.~, I
,. .
BUPATI JAYAWIJAYA PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA NOMOR [).. TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAlAN KEKAYMN DAERAH BANDARA WAMENA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAWUAYA Menimbang
a.
bahwa sesuai Pasal 12'6 dan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahwn ZOG9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Retribusi Jasa Usaha, bahwa dimungkinkan untuk melakukan penetapan jen·fs retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.
bahwa dengan besarnya investa-si yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupatel'l Jayawijaya dalam ran·gka pembebasan lahan Bandara Wamena, dipandang perlu melakukan pengelolaan dalam bentuk retrib·usi pemekaian kekayaan daerah;
c.
bahwa dalam rangka efektifitas pe·narikan retribwsi, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Da·erah tentang Retribusi P~makdian Kekayaan Daerah pada Bandara Wamena, dipandang p·erlu diatur den·gan Peraturan 8upati Jayawijaya;
d.
bahwa berdasarkan p·ertimbangan sebagaiman~ ·dimaksud pada huruf a, b dan c p-erlu
'
ditetapkan Peratwran Daerah tentang Retrii:Y~si p·emakaian Kekaya an Daerah pada t ,, f3andara Wamena.
Mengingat
:1.
Undang-·Un-dang Irian
Barat
dan
Nomor 12 Ta·hun 19'69;''tentang Pembentukan Provinsi Otonom Kabupaten·k.abupaten
·oton·omi
di
Provinsi
Irian
f3arat
(Lembaran Negara Tahun 19'69 Nomor 47),
2.
Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentan-g Otcmomi Khusus Bagi Provitlsi
Papua ( Lembaran Negara rahun 2001 Nomor 135 ); Nom or
32
Tah'u'n 2'0'04 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahwn 200·4 Nomor 125 iamb-a·han Lembaran Negara Republik Indonesia
4437) sebcrgimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Per aturan Pengganti Unda-ng-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahdn Atcrs Undang·Undang Nomo·r 3.2. Tahun 2004 tentang Pemerintahan D-aerah menjadi Urn:la·ng- Undang (Lembaran N't!gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 198 Tambahan Lembaran Neg-ara Repubffk Indonesia Nomor 4549), dan terakhir diubah dengan Wndang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 26);
4.
Undan:g-Undang Nomor 33 Tahun 2004
dan Pemerintahan Daera-h ( Lembc-rran 5.
tentan9 Perimo.a·f,lg:ali.\.
Ne"g:CH'd Tahun
2004 Nomor 126 );
Undang-Undang Nomor 2:8 Tahun 200'9 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
6.
Undang~Lindcrng
Nom'or 12 Tahun 2011 tentang Pemb·entukan Pt=raturafl'
Perwndang~Undangan (Lembcrran Negara Tahtm 2011 Nomor 83);
7;
Pe·raturan Pemerinta-h Nomcrr S.S Tahun 2005 tentarrg Pengelolaan Keuang.c:m Daerah . (Lembaran Neg-crra Tahun 2'0'05 Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20D7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Peme·rintah,
Peme-rintahan
Da-erah Provinsi
dan
Pemerintahan
Daera'h
Kabupaten/Kota ( Lembaran Nega·ra Tahun 20'07 Nomor 82);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6'9 Tahun 2010 tentang Tata CC!ra Pemb'erian D'a·n Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dcrerah dan Retribusi Daerah (Lembarc:rn Negara Tahun 2U10 Nomor 119);
10.
Peraturan Menteri Dalam Neg:eri Nomor 53 TahtJn 2011 tentang Pemb·entukan Produk Hukum Daerah;
Dengan l>ersetuju;an Bersama DEWAN PERWAKILAN RAK't'AT DAER.AH KAB:UPATEN JAYAWIJAYA
dan
BUPATI JAYAWDAYA Ml:MUTU'SKAN :
Menetapkan
PERAruRAN DAERAH
TENTAN'G RETRIBUS! PENGEtOLAAN KEKAYAAN DAERAH
PADA BANDARA WAMENA.
~
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 [)alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Da·erah, a·dal-ah k.esatu:an masyarakat hu kum y-ang memp·unyai batas ~ b-atas
wilayah yan-g be·rwenang meng:atur dan mengunrs c:rrus-cm pemerintahari da-n kepentin·gan
masyarakat setemp:at menurut prakarsa s·endiri berda·sarka·n agpi·ras:i masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repubiik Indane·sia. 2. Pemerintahan Daerah a·dalah penyelenggaraan urusa·n Pemerintah·an oleh Pemerintah Daerah dan D·ewan Perwakilan Rakyat Daerah menurwt a'Sas otonomi dan tug·a·s p'e'ITibBntuan dengan prinsip oton·omi
selwa·s~
luasnya dC!Iam s:istem dan prinsip Negara Kesatu-an RepubiTk In·dones'i:a sebagaimana dimaksud dala·m Undang-Undang Dasar 1945.
- 2-
3. Pemerirrtah Daerah adal.ah Bupati dan percrngkat o·aerah sebQ·ga·i
unsur ipe1:1:Ye1~~~~~F.a..
· Daerah. 4. Dewan
Perwakilan
Rakyat
oa~erah
adalah
Lembaga
PerWC!kii'Gln
Rakyat Daerah sebagai
unsur
penyelenggara Pemerirrtah Dae·rah.
5. Bupati adalah Bupati Jayawijaya. 6. Dinas Pen'dapatan Pengelolaan
Keu.ang~n
dan Aset adalah Dina·s Pemdapatan Pengelola·an Keuangan d'an
Aset Kabupaten Jayawijaya;
7. Unit Penerima Pen'dapatan Daerah yan·g selanjutnya
disin·g~at
TJPPD a·dalah urrsur pelaksana operasional
Dinas Pendapatan Peng·elolaan Keuangan dan Aset berkedudukan di Wamena; 8. Pemegarrg Kas Pembantu adalah Kas Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Bank Papua; 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tu·gas tertentu di bidang .retribusi daerah sesuai dengan peraturan .~1.~~· , ''i '''''\..
peru ndang-undanga n.
10. Peraturan Da'erah adalah Peraturcm Pe·runda·ngaundangan yaug. '~d'IB~ntuk o+eh DPRD Kabupaten Jayawijaya ,., ,
.
,,I~#,
_.~:~4;
dengan persetujuan IJersama Ke-pala Dcrerah.
-~
11. Peraturan Bupati a·dalah Peraturan Bupati Jayawijaya. 12. Retribusi Daera·h, yang selanjutnya d'isebut R.etribusi, adalah
Pili~guta-n
D-aerah seba,gai pemhayaran atas
jasa atau pemb·eri'a-n izin tertentu ya·ng khu-sus disedia'kan da-n/ ata·u d1berikan oleh Pemerintah Da·erah untuk kepentingan ora·ng prib-adi atau Badan.
13.
Jasa atlalah kegiatan Pemerintah Da·erah b·erupa us-aha dan ·pefaya'nan yang menyeb;:rbka'n barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh crran'g pribadi atau Barl - ·
14.
.c nut prinsip-prinsip
Jasa Usaha adalah jasa yang disedi.akan ol'eh Pemerintah Daera·h dengan komersial kan:!na pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
'.5.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bandara Wamena adalah adalah rf
ousi yang dipungut atas
pemakaian kekayaan daerah b·enrpa ta"nah miiTk Pem-erintah Kabupaten ~ ; awijaya yang digun,akal'l sebagai Bandara Wamena; 16.
Wajib Retribusi adalah Orang Prib'a"di ata·u Ba·dan yang menu·rut P'eraturan p ·u .iang· undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran r-etrfb<w-si termasuk perrn.rngut arau r~er. Jtong retri!Jusi tertentu.
17. Masa Retribusi adcrl:ah suatu jcrngka waktu tertentw yang merupakan b·atas untwk memarrfaatkan 18.
y...
1ktu bt:rgi wajib retrubus·i
JGrs:a dan per1:z·in-an tertentu dari Pemerint <:fh Daerah Kabup ten Jayawijaya .
Surat Setoran Retribusi D·aerah, yang
d'i ;..: "-·';"r.:.~·:
'55RD, adalah bukti pembayarar atau penyetor an retribusi
yang telah dilakuka·n de·ngal'l meng-gunakan formulir ke ka·s Daeah melalui
~ m pat
pem bayaran yang
ditunjuk Kep·ala Daerah. ).
menentukan besamya 'jtrmlah p-ok:ok . l.
surat ketetapan yang
Surat Ketetap·an R'etrrb-u-si Dae·ra·h, yang sela·njutr ·a dlsingl
"d.al:ah surat ketetapan
Surat Ketetapan RetribLfSi D·aerah Leb'ih 6<:. ; ··· , rg sel·anjutrrya di:sirrg·kat SKRDt
retribusi yang merrentuk;an jwmlah kelebi ha,. ., 't~ mt:"l yaran retrH,U'Si kere-rra ju r"· ·1h ,... ,-·~ ·- rettfb·wsi lebih besar dari pa-da retribwsi yang te'rutarrg atcru $>:·- "'Usn) 21.
Surat Tagihan Retribusi D·aerah yang sel-r;r: . ·
tid-ak tertttang.
:li ~.:i n ..~ ~<:at
STRD, ada·!ah surat
retribusi danjat aw s:ank:si adrninistrasi berupcfbun;ga dan,/atau denda.
-3-
L
J ~ melakukan ta;g'ihan
22.
·Pemeriksaan adalah· serangkaian kecgiatan menghimpun dan mengolah ·data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan se·cara obyektif dan profesion·al berdasarkan s:uatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribwsi dan/atau untuk tl.ljuan lain dalam rangka melaksan·akan ketentuan peraturan perundang·wndangan.
23.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribus·i adalah se-rangka·i.an tindakan yang dil.akukan oleh penyidTk untuk mencari serta mengumpulkan bukti yan'9 dengan bukti ltu membw:at terang tindak pidana di bidar,-g retribusi yang terjadi serta menemukan tersangk.anya.
24.
Swrat Kesepakatan Bersama a·dalah Naskah Kesepakatan
yang, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak
penarik retribusi sebagai pihak Kedua dan s·upati Jayawijaya
C.q Pejal1at Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya.
25.
Barang adalah seg:ala aneka ba-rang pribadi atau badan di
mana
domisilinya tanpa membeda- bedakan
kewarganegaraan atau asal-usul .
BAB ll
RETRIBUSI PEMAKAlAN KEl
Pasal 3 Dengan Nama Retribusi Pemakaian K~kayaan Da't!rah pa·da
Bcmdarcr
Wamena adalah pungutan daerah Citas
pembayaran pemakaian tanBh p-ada ~ndar l.JCl;ara Wamena.
Pas:al 4
(1)
Objek Retribusi p·emakaian kek·ayaan daerah
B·andar Udara Wamena adalah pemakaian tanah pada
Bandar Udara Wamena. (2)
Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
Sandar Udara Wamena sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pen·g·gtJnaan tanah yang tidak meng'Ub'ah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancang·an ticmg listrik/telepon, ataw pencrnamcrn;pembentangan kabel listrikjtelepon ditepi jalan umum.
(1)
• Subjek Retribusi adalah Orang
·' "
Pasal 5 priba'di atau Badan yang m~mgi·rimkan barang melalwi Bandar Udara
Wamena; (2)
Wajib Retribusi adalah orang prib·adi ataw b·adan yang menurut p·e·ratwran perundang~undangan retribwsi diwajibkan untuk melakukan pembaya·ran retribwsi pemakaian kekayaan daerah.
- 4.
Paragraf 2 Golongan Retribusi Pasal 6 Retribusi Pemakaian Kekayaan D·aerah pa·da Ban·dar Udara Wamerra digulo·ngkan sebagai retribusi jasa usaha.
Paragrcif 3 ca-ra tvlen'gwkur Tingkat Penggwn:aa·r1 Jasa Pasal 7 Tingkat Penggwnaan Jasa diukur · berdas:arkan berat b-arang yang dlkirimkan baik ke Kabwpaten Jayawi}aya melalui Bandara Wamena.
Para··graf 4
Prinsip Yang Dianut D-a·lam Pen'etapan Struk.tur Dan Bes:amya Tarif Retrib·w-s:i
Pasal 8 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur d·an bes:amya tarif retribusi didasarkan didasarkan pada tujuan untuk mempe·roleh keuntungan yan'g layak;
(2)
Keuntungan ~ yang layak sebeg:aimana dimaksud pada ayat (1) a-dalah keuntun·gc:rn yang diperoleh ap-:abila pelayanan jas:a pemal
Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Dae-rah pada Bandara
Wa·me-na
1. Pemaswkkan barang ke Bandara wamena
Rp. 100/kg
2. Pemasukkan barcrng ke !war Bandara Wamena
Rp.
BAB Ill WILAYAH PEMUNG'UTAN
Pasal 10 Retribwsi dipwn·g·ut di Warrrena Kabupaten J'ayawlj:aya tempat penye-diaan Ja-sa Usaha diberikan yaitw Bandar Udara Wamena melalui Perusahaan Penerbang-an yang p•el·aks-cmaannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabwpaten Jayawijaya C.q Dinas Pendapatan Pengelolaan Kewangan dan Aset dan Pimpinan Pe·rusahaan Penerb'angan.
. 5.
BAB IV PEMUNGUTAN Pasal 11 (1)
Retribusi terutang dipungut dengan menggunaka:n SKRD ata'U dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan ol·eh Supati;.
(2)
Dokumen 1·ain yang dipersamakdn seba·gaimdT1a dimaK-sud p:cw:!:a ayat (1) dapat berupa ka·rcis, kupo-rr, stiker dan kartu la·ngganan;
(3)
Bentuk, isi, tata cara pengisian da·n penyampa·i:an SKR.D atau dokumen lain yang d1pers:amakat1 ditetapkan dengan Keputusan Bu·pati. BAS V
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2)
Retribusi yang terutan·g dilunasi selamb·at·lambatnya 30 (tiga pwluh) hari sejak tertibnya SKRD ata;u dokumen lainnya yang diperSC!makan ~ycrng merwpakan tangga·l jatuh tempo pembayaran retribusi;
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (du·a persen)
setia~p
bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan m:engggun·akan 5TRD; ( 4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memen·uhi p·ersyaratan yang dltentukan dapat
memberikan persetujuan kepada vyajib Retribwsi untuk mengangsur atau menunda pembeyaran Retribusi, dengan dikenakan bwnga 2% (dua persen) sebula-n; (5) Tata cara pemb'ayaran, pembayaran derrgan angs:uran dan
~rrundaan
pembayaran retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bwpati. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi terwtang dilakukan di Kas Daerah atau temp~at lainnya yang ditetapkan oleh Bupati; (2) Pembayaran retribwsi seba·gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meng·gunakan SSRD;
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, drtetapkan drengan Peraturan Bupati.
BAB VI TATA CARA Ps-NAGIHAN Pasal 14 (1)
Untuk melakukcrn pe'nagihan r~tribusi, Bup:at1 dapat menerbrtkan 5TRD j1ka wajib retribusi rertentu tidak memb'ayar Retribusi Terutang tep'at p-ada wa'lttunya atau kurang membayar.
-6.
'
i"
(2) · Penagih-:cm Retribusi ter.utang s·ebag-aimana dima-kSl:Jd pada ayat (1) d1dd'nan~Ji ·d'@'tti~~~S.J~at; te:gq~a·~;:·· ~.:(~
(3)
Jumlah k~kurangan retribusi yan·g t~rwtd'ng den·gar1 STRD sebagaimana dimakswd pa-da ayat (f) ditambah dengan sanksi a'dmirristrasi b·erup-a bwng;a 2·% (dwa pe'rsen) setiap bulan dari Retribwsi yang terutang yang tidak ataw dfbaya·r;
(4)
Tata cara pena·gihan Retribwsi dftetapkan dengan Peratwran Bupati.
BA-S VII
KEBERATAN Pasal 15 (1)
Waji b retrib1.rsi dapat mengajwka n keberatan ha11ya kepad-a Bupati atau pejabat yang cfitunjuk atas SKRD ataw dokumen lain yang dipersamakan ;
(2)
Keberatan diajuk·an secara tertwfis dalam bahas.a Indonesia deng7an disertai alasan-alasan yang jelas;
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pa·ling lama 3 (tiga) bu lan sejak tanggal SKRD diterbitkan, ke'Cuali jika waj fb retribl.fsi terterrtw dapcat menwnjukkan bahwa dalam j an gka waktu itw ti'dak dapat dipenuhi k.ar ena keadaan dilwar kekwasa-annya;
( 4)
Keadaan di'lua-r kekwasaannya seba·gaimana dimakswd pada
ayat [3) a·dalah suatu keadaan yang terjatli
diluar kehendak ataw kekwasaan wajib retribusi; (5)
Pengajuan keberatan tida-k menunda kewajiban membayar retribu:si dan pelaksanaan penagih'an retribusi.
(1)
Bupati
d·alzrm
jangka
waktu
paling lama 6 (enam) bulan sej ak tangga l Surat Keb'eratan dite·rima
harus memberikan keputusan ata's keberatan yang diajukc:rn dengan mene·rbitkan surat keputusan keberatan; (2)
Keputusan Bup-ati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau seba·gian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktw sebagaimana cfimaksud ayat (1) tel·ah lewat dan Bupati tida'k memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut d1anggap dikabulkan.
Pcrsal 17
(1)
Jika pengajuan keberatan dika!Julkan seb-agian ataw selurwhnya, Bup-ati menerbitkan SKRDI..B untuk mengemb-alikan kelebihan pembaycrrc:m Retribusi d-en·gan ditambah imbalan bunga seb-esa'r 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 1.2 (dua t:Yel.as) bul,an;
(2)
Imbalan bun'gci sebagaimana dlmaksud pa·dC1 ayat ( 1) d1hiti.Jn'g sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya 5KRDLB.
. 7-
B·AB Vlll PENGEMBAL!AN KELEBIHAN r-EMBAYAR.AN
..
Pasal 18
(1) Atas kelebih-an pembayaran retribu-si, Wajib retribusi dap-at mengajukan permohonan pengembalian kepada (2)
B'up~ati;
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permoh·onan pengembalian kelebihan pem!Yayaran retrib'usi seba·gaimana dimaksud pada
(3)
ayat (1),
harus memb-erik.an kepwtusan.
Apabi la jangka waktw sebagaiman·a dimaksw·d p~ada ayat 2 (du-a) telah dilampaui dan Bupati tldak memberikan swatu Keputus:an 1 p:ermohon:an penrg·embaii·an pembsyaran retribwsi diangg:ap dikabulkan
'
.
dan SKR.DLB h·aru-s diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satw) bulan;
(4)
Apabila Wajib
Retribusi
mempu·nyai
hutang retribusi
la·innya,
kelebihan
pembByaran
retribusi ·
sebagaimana dimaksu·d pada ayat (1) lan·g·sung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutan·g retribu·si
(S)
tersebut.
PengemlJalidn kelebihan pembaya!Cln retril:rusi se~agaiman·a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu p·aling lama 2 (dua) bulan sejak diterb·itl
(6)
Apabil a peng·embalian kelebih-an p·embaya·ran retribusi d11aie.wkan setelah lewat jangka waktw 2 (dua) bulan , Bupati memberikan imba-lan bung a 2% ( duQ persen) seb·wl.an atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
(7)
+. ,
¥
~;
I;
~·,
'
.
Tata cara p·en,gembali.an kelebihan pemb-ayara·n R:etribusi sebag·aimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputus=an Bupati.
BAB 1X
KEDALUARSA Pas=al 19
(1)
Hak untuk melakukan penagiha-n retrfbus.i menjadi ke-cl=alua-rsa s-ete'lah melampaui jan"gka waktw 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribwsi, kecuan jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidan·g retribusi.
(2)
Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pa-da ayat (1) tertangg·uhkan apabila : a. Diterbitkan surat tegwran, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupwn tidak langsung.
(3)
o·alam hal diterbitkannya Surat teguran seb·agaimana dima'ksu·d pa-da ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
( 4)
Pengakuan utang Retribusi setara langsung sebagaima·na dimaksud pad a ayat (2) huruf b ada lah wajib retribusi denga·n kesad·arannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melwnasinya kepada Pemerintah Daerah.
. 8.
··: ( 5) · Peflgakuan utang retri?usi secara tidak langsun·g sebagaimana· dlmaksua?p:a:da-.:~1~~:::.~~) '1:\~~~uft~l;)~~~-
],~~~
. '" --~;~-~
diketahui dari pen·g·ajuan permohc·tlan an·gswra:n atdu ~n·undaan pembayaran dan permcih6nan keberatan ol·eh wajib retribusi. Pasal 20 (1.)
Piutang retribusi yang tidak mungkin dltagih la·gi k<:rren-a hak untuk melakukan p·enagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
(2)
Bupati men·etapkan Keputusan Pengh:apus:an Piutang retribus1 ycrrtg sudah kedaluwarsa dimaksud pada ayat (1);
. (3)
Tata cara penghapusan piutang retribusi yan·g sudah keualuwarsa diatu·r dengan Peratwran Bupati. BAB X P E M E ~.I K S A A N
Pasal 21 (1)
Bupati berwenang mel-akukan pemeriksaan untuk mengujT kepatuhan pemenwhan kewajfban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan pen.Jndang·und-angan retribusi;
(2)
Wajib Retribwsi yang diperiksa wajib : a. Memp·erhatikan dan;atau meminj'amkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan deng:an Objek Retrib·usi yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk mem:aswki .· tempat atau ruang:an yang dianggap p·erlu da-n
memberikan b'crntu·an guna kelancaran P€meriksa:an; danj atau
c. Memberikan keter<:mgan yang diperlukan. (3)
Ketentuan lebi'h lanjut mengenai tata tara pemeriksa-an Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. &AB XI PEMANFAATAN
Pasal 22 (1)
Hasil penerimaan retribusi merLrP"akan pendap·atan d:a€rah yarrg h:a-rus disetorkan selurwhnya ke Kas Daerah;
(2)
Sebagian hasil penerima:an Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa wsaha;
(3)
Pengalokasian sebagian pen-erimaan Retrib-u:si seba·ga·imana dimaks:u·d pa·da ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentarrg Ang-g-aran Pend-apatan d·an Belanj·a dae·rah.
I . 9.
t·' BABXll
INSENT!F PEMUNGUTAN P·as-al 2.3
(1)
Instansi y·ang melaksanaka·n p~emwngutatl RetribiJSi dapat dTberi insentif atas dasar pencapaian kin·erja tertentu;
(2)
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pa'Cla ayat (1) dTtetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae·rah;
(3)
Pemberian dan pemanfaatan irrsentif sebcrgaimana dimaksu:d p·ada ayat (1) dilaksanakan sesuai den·gcrn peraturan perundang·~undang-an yang b'e'rlakw.
BABXlli PENYIDIKAN
Pasal 24 (1)
Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilin·gkwngan Pemerintah Daerah diberi kewenang:an
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tind·ak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimak.Sud dalam Un·dang·Wn·dang Nomor 8 Tahwn 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2)
Penyidik seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkun·qan Pemerintah D'aerah yang diangkat oleh Pej-abat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratura·n perundang-undangan;
(3) Wewe-n-ang s-ebagaimana dimaks-ud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, me·ncari, mengumpulkan dan meneliti keterarrgan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah ag·ar ketera·ngan atau laporan terse·but menjadi lengkap dan jelas; b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meng·enai orang priiJadi atau ba·dan tentang kebenaran perbuatan yang dila·kukan sehubun·g·an dengan tindak pidana Retribusi Da-erah;
c.
Meminta keterangan dan barang b·ukti dari o,rang pribtl'di ata'u badan sehwbwnga-n dengan tindak pidana dibidang retribwsi da-erah.
d. Memeriksa buku·buku, catatan-catatan dan dokumen-dokwmen lain berkenaan dengan tin'dak pidana dibidang RietriQusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahen bultti pemiJukuan, p·encatatan dan
dokumen~
dokumen lain, serta mel·akukan p·enyitaan terha'dap barang bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga a·hn dalam ra·n,gka pe·laksan·aan tW'gets [YeTiyidikan tindGlk pidana dibit:lang Retribwsi Da-erah;
g. Menyuruh dan ataw melcrrang seseorang mening·galkan ruan,g·an ataw tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimakswd pada huruf e; h. Memotret seseorang yang b-erkaitaTl d·engan tindak pidana r-etribwsi daerah; i.
Memanggil ora·ng untuk dider,-,gar· keterangannya dan diperiks:a· s:eba·gai tersangka ataw saksi;
j.
M·enghentikcrn penyi,dikan dan/atau;
- 10-
;
·k.
Melakukan tindakan lain yang p-e-rlu untuk kel:ancaran penyidTkan tindak pidana retr:ibusi,;.,_d~ · '
_, ~·~ ~·
I
menurut hukum yang dapat dlpr=ttan9gun'g jaw.abkan. (4)
Penyidika·n sebag·aimana dimaksud p~a ayat (1) memb'erita·h·ukan dimulainya penyidikan dan menyampaika·n hasil P'enyidikan ke~ada p-enuntut umum, sesuai l<etentuan yang diatur dalam UndangUndan·g Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BABXJV KffiNTUAN PIDANA Pasal 25
(1)
Wajib retribusi yang tidak m'e·la·ksanakan kewajiba·n sehinrgga merugikan keuang'an daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bUI·an atau pidarra denda pa·ling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribwsi terutang yang tidak ata·w kure:mg dibayar.
(2) Tindak pidana seb·agaimana ayat 1 (satu) adalah pelangaran. ...,... ,..,
BAS X:V KETENTUAN PENUTIJP Pasal 2'6 (1)
Semua Peraturan Daera·h dan Kep·utusan Bupati yan·g berkaitan deng.an pelaksana:an pemungutan retribusi yang IYertentangan dengan Peraturan Da·erah ini dinyatakan tidak berl aku lagi;
(2)
Hal~hal
yang belum diatur dalam Peratwran D:a<erah i'ni, sep.cmj:crrrg mengenai p·elaks:anaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputwsan Bupati. Pa-s:al 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan. Agar
setiap
oran'g mengetahuinya 7
penempatannya dalam Berita D'aerah
memerintahkan
~abupaten
pengundangan
Per"turan
Bupati
Jayawijaya.
D·itetap ;. ..,...,. i Warn pa·da , ' ~lal ·
t
\
..-~--7 . Par
- 11 -
ini
dengan
..-·
k. · Melakukan tindakan lain yan~ ~erlu untuk kelam:aran p·enyrdikan tindak pfdana':,retr.i
me·nurut hukum yang dapat diP'ertcrn-ggung jawabkan.
(4)
r Penyidlkan sebagaimana dimaks:ud p-ada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentua n yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentan·g Hukum Acara Pidana.
BAB XJ..V KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1)
Wajib retrfbusi yang tidak melaksanakan kewajfban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (bga) bulan atau pidan:a dend:a paling banyak 3 (tig·a) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau ku·rang dTbayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 (satu) crda·lah pelarrgaran.
BAB X:V KETENTUAN PENUTl.JP Pas:al 26
(1)
Semua p·eraturan Dcl'e'rah dcm Keputusan Bup·ati yarrg be'rkaitan d·engan pelak.sartaan pemungutan retriblrSi yang b·ertentangan d·engan
(2)
Penrttrran Da·erah ini dirryatake!n titlak berlaku
lagi;
Hal-hal yang trelum uiatur dalam Perat1.rra,n Da·erah ini, S"e
Pasal
27
Peraturan Daerah in'i mulai b'erlaku pa(!·a tc:mggal dium.iang-kan. Agar
setiap
orartg
men-getahuinya,
penyempatannya dala·m Serita D'a>erah
m~rrrertnta-hkan
I
pengurn:lang:an
Jayawij:aya,
- 11 -
Peraturan
Bvpati
ini
dengctn
