PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK,
Menimbang
: a.
bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri dan dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam men in g k atk an k es ejah ter aan mas y ar ak at, d en g an memperhatikan kemampuan Daerah maka Pemerintah Daerah di tuntut untuk memenfaatkan segala potensi yang ada yang memungkinkan untuk mengembangkan serta meningkatkan suber pendapatan Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas,perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Siak untuk kiranya memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di Daerah ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,perlu secara resmi dan sah dilaksanakan sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga pada Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Numor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181.Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke tiga kepada Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Daerah,
Retribususi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG S U MBA N GA N D A R I PI HA K KETI GA KEPA D A PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah,adalah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah,adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya yang selanjutnya disebut Badan Eksekutif;
Bupati,adalah Bupati Kabupaten Siak;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD,adalah Dewan Perwakilan Daearah Kabupaten Siak; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak; Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak; Dinas Daerah/Instansi Pertikal adalah Dinas/Instansi Pertikal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak; Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerak Kabupaten Siak; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak; Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengingkat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang yang bergerak maupun tidak bergerak; Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya. BAB II SUMBANGAN Pasal 2 Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak ketiga; Sumbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian dari pihak ketiga. Pasal 3
Pemberian Sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan Retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 4 Semua hasil penerimaan sumbangan di maksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dan harus dicatumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh bagian umum atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah; Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanganundangan yang berlaku; Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah maka segala kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 6 Bupati menunjuk instansi/Dinas/Unit Kerja yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Para Pengusaha yang akan memberikan sumbangan Pihak ketiga adalah Pengusaha yang menanam modalnya didaerah serta Pengusaha-pengusaha lainya yang memungkinkan untuk memberikan sumbangan secara sukarela sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh puihak ketiga didasarkan atas kerelaan Pengusaha yang bersangkutan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Sumbangan pihak ketiga yang diterima Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daereah ini, yang didasarkan pada Keputusan Bupati tetap menjadi milik Daerah.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Agustus 2001
B U P A T I S I A K,
ARWIN AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2001 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. A M Z A R Penata TK I. Nip. 420004392
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI D
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK
I. PENJELASAN UMUM Sesuai dengan Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 79 disebutkan sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
1). Hasil Pajak Daerah; 2). Hasil Retribusi Daerah; 3). Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 4). Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah. Dana perimbangan ; Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Mengenai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat ditegaskan bahwa yang termasuk dalam golongan ini adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang tersebut dala huruf d.
Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah perlu memanfaatkan seluruh potensi
para Pengusaha / Investor yang menanamkan sumbangan sukarela bai
Pembangunan Daerah.
Berkenaan dengan itu perlu secara resmi dan sah dilaksakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
Pasal 4
:
Cukup jelas
Pasal 5
:
Cukup jelas
Pasal 6
:
Cukup jelas
Pasal 7
:
Cukup jelas
Pasal 8
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Cukup jelas
Pasal 10
:
Cukup jelas
Pasal 11
:
Cukup jelas
