PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAWIJAYA
Menimbang
a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta aparatur pemerintah disegala bidang, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Pasal 2ayat 2 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah; b. bahwa peninjauan dan penataan kembali organisasi perangkat daerah adalah dalam rangka optimalisasi organisasi serta untuk mengakomodir kewenangan daerah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah Kabupaten Jayawijaya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b terse but diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969
omor 4 7);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 omor 55 , Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia
3041) sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
omor
omor 43
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
omor
135); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
egara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
egara
Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-undang
omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
omor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
omor
3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 4548) dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran
egara Tahun 2004
omor 126); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kerja Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah
omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 4741);
2
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH KABUP A TEN JAY A WIJA Y A
dan BUPATI JAYAWIJAYA MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TURAN DAERAH TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINASDINAS DAERAH
Pasal I
Ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal2 i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2. Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kesembilan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAA
KEUA GAN DAN ASET
3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1 ), (2), dan (3) diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
3
a. Kepala b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Pendapatan, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Penetapan 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Penagihan, membawahi: 1. Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil 2. Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan e. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Seksi Penyusunan Anggaran 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
f.
Bidang Perbendaharaan, membawahi: I. Seksi Belanja 2. Seksi Kas Daerah
g. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Akutansi 2. Seksi Pembinaan dan Pelaporan 3. Seksi Evaluasi h. Bidang Aset, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Aset 2. Seksi Pengelolaan Aset 3. Seksi lnventarisasi dan Penilaian Aset 1.
UPTD, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha
J.
Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, diatur dengan Peraturan Bupati.
4
4. Ketentuan Pasal 36 ayat ( 1) dan (2) diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 37 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; c. Penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD; d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; e. Pelaksanaan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan aset daerah;
f.
Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah;
g. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah; h. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBD
Pasal II Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) hurif i dan Pasal 35, 36, 37, 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya
omor 7 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
5
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.
Ditetapkan di Wamena pada tanggal 27 September 2010
BUPATI JAYAWIJAYA CAP/TTD WEMPI WETIPO, S.Sos, M.Par
Diundangkan di Wamena Pada tanggal 28 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TTD PETRUS MAHUSE, AP LEMBARAN DAERAH KABUPA TEN JAY A WIJA YA TAHUN 2010 NOMOR 3 U ntuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUP ATE JAY A WIJ A YA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
6
l BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN JAYAWIJAYA
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA :3 TAHUN 2010 NOMOR TANGGAL :27 SEPTEMBER20 10
KEPALA DlNAS
KELOMPOK JABATAN FUNGS IONAL
I
I
I
I
BIDANG PENDAPATAN
1-
'--
SEKRETARIAT
I
I
I
I
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
PROGRAM
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENAG IHAN
ANGGARAN
PERBENDAHARAAN
AKUTAN$! DAN PELAPORAN
ASET DAERAH
SEKSI
SEKS I AKUTANSI
SEKS I PERENCANAAN ASET
SEKS I
SEKS I
SEKSI
PERENCANAAN DAN
PENAGIHAN PAJAK DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENETAPAN
BAG ! HASIL
SEKS I
SEKS I
SEKS I
EVA LUAS I DAN
PENAGIHAN RETRJBUSI
PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN
DAN LAIN-LAIN
EVALUAS IANG GARAN
r-
L-
BELANJA
SEKS I
SEKS I
KASDA
PEMBINAAN DAN
r-
SEKS I PENGELOLAAN ASET
PELAPORAN
PENDAPATAN SEKSI
SEKSI
EYALUAS I
INYENTARJSAS I DAN PEN ILAIAN ASET
UPTD
Untuk sa linan ya ng sah ses uai
BUPATI JAYAWIJAYA
dengan as li nya a. n. SEKRETAR IS DAERAH KABUPATEN JAYAW IJ AYA
CAP/TTD
KEPALA BAGIA N HUKUM DAN PERUNDA N -UN DANGAN
WEMP I WET IPO, S.Sos, M .Par
I
