BUPATI KUNINGAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KUNINGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015.
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
11.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
12.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
13.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5165) 2
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123)
21.
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
22.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
23.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
24.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 ;
27.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ;
28.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
31.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
32.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 34.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501)
35.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan ;
37.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 -2025;
38.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013;
39.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
40.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
41.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018 ;
42.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
43.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Terpusat (Procurement Unit) Kabupaten Kuningan;
44.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
45.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi ;
46.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.
47.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.;
3.
Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
5.
Sekretaris Kuningan.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
9.
Unit Pelaksana Teknis SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian tugas operasional di lapangan.
10.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia.
11.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
Daerah
5
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. 13.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kuningan.
14.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis adalah pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan, pengurusan dan pertanggungjawaban tata laksana keuangan daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan APBD secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
15.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
16.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
17.
Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
19.
Kas Daerah adalah Kas untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21.
Pengguna Barang adalah pejabat penggunaan barang milik Daerah.
22.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
23.
Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6
pemegang
kewenangan
24.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
25.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat pada Sekretariat Badan/Lembaga dan/atau Bagian Tata Usaha pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27.
Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
28.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) (Procurement Unit) adalah unit kerja yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secarakhusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun elektronik.
29.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
30.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang diangkat Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
31.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang diangkat Bupati atas usul PPKD yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32.
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu adalah orang atau pegawai yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran pada Lingkungan SKPD.
33.
Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Tenaga Kasir, Tenaga Pembukuan, Penata Dokumen dan Pengurusan Gaji pada SKPD.
34.
Entitas Pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah BPKAD yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas pelaksanaan APBD.
35.
Entitas
Akuntansi 7
adalah
SKPD
Pengguna
Anggaran/
Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 36.
Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.
37.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, pengendali program dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
38.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
39.
Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan.
40.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
41.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
42.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.
43.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
45.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA– SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
46.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8
47.
Anggaran Kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai baik keluaran (Output), hasil (Outcome), pengaruh/dampak (Impact) dan manfaatnya (Benefit).
48.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
49.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
50.
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
51.
Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
52.
Penganggaran terpadu (Unified Budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian alokasi dana.
53.
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
54.
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
55.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
56.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
57.
Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
58.
Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program.
59.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh 9
lebih
antara
kurang
antara
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Persepsi. 60.
Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas dalam periode tahun tertentu.
61.
Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.
62.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
63.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
64.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
65.
Pembiayaan adalah : a. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya ; b. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
66.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
67.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
68.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnyan disebut (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran.
69.
Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
70.
SPP Uang Persediaan yang disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
71.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
72.
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan 10
Daerah
yang
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 73.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan berdasarkan SPM.
74.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;
75.
SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
76.
SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPMGUadalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
77.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
78.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada Pihak Ketiga.
79.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
80.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
81.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Tahun 2015 ini adalah sebagai Pedoman Tata Laksana Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah : a.
Sebagai pedoman teknis perencanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada rencana anggaran berdasarkan prestasi kerja ;
c.
Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran belanja bagi SKPD ;
d.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, baik terkait dengan pengendalian, pelaporan maupun evaluasi.
Pasal 4 Ruang Lingkup pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : a.
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
b.
Keuangan Daerah,
c.
Penatausahaan Keuangan Daerah,
d.
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
e.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
f.
Penerapan Kebijakan Akuntansi,
g.
Pengadaan Barang dan Jasa,
h.
Pengadaan Tanah,
i.
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan
j.
Serah Terima Kegiatan Barang/Jasa.
12
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Bagian Kesatu Struktur APBD Pasal 5 Struktur APBD terdiri atas : a.
Pendapatan Daerah 1)
2)
3)
b.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) a).
Pajak Daerah
b).
Retribusi Daerah
c).
Hasil Pengelolaan dipisahkan
d).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kekayaan
Daerah
Dana Perimbangan a).
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
b).
Dana Alokasi Umum ( DAU )
c).
Dana Alokasi Khusus ( DAK )
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a).
Hibah
b).
Dana Darurat
c).
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
d).
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e).
Bantuan Keuangan dari Provinsi
Belanja Daerah 1)
yang
Belanja Tidak Langsung a).
Belanja Pegawai
b).
Belanja Bunga
c).
Belanja Subsidi
d).
Belanja Hibah
e).
Belanja Bantuan Sosial
f).
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa
g).
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
h) .
Belanja Tidak Terduga 13
2)
c.
a).
Program dan Kegiatan Non Urusan
b).
Program dan Kegiatan Urusan
Penerimaan Pembiayaan 1)
d.
Belanja Langsung
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA ) a).
Pelampauan Penerimaan PAD
b).
Pelampauan Dana Perimbangan
c).
Pelampauan Penerimaan Daerah yang Sah
d).
Sisa Penghematan Belanja
e).
Kewajiban kepada Pihak Ketiga
f).
Kegiatan Lanjutan / Luncuran
g).
Dana Bencana Alam
Lain-lain
Pendapatan
2)
Pencairan Dana Cadangan
3)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4)
Penerimaan Piutang Daerah
5)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6)
Penerimaan Piutang Daerah
Pengeluaran Pembiayaan 1)
Pembentukan Dana Cadangan
2)
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemda, kepada :
3)
a).
PD. BPR Kuningan
b).
PD. PK Kramatmulya dan Selajambe
c).
Bank Jabar Banten Cabang Kuningan
d).
PDAM Kuningan
e).
PDAM Kuningan (Hibah Pusat)
f).
PD. Aneka Usaha
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo -
4)
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga
Pemberian Pinjaman Daerah
14
Bagian Kedua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1)
(2)
Pasal 6 Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati , dengan tugasnya meliputi : a.
Mengkaji, membahas dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Perubahan APBDberdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan;
b.
Melakukan Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Perubahan APBD bersamasama DPRD;
c.
Melakukan Pembahasan dan Penelitian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) APBD dan Perubahan APBD.
Komposisi dan Personalia TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : a.
Penanggung Jawab
:
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
b.
Ketua
:
Sekretaris Daerah
c.
Ketua Harian
:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
d.
Wakil Ketua
:
1)
Kepala BAPPEDA
2)
Kepala Dinas Pendapatan
3)
Asisten Administrasi
4)
Asisten Pembangunan dan Kesra
5)
Asisten Pemerintahan
e.
Sekretaris
:
Kepala Bidang Anggaran BPKAD
f.
Wakil Sekretaris
:
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD
g.
Anggota
:
1)
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
2)
Kepala Bagian Pembangunan Setda
3)
Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda
4)
Kepala Bagian Hukum Setda
15
h. (3)
Sekretariat
:
5)
Kepala Bagian Sarana Setda
Keuangan
6)
Sekretaris BPKAD
7)
Sekretaris BAPPEDA
8)
Sekretaris Dinas Pendapatan
9)
Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA
10)
Kepala Bidang Pendapatan
11)
Kasubid Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan BPKAD
12)
Kasubid Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan BPKAD
Program
dan
Dinas
Pelaksana Bidang Anggaran BPKAD
Uraian Tugas masing - masing unsur TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu : a.
b.
c.
Ketua
Ketua Harian
Wakil Ketua
:
:
:
1)
Merumuskan kebijakan anggaran daerah.
2)
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan APBD.
3)
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
1)
Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2)
Membantu mengarahkan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan APBD.
3)
Membantu terjaminnya keterkaitan antara Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan.
4)
Menyusun kebijakan pendapatan daerah.
1)
Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2)
Membantu mengarahkan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penyusunan APBD.
3)
Membantu terjaminnya keterkaitan antara Perencanaan, Penganggaran, dan 16
penyusunan
Pelaksanaan. d.
e.
f.
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota
:
:
:
4)
Menyusun kebijakan pendapatan daerah.
1)
Menghimpun dan mengadministrasikan dokumen-dokumen anggaran daerah (korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan) sesuai dengan bidangnya (perencanaan, pengendalian dan administrasi keuangan).
2)
Menyiapkan bahan untuk kepentingan pelaksanaan tugas tim.
3)
Menyusun jadwal kerja tim.
4)
Menyusun tim.
1)
Membantu Sekretaris Menghimpun dan mengadministrasikan dokumen-dokumen anggaran daerah (korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan) sesuai dengan bidangnya (perencanaan, pengendalian dan administrasi keuangan).
2)
Membantu Sekretaris Menyiapkan bahan untuk kepentingan pelaksanaan tugas tim.
3)
Membantu Sekretaris Menyusun jadwal kerja tim.
4)
Membantu Sekretaris Menyusun laporan pelaksanaan tugas tim.
1)
Menganalisis RKA dari seluruh SKPD.
laporan
pelaksanaan
tugas
Aspek – aspek yang dianalisis meliputi :
17
a)
Relevansi antara kegiatan dengan urusan pemerintahan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan program.
b)
Aspek yuridis formal, kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD.
c)
Kebutuhan kerja (APK, tanah), standarisasi
d)
Kesesuaian alokasi belanja pegawai dengan jumlah pegawai/tenaga kontrak kerja serta penelaahan mengenai alokasi anggaran pengembangan SDM masing – masing SKPD.
sarana dan prasarana ATK, sarana mobilitas, disesuaikan dengan dan data aset.
e)
Kebutuhan pengembangan sistem informasi pemerintah daerah berbasis teknologi informasi secara terintegrasi.
f)
Kesesuaian usulan kegiatan diklat yang akan dilaksanakan SKPD.
g)
Kesesuaian usulan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan SKPD.
2)
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap urusan pemerintahan, visi, misi, tujuan dan sasaran dari SKPD pengusul yang tertuang dalam format RKA-SKPD.
3)
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap keterkaitan program usulan SKPD dengan RPJMD, RKPD, Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang tertuang dalam format RKA-SKPD 2.2.
4)
Melakukan analisis dan estimasi pendapatan dan belanja dari SKPD pengusul, yang tertuang dalam format RKA-SKPD 1.
5)
Melakukan kajian terhadap indikator, tolok ukur dan target kinerja yang tertuang dalam format RKA-SKPD 2.2.1 yang terdiri dari masukan, keluaran dan hasil dari suatu program dan kegiatan.
6)
Melakukan analisis terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja langsung dengan rincian belanja langsung, dan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung dengan rincian belanja tidak langsung.
7)
Melakukan perhitungan terhadap jumlah pendapatan dan belanja dari SKPD pengusul yang tertuang dalam format RKA-SKPD.
8)
Melakukan penelitian kesesuaian kode rekening dengan bagian/kelompok/ jenis/objek/rincian objek yang digunakan oleh SKPD pengusul.
9)
Melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
10)
Melakukan
18
perhitungan
terhadap
rekapitulasi anggaran belanja langsung dengan rincian belanja langsung dan perhitungan terhadap rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung dengan rincian belanja tidak langsung. 11)
Melakukan perhitungan kebutuhan alokasi belanja perbulan/ pertriwulan dari SKPD yang dirinci berdasarkan kebutuhan alokasi biaya per kegiatan dalam rangka penerbitan SPD.
12)
Melakukan analisis terhadap pendapatan dan belanja SKPD pengusul berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
13)
Melakukan pencermatan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung didasarkan kepada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
14)
Melakukan analisis terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar pembakuan biaya, yang dikaitkan dengan pencapaian target dalam hal mempertajam alokasi kegiatan secara administratif.
15)
Menyusun prediksi target pendapatan yang akan datang dari sektor pendapatan.
16)
Mengkoordinasikan pelaporan pendapatan dari SKPD penghasil atau pengelola pendapatan non pajak.
17)
Mengkoordinasikan dan meneliti target/proyeksi pendapatan daerah pada setiap SKPD penghasil atau pengelola pendapatan non pajak.
18)
Merekap dan pendapatan.
19)
Menyusun Rancangan KU - APBD.
20)
Rancangan KU - APBD yang telah disusun, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati paling lambat bulan Juni.
21)
Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
19
menyusun
target
g.
(4)
Sekretariat
:
22)
Menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KU-APBD, Prakiraan yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, Dokumen Perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar harga, standar pelayanan minimum, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
23)
Menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD kepada Bupati.
24)
Melakukan verifikasi Rancangan DPASKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
25)
Menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPASKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD, sebagai acuan bagi SKPD.
1)
Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
2)
Menginput RKA – SKPD;
3)
Mendistribusikan Surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4)
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Tugas dan wewenang masing – masing unsur TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu : a.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) BPKAD sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang 1)
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menyusun KUA dengan memperhatikan : a)
keselarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP dan RKPD; 20
b)
target capaian kinerja dari program dan kegiatan;
2)
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, memproyeksikan pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
3)
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya menyusun PPAS dengan memperhatikan : a)
skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan ;
b)
urutan program untuk masing-masing urusan;
c)
plafon anggaran sementara program dan kegiatan.
d)
dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menganalisis asumsi makro daerah terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mendasari adanya penurunan dan/atau peningkatan belanja daerah serta kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran yang direncanakan.
e)
menganalisis dan menyusun sementara/plafon anggaran.
f)
menyusun proyeksi APBD tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan hasil analisis.
g)
menyusun matriks prioritas program dan plafon anggaran menurut oganisasi
plafon
anggaran
4)
Bersama dengan Anggota TAPD lainnya memfasilitasi SKPD Pengguna Anggaran dalam penyusunan RKASKPD/DPA-SKPD;
5)
Melakukan analisis dan penyelarasan atas pagu indikatif berkaitan dengan alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
6)
Meneliti kecocokan kode rekening penganggaran dalam KUA, yaitu kode bidang urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
7)
Menyusun Perda APBD dan Perda Perubahan APBD
8)
Menghimpun RKA-SKPD berdasarkan hasil kompilasi RKA-SKPD yang disampaikan Pengguna Anggaran
9)
Meneliti kecocokan kode rekening penganggaran dalam PPAS, yaitu kode bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi jenis dan objek pendapatan serta belanja daerah;
10)
merumuskan dan menyusun standar satuan harga upah, 21
bahan dan jasa;
b
11)
Menganalisis kebutuhan barang unit pada SKPD;
12)
Menganalisis standar harga barang inventaris dan pakai habis;
13)
BPKAD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BAPPEDA sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang : 1)
Menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). RKPD memuat kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah serta rencana kerja dan pendanaan yang terukur. RKPD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2)
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menyusun KUA dengan memperhatikan :
3)
4)
a)
keselarasan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP dan RKPD;
b)
target capaian kinerja dari program dan kegiatan;
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya menyusun PPAS dengan memperhatikan : a)
skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b)
urutan program untuk masing-masing urusan;
c)
plafon anggaran sementara program dan kegiatan.
d)
dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, menganalisis asumsi makro daerah terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mendasari adanya penurunan dan/atau peningkatan belanja daerah serta kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran yang direncanakan.
e)
menganalisis dan menyusun sementara/plafon anggaran;
f)
menyusun proyeksi APBD tahun anggaran direncanakan berdasarkan hasil analisis.
g)
menyusun matriks prioritas anggaran menurut oganisasi.
plafon
program
anggaran
dan
yang plafon
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap relevansi RPJMD, RKPD dan PPAS. 22
c.
5)
Melakukan penelitian RKA/DPA SKPD untuk indikator Kinerja Program maupun Kegiatan.
6)
BAPPEDA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 1)
2) d.
2)
Melakukan penelitian/analisis dalam proses penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD/DPA-SKPD terutama terhadap aspek efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.
b)
Melakukan penelitian/analisis terhadap keselarasan dan keterkaitan program dengan bidang urusan pemerintahan daerah dan program dengan kegiatan.
Bagian Pembangunan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah.
Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang : a)
Menganalisis dan merumuskan aspek kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah;
b)
Menganalisis dan merumuskan kompensasi kerja berdasarkan tupoksi, analisa jabatan dan uraian tugas Jabatan.
c)
Menganalisis keselarasan indikator kinerja kegiatan berupa input, output, outcome, dan Sasaran Program.
Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah.
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 1)
2) f.
a)
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH 1)
e.
Bagian Pembangunan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang : a)
Menganalisis Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
b)
Menganalisis Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
Bagian Hukum bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah.
DINAS PENDAPATAN 1)
Dinas Pendapatan sebagai Anggota TAPD mempunyai tugas dan wewenang : 23
2)
a)
menganalisis target dan rencana pendapatan daerah;
b)
bersama-sama dengan Anggota TAPD lainnya, memproyeksikan pendapatan daerah disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Dinas Pendapatan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tahapan dan Mekanisme Penyusunan APBD
Pasal 7 Tahapan dan Mekanisme Penyusunan APBD meliputi 1.
Penyusunan RKPD;
2.
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati;
3.
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
4.
Kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
5.
Penerbitan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
6.
Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
7.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD;
8.
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
9.
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
10.
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
11.
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
12.
Penyampaian Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur;
13.
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi;
14.
Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur.
24
Bagian Keempat Kebijakan Pendapatan Daerah (1)
Pasal 8 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a)
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
c.
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
d.
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
e.
Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)yang diterima olehSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis 25
pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2)
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
3)
hasil
a.
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
b.
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah : a.
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
b.
Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atauJasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
c.
Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik 26
Pemerintah Daerah. b)
Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH): -
Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: a. Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau b.
Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBHKehutanan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2014, maka pendapatan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah menganggarkan 27
kembali dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 2)
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada : a.
Alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
b.
Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. 3)
Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) : a.
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada: 1)
Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015 yang 28
diinformasikan secara resmi Kementerian Keuangan; atau 2)
b.
oleh
Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan: 1)
Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
2)
Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.
Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan. c)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan 29
hal-hal sebagai berikut: 1)
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH): a.
Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA.
b.
PenganggaranTunjangan Profesi Guru(TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. Dalamhal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA.
c.
Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015. 30
Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. d.
Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat.
e.
Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA.
f.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, 31
sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. g.
Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA.
h.
Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain 32
Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. i.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
j.
(2)
Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
Langkah-langkah yang ditempuh Langkah-langkah yang ditempuh untuk optimalisasi pendapatan daerah, adalah sebagai berikut : a)
Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkahlangkah prioritas sebagai berikut : 1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah; 2) Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan; 4) Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan konstribusi pendapatan daerah; 5) Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan asset daerah; 6) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah; 7) Peningkatan 33
penegakan
peraturan
daerah
yang
mengatur pendapatan daerah. b)
Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
c)
Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsidalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
d)
Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; Bagian Kelima Kebijakan Belanja Daerah
(1)
Pasal 9 Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. a)
Belanja Tidak Langsung Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai 34
Tahun 2015. c.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d.
Penganggaran diatur dalam dalam APBD diuraikan ke belanja sesuai
e.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
f.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
g.
Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
h.
Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek 35
Tunjangan Kerja Daerah yang Keputusan Bupati, dianggarkan pada jenis belanja pegawai, dan dalam obyek dan rincian obyek dengan kode rekening berkenaan
belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. i
Penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diatur dalam Keputusan Bupati, dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan
2)
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3)
Belanja Bagi Hasil Pajak a.
Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA.
b.
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
c.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi 36
hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. 4)
Belanja Bantuan Keuangan a.
Pemerintah kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.
b.
Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaranbantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
c.
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh 37
kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. d.
5)
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bankeu sebagai rincian obyek penerima bankeu sesuai kode rekening berkenaan.
Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
b)
Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)
Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
2)
Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian 38
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3)
Belanja Barang dan Jasa a.
Pemberianjasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
b.
Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
c.
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
d.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah 39
daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. e.
Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
f.
Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masingmasing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah
g.
Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
h.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan.
i.
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran 40
belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1)
Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
2)
Biaya transportasi dengan biaya riil;
dibayarkan
sesuai
3)
Biaya penginapan dengan biaya riil;
dibayarkan
sesuai
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4)
Uang harian dan uang dibayarkan secara lumpsum.
representasi
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. j.
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
k.
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan 41
anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4)
l.
Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
m.
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Belanja Modal a.
Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
b.
Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
5)
c.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
d.
Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,sesuai maksud pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Surplus / Defisit APBD a.
Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
b.
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan 43
jaminan sosial.Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
(2).
c.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut,yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairandana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
d.
Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015.Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah : a)
Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan kepada kepentingan publik.
b)
Pengalokasian belanja diupayakan agar adanya pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatilan prioritas Pembangunan Daerah.
c)
Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang.
d)
Alokasi Belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat secara 44
sinergis. Rumusan kegiatan untuk masing-masing urusan dan program berdasarkan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan akan dituangkan dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kuningan Tahun 2015. Bagian Keenam Kebijakan Pembiayaan Daerah Pasal 10 Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari : 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa); 2) Pencairan Dana Cadangan 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4) Penerimaan Pinjaman Daerah 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6) Penerimaan Piutang Daerah. 7) Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang. Kebijakan pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui kebijakan penggunaannya yaitu : 1)
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah; dan
2)
Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah. Bagian Ketujuh Ketentuan Penggunaan Belanja Tidak Langsung
(1)
Pasal 11 Bantuan Keuangan Pemerintah Desa a)
Belanja bantuan keuangankepada Pemerintah Desa wajib dimasukkan ke APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)
Belanja bantuan keuangankepada Pemerintah Desa ditransfer melalui Kas Daerah ke Rekening penerima 45
dana bantuan. (2)
Belanja Sosial a)
Belanja ini diberikan kepada organisasi, badan atau lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Badan KESBANGPOL atau lembaga yang membidanginya dan telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
b)
Proposal/rencana penggunaan belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial yang diajukan kepada Bupati, wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
c)
(3)
Subsidi, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan
1)
Surat permohonan / Proposal ditandatangani oleh Pemimpin (ketua/direktur/pimpinan/ kepala);
2)
Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Organisasi (ketua/direktur/pimpinan/kepala) sebanyak rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan dibubuhi stempel panitia/organisasi;
3)
Nomor Rekening Organisasi;
4)
Surat Pernyataan tentang penggunaan dana bantuan, yang ditandatangani oleh pemimpin organisasi (ketua/ direktur/ pimpinan/ kepala) dan ditujukan kepada Bupati;
5)
Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
Bank
atas
nama
yang Organisasi
Pemimpin
Belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial ditransfer melalui Kas Daerah ke rekening penerima bantuan.
Belanja Tidak Terduga Penggunaan Belanja Tidak Terduga ditekankan pada penanggulangan yang bersifat tanggap darurat, sedangkan penanggulangan yang bersifat pasca bencana (meliputi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi) dilakukan menggunakan belanja langsung, berdasarkan kesesuaian program dan kegiatan SKPD.
(4)
Penanggulangan yang bersifat tanggap darurat Pasca Bencana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a)
SKPD yang secara teknis menanggulangi bencana alam/bencana sosial melakukan kajian terhadap kejadian tersebut dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD tentang kebutuhan biaya penanggulangan bencana alam yang diperlukan yang ditembuskan kepada Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
b)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama SKPD 46
terkait melakukan peninjauan lapangan (survey) untuk melakukan klarifikasi dan penentuan kriteria serta prioritas penanganan; c)
(5)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan analisis usulan biaya penanggulangan bencana alam kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam penggunaan belanja tidak terduga;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi : a)
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya, yang meliputi cakupan lokasi, jumlah korban serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
b)
Penetapan status keadaan darurat bencana di daerah, yang ditetapkan oleh Bupati untuk skala Kabupaten;
c)
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana meliputi pemberian pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan/atau evakuasi korban;
d)
Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial serta penampungan dan tempat hunian;
e)
Perlindungan terhadap kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial terhadap bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung dan menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
f)
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital meliputi pemulihan fungsi dengan cara memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana dalam rangka mencegah gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
g)
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
h)
Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
i)
Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud huruf h tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa. 47
j)
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud huruf i meliputi peralatan dan/atau jasa untuk : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
pencarian dan penyelamatan korban bencana; pertolongan darurat; evakuasi korban bencana; kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Bagian Kedelapan Ketentuan Penggunaan Belanja Langsung Paragraf 1 Penyusunan RKA – SKPD Pasal 12 (1)
Belanja Pegawai Belanja pegawai yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.
(2)
Belanja Barang Dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah. a.
Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian.
b.
Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset Daerah.
c.
Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
d.
Dalam merencanakan kebutuhan barang Pemerintah Daerah, supaya menggunakan Daftar Inventarisasi.
e.
Barang milik Pemerintah Daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 48
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)
f.
Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi.
g.
Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
h.
Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat.
i.
Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding dilakukan secara selektif baik orang, hari maupun frekuensinya agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundanganundangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan Daerah.
Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, digunakan untuk kegiatan pemerintahan, dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Kriteria Belanja Modal : a. b. c. d.
Masa manfaat ekonominya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Merupakan objek pemeliharaan / memerlukan biaya pemeliharaan. Barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dihibahkan/dijual/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga. Jumlah nilai rupiah material sesuai dengan kebijakan akuntansi.
Pasal 13 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pasal 14 Nilai aset tetap berwujud sebagaimana pasal 13 yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli / bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan 49
aset sampai aset tersebut siap digunakan. Pasal 15 Ketentuan lain yang harus dilaksanakan dalam penyusunan RKA adalah sebagai berikut : (1)
(2)
Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam RKA Adalah : a)
Biaya/belanja yang ditetapkan dalam APBD harus dirinci penggunaannya di dalam RKA, dan biaya yang ditetapkan dalam RKA merupakan batas pengeluaran tertinggi.
b)
Pengeluaran biaya yang tercantum di dalam RKA harus mencapai sasaran fungsional kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip hemat dan efisien, dengan disusun berdasarkan Standar Biaya Daerah yang berlaku dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
c)
Biaya ATK untuk kegiatan penulisannya disatukan, tidak terpecah per sub kegiatan.
d)
Biaya Perjalanan Dinas penulisannya disatukan, tidak ditulis per sub kegiatan.
e)
Penggunaan biaya perjalanan dinas khusus sebagai bagian dari perjalanan dinas luar daerah disesuaikan dengan urgensi kegiatan dan memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas, dengan ketentuan bahwa untuk perjalanan dinas ke luar negeri dan ke luar provinsi hanya dapat dilakukan dengan melengkapi alasan perjalanan, rincian program, menyertakan undangan dan konfirmasi dari negara yang dikunjungi, dokumen yang berkaitan serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lokasi Kegiatan Harus Secara Jelas Dicantumkan Dalam RKA dengan ketentuan : a)
Untuk kegiatan yang lokasinya terletak pada 1 (satu) sampai sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kecamatan, pada kolom “uraian kegiatan” dan “nama kegiatan” harus dicantumkan semua Kecamatan tersebut.
b)
Untuk kegiatan yang lokasinya berada pada lebih dari 5 (lima) sampai 32 Kecamatan pada kolom “nama kegiatan” cukup dicantumkan kata-kata tersebar di ......... Kecamatan di Daerah, dan dalam “kolom uraian” pada lembaran DPA harus dicantumkan semua nama Kecamatan tersebut.
c)
Untuk kegiatan yang lokasinya tersebar di 32 Kecamatan pada kolom “nama kegiatan” cukup dicantumkan tersebar di 32 kecamatan se-Kabupaten Kuningan.
d)
Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dipandang perlu, lokasi kegiatan dan alokasi kegiatan dicantumkan 50
sampai tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan. (3)
Dalam Pekerjaan Fisik Konstruksi Yang Dikontrakkan, pada saat usulan harus melampirkan Keterangan : a)
Lokasi pekerjaan.
b)
Bagi pekerjaan yang sudah dibuat Perencanaan Teknis dilengkapi dengan melampirkan gambar desain, rencana biaya, daftar analisa satuan harga, volume,dan target jadwal pelaksanaan.
c)
Bagi pekerjaan yang belum dibuat perencanaan teknis, dilengkapi dengan estimasi /perkiraan rencana biaya, daftar analisa satuan harga, volume, dan target jadwal pelaksanaan.
(4)
Pengadaan ATK dan bahan material dirinci dalam uraian objek/rincian objek yang bersangkutan.
(5)
Dalam RKA kegiatan fisik atau belanja jasa yang akan dilaksanakan secara swakelola, agar nomenklatur "swakelola" dicantumkan dalam RKA dan kebutuhan kegiatan diuraikan secara rinci jenis swakelolanya.
(6)
Belanja Konsultansi yang akan dilaksakan oleh penyedia jasa dengan cara pengadaan barang/jasa dituliskan sbb:
(7)
a)
Untuk belanja Jasa konsultansi dalam RKA dan DPA harus mencantumkan secara jelas: Jenis pekerjaan, jumlah Kebutuhan dan kualifikasi personil dan jumlah Kebutuhan non personil.
b)
Satuan pekerjaan ini adalah Orang per Bulan (OB). Jumlah OB sesuai dengan jumlah dari hasil perkalian semua tenaga ahli yang diperlukan dikalikan lama penugasan dalam pekerjaan tersebut.
c)
Harga satuan merupakan harga satuan rata-rata hasil dari total kebutuhan Personil ditambah non personil dibagi jumlah OB yang diperlukan.
d)
Besaran biaya yang diperlukan merupakan jumlah kebutuhan untuk pekerjaan tersebut yaitu biaya personil ditambah dengan kebutuhan non personil untuk pekerjaan tersebut.
e)
Dalam pengajuan usulan pekerjaan jasa konsultansi yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, pengusul harus bisa memberikan penjelasan tertulis perihal maksud, tujuan, sasaran, keluaran serta lama pelaksanaan pekerjan dan perhitungan biaya (RAB) yang diperlukan untuk pekerjaan yang diusulkan.
Belanja Konsultansi yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan cara kerjasama dengan perguruan Tinggi dan atau dengan cara swakelola dituliskan sbb : a)
Biaya personil masuk ke Honorarium Non PNS dan Biaya Non personil disesuaikan dengan pengeluaran biaya dan kodering yang disediakan dengan penulisan 51
yang cukup jelas dipahami. b)
Dalam pengajuan usulan pekerjaan jasa konsultansi yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, pengusul harus bisa memberikan penjelasan tertulis perihal maksud, tujuan , sasaran ,keluaran serta lama pelaksanaan pekerjan dan perhitungan biaya (RAB) yang diperlukan untuk pekerjaan yang diusulkan.
(8)
Untuk kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, diwajibkan sejak proses perencanaan sampai pelaksanaan, melibatkan unsur lingkup SKPD terkait selaku tenaga bantuan teknis.
(9)
Pada saat Asistensi RKA, wajib hadir selain dari Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Pejabat Sub Dinas Bina Program atau Unit Perencanaan pada SKPD yang bersangkutan atau yang mewakili, juga didampingi oleh calon Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
(10)
Konsep RKA yang mendapat koreksi dari TAPD agar diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan pada saat jadwal verifikasi RKA.
(11)
Konsep RKA yang telah ditelaah dan dikoreksi TAPD dan ditandatangani oleh TAPD, dapat langsung ditik net oleh SKPD Pengguna Anggaran/Barang yang bersangkutan.
(12)
Hasil tik net RKA, selanjutnya ditandatangani/disahkan oleh TAPD. Paragraf 2 Penyusunan DPA-SKPD
(1)
Pasal 16 PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar penyusunan rancangan DPA-SKPD dengan merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
(2)
Penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan oleh PPKD tentang penyusunan rancangan DPA-SKPD.
(3)
Verifikasi rancangan DPA-SKPD dilakukan oleh TAPD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(4)
Berdasarkan hasil verifikasi, dilakukan rancangan DPA-SKPD oleh PPKD dengan Sekretaris Daerah.
(5)
DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD dan tembusannya disampaikan kepada DPRD, 52
pengesahan persetujuan
Inspektorat dan TAPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. (6)
Prosedur Penyusunan, Verifikasi dan Pengesahan DPA, berlaku dalam proses APBD murni/induk maupun APBD perubahan.
(7)
Ketentuan lainnya yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD, dokumen pelengkap yang harus diserahkan kepada TAPD adalah sebagai berikut : a.
Rencana Jadwal Kegiatan
b.
Rencana Anggaran Kas
c.
Rencana Pemaketan Pekerjaan Bagian Kesembilan Perubahan DPA – SKPD
(1)
Pasal 17 Perubahan/Pergeseran DPA – SKPD dengan ketentuan sebagai berikut : a)
b)
(2)
dapat dilakukan
Kewenangan SKPDdalam hal : 1)
Perubahan bersifat penurunan atau penambahan volume, tolok ukur yang terjadi karena adanya perubahan harga standar, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan termaksud.
2)
Perubahan sampai setinggi-tingginya 20 persen (%) diatas atau di bawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DPA-SKPD sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan dimaksud.
3)
Perubahan karena adanya kesalahan administratif baik angka maupun huruf.
4)
Apabila terjadi perubahan standar harga satuan akibat perubahan harga pasar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya volume yang direncanakan, maka Kepala SKPD mengusulkan perubahan dimaksud kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
tekhnis
Kewenangan Bupati 1)
Perubahan tolok ukur diatas 20 prosen (%) akan berakibat pada perubahan target dan perubahan standar biaya.
2)
Perubahan standar harga satuan yang berakibat pada perubahan volume dan target kinerja ditetapkan dengan surat persetujuan Bupati.
Prosedur Perubahan/Pergeseran DPA – SKPD 53
(3)
a)
Perubahan/pergeseran DPA-SKPD Belanja Langsung dan Tidak Langsung harus diusulkan secara tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).
b)
Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlebih dahulu melakukan pengkajian untuk bahan pertimbangan persetujuan Bupati.
c)
Perubahan/pergeseran yang sudah mendapat persetujuan Bupati selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat persetujuan perubahan/ pergeseran DPASKPD oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Mekanisme Penyusunan DPA a)
Lanjutan ( DPAL )
Untuk Kegiatan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi Kriteria Sebagai berikut : 1)
Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
2)
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran /barang atau rekanan, namun karena akibat dari force mayeur.
b)
Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL – SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi Kegiatan baik fisik maupun keuangan kepada PPKD selambatlambatnya pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
c)
Jumlah anggaran dalam DPAL - SKPD dapat disyahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
d)
1)
Sisa DPA – SKPD yang belum diterbitkan SPD dan /atau ditebitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
2)
Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP,SPM atau SP2D atau SP2D yang belum diuangkan.
DPAL – SKPD yang telah disyahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran Bagian Kesepuluh Perubahan APBD
(1)
Pasal 18 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a)
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 54
b)
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c)
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d)
keadaan darurat; dan
e)
keadaan luar biasa.
(2)
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3)
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
(4)
Prosentasi 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
(1)
Pasal 19 Teknis Penyusunan Perubahan APBD Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati.
(2)
(3)
Jadwal Perubahan APBD diatur : a)
Batas waktu pengambilan Keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
b)
Raperda tentang Perubahan APBD diajukan kepada DPRD setelah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
Cakupan Rancangan Perubahan APBD a)
Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
b)
Menampung program dan kegiatan yang baru.
c)
Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
d)
Memuat hal-hal, baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan 55
terjadinya perubahan. (4)
Kebijakan Umum Perubahan APBD Serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBD a.
Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
b.
Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD.
c.
Dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disajikan secara lengkap mengenai : 1)
Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2)
Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
3)
Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
4)
Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
d.
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
e.
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
f.
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPASPerubahan yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
g.
Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD 56
sebagai acuan Kepala SKPD. h.
(5)
Rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup : 1)
PPASPerubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
2)
Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
3)
Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD kepada TAPD;
4)
Dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPASPerubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja standar satuan harga; dan
5)
Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
i.
Perubahan DPPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
j.
Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
k.
Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
Pergeseran Anggaran a.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
b.
Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
c.
Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 57
(6)
d.
Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Raperda tentang Perubahan APBD.
e.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Perda tentang APBD.
f.
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
g.
Tata cara pergeseran diatur dalam Peraturan Bupati.
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD a.
Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
b.
Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dengan ketentuan diperuntukan bagi : 1)
Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD;
2)
Melunasi seluruh kewajiban dan pokok utang;
3)
Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
4)
Mendanai kegiatan lanjutan;
5)
Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
6)
Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
c.
Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), 3) dan 6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
d.
Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4), diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
e.
Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk 58
pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. (7)
Pendanaan Keadaan Darurat a.
Keadaan darurat sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)
memenuhi
Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; Tidak diharapkan terjadi secara berulang; Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
b.
Dalam keadaan darurat, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
c.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
d.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara: 1) 2)
e.
Pengeluaran termasuk belanja untuk mendesak dengan kriteria sebagai berikut : 1) 2)
f. g. h.
i.
Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau Memanfaatkan uang kas yang tersedia. keperluan
Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Dasar pengeluaran untuk kegiatan - kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPD oleh 59
j.
(8)
Pendanaan Keadaan Luar Biasa a.
b. c.
d. e. f. g.
h. i. (9)
TAPD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen). Persentase 50 % (lima puluh persen) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. Penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. RKA-SKPD dan DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda tentang perubahan kedua APBD. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda tentang Perubahan Kedua APBD.
Penyiapan RAPERDA Perubahan APBD a.
RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru serta DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah disusun SKPD, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
b.
Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan KUA Perubahan APBD serta PPASPerubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis 60
belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(10)
c.
Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPASKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan.
d.
RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
e.
RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh TAPD.
Penetapan Perubahan APBD a.
Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah disusun oleh TAPD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
b.
Raperda tentang Perubahan APBD terdiri dari Raperda tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.
c.
Lampiran Raperda terdiri dari : 1)
Ringkasan Perubahan APBD;
2)
Ringkasan Perubahan APBD menurut pemerintahan daerah dan organisasi;
3)
Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4)
Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5)
Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6)
Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan per jabatan;
7)
Laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan Perda terdiri dari: (a)
laporan 61
realisasi
anggaran
yang
urusan
telah
ditetapkan dengan Perda 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan. (b) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan. (c) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan Perda 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan. (d) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan Perda 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan. 8)
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
9)
Daftar pinjaman daerah.
d.
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.
e.
Lampiran Rancangan Peraturan Bupati terdiri dari : 1) 2)
f.
(11)
Ringkasan penjabaran Perubahan APBD; Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Raperda tentang Perubahan APBD yang telah disusun disampaikan oleh TAPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
g.
Raperda tentang Perubahan APBD terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.
h.
Sosialisasi Raperda tentang Perubahan APBD dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
i.
Penyebarluasan Raperda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Sistem Dan Prosedur Penyampaian, Pembahasan Dan Penetapan Raperda Perubahan APBD a.
Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD beserta lampirannya dan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan 62
b. c.
d.
(12)
(13)
bersama. DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda. Pembahasan Raperda berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD a.
Evaluasi dan penetapan Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, dilaksanakan Gubernur.
b.
Bupati menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
c.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBD dan tetap memberlakukan APBD tahun berjalan.
d.
Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
e.
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
f.
Pencabutan Perda dilakukan dengan Perda tentang pencabutan Perda tentang Perubahan APBD.
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD a.
TAPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan, melalui surat edaran memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun rancangan DPPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD. 63
b.
DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
c.
Dalam DPPA-SKPD, terhadap rincian objek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran, baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. BAB IV KEUANGAN DAERAH Bagian kesatu Keuangan Daerah Pasal 20
Keuangan Daerah meliputi : (1)
Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
(2)
Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
(3)
Penerimaan daerah;
(4)
Pengeluaran daerah;
(5)
Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat betugas pemrharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
(6)
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 21 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : (1)
Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
(2)
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
(3)
Asas umum dan pengelolaan APBD;
(4)
Penyusunan rancangan dan penetapan APBD;
(5)
Pelaksanaan APBD;
(6)
Laporan realisasi APBD;
(7)
Penyusunan rancangan dan penetapan perubahan APBD; 64
(8)
Penatausahaan keuangan daerah;
(9)
Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD;
(10)
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
(11)
Pengendalian defisit dan penggunaan surflus APBD;
(12)
Pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
(13)
Larangan penyitaan uang dan barang daerah yang dikuasai daerah;
(14)
Pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
(15)
Hubungan keuangan;
(16)
Penyelesaian kerugian daerah; dan
(17)
Pengelolaan keuangan BLUD.
serta
dan/atau
Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (1)
Pasal 22 Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan APBD yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi;
(2)
Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
(3)
Pengelolaan keuangan memperhatikan azas :
daerah
dilaksanakan
dengan
a.
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
b.
Taat pada peraturan Perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Efektip, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
d.
Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
e.
Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
f.
Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah.
g.
Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban 65
seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. h.
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan / atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
i.
Kepatuhan, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
j.
Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagian Keempat Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
(1)
(2)
Pasal 23 Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
(3)
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; menetapkan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah; menetapkan kebijakan tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah; menetapkan kebijakan tentang pembinaan pengelolaan keuangan daerah; menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang; menetapkan Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah ; dan Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 66
kepada :
(4)
a.
Sekretariat Daerah keuangan daerah;
selaku
koordinator
pengelolaan
b.
Kepala SKPKD selaku PPKD
c.
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Bagian Kelima Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
(1)
(2)
Pasal 24 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang ; a.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
d.
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
e.
Penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
f.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
g.
Tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat pengawas keuangan daerah.
kebijakan
pembinaan
PPKD,
dan
Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas: a.
Memimpin TAPD;
b.
Menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; Menyiapkan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan daerah; Menyiapakn pedoman pelaporan pengelolaan keuangan daerah; Menyiapkan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan daerah; Menyiapkan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan
c. d. e. f.
67
daerah; g. h.
(3)
Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati. Bagian Keenam Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(1)
(2)
Pasal 25 PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas: a.
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.
Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
c.
Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.
Melaksanakan fungsi BUD;
e.
Menyusun RKA-PPKD;
f.
Menyusun Rancangan DPA-PPKD;
g.
Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
h.
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
PPKD dalam berwenang: a. b. c. d. e. f. g. h.
melaksanakan
fungsinya
Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah; Mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
selaku
yang
BUD
pelaksanaan
Melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Menyimpan uang daerah; 68
i.
Melaksanakan pengelolaan kas;
j.
n.
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; Melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
o.
Melakukan penagihan piutang daerah;
p.
Melaksanakan sistem akuntansi dan keuangan daerah; Menyajikan informasi keuangan daerah;
k. l. m
q. r. s. (3)
pelaporan
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah; dan Melakukan pengesahan SPJ-Anggaran secara formal.
PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 26
(1)
Kepala Dinas Pendapatan selaku PPKD bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pendapatan daerah.
(2)
Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a.
Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
b.
Pelaksanaan Perencanaan target pendapatan daerah;
c.
Pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
d.
Pelaksanaan Pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak dan wajib retribusi;
e.
Melakukan Pungutan pajak daerah;
f.
Melakukan pengelolaan dan penagihan piutang daerah. Pasal 27
(1)
PPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.
(2)
Kuasa BUD sebagaimana mempunyai tugas : a.
Menyiapkan anggaran kas; 69
dimaksud
pada
ayat
(1),
b.
(3)
c.
Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan; Menerbitkan SP2D; dan
d.
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kuasa BUD berwenang : a. b. c. d.
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Menyimpan uang daerah;
g.
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
h.
Melakukan penagihan piutang daerah;
e. f.
(4)
Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD;
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengaan Peraturan Bupati. Pasal 28
Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di SKPKD, kecuali untuk huruf b, huruf l, dan huruf r. Bagian Ketujuh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Pasal 29 Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang : a.
Menyusun RKA-SKPD;
b.
Menyusun Rancangan DPA-SKPD;
c.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
d. e. f.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 70
g. h. i.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani SPM;
k.
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Menyusun SPJ-Anggaran;
l.
Menyusun SPJ-Barang;
j.
m. n.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
o.
Melakukan pengesahan SPJ-Kas;
p.
Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
q.
Dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
r.
Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
s.
Pasal 30 (1)
Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang.
(2)
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
(3)
Penetapan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali.
(4)
Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.
(5)
Pengaturan lebih lanjut mengenai SKPD yang dapat dibentuk Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang ke Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati.
71
Bagian Kedelapan Pejabat Pembuat Komitmen (1)
(2)
Pasal 31 Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksakan pengadaan barang/jasa menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja selaku PPK. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. b. c.
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Menerbitkan surat penunjukan barang/jasa;
d.
Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian; Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e.
Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f.
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada PA/KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
g. h. i. (3)
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4)
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBD;
(5)
PPK bertanggungjawab kepada Pejabat Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
Pengguna
Pasal 32 (1)
PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)
Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Memiliki integritas;
b.
Memiliki disiplin tinggi;
c.
Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; 72
d. e.
Mempu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; Menandatangani Pakta Integritas;
f.
Tidak menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan; dan
g.
Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3)
Persyaratan Tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
(4)
Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
(5)
(6)
a.
PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I;
b.
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah : a.
Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
b.
Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.
Memiliki kemampuab kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (5) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa, apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas. Bagian Kesembilan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
(1)
(2)
Pasal 33 Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja selaku PPTK. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.
Merencanakan, kegiatan;
b.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
c.
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 73
melaksanakan
dan
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan. Pasal 34 (1)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(2)
PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
Pengguna
Bagian Kesepuluh Pejabat Penatausahaan Keuangan (1)
Pasal 35 Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, Bupati menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD.
(2)
Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepada SKPD menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
(3)
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas : a.
Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
b. c.
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dasn SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; Menyiapkan SPM;
d.
Menyelenggarakan akuntansi;
e.
Menyiapkan SPJ-Anggaran;
f.
Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semester; dan Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun.
g. (4)
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
(5)
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD bertanggungjawab kepada PPKD.
(6)
Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
(7)
PPK-SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh : 74
(8)
(9)
(10 )
a.
Tenaga Penata Dokumen;
b.
Tenaga Verifikasi;
c.
Tenaga Akuntansi;
Tenaga Pembuat Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mempunyai tugas : a.
Menyiapkan kelengkapan SPP dan SPM yang akan disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
b.
Menyiapkan naskah SPM;
c.
Menyiapkan pengesahan SPJ Penerimaan;
d.
Menyiapkan pengesahan SPJ Pengeluaran.
Tenaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mempunyai tugas : a.
Melakukan pengujian terhadap STS disampaikan oleh Bendahara Penerimaan;
yang
akan
b.
Melakukan pengujian terhadap SPJ Pengeluaran;
c.
Melakukan pengujian terhadap SPJ Penerimaan;
d.
Membuat Draft Pengesahan Penerimaan SKPD;
e.
Melakukan Pengujian SPP dan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
f.
Membuat Draft Pengesahan SPJ Pengeluaran.
Tenaga Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mempunyai tugas : a.
Melakukan pencatatan secara sistematis dan kronoilogis baik penerimaan maupun pengeluaran SKPD;
b.
Melakukan akuntansi SKPD;
c.
Melakukan pembuatan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD SKPD, Laporan Neraca SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. Bagian Kesebelas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
(1)
(2)
Pasal 36 Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan. Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Pasal 37
(1)
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) terdiri dari : 75
a.
Bendahara Penerimaan SKPKD;
b.
Bendahara Penerimaan SKPD.
(2)
Bendahara Penerimaan SKPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
(3)
Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
(4)
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa SPJ Kas.
(5)
Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar secara geografis sehingga wajib Pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPD dengan Keputusan Bupati. Pasal 38
(1)
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) terdiri dari : a.
Bendahara Pengeluaran SKPKD;
b.
Bendahara Pengeluaran SKPD.
(2)
Bendahara Pengeluaran SKPDK memiliki tugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
(3)
Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
(4)
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berua SPJ Kas.
(5)
Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD dengan Keputusan Bupati. Pasal 39
(1)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank, lembaga keuangan lainnya, dan/atau 76
badan/orang atas nama pribadi. (2)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD
(3)
Bendahara Penerimaan dan / atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas Kebendaharaan pada Satuan Kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan / atau Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.
(4)
Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai Kasir atau Pembuat Dokumen Penerimaan.
(5)
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan fungsi Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurusan Gaji. Bagian Keduabelas Pejabat Pengurus Barang
(1)
(2)
Pasal 40 Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengurus Barang, Pembantu Pejabat Pengurus Barang, dan/atau Pejabat Penyimpan Barang. Pejabat Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan bertanggung jawab : a.
b. c. d. e. f. g. h.
(3)
Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di SKPD dan/atau UPTD ke dalam KIB, Kartu Inventaris Ruangan (KIR), dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodefikasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah; Menerima, menyimpan, menyalurkan dan mengeluarkan Barang yang berada dalam penguasaan UPTD dan/atau satuan kerja pada SKPD; Melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; Mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD dan/atau UPTD; Menghimpun dokumen pengadaan barang SKPD dan/atau UPTD yang diterimanya; Meneliti jumlah dan kualitas Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; dan Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi, dan Menyiapkan laporan sisa barang atau stock secara berkala, Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada pada SKPD dan/atau UPTD.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Pejabat Pengurus Barang dapat dibantu Pembantu Pejabat Pengurus 77
Barang dan/atau Pejabat Penyimpan Barang. (4)
Pejabat Pengurus Barang bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang atau Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang. BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
(1)
(2)
Pasal 41 Pejabat, pegawai, orang, dan/atau badan yang menerima dan/atau menguasai uang/barang/kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukt dimaksud. Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
(1)
Pasal 42 Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan : a.
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
b. c.
Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ); Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
d.
Bendahara penerimaan/pengeluaran;
e.
Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Rekening giro bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
f.
(2)
Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan
(1)
Pasal 43 Penyetoran penerimaan daerah dan/atau pendapatan daerah dilakukan dengan uang tunai dan/atau perintah pemindahbukuan. 78
(2)
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran yang sudah divalidasi oleh pemegang Kas Umum Daerah.
(3)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank dan bukan bank. Pasal 44
(1)
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis. Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran
(1)
Pasal 45 Permintaan Pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPPLS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.
(2)
PPTK mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
(3)
Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD paling tinggi untuk keperluan 3 (tiga) bulan.
(5)
Untuk penambahan dan penggantian Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU atau SPP-TU.
(6)
Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pasal 46
(1)
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran langsung 79
kepada pihak ketiga. (2)
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan Uang Persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPP-UP.
(3)
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan kepada kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan sebelumnya.
(4)
Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. Pasal 47
(1)
BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pejabar Pengguna ANggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank operasional mitra kerjanya.
(2)
Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
(3)
BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran apabila pengeluran tersebut melampaui Pagu Anggaran dan/atau tidak didukung oleh Dokumen yang lengkap dan Sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)
Dalam hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima. Pasal 48
(1)
Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)
Bendaharan Pengeluaran pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan Verifikasi, Evaluasi, dan Analisis.
80
Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Daerah (1) (2)
Pasal 49 Bupati berdasarkan SAP menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari : a.
Prinsip-prinsip akuntansi;
b.
Basis Akuntansi yang digunakan;
c.
Dasar Pengukuran yang digunakan;
d. e.
Pentahapan dan Pembatasan Standar Akuntansi Pemerintah; Penyajian Laporan Keuangan;
f.
Kebijakan Akuntansi pengakuan pendapatan LRA;
g.
Kebijakan Akuntansi pengakuan pendapatan LO;
h.
Pengakuan Belanja;
i.
Pengakuan Beban;
j.
Prinsip-prinsip Konsolidasian; Investasi;
k. l. m . n.
penyusunan
penerapan
Laporan
pernyataan
Keuangan
Pengakuan dan penghentian/penghapusan berwujud dan tidak berwujud; Kontrak-kontrak konstruksi;
asset
Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran;
o.
Kemitraan dengan pihak ketiga;
p.
Biaya penelitian dan pengembangan;
q. r.
Persediaan, baik yang untuk dijual maupun yang untuk dipakai sendiri; Pembentukan dana cadangan;
s.
Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
t.
Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai; dan
u.
Hal-hal lainnya. Pasal 50
(1)
Pemerintahan Daerah menyusun system Pemerintahan Daerah berpedoman pada SAP.
(2)
Sistem AKuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 81
Akuntansi
Pasal 51 (1)
(2)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50Ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi : a.
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
b.
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
c.
Prosedur Akuntansi Aset Tepat/Barang Milik Daerah;
d.
Prosedur Akuntansi selain Kas.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Prinsip-prinsip pengendalian internal dengan berpedoman pada ketentuan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Penatausahaan Dokumen
Pasal 52 Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan proses akuntansi wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KEDUDUKANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD (1)
(2)
Pasal 53 Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi serta pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan Belanja SKPD. Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54
(1)
Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi serta pertanggungjawaban belanja pimpinan dan anggota DPRD dipersamakan dengan belanja SKPD.
(2)
Pengelolaan belanja pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
82
B A B VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bagian Kesatu Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPKD dan SKPD (1)
Pasal 55 PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2)
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya.
(3)
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang terdiri dari: a.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.
Laporan Operasional (LO);
c.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d.
Neraca; dan
e.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(4)
Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan proses identifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana di SKPKD dan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
(5)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pernyataan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
(6)
Disamping melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari : a.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c.
Neraca;
d.
Laporan Operasional (LO);
e.
Laporan Arus Kas (LAK); 83
f.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(7)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
(8)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan laporan kinerja dan laporan keuangan Perusahaan Daerah.
(9)
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar realisasi kinerja dan setidak-tidaknya berisi ikhtisar atas ringkasan tentang keluaran dari masingmasing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
(10)
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang setidak-tidaknya berisi ikhtisar tentang pendapatan, beban dan laba (rugi) bersih serta ikhtisar tentang aktiva, kewajiban dan ekuitas.
(11)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
(12)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(13)
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56
(1)
Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran berkenaan pada SKPD wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(2)
Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk pengelurana atas beban tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(3)
Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam SiLPA tahun berkenaan.
84
Bagian Kedua Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 57 PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah berdasarkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD.
daerah
Pasal 58 (1)
Sebelum disampaikan kepada BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah direview oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
(2)
Tata cara review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 59
Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dlam Pasal 55 ayat (6) yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 60 (1)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)
Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima dan BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diajukan kepada DPRD. Pasal 61
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). BAB VIII PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 62 (1)
Pemerintah Daerah menerapkan KAPD Berbasis Akrual.
(2)
Penerapan KAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PKAPD yang terdiri dari : a.
PKAPD Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan 85
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. b.
PKAPD Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan perundangundangan.
c.
PKAPD Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi hostoris mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris selama satu periode akuntansi .
d.
PKAPD Nomor 04 tentang Catatan Laporan Keuangan mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebabsebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
e.
PKAPD Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
f.
PKAPD Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan.
g.
PKAPD Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur tentang dasar pengakuan, pengungkapan Aset serta penyajiaannya dalam laporan keuangan.
h.
PKAPD Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan mengidentifikasikan, menetapkan besarnya biaya yang dikapitalsiasi yang disajikan dalam neraca laporan keuangan.
i.
PKAPD Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
j.
PKAPD Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dasn Operasi yang Tidak Dilanjutkan.
k.
PKAPD Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian mengatur penyusunan laporan keuangan 86
konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. l.
PKAPD Nomor 12 tentang Laporan Operasional menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.
m
PKAPD Nomor 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA
(1)
Pasal 63 Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : a.
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan SKPD yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b.
Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
(2)
Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)
Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
(4)
Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara Peraturan ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.
(5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: a. b.
(6)
Swakelola; dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini meliputi: a. b. c. d.
Barang; Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi ; dan Jasa Lainya
87
Pasal 64 Pengadaan berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Barang/Jasa
menerapkan
prinsip-prinsip
sebagai
efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Pasal 65
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
Pengadaan
a.
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c.
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e.
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f.
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g.
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
h.
tidak menerima, tidak untuk memberi atau rabat dan berupa apa diketahui atau patut Barang/Jasa.
88
menawarkan atau tidak menjanjikan menerima hadiah, imbalan, komisi, saja dari atau kepada siapapun yang diduga berkaitan dengan Pengadaan
BAB X PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu Umum (1)
Pasal 66 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: a. b. c. d.
(2)
Pengadaan tanah oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, digunakan untuk pembangunan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r.
(3)
Perencanaan; Persiapan; Pelaksanaan; Penyerahan hasil.
Pertahanan dan Keamanan Nasional; Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur Kereta Api, Stasiun Kereta Api dan Fasilitas Operasi Kereta Api; Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; Pelabuhan, bandar udara dan terminal; Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; Pembangkit, transmisi, gardu, jaringn dan distribusi tenaga listrik; Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintahan; Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; Rumah Sakit pemerintahan / Pemerintah Daerah; Fasilitas keselamatan umum; Tempat pemakaman umum pemerintah / Pemerintah Daerah; Fasilitas sosial, Fasilitas umum dan ruanga terbuka hijau publik; Cagar alam dan cagar budaya; Kantor Pemerintah / Pemerintah Daerah / Desa; Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan; Pasar umum dan Lapangan parkir umum.
Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berpedoman pada : a. b.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 89
c.
d.
e. f.
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/ PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bagian Kedua PERENCANAAN PENGADAAN TANAH Pasal 67
(1).
Dasar Perencanaan : a.
Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat perencanaan Pengadaan Tanah yang didasarkan pada : 1)
Rencana Tata Ruang Wilayah;
2)
Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam : a) b) c)
(2).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat : a.
Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b.
Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
c.
Letak Tanah;
d.
Luas Tanah yang dibutuhkan;
e.
Gambaran umum status tanah;
f.
Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; 90
(3).
g.
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h.
Penilaian nilai tanah; dan
i.
Rencana penganggaran.
Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/ Gubernur. Bagian Ketiga PERSIAPAN PENGADAAN TANAH Pasal 68
(1).
Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari Instansi yang memerlukan tanah
(2).
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah membentuk Tim persiapan yang beranggotakan : a.
Bupati / Walikota;
b.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait;
c.
Instansi yang memerlukan tanah;
d.
Instansi terkait lainnya.
(3).
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim persiapan, gubernur membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah Provinsi
(4).
Tim Persiapan pengadaan tanah bertugas : a.
Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b.
Melakukan pendataan pembangunan;
c.
Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
d.
Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
e.
Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
f.
Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.
awal
lokasi
rencana
(5)
Tim persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, disampaikan secara langsung maupun tidak langsung
(6)
Pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dengan cara : a. b. c.
Sosialisasi; Tatap muka; dan Surat pemberitahuan 91
(7)
Pemberitahuan secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak atau media elektonik
(8)
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
(9)
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak
(10)
Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan
(11)
Dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan dilakukan konsultasi publik ulang
(12)
Dalam hal konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan
(13)
Bupati membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan yang terdiri atas : a. Sekeretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap Anggota; c. Instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Anggota; e. Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota; dan f. Akademisi sebagai Anggota
(14) Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan (15)
Penetapan lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) Tahun
(16) Bupati bersama instansi yang memerlukan mengumumkan penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum, dilaksanakan dengan cara :
tanah untuk
a. Ditempelkan di kantor kelurahan/ desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/ atau kantor kabupaten / kota dan di lokasi pembangunan; b. Diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik; 92
Bagian Keempat PENDELEGASIAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH Pasal 69 Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati / Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya. Bagian Kelima PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (1)
Pasal 70 Pelaksanaan pengadaan tanah diselengarakan oleh kepala kantor wilayah BPN selaku ketua pelaksana pengadaan tanah
(2)
Susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah yang berunsurkan paling kurang : a. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah BPN; b. Kepala Kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah; c. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan; d. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah; e. Lurah / Kepala Desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah
(3)
Kepala kantor wilayah BPN dapat menugaskan kepala kantor pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi,efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia Bagian Keenam PENETAPAN PENILAI
(1)
Pasal 71 Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik
(2)
Jasa penilai atau penilai publik diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah
(3)
Pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang pengadaan barang/ jasa pemerintah
(4)
Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang perbidang tanah meliputi : a. Tanah; b. Ruang atas tanah dan bawah tanah; c. Bangunan; 93
d. e. f.
Tanaman; Benda yang berkaitan dengan tanah; dan Kerugian lain yang dapat dinilai
Bagian Ketujuh MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN (1)
Pasal 72 Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dengan mengikut sertakan instansi yang memerlukan tanah
(2)
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah
(3)
Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan Bagian Kedelapan PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
Pasal 73 Pembentukan ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk : a. Uang; b. Tanah pengganti; c. Pemukiman kembali; d. Kepemilikan saham; dan e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak Bagian Kesembilan PENITIPAN GANTI KERUGIAN Pasal 74 Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan dilakukan dalam hal: a.
Pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan.
b.
Pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/ mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c.
Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaanya ;atau
d.
Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian : 1.
Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 94
2.
Masih dipersengketakan kepemilikannya;
3.
Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4.
Menjadi jaminan di Bank. Bagian Kesepuluh PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH
Pasal 75 Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara dihadapan kepala kantor pertanahan setempat dan dibuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah Bagian Kesebelas PENDOKUMENTASIAN PETA BIDANG, DAFTAR NOMINATIF DAN DATA ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH (1)
(2)
Pasal 76 Pelaksanaan pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan tanah yang meliputi : a.
Peta bidang tanah
b.
Daftar nominatif;dan
c.
Data administrasi
Data pengadaan tanah berupa : a.
Dokumen perencanaan pengadaan tanah
b.
Surat pemberitahuan rencana pembangunan
c.
Data awal subjek dan objek
d.
Undangan dan daftar hadir konsultasi publik
e.
Berita acara kesepakatan konsultasi publik
f.
Surat keberatan
g.
Rekomendasi tim kajian
h.
Surat gubernur (hasil rekomendasi)
i.
Surat keputusan penetapan lokasi pembangunan
j.
Pengumuman penetapan lokasi pembangunan
k.
Surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah
l.
Berita acara inventarisasi dan identifikasi
m. Peta bidang objek pengadaan tanah dan daftar nominatif n.
Pengumaman daftar nominatif
o.
Berita acara perbaikan dan verifikasi
p.
Daftar nominatif yang sudah disahkan
q.
Dokumen pengadaan penilai
r.
Dokumen hasil penilaian pengadaan tanah
s.
Berita acara penyerahan hasil penilaian
t.
Undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan ganti 95
kerugian u. Berita acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian v.
Putusan pengadilan negeri/ mahkamah agung
w. Berita acara pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak x. Alat bukti penguasaan dan pemilikan objek pengadaan tanah y.
Surat permohonan penitipan ganti kerugian
z.
Penetapan pengadilan negeri penitipan ganti kerugian
aa. Berita acara penitipan ganti kerugian bb. Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah cc. Dokumentasi dan rekaman (3)
Data pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh kepala kantor pertanahan setempat Bagian Kedua Belas PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
Pasal 77 Ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran/ pensertifikatan Bagian Ketiga Belas SUMBER DANA PENGADAAN TANAH (1)
Pasal 78 Pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari biaya ganti kerugian,biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan : a. Perencanaan; b. Persiapan; c. Pelaksanaan; d. Penyerahan Hasil; e. Administrasi dan Pengelolaan ; dan f. Sosialisasi.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 96
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bagian Keempat Belas PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
Pasal 79 Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. BAB XI PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 80 (1) Pengendalian dapat diartikan untuk : a. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana dengan capaian pelaksanaan program/kegiatan. b. mengetahui sejauhmana ditetapkan sebelumnya.
pencapaian
target
yang
sudah
c. mengetahui penyimpangan dan penyebab penyimpangan serta upaya untuk memperbaiki kinerja suatu program/kegiatan. d. memberikan umpan balik penyempurnaan perencanaan yang akan datang dengan memberikan informasi tentang status perkembangan program/kegiatan. (2) Unsur Pengendali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sebagai pengendali pencapaian program/kegiatan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah. b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai pengendali administrasi keuangan operasional program/kegiatan baik yang bersumber dari biaya pemerintah dan pemerintah daerah. c. Staf Ahli Bupati, sebagai penganalisa dan menyajikan pelaporan bahan pertimbangan dan kebijakan Bupati. d. Bagian Pembangunan Setda, sebagai pengendali pelaksanaan kinerja program/kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari biaya pemerintah maupun pemerintah daerah. e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), sebagai pengendali internal kegiatan, untuk menjamin tercapainya program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 97
ditetapkan dalam DPA. f.
Camat,Sebagai Pengendali berada diwilayah kerjanya.
Kegiatan
pembangunan
yang
(3) Unsur/Tim Pengendali dan teknis pengendalian diatur lebih lanjut dengan KeputusanBupati. (4) Pengendalian harus dilandasi oleh analisis capaian program yang sesuai dengan rumusan program yang tertuang dalam seluruh kegiatan dan jumlah anggaran, yang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 81 (1) Monitoring adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan untuk mengawasi/ meninjau kembali/ mempelajari serta mengawasi secara terus menerus maupun berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan oleh pengelola program/kegiatan di setiap tingkatan dan pihak-pihak yang terkait lainnya. (2) Kegiatan monitoring bertujuan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien dan efektif karena informasi atas kesesuaian rencana dengan pelaksanaan dirangkaikan secara tepat waktu kepada yang berkepentingan. (3) Objek / Sasaran Monitoring a. Berbagai jenis kegiatan dilapangan yang anggarannya bersumber dari biaya pemerintah maupun pemerintah daerah b. Lokasi kegiatan c. Realisasi anggaran d. Keluaran (output) Kegiatan e. Proses Pencapaian output f. Koordinasi/partisipasi pihak terkait dan pemanfaatan output g. Hasil (outcome), Manfaat (benefit) dan Dampak (impact) (4) Mekanisme Monitoring Dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan/program, para pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat menempuh beberapa cara, antara lain : a. Penyusunan rancangan kerja melalui : 1) Rapat koordinasi monitoring ; 2) Menentukan objek monitoring; 3) Menyusun panduan monitoring; 4) Menyusun jadwal monitoring; dan 5) Melaksanakan monitoring. b. Rapat pertemuan, yaitu bertujuan untuk membahas : 1) Permasalahan yang terjadi di lapangan/lokasi berkenaan dengan pelaksanaan suatu kegiatan/program; 2) Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut kemudian ilakukan analisis dan dibuatkan rekomendasi. c. Pelaporan teratur dan sistematis selama pelaksanaan d. Laporan Monitoring : 98
Dalam penyelesaian suatu kegiatan/program, SKPD harus menyiapkan laporan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan selaku Sekretariat Tim Pengendali dengan tembusan kepada Bappeda dan BPKAD. 2) Laporan menitikberatkan pada pelaksanaan suatu kegiatan/program, keberhasilan/kegagalan. Hasil monitoring harus berisi saran sebagai bahan tindak lanjut. 3) Berdasarkan huruf a dan b, Bagian Pembangunan selaku Sekretariat Tim Pengendali melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi saran/rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut.
1)
Pasal 82 (1) Pengertian Evaluasi a. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati. b. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program kegiatan di tingkat SKPD, ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD. c. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Objek Evaluasi Objek evaluasi adalah substansi yang digunakan dalam penyusunan evaluasi, meliputi: a. Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah yang telah ditetapkan, meliputi Program dan Kegiatan. b. Penilaian terhadap tujuan dan sasaran program, berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. c. Indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan (exante) atau tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Indikator kinerja meliputi : 1) Masukan ( INPUT ) adalah seluruh sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi : anggaran (dana), sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (peralatan, material), data dan informasi lainnya ang diperlukan. 2) Keluaran ( OUTPUT ) Keluaran adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk 99
3)
4)
5)
(3)
menilai kemajuan suatu aktivitas, atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Hasil ( OUTCOME ) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil dari suatu kegiatan adalah sasaran program yang telah ditetapkan. Jadi pendefinisian indikator kinerja hasil, untuk kegiatan-kegiatan yang berada dalam program yang sama, akan memiliki indikator kinerja hasil yang sama. Manfaat ( BENEFIT ) adalah nilai tambah dari suatu hasil, dimana manfaat ini baru akan tampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal. Indikator manfaat dari suatu kegiatan adalah sasaran misi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi pendefinisian indikator manfaat, untuk kegiatankegiatan yang berada dalam misi yang sama, akan memiliki indikator kinerja manfaat yang sama. Dampak ( IMPACT ) adalah akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi. Informasi mengenai dampak baru dapat dilakukan setelah beberapa waktu kemudian.
TahapanEvaluasi a. Identifikasi karakteristik dokumen rencana yang telah ditetapkan, yang meliputi : Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD, KU dan PPAS). b. Identifikasi implementasi kebijakan pembangunan tahunan daerah, berdasarkan kegiatan dan program, yang meliputi : alokasi anggaran, keluaran kegiatan, dan hasil kegiatan yang dilakukan melalui DESK Evaluasi Persiapan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan ( administrasi pendukung yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut : DPA, RUP, SK Lokasi, KAK, Gambar dan RAB). c. Analisis keterkaitan antar dokumen kebijakan yang mendasari dilaksanakannya suatu kegiatan. d. Analisis implementasi kegiatan, yang dilakukan untuk menilai pencapaian hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program yang telah dilaksanakan. e. Menyusun rekomendasi, berdasarkan analisis keterkaitan dokumen rencana dan implementasi kegiatan.
(4) Pelaksanaan Evaluasi a. Evaluasi yang dilakukan oleh SKPD berdasarkan sistematika yang tersusun (lampiran) ; b. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang didasarkan pada hasil evaluasi SKPD dengan sistematika 100
yang tersusun. c. Desk Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembangunan berdasarkan format data isian (terlampir). d. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didasarkan laporan dari SKPD. e. Evaluasi penilaian terhadap kinerja penyedia barang/jasa dilaksanakan setiap akhir anggaran oleh SKPD. f. Mekanisme penilaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 83 (1) Laporan atau melaporkan adalah memberi tahu atau memberitahukan bahan-bahan atau keterangan-keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan tentang penggunaan keuangan, material, personil dan peralatan kantor. Dengan demikian laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran adalah laporan tentang belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Setiap SKPD melaporkan kegiatan, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. (2) Jenis Laporan a. Laporan Kegiatan, terdiri dari Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Laporan Akhir Kegiatan. b. Laporan Realisasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa. c. Laporan Pencapaian Kinerja, terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Tahun. d. Laporan Tim evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). BAB XII SERAH TERIMA KEGIATAN BARANG/JASA (1)
Pasal 84 Pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan : a.
Pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 100 %, Pihak Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang sebelumnya diadakan pemeriksaan/penilaian oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
b.
Setelah berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan, Pihak Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan yang sebelumnya diadakan pemeriksaan/ penilaian/pengujian oleh Panitia Penerima 101
Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. (2)
Pekerjaan yang tidak mensyaratkan masa pemeliharaan : Pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 100 %, Pihak Pelaksana Pekerjaan berkewajiban untuk menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK yang diketahui oleh Pengguna Anggaran / Kepala SKPD yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang sebelumnya diadakan pemeriksaan/penilaian / pengujian oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
(3)
Pada akhir pelaksanaan kegiatan Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD berkewajiban menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kegiatan diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan.
(4)
Pada akhir pelaksanaan kegiatan Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD berkewajiban menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kegiatan diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan.
(5)
Seluruh hasil kegiatan yang telah diserahterimakan dari Pengguna Anggaran/Kepala SKPD kepada Bupati, selanjutnya Bupati menyerahkan kembali kepada Kepala SKPD/Pengelola untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara sebagai aset. Untuk Pengelolaan Berita disampaikan oleh BPKAD.
(6)
Acara
dari
Bupati
ke
SKPD
Format-format Berita Acara sebagaimana terlampir. BABXIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal85 (1) Ketentuan lebih rinci mengenai Pengadaan barang dan jasa dan Standar Biaya Belanja Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahterdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Ketentuan Standar Biaya Belanja Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
102
Pasal 86 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 87 (1)
Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.
(2)
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal 6Nopember 2014 BUPATI KUNINGAN, CapTtd UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA
Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal6Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, CapTtd Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580217 198503 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 47
91
