PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah perlu didukung oleh sumber-sumber dana yang memadai;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu kiranya diadakan usaha-usaha penggalian sumber Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa
keikutsertaan
masyarakat
dalam
hal
pembiayaan
Pembangunan Daerah, perlu ditampung dalam suatu pungutan yang disebut dengan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
d. bahwa penerimaan sumbangan dimaksud huruf c ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2 Mengingat
:
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penerimaan Pertanggung
Jawaban
dan
Pengawasan
Keuangan
Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 );
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 22 Nopember 1986, Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
3 b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung; c. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga secara iklas dan tidak mengikat, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh Pihak Ketiga dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan;
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB II OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2 (1) Daerah dapat Menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf/hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
(3) Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti membayar Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta Pemberian Sumbangan tersebut tidak mengikat kepada Daerah.
4 BAB III BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 3
(1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut ayat (1), tergantung kepada kemampuan Pihak Ketiga dan jumlahnya tidak mengikat.
BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN
Pasal 4 Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh Lembaga-lembaga yang ada di Daerah mengadakan upaya-upaya Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 (1) Semua hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
(2) Semua hasil Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barangbarang
bergerak
maupun
barang-barang
tidak
bergerak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah Tingkat II Badung.
(3) Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima dimaksud ayat (1) yang berupa uang harus dicantumkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
5
Pasal 6 Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
Ditetapkan di
:
Denpasar
Pada Tanggal
:
30 Juli 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA, T.T.D. (I KETUT GARGA)
T.T.D. (I.G.B. ALIT PUTRA)
6 Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 4 Januari 1995 Nomor 4 Tahun 1995
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor
:8
Tanggal : 21 Februari 1995
Seri
:D
Nomor
:8
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung T.T.D ( DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA ) PEMBINA TK. I Nip. 010045843
7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
I.
UMUM
Dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
dan
Pembangunan
Daerah,
perlu
adanya
dana
pendukungnya, dan untuk ini perlu digali sumber-sumber dana dimaksud. Keikut sertaan masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah, perlu ditampung dalam suatu pungutan yang disebut Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Penerimaan Sumbangan dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
