BUPATI LANDAK PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 1.
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 10.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PELAKSAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Landak.
4.
Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
6.
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.
7.
Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.
8.
Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan sertifikat teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diberikan Menteri Perhubungan.
9.
Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
10. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut uji pertama adalah pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan bermotor baru, kereta tempelan baru dan atau yang berubah kreteria dari tidak wajib uji menjadi wajib uji. 11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraa bermotor secara berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji. 12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan.
13. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan. 14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus ribu) kilogram. 15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang. 16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkuatan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang di rancang khusus yang memiliki fungsi dan dirancang bangun tertentu, antara lain: a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia; b. kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia; c. alat berat antara lain, bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; dan d. kendaraan khusus penyandang cacat. 19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditempatkan pada kendaraan bermotor penarik. 21. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 22. Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 23. Jumlah Berat Kombinasi yang di Ijinkan (JBKI) adalah berat maksimum rangkain kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 24. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karna alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit pengujian berkala diluar wilayah domisili pemilik kendaraan yang bersangkutan. 25. Mutasi adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah pengujian tertentu ke wilayah pengujian berkala lainnya. 26. Buku Uji adalah bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji.
27. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala. 28. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan bersangkutan telah dinyatakan lulus uji, baik berupa stiker atau cat. 29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. BAB II TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Pertama Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor Pasal 2 (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga penguji yang ditentukan oleh Kepala Dinas dan memiliki kualifikasi teknis tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor, memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya. (2) Tanda Kualifikasi teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib dipasangkan saat penguji melaksanakan tugasnya dan mengenakan atribut / tanda pengenal serta seragam khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Tenaga penguji mempunyai tugas pokok, sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan teknik terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala untuk menentukan laik jalan atau tidak; b. menetapkan daya angkut orang dan barang berdasarkan Jumlah Berat yang di Bolehkan (JBB), Muatan Sumbu Terberat (MST) berdasarkan ketentuan ban yang dipakai dan kelas jalan yang dilalui serta Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI); c. menetapkan hasil uji yang dinyatakan berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan; d. mengesahkan hasil uji kendaraan bermotor wajib uji oleh tenaga Penguji yang memiliki kompetensi Penguji Penyelia minimal 1 (satu) tingkat dibawah (Pelaksana Lanjutan); e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaran Bermotor; dan f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Kedua Pengujian Berkala Pertama Pasal 3 (1) Pemilik pemegang atau kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala pertama kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sejak diterbitkan STNK dengan menggunakan formulir Model PKB 1 dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang telah disediakan di tempat pengujian.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : a. STNK asli dan foto cofi; b. Tanda Bukti jati diri atas nama pemilik kendaraan bermotor; c. Nota persetujuan ijin trayek untuk mobil bus dan mobil penumpang umum; d. Sertifikat Uji Type atau Sertifikat Regristasi Uji Type (SRUT); e. Surat Tera dari pejabat yang berwenang (untuk mobil tangki); dan f. Bukti pelunasan biaya uji. (3) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, pelaksana penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh penguji yang memiliki kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan Formulir Model PKB II dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. (4) Kendaraan Bermotor yang sudah dinyatakan lulus dalam pengujian berkala pertama diberikan Tanda Bukti Lulus Uji berupa Buku Uji dan Tanda Uji dengan masa Uji berlaku selama 6 (enam) bulan serta pemberian Tanda Samping. (5) Bagi Kendaran yang belum biasa dinyatakan lulus uji karena terdapat kekurangan teknis, maka pemilik kendaraan diberikan Surat Keterangan Hasil Uji yang berisi keteranga catatan persyaratan yang harus dipenuhi dan atau diperbaiki/diganti serta waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan formulir Model PKB III dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; Bagian Ketiga Pengujian Berkala Lanjutan Pasal 4 (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari kendaraan bermotor mengajukan permohonan pengujian berkala lanjutan kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan formulir Model PKB I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah disediakan di tempat pengujian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan : a. Buku Uji Kendaraan Bermotor; b. STNK yang masih berlaku/foto cofi; c. Tanda jati diri pemilik kendaraan atau Surat Kuasa dari pemilik jika pengajuan permohonan dilakukan oleh orang lain; d. Surat ijin trayek untuk mobil bus dan mobil penumpang umum; e. Surat Tera dari Pejabat yeng berwenang (untuk mobil tangki); f. Surat Ijin numpang uji bagi kendaraan diluar domisili; dan g. Bukti pelunasan biaya uji. (3) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, penguji dapat melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melakukan pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) formuler Model IV yang ditanda tangani oleh Penguji Kendaraan Bermotor dengan menggunakan formulir Model PKB IV dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(4) Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah memenuhi persyaratan teknis, diberikan Tanda Bukti Lulus Uji dan Tanda Uji dengan masa uji berlaku selam 6 (enam) bulan. (5) Permohonan Pengujian Kendaran Bermotor yang melewati batas berlakunya masa uji dikenakan sanksi administrasi/denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi : a. perbaikan yang harus dilakukan; b. waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang, dengan bentuk surat keterangan hasil uji menggunakan formulir Model PKB III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam hal melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, dilakukan Pengujian ulang setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukan bukti pemberitahuan dari petugas penguji. (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan, tidak diberikan kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru. Pasal 6 (1) Apabila pemilik / pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor / Pimpinan Penguji. (2) Pimpinan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan dimasud setelah mendengar penjelasan dari penguji. (3) Apabila permohonan keberatan diterima, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor / Pimpinan penguji segera memerintahkan kepada penguji untuk melakukan uji ulang. (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik / pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
BAB III NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI Pasal 7 (1) Pemilik atau kuasa kendaraan dapat melakukan pengujian kendaraannya diluar domisili dimana kendaraan didaftarkan atau numpang uji dengan persyaratan sebagai berikut : a. mengajukan permohonan Numpang Uji ke daerah lain kepada Kepala Dinas melalui UPTD Penguji Kendaraan Bermotor dengan diterbitkannya pengantar Numpang Uji dengan menggunakan formulir Model PKB V dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; b. memiliki Buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan c. membayar retribusi numpang uji dalam satu provinsi dan / diluar provinsi. (2) Apabila permohonan Numpang Uji ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau habis uji), maka harus melunasi biaya sanksi administrasi / denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian Numpang Uji ke daerah lain hanya diberikan 1 (satu) kali masa uji sehingga kendaraan yang bersangkutan setelah habis masa ujinya dari daerah lain wajib di uji pada Unit Pengujian Dinas. (4) Pemilik kendaraan dapat melakukan Numpang Uji pada Unit Pengujian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut : a. memiliki Ijin Numpang Uji dari Dinas Perhubungan / LLAJ, dimana kendaraan tersebut berasal; b. memiliki Buku Uji yang masih berlaku; c. bentuk/spesifikasi dan data kendaraan tidak menyimpang dari data yang tertera pada Buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan d. membayar biaya upah uji sesuai dengan biaya pengujian kendaraan domisili. (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d tidak terpenuhi permohonan Numpang Uji dapat ditolak. (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d terpenuhi numpang uji dapat dilakukan. Pasal 8 (1) Pemilik atau kuasa kendaraan bermotor dapat memindahkan / memutasikan pelaksanaannya ke daerah lain dengan persyaratan sebagai berikut : a. mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menyertakan STNK / fiskal mutasi antar daerah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan kepada pemilik diberikan surat pengantar Mutasi Uji dengan menggunakan formulir Model PKB VI dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
b. bagi pemilik atau kuasa kendaraan yang memutasikan kendaraannya ke dalam daerah, dapat dilakukan pengujian berkalanya pada Unit Pengujian Dinas Perhubungan dengan menyertakan Kartu Induk dan surat pengantar mutasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ dimana kendaraan tersebut berasal dan telah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan domisili baru. (2) Apabila permohonan mutasi tersebut ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau habis uji), maka terlebih dahulu melunasi biaya sanksi administrasi / denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
BAB IV BUKU UJI, TANDA UJI DAN TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR Pasal 9 (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji diberikan Tanda Bukti Lulus Uji berupa buku uji yang berisi data kendaraan, data kepemilikan, data teknis kendaraan dan legimitasi uji berkala. (2) Selain Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda uji / plat uji yang dipasangkan pada Tanda Nomor Kendaraan (TNBK) yang berisi kode wilayah, nomor kendaraan dan masa berlaku uji. (3) Buku Uji dan Tanda Uji / Plat Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman dengan bentuk, ukuran dan isi menggunakan formulir Model PKB VII dan PKB VIII dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; (4) Tanda Samping Kendaraan Bermotor dibubuhkan pada ke 2 (dua) sisi kendaraan yang sedikitnya berisi keterangan masa berlaku uji, berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), dan atau jumlah kombinasi yang diperbolehkan (JBKB), jumlah yang diijinkan (JBI) dan atau jumlah kombinasi yang diijinkan (JKBI), muatan sumbu terbarat (MST), daya angkut orang dan barang, kelas jalan yang terendah yang boleh dilalui. (5) Tanda Samping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan pada saat dilakukan pengujian kendaraan bermotor dilokasi yang telah ditentukan, serta tidak diberikan bagi kendaraan bermotor yang melakukan pengujiannya diluar domisili daerah. (6) Bentuk dan isi Tanda Samping sebagaimana dimaksud pada sebagaimana Model IX a s/d e dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
ayat (1),
Pasal 10 (1) Pemilik atau kuasa kendaraan bermotor dapat menggantikan dan atau memperbaharui Buku Uji dan Tanda Uji serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor dikarenakan satu dan lain hal.
(2) Untuk melakukan penggantian Buku Uji dengan ketentuan : a. pemilik atau kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; dan b. menyertakan tanda bukti lulus uji berupa tanda uji / plat uji untuk ditentukan kapan terakhir dilakukan uji berkala sesuai dengan kartu induk kendaraan yang bersangkutan. (3) Untuk melakukan penggantian tanda uji / plat uji dengan ketentuan : a. pemilik atau kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat; dan b. menyertakan tanda bukti lulus uji berupa Buku Uji untuk ditentukan kapan terakhir dilakukan uji berkala sesuai dengan kartu induk kendaraan yang bersangkutan. (4) Untuk melakukan penggantian tanda samping dengan ketentuan : a. pemilik atau kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan b. melampirkan tanda bukti lulus uji dan / plat uji.
BAB V BIAYA RETRIBUSI Pasal 11 (1) Biaya pengujian kendaraan bermotor : a. biaya formulir sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)/lembar; b. biaya pemeriksaan emisi gas buang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/unit; c. biaya uji sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)/buku; d. kartu induk sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/lembar; e. biaya tanda uji dan segel sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)/buah; f. biaya tanda samping : 1. biaya tanda uji samping pakai cat sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/unit; dan 2. biaya tanda uji samping pakai stiker sebesar Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). g. biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/unit. (2) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dikenakan retribusi pengujian, nomor uji sebagai berikut : a. Pengujian berkala pertama mobil baru : 1. JBB sampai dengan 2.500 kilogram sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/unit; 2. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram sebesar Rp. 20.000,(Dua Puluh Ribu Rupiah)/unit; dan 3. JBB 7.500 kilogram keatas sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/unit.
b. Pengujian berkala : 1. JBB sampai dengan 2.500 kilogram sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/unit; 2. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)/unit; dan 3. JBB 7.500 kilogram keatas sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)/unit. c. Numpang uji : 1. Dalam daerah satu propinsi : a. JBB sampai dengan 2.500 kilogram sebesar Rp. 56.000,- (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)/unit; b. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram sebesar Rp. 61.000,- (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)/unit; dan c. JBB 7.500 kilogram keatas sebesar Rp. 66.500,- (Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)/unit. 2. Luar daerah propinsi : a. JBB sampai dengan 2.500 kilogram sebesar Rp. 61.600,- (Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)/unit; b. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram sebesar Rp. 67.000,- (Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)/unit; dan c. JBB 7.500 kilogram keatas sebesar Rp. 72.600,- (Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)/unit. d. Pengujian penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah, BUMN, BUMD : 1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/unit; 2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/unit; 3. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/unit; dan 4. Kendaraan bermotor diatas roda 6 (enam) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/unit.
BAB VI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 12 (1) Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di tempat yang bersifat tetap (statis) atau keliling (dinamis). (2) Tempat pengujian yang bersifat tetap (statis) berada di unit pengujian kendaraan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. (3) Pengujian keliling (dinamis) ditentukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat. (4) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas / UPTD.
BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Pembebasan, pengurangan biaya keterlambatan pelaksanaan pengujian uji berkala kendaraan bermotor dapat diberikan jika : a. tanggal jatuh tempo perpanjangan uji berkala jatuh pada hari libur, atau terjadi bencana alam, huru hara dan kejadian lain serupa sehingga tidak dimungkinkan pemilik kendaraan bermotor melakukan kewajibannya sebagai retribusi dan atau pelaksana pengujian kendaraan bermotor tidak dapat menyelenggarakan dikarenakan kondisi tersebut; b. pemilik kendaraan bermotor memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari kepada Dinas Cq. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, sebelum jatuh tempo untuk di uji kembali bahwa kendaraannya dalam kondisi perbaikan yang memakan waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dengan melampirkan surat dari bengkel resmi sebagai bukti tengah dilakukan perbaikan; dan c. tidak melebihi waktu 2 X 24 jam setelah jatuh tempo masa akhir uji berkala. (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kendaraan bermotor selaku wajib retribusi, tidak dapat mengajukan pembebasan, dan pengurangan biaya keterlambatan uji berkala. BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi disamping dilaksanakan oleh wajib retribusi ke kas daerah atau bendaharawan khusus penerima sesuai ketentuan yang berlaku, dapat pula dilaksanakan melalui pembantu bendaharawan khusus penerima atau melalui petugas. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertindak sebagai penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah. (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran. (4) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana formulir Model PKB X dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Tata cara penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) termasuk pengadministrasian retribusi mengacu kepada Sistem dan Prosedur Retribusi Daerah.
BAB IX PELAPORAN Pasal 16 (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Cq. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diwajibkan memberikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas. (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat laporan kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta administrasinya untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas. (2) Pengadaan formulir model-model PKB 1 s/d X dilaksanakan oleh Tata Usaha dan sebelum digunakan diproporsi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 30 Oktober 2013 BUPATI LANDAK,
ADRIANUS ASIA SIDOT
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 30 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, LUDIS BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 395
