PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah perlu didukung oleh sumbersumber dana yang memadai;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber pendapatan baru sesuai dengan Peraturan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku dan menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
c.
bahwa keikut sertaan masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu pungutan sah yang disebut dengan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
d.
bahwa Penerimaan Sumbangan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Jembrana.
1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalm wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Republik
Indonesia
Tahun
1974
Nomor
huruf c, Kabupaten
38,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
PokokNegara
Tambahan
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Tahun 1975 Nomor 5);
Negara
Republik Indonesia
4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan di Daerah;
6.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 8 Seri D Nomor 8).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Jembrana.
Kabupaten
Daerah
Tingkat
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana.
II
Kabupaten
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana. d. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara iklas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
2
e. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan kepada Daerah. f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jembrana. BAB II SUBYEK DAN OBYEK Pasal 2 (1)
Daerah dapat Ketiga.
menerima
sumbangan
dari
Pihak
(2)
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi wakaf/hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
(3)
Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti mambayar Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3
(1)
Sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah dapat berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
(2)
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut ayat (1) tergantung kepada kemampuan Pihak Ketiga dan jumlahnya tidak terbatas. BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN Pasal 4
Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh Lembaga-lembaga yang ada di Daerah mengadakan upaya-upaya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
3
Pasal 5 (1)
Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah merupakan Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
(2)
Hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) menjadi kekayaan daerah dan oleh karenanya pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. Pasal 6
Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 8
(1)
Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1995 tanggal 2 Januari 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.
4
(2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. Disahkan di Negara Pada tanggal 21 Desember 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
ttd.
ttd.
IDA BAGUS GEDE DOSTHER, SH
IDA BAGUS INDUGOSA, SH
Disahkan oleh : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan tanggal 8 April 1996 Nomor 98 Tahun 1996 Diundangkan dalam : Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 35 Tanggal 10 Mei 1996 Seri D Nomor 20 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jembrana ttd. I Made Wesnawa, SH Pembina Utama Muda NIP. 600002620
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
I.
U M U M Dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah, maka perlu adanya dana pendukung yang memadai guna mewujudkan tujuan tersebut. Berkenaan dengan itu digali dana yang bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi wewenang Pemerintah daerah Tingkat II. Dalam hal pembiayaan, maka Pembangunan Daerah tidak sematamata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja. Keikutsertaan masyarakat dalam pendanaan Pembangunan Daerah sangat dibutuhkan dan untuk itu perlu ditampung melalui suatu pungutan dari berbagai pihak baik perorangan maupun Badan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang kesemuanya itu disebut Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Bahwa untuk itu maka Penerimaan Sumbangan dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai usaha untuk menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai Pembangunan Daerah dan Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7 8
: : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
6
