk
maka
dengan Pemerintah
segala potensi yang
mengembangkan
serta
meningkatkan suber pendapatan Daerah; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas,perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Siak untuk kiranya memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di Daerah ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,perlu secara resmi dan
sah dilaksanakan sumbangan-sumbangan dari
pihak ketiga pada Daerah dengan suatu Peraturan Daerah. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Numor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir,
Kabupaten
Siak,
Kabupaten
Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181.Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); 3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan
Sumbangan
Pihak
ke tiga kepada
Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem
dan
Prosedur
Administrasi
Daerah,
Retribususi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
SUMBANGAN
DARI
KABUPATEN PIHAK
SIAK
TENTANG
KETIGA
KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah,adalah Kabupaten Siak; b. Pemerintah Daerah,adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya yang selanjutnya disebut Badan Eksekutif;
c. Bupati,adalah Bupati Kabupaten Siak; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan Daearah Kabupaten Siak; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; f.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; h. Dinas
Daerah/Instansi Pertikal adalah
Dinas/Instansi Pertikal dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak; i.
Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerak Kabupaten Siak;
j.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak;
k. Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah
Daerah
secara
ikhlas,
sukarela dan tidak
mengingkat yang
perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang yang bergerak maupun tidak bergerak; l.
Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya. BAB II SUMBANGAN Pasal 2
(1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak ketiga; (2) Sumbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian dari pihak ketiga. Pasal 3 Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan Retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 4 Semua hasil penerimaan sumbangan di maksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
Daerah dan harus dicatumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pasal 5 (1) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh bagian umum atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah; (2) Pengelolaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dilakukan
oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah maka segala kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN Pasal 6 Bupati
menunjuk
instansi/Dinas/Unit
Kerja
yang
terkait
untuk
melaksanakan
pengelolaan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Para Pengusaha yang yang
menanam
memungkinkan
akan memberikan sumbangan Pihak ketiga adalah Pengusaha
modalnya untuk
didaerah
memberikan
serta
Pengusaha-pengusaha
sumbangan
secara
sukarela
lainya
yang
sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh puihak ketiga didasarkan atas kerelaan Pengusaha yang bersangkutan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Sumbangan pihak ketiga yang diterima Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daereah ini, yang didasarkan pada Daerah.
Keputusan Bupati tetap menjadi milik
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Agustus 2001
B U P A T I S I A K,
ARWIN AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. A M Z A R Penata TK I. Nip. 420004392
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
I. PENJELASAN UMUM Sesuai dengan Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 79 disebutkan sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah, yaitu: 1). Hasil Pajak Daerah; 2). Hasil Retribusi Daerah; 3). Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 4). Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah. b. Dana perimbangan ; c. Pinjaman Daerah dan d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Mengenai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat ditegaskan bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang tersebut dala huruf d.
Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah perlu memanfaatkan seluruh potensi
para Pengusaha / Investor yang menanamkan sumbangan sukarela bai
Pembangunan Daerah.
Berkenaan dengan itu perlu secara resmi dan sah dilaksakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
Pasal 4
:
Cukup jelas
Pasal 5
:
Cukup jelas
Pasal 6
:
Cukup jelas
Pasal 7
:
Cukup jelas
Pasal 8
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Cukup jelas
Pasal 10
:
Cukup jelas
Pasal 11
:
Cukup jelas
