BUPATI LANDAK
PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970; 2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
tentang
Pedoman
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Daerah adalah Kabupaten Landak. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Bupati adalah Bupati Landak. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis. Penduduk tidak mampu/miskin adalah sekelompok orang atau seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan) oleh dirinya sendiri.
8.
Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana di dalam lembaga permasyarakatan. 9. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai pekerjaan, hidupnya terlunta-lunta dan tidak mempunyai keluarga. 10. Pengungsi adalah sekelompok orang yang karena sebab-sebab tertentu terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya, hak kepunyaannya, pekerjaannya, dan hidup pada suatu lokasi tertentu, yang hidupnya hanya selama di pengungsian di tanggung oleh negara. 11. Panti Asuhan adalah tempat tinggal dan penitipan bagi bayi dan anak yang tidak memiliki orang tua dan tidak dikehendaki oleh keluarganya. BAB II TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini Direktur diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Pasal 3 Direktur dapat memberikan pengurangan ataupun pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada pasien yang dirawat inap dan pasien rawat jalan. Pasal 4 Yang berhak mendapatkan pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pasien: a. Gelandangan; b. Narapidana; c. Penghuni panti asuhan; d. Pengungsi; e. Penduduk tidak mampu/miskin; dan f. Penghuni panti jompo; Pasal 5 Pasien yang tidak mampu/miskin adalah penduduk yang telah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak sebagai penduduk miskin. Pasal 6 Syarat-syarat yang diperlukan untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut : a. Melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi pasien gelandangan; b. Melampirkan Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan bagi pasien narapidana; c. Melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi pasien pengungsi; d. Melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi pasien panti asuhan dan panti jompo; e. Melampirkan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa atau Lurah sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; f. Pasien yang tidak mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada huruf e, juga melampirkan surat verifikasi tidak mampu/miskin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
Pasal 7 1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diserahkan kepada Direktur paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pasien masuk rumah sakit; 2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dianggap berlaku terhitung sejak tanggal pasien dinyatakan miskin oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Pasal 8 Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pasien tidak dapat menunjukan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pasien tersebut tidak berhak mendapatkan pengurangan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pasal 9 Direktur dapat mendelegasikan wewenang pemberian keringanan kepada Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak secara berjenjang. Pasal 10 Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah : a. Kepala Subbagian Tata Usaha dapat memberikan keringanan maksimal 50% (lima puluh persen); b. Kepala Seksi dapat memberikan keringanan maksimal 40% (empat puluh persen); c. Kepala Ruang dapat memberikan keringanan maksimal 10% (sepuluh persen). Pasal 11 Setiap pasien yang mendapat keringanan ataupun pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar yang telah disediakan oleh Rumah Sakit.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 22 Januari 2013 BUPATI LANDAK,
ADRIANUS ASIA SIDOT
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 22 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
LUDIS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 6
