KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA. Oleh M. AZIZ FACHRI NPM

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Oleh M. AZIZ FACHRI NPM. 1342011101

Jurnal Ilmiah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

pada Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

M. Aziz Fachri, Nurmayani, Marlia Eka Putri. Email: [email protected]. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145

ABSTRAK Salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Menurut Pasal 1 Angka (10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah? (2) Apakah faktor penghambat kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah: melakukan sosialisasi secara intensif tentang Sumbangan Pihak Ketiga terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung, melakukan berbagai upaya dalam rangka menggali Sumbangan Pihak Ketiga, melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rumusan kerjasama, kesepahaman/kesepakatan bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah lain mitra kerjanya dan menghimpun laporan yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur, dilakukan dengan mengacu pada tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah yang transparan dan terbuka (2) Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah adanya dasar hukum dan koordinasi dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Sumbangan Pihak Ketiga, Pendapatan Asli Daerah

POLICY OF LAMPUNG PROVINCE GOVERNMENT IN OPTIMIZING RECEPTIONOF THIRD PARTY CONTRIBUTION

ABSTRACT One of the Lampung Provincial Revenue is a Third Party Contribution To Regional. According to Article 1 point (10) Provincial Regulation Lampung No. 14 of 2014 on Admission SPK To Region, is the provision of a third party to local governments voluntarily is not binding acquisition, in cash or equated with money or goods , whether movable or immovable that acquisition does not conflict with any other law oerundang. The research problem: (1) how policies Regional Revenue Office of Lampung Province in optimizing reception Third Party Contribution to Regions? (2) Is the policy limiting factor Lampung Provincial Revenue Office in order to optimize the reception Third Party Contribution to Regions? The approach used problem is normative and empirical. The data used are primary data and secondary data. Data was collected by literature study and field study and further analyzed qualitatively. The results showed: (1) local government policies in order to optimize the reception Third Party Contribution in Lampung Province are: conduct an intensive socialization of Third Party Contribution on companies operating in Lampung Province, to make efforts in order to dig Third Party Contribution, coordinating the implementation of the reception Third Party Contribution by Local Government Departement, to prepare the formulation of cooperation, understanding / agreement together Government Departement other partners, and to compile reports received from Government Departement and submit to the Governor, shall refer to the stages cycles of local budgets in the context of regional autonomy that is transparent and open (2) factors supporting government policy in order to optimize the reception SPK in the province of Lampung is the legal basis and coordination in the reception Third Party Contribution. Local government policy limiting factor in optimizing the reception Third Party Contribution in the province of Lampung is the lack of understanding led the company to local regulations on Third Party Contribution and low awareness of the leadership of the company to Third Party Contribution. Keywords: Policy, Government, Third Party Contribution, Local Revenue

I. Pendahuluan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.23 Tahun 2014) berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masingmasing. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masingmasing. Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.1 Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya,

anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta masyarakat.2 Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Menurut Pasal 157 UU No.23 Tahun 2014, sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Salah satu sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 157 UU No.23 Tahun 2014 tersebut salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 2

1

Rayanto Sofian. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta. 2001. hlm.23.

Philipus M. Hadjon, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.11.

Daerah. Pengaturan mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah pada mulanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, namun seiring dengan era reformasi, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar hukum penggantinya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/17/SJ Tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, yang menyatakan secara eksplisit bahwa daerah dapat membentuk suatu Perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga. Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Perda No.14 Tahun 2014). Pasal 1 Angka (10) perda ini menyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak. Sumbangan pihak ketiga tersebut dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu. Sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun kepada daerah seperti pembayaran pajak dan kewajibankewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situasi penerimaan sumbangan pihak ketiga di Provinsi Lampung sebelum diberlakukan Perda No.14 Tahun 2014 masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa perkembangan persentase Sumbangan Pihak Ketiga cenderung fluktuatif, dengan perincian yaitu pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 0.61% terhadap PAD dan 0.60% terhadap APBD, tahun 2012 turun menjadi 0.48%, terhadap PAD dan APBD, tahun 2013 turun menjadi 0.48% terhadap PAD dan 0.47% terhadap APBD.3 Dalam hal ini perusahaan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang, karena dianggap lebih efektif dan praktis dibandingkan dengan bentuk berupa barang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Meskipun ada pilihan untuk membayarkan sumbangan dalam berbagai bentuk seperti hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu, namun pada kenyataannya perusahaan merealisasikan sumbangan dalam bentuk pemberian atau pembayaran saja. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung di antaranya disebabkan oleh kurangnya kesadaran berbagai pemilik perusahaan (pihak ketiga) mengenai hakikat Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagai wujud partisipasi Pihak Ketiga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini mengingat Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebagai sumbangan yang bersifat ikhlas 3

Data pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

dan tidak mengikat, menyebabkan realisasi penerimaan sumbangan ini tidak dapat dipaksakan apabila perusahaan tidak membayarkannya. Gubernur Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut telah memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Gubernur tersebut menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung? II. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. Pembahasan

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung

Berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Perda No.14 Tahun 2014, diketahui bahwa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

Sosialisasi tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Menurut penjelasan Ida Sari Yorita, sosialisasi mengenai Sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Tim bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pimpinan perusahaan yang ada di Provinsi Lampung terhadap Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014. Sumbangan Pihak Ketiga meskipun dapat juga diberikan oleh per orangan (masyarakat), namun dalam penelitian ini dibatasi pada perusahaan.4 Pengetahuan yang tidak baik ini berkaitan erat dengan sosialisasi Perda maupun Pergub yang mengatur tentang 4

Hasil wawancara dengan Ida Sari Yorita selaku Kepala Seksi Retribusi dan Penerimaan LainLain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rabu, 8 Maret 2017.

Sumbangan Pihak Ketiga. Dengan demikian perlu dilakukan sosialisasi mengenai Perda dan Pergub tersebut secara lebih intensif dan lebih massif, dengan menggunakan berbagai metode seperti mengundang pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Provinsi Lampung untuk mengadakan kegiatan sosialisasi. Berdasarkan data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung maka diketahui bahwa sosialisasi Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014 dilaksanakan sebagai berikut: 1. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pimpinan perusahaan mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dan produk hukumnya yaitu Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014 2. Pelaksana sosialisasi adalah Tim Sumbangan Pihak Ketiga yang dikoordinir oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 3. Waktu sosialisasi dilaksanakan pada bulan Januari dan Juni 2016 4. Teknis sosialisasi dilaksanakan mengundang pimpinan perusahaan untuk mengadakan sosialisasi mengenai Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014 5. Tempat sosialisasi dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan berpengaruh pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman perusahaan mengenai hakikat dan arti penting Sumbangan Pihak Ketiga bagi pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat dan kontribusi perusahaan selaku Pihak Ketiga dalam era otonomi daerah seperti saat sekarang ini.

Hal ini menunjukkan bahwa Tim mendukung upaya Pemerintah Provinsi Lampung berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam pembangunan di segala bidang. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrator pemerintah pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan beberapa prinsip seperti keterbukaan, yang dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain, memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Upaya Penarikan Sumbangan Pihak Ketiga Menurut penjelasan Ida Sari Yorita, berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim untuk menggali Sumbangan Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemimpin perusahaan tentang Sumbangan Pihak Ketiga. Hal ini dapat dikarenakan karena lebih banyak pimpinan perusahaan yang menganggap Sumbangan Pihak Ketiga adalah hal memberatkan, karena perusahaan telah dibebani kewajiban membayar pajak dan retribusi dan terasa memberatkan perusahaan karena secara internal perusahaan telah membiayai program

sosial yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.5 Sumbangan Pihak Ketiga pada hakikatnya sebagai Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi yang demikian menunjukkan bahwa status Sumbangan Pihak Ketiga tidak dapat dipaksakan kepada perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan yang bersedia membayarkan Sumbangan Pihak Ketiga lebih cenderung pada kesadaran yang bersifat normatif (kesadaran dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku). Berbagai upaya yang ditempuh oleh Tim adalah melakukan pendekatan take and give dalam realisasi Sumbangan Pihak Ketiga tersebut dapat direalisasikan dengan beberapa strategi yaitu: a. Memberikan penghargaan (reward) kepada perusahaan yang membayarkan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk ekspose melalui media massa, baik cetak maupun elektronik atau media lainnya. Menurut Tri Hendarto, pada Tahun 2016, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Bandar Lampung mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai perusahaan yang aktif memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah daerah.6

5

Hasil wawancara dengan Ida Sari Yorita selaku Kepala Seksi Retribusi dan Penerimaan LainLain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rabu, 8 Maret 2017. 6 Hasil wawancara dengan Tri Hendarto selaku Bagian Humas PTPN VII Bandar Lampung.. Selasa, 14 Maret 2017.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan adanya rasa saling menghargai dan melengkapi antara Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga. Selain itu strategi ini dapat ditempuh sebagai model (percontohan) bagi perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Provinsi Lampung. Ekspose semacam ini merupakan bentuk terima kasih seluruh masyarakat Lampung yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atas kontribusi Pihak Ketiga dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat b. Mengalokasikan Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima untuk pembangunan fasilitas publik atau bangunan fisik lainnya dengan menyebutkan bahwa dana pembangunan berasal dari penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Hal ini dilaksanakan agar Pihak Ketiga mengetahui secara jelas dan transparan alokasi Sumbangan Pihak Ketiga, selain itu untuk menumbuhkan rasa bangga bahwa Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh perusahaanperusahaan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Lampung sebagai wujud konteks dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah. Menurut Tri Hendarto, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Bandar Lampung melakukan pemberian dana Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk renovasi fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Posyandu di Desa Tulung Buyut

Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2016. 7 Selain itu Tim juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit kepada para perusahaan yang akan membayar Sumbangan Pihak Ketiga. Meningkatkan transparansi proses dan prosedur Sumbangan Pihak Ketiga serta tidak mempersulit jika ada keberatan dari perusahaan tentang Sumbangan Pihak Ketiga. Tim juga menyediakan sarana kepada perusahan untuk menyalurkan saran, masukan, ataupun kritik terhadap pelayanan yang diberikan, misalnya kotak saran atau layanan informasi. Berbagai upaya yang ditempuh tersebut merupakan perwujudan dari kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam memaksimalkan profesionalisme kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 128 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada peraturan pemerintah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 7

Hasil wawancara dengan Tri Hendarto selaku Bagian Humas PTPN VII Bandar Lampung.. Selasa, 14 Maret 2017.

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tim dalam menerima Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan dilaksanakan dengan secara aktif melakukan konfirmasi pada perusahaan untuk merealisasikan pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga. Selain itu Tim juga secara berkala melakukan kunjungan atau mendatangi perusahaan untuk merealisasikan Sumbangan Pihak Ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (8) Point (d) Pergub No.16 Tahun 2014 Satuan Kerja sebagai anggota bertugas menerima Sumbangan dari mitra kerjanya dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan fotocopynya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus disandarkan pada prinsip tranparansi (transparancy) dalam konteks good governance diwujudkan dalam kebebasan aliran informasi. Dalam kaitanya dengan penyusunan anggaran, proses penyusunan kelembagaan yang terkait dan anggaran yang tersusun harus disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah dimengerti. Menurut Pasal 8 Ayat (8) Point (a) Pergub No.16 Tahun 2014 Satuan Kerja sebagai anggota bertugas menyiapkan rumusan Kerjasama, kesepahaman/ kesepakatan (MOU) bersama-sama dengan mitra kerjanya, untuk selanjutnya dikonsulatasikan dengan Badan

Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian dan Biro Hukum Salah satu upaya yang dilakukan Tim dalam menyiapkan rumusan kerjasama adalah dengan mengusulkan adanya pendekatan level top manager oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dengan pimpinan perusahaan dirasakan penting dalam mengoptimalisasikan Sumbangan Pihak Ketiga dari Perusahaan. Pendekatan level top manager tersebut merupakan upaya persuasif yang ditempuh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan para pimpinan perusahaan, baik dalam pertemuan formal maupun informal. Dalam konteks Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Gubernur merupakan Pembina Tim yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan sumbangan, memberi bimbingan/arahan terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menerima Laporan dari Ketua dan Anggota Tim tentang pelaksanaan tugas Tim serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengatasi hambatan/ kendala yang dihadapi oleh Tim.

Pendekatan level top manager penting untuk dimaksimalkan dalam konteks belum optimalnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Gubernur selaku pengambil keputusan dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pendekatan personal atau institusional kepada pimpinan perusahaan untuk mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagai dukungan dan kotribusi perusahaan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terjadi kenaikan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dari tahun 2014 s.d 2016, dengan perincian yaitu pada tahun 2014 adalah sebersar 0.51% terhadap PAD, tahun 2015 menjadi sebesar 0.53% terhadap PAD dan tahun sebersar 0.55 % terhadap PAD.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung 1. Faktor-Faktor Pendukung

Sementara itu wakil Gubernur bertindak sebagai yang bertugas membantu Gubernur dalam menetapkan pedoman umum/petunjuk pelaksanaan penerimaan sumbangan, membantu Gubernur dalam memberi bimbingan/arahan terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, memberi Laporan dari Ketua dan Anggota Tim tentang pelaksanaan tugas Tim serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi oleh Tim dan melakukan Tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur.

Adanya Dasar Hukum dalam Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dasar hukum tentang Sumbangan Pihak Ketiga yaitu Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum yang mendukung penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Penerapan prinsip aturan hukum dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Lampung berdasarkan konteks good governance berkaitan dengan

penerapan aturan hukum dan perundangundangan yang berkeadilan serta harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh dalam penyusunan anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen yuridis Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu sebagai aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan. Penerapan prinsip kepastian hukum mengandung makna bahwa dalam kaitannya dengan penyusunan APBD, maka Pemerintah melaksanakannya dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas. Penerapan prinsip kepastian hukum mengandung beberapa fungsi yaitu fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.

Pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dinyatakan bahwa penerapan fungsi kepastian hukum dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Adanya Koordinasi dalam Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Koordinasi dengan SKPD dalam meningkatakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan Tim sebagai revitalisasi kinerja SKPD dalam mengoptimalisasikan perolehan Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan. Penjelasan di atas sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (8) Pergub No.16 Tahun 2014 bahwa SKPD selaku anggota mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan upaya-upaya dan terobosan-terobosan guna menggali penerimaan daerah melalui sumbangan Pihak Ketiga b) Menyiapkan rumusan Kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama dengan mitra kerjanya, untuk selanjutnya dikonsulatasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian dan Biro Hukum c) Menyampaikan laporan berkala langsung kepada Gubernur d) Menerima Sumbangan dari mitra kerjanya dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan fotocopy-nya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Provinsi Lampung, diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang selama ini telah dilakukan, dengan terus menindak lanjuti realisasi pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan sesuai dengan Memorandum Of Understanding (MOU) yang telah disepakati sebelumnya. Berbagai upaya dapat ditempuh misalnya dengan melakukan konfirmasi, mendatangi perusahaan, menampung aspirasi atau keluhan perusahaan atas berbagai kendala keterlambatan pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dan berupaya dan merumuskan bersama pemecahan masalah tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Ketua serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan mekanisme penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diatur oleh Pergub No.16 Tahun 2014.

2. Faktor-Faktor Penghambat Rendahnya Pemahaman Pimpinan Perusahaan Terhadap Produk Hukum Daerah Menurut penjelasan Ida Sari Yorita, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga yaitu Perda No.14 Tahun 2014 dan Pergub No.16 Tahun 2014. 8 Menurut penjelasan Tri Hendarto, umumnya pimpinan perusahaan memiliki pemahaman yang terbatas bahwa Sumbangan Pihak Ketiga adalah wujud dukungan perusahaan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.9 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga merupakan kontribusi kongkrit perusahaan dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan pimpinan perusahaan kurang memahami hakikat Sumbangan Pihak Ketiga. Pimpinan perusahaan beranggapan bahwa Sumbangan Pihak Ketiga hanya direalisasikan dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan pimpinan perusahaan kurang memahami bahwa Sumbangan Pihak Ketiga dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barangbarang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kendala ini memerlukan solusi yaitu perlu ditingkatkan sosialisasi Perda dan Pergub secara lebih intensif 8

Hasil wawancara dengan Ida Sari Yorita selaku Kepala Seksi Retribusi dan Penerimaan LainLain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rabu, 8 Maret 2017. 9 Hasil wawancara dengan Tri Hendarto selaku Bagian Humas PTPN VII Bandar Lampung.. Selasa, 14 Maret 2017.

kepada perusahaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sumbangan Pihak Ketiga. Rendahnya Kesadaran Pimpinan Perusahaan Terhadap Sumbangan Pihak Ketiga Menurut Ida Sari Yorita, faktor kesadaran pimpinan perusahaan merupakan faktor yang menentukan realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Pada kenyataannya banyak pimpinan perusahaan yang mengganggap bahwa Sumbangan Pihak Ketiga terasa memberatkan perusahaan karena perusahaan telah dibebani kewajiban membayar pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah. 10 Penjelasan di atas menunjukkan lemahnya kesadaran perusahaan bahwa pemberian Sumbangan Pihak Ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun kepada daerah seperti pembayaran pajak dan kewajibankewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pada umumnya pimpinan perusahaan mengganggap bahwa Sumbangan Pihak Ketiga terasa memberatkan perusahaan karena secara internal perusahaan telah membiayai program sosial yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program sosial kemasyarakatan tersebut. Kesadaran mengenai pembayaran lainnya adalah pada besaran nilai Sumbangan Pihak Ketiga, karena 10

Hasil wawancara dengan Ida Sari Yorita selaku Kepala Seksi Retribusi dan Penerimaan LainLain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rabu, 8 Maret 2017.

besarnya sumbangan yang disepakati dalam MOU terkadang tidak sesuai dengan pendapatan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan terkadang tidak stabil, baik karena penurunan nilai penjualan, dampak krisis maupun permasalahan hubungan industrial perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang atas MOU yang telah disepakati apabila di kemudian hari besarnya Sumbangan Pihak Ketiga ternyata tidak sesuai dengan keuangan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan yang tidak mendukung realisasi Sumbangan Pihak Ketiga. IV. Penutup Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah a. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang Sumbangan Pihak Ketiga terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung, dengan cara mengundang pimpinan-pimpinan perusahaan, melalui Asosiasi-Asosiasi Perusahaan maupun dengan menggunakan media massa. b. Melakukan berbagai upaya dalam rangka menggali Sumbangan Pihak Ketiga, dilakukan dengan memberikan penghargaan (reward) kepada perusahaan yang membayarkan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk ekspose melalui media massa dan mengalokasikan Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima untuk pembangunan fasilitas publik atau bangunan fisik

lainnya dengan menyebutkan bahwa dana pembangunan berasal dari penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. c. Melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh SKPD, dilakukan dengan disiplin kerja, motivasi kerja maupun pemahaman para pegawai terhadap tupoksi organisasi serta Menerima Sumbangan Pihak Ketiga dan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan fotokopi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perekonomian Provinsi Lampung d. Menyiapkan rumusan kerjasama, kesepahaman/kesepakatan (MOU) bersama-sama SKPD lain mitra kerjanya, untuk dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah/Biro Perekonomian, dilakukan dengan mengusulkan adanya pendekatan level top manager oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dengan pimpinan perusahaan e. Menghimpun laporan-laporan yang diterima dari SKPD dan menyampaikan kepada Gubernur, dilakukan dengan mengacu pada tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah yang transparan dan terbuka 2. Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah adanya dasar hukum dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan adanya koordinasi dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan

Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung adalah rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga, yang disebabkan oleh anggapan pimpinan perusahaan bahwa Sumbangan Pihak Ketiga memberatkan karena mereka telah dibebani kewajiban membayar pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah. Selain itu perusahaan secara internal telah membiayai program sosial yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program sosial kemasyarakatan tersebut. Daftar Pustaka Azwar,

Azrul. 1999. Pengantar Administrasi, BinaAksara, Jakarta.

Abidin, Irianto. 2004. Kebijakan Publik, Teori dan Praktek. Penerbit Andi. Yogyakarta. Agustino, Ferdinand. 2008. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta. Chairijah, Peran Prolegnas dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah dalam Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan PerundangUndangan Depkumham RI, Jakarta 5 Mei 2008 Depkum HAM dan UNDP, 2008. Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta

Gaffar, Affan. 2006. Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta. HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta. Hadjon, Philipus M. 2005. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Rajawali Press. Jakarta. Hariyoso,Soewarno. 2005. Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Organisasi dan Manajemen. Rajawali Press Jefferson, Rumajar. 2006. Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka, Manado. Mahfud, MD, 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gema Media, Yogyakarta. Rayanto Sofian. 2001. Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Yayasan Obor. Jakarta. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, 1997, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. PT Buku Kita. Jakarta Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat

1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah