BUPATI KUNINGAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2011TENTANG PENATAAN,PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN, PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN BUPATI KUNINGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pengaturan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011;
b.
bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah dimaksud diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum petunjuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupeten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3.
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6.
Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
1
7.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1992 Nomor 116,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
9.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817); 11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 16. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 18. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 2
20. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 29. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat perbelanjaan dan Toko Modern; 30. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN, PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2. Pemerintah Kuningan.
Daerah
adalah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan. 5. Perdagangan adalah kegiatan jual – beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi. 6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 8. Pasar Tradisonal adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah,Swasta,Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios,los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,menengah,swadaya masyarakat,atau koperasi dengan usaha skala kecil,modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan. 10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 11. Toko Modern adalah mandiri,menjual berbagai berbentuk Minimarket, Hypermarket ataupun grosir
toko dengan system pelayanan jenis barang secara eceran yang Supermarket, Departement Store, yang berbentuk Perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan. 13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
4
14. Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang bersekala mikro,kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. 15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. 16. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasok produkproduk yang diperdagangkandalam toko modern yang bersangkutan. 17. Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T,Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 19. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan. 20. Badan/ Lembaga independen adalah suatu badan / lembaga berbadan hukum yang bergerak dalam bidang konsultan manajemen yang ditunjuk oleh perusahaan. 21. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli / selling space,tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor ,pelayanan umum, gudang,ruangan persiapan dan tempat parkir. 22. Luas Pusat perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain,termasuk area yang diperuntukan untuk pelayanan umum,gudang dan tempat parkir. 23. Bongkar muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan diareal pasar oleh kendaraan jenis container,truk,pickup,mobil boks,gerobak dan sejenisnya. 24. Pembinaan adalah upaya yang dilalukan oleh Dinas dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha dan sarana/prasarana perdagangan. 25. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatur keberadaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 26. Kawasan Pusat Primer adalah kawasan perdagangan dan jasa, sentra ekonomi yang berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi daerah dan pusat distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dalam wilayah Ibu kota eks kewadanaan yaitu Kelurahan Kuningan, Desa Cilimus, Desa Kadugede, Desa Ciawigebang dan Desa Luragung.
5
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern yang berada di Wilayah Kabupaten Kuningan. Pasal 3 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern yang berada di Wilayah Kabupaten Kuningan. BAB III MEKANISME PENDIRIAN PUSAT PEMBERLANJAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN Pasal 4 (1) Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kabupaten termasuk ketentuan yang berkenaan dengan lokasi dan jaraknya (2) Penentuan jarak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Jarak antara Minimarket dan Pasar Tradisional minimal 1 km; b.
Jarak antara minimarket dengan minimarket lain atau usaha sejenis berjarak 100 m;
c.
Jarak antara Supermarket dan Departement Store dengan Pasar Tradisional berjarak minimal 1,5 km;
d.
Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari Pasar Tradisional yang ada;
e.
Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas garis 200 m2 berjarak minimal 0,5 km dari Pasar Tradisional;
f.
Jarak antara Minimarket didalam Kota/Perkotaan maksimal hanya ada 2 Minimarket dalam jarak 100 m, kecuali bagi perumahan yang telah memiliki kawasan bisnis/pertokoan sesuai dengan site plannya;
g.
Pengaturan jarak sebagaimana huruf a,b,c,d dan e tidak
h. berlaku untuk kawasan pusat primer. Pasal 5 (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. (2) Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Struktur Penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b.
Tingkat Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga;
c.
Kepadatan Penduduk;
d.
Pertumbuhan Penduduk; 6
e.
Kemitraan dengan UMKM Lokal;
f.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal;
g.
Ketahanan dan Pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM Lokal;
h.
Keberadaan Fasilitas Sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
i.
Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
j.
Tanggung Jawab Responsibility).
Sosial
Perusahaan
(Corporate
Social
(3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan : a. Lokasi Pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; b.
Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
c.
Aksebilitas Wilayah (Arus Lalu Lintas);
d.
Dukungan/Ketersediaan Infrastruktur; dan
e.
Perkembangan Pemukiman Baru.
(4) Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten. (5) Badan/Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. (6) Hasil Analisa Sosial Ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah direkomendasikan oleh Dinas, merupakan Dokumen Pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern termasuk Minimarket. Pasal 6 (1) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). (2) Pihak pemohon pendirian Minimarket wajib menyelesaikan persyaratan pendirian/perijinan yang tahapannya meliputi : a. Pengajuan permohonan pendirian kepada Bupati Kuningan melalui : Cq. BPPT untuk dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait; b.
Membuat Analisa Sosial Ekonomi masyarakat di lokasi pendirian Minimarket yang berupa kajian dan dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
c.
Rekomendasi dari Dinas;
d.
Izin Tetangga yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
e.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f.
Izin Gangguan (HO);
g.
Surat persyaratan kemitraan dengan UKM setempat;
h.
Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
7
(3)
Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperoleh Rekomendasi dari Dinas dengan memperhatikan :
(4)
Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
(5)
Pendirian Minimarket dalam satu kawasan perumahan/pemukiman dari pusat perdagangan/bisnis wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, UMKM/warung tradisional dan Jarak minimal 0.5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.
(1) (2)
Pasal 7 Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan fasilitas umum lainnya. Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain. BAB IV JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
(1)
(2)
(1) (2)
Pasal 8 Untuk melakukan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelalanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati Cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pasal 9 Permohonan Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) yang berdiri sendiri atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang berdiri sendiri atau Izin Usaha Pusat Perbelanjaan meliputi : a.
Persyaratan IUP2T melampirkan Dokumen : 1) Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati 2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan/SKPD yang berwenang. 3) Copy Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO). 4) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5) Copy Pendirian Perusahaan dan pengesahannya, dan 6) Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku.
melaksanakan
dan
b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen : 1) Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati 2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ SKPD yang berwenang 3) Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) 4) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8
5) Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya 6) Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil setempat, dan 7) Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku c.
melaksanakan
dan
Persyaratan IUTM untuk Mini Market melampirkan dokumen : 1) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan/SKPD yang membidangi perdagangan. 2) Izin Tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/kelurahan dan disetujui oleh Camat setempat. 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4) Izin Gangguan (Ho). 5) Perjanjian kemitraan dengan UMKM, Warung Tradisional dan Perjanjian Corporate Social Responsibility (CSR). 6) Surat Pernyataan akan mengutamakan SDM setempat sesuai dengan kompetensinya.
d.
Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional dan IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari : 1) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ SKPD yang berwenang; 2) Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern; 3) Copy Akte pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; 4) Rencana kemitraan dengan UMKM setempat; 5) Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku.
melaksanakan
dan
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan mengisi formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
(5)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
(6)
Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasanalasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(7)
Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
(1)
Pasal 10 Perusahaan Swasta yang mengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 9
(2)
Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
(3)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) berlaku : a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha. b.
(4)
(1)
Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang/heregistrasi setiap 5 (lima) tahun. Pasal 11 Jam buka / berjualan bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut : a. untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. b.
untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
c.
untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
d.
minimarket yang lokasinya didalam kawasan terminal, rumah sakit , SPBU, rest area dan kawasan wisata yang melayani konsumen 24 jam dapat diberikan izin buka / berjualan selama 24 jam oleh Dinas.
(2)
Untuk Toko Modern yang berdiri di sepanjang jalan Provinsi, untuk hari-hari raya tertentu seperti dalam rangka Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dapat diberikan izin buka/berjualan khusus 24 jam (H-4 dan H+4) oleh SKPD yang membidangi Perdagangan dengan mengajukan permohonan izin buka/berjualan kepada Dinas.
(3)
Pengawasan jam buka/berjualan dan keberadaan Toko modern dilakukan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Satpol PP. BAB V PELAPORAN
(1)
Pasal 12 Pelaku usaha sebagaiman dimaksud dalam Pasal (10) wajib menyampaikan laporan berupa : a. Jumlah gerai yang dimiliki. b. Omset penjualan seluruh gerai. c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya. d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas.
(3)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. BAB VI KEMITRAAN USAHA
Pasal 13 (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerima pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka; 10
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk : a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau b.
Memasarkan produk hasil outlet dari toko modern.
UMKM
melalui
etalase
atau
(3)
Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
(4)
UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
(1)
Pasal 14 Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
(2)
Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
(3)
Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee).
(4)
Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
(5)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)
Pasal 15 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
(2)
Penataan, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(3)
Dalam rangka Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan :
(4)
Dalam rangka Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah : a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11
BAB VIII SANKSI (1)
Pasal 16 Setiap Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern diberikan sangsi apabila : a. Tidak memiliki perijinan pembangunan dan menyalahi ketentuan mengenai zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. b. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan Pasar Tradisional, Toko Modern tidak mengacu kepada RUTR dan RDTR termasuk pengaturan zonasinya. c.
Menyalahi ketentuan mengenai penetapan jam buka tutup toko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern. (2)
Tindakan Pemberian Sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Pembekuan Izin Usaha; b.
Pencabutan Izin Usaha;
c.
Denda Administrasi;
(3) Tindakan Pemberian Sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 17 (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memperbaharui dan mengajukan kembali permohonan untuk diterbitkan Izin Usaha Toko Modern ( IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. (3) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah. (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. (6) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini 12
Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 8 Februari 2013 BUPATI KUNINGAN Cap Ttd AANG HAMID SUGANDA Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 9 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN Cap Ttd Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580217 198503 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 6
13
