INSTRUKSI BUPATI KUNINGAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN Dalam rangka proses pembinaan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, telah dibuat Instruksi Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Disiplin Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi Bupati dimaksud dan sehubungan adanya penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu, dengan ini menginstruksikan : Kepada
: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Daerah
di
Lingkungan
Untuk
:
KESATU
: Melakukan proses pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Melaksanakan Ceramah Keagamaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu pada saat Apel Pagi. 2. Secara bertahap menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing yang tidak mentaati peraturan hari dan jam kerja dengan ketentuan : a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; f. lebih dari point e merupakan pelanggaran yang akan dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati).
KEDUA
: Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 862/KPTS.291–BKD/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan kembali pelanggaran dimaksud diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. 3. Keputusan Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh Pejabat di masing-masing unit kerja, tembusannya harus disampaikan secara langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan paling lambat 1 (satu) minggu sejak keputusan dimaksud berlaku.
KETIGA
: Secara berkala menyampaikan Laporan Rekapitulasi Absensi Pegawai di masing-masing unit kerja per bulan kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi ini.
KEEMPAT
: Melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan unit kerja masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 yang efektif berlaku mulai 01 Januari 2014, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara koordinatif dan instruktif mengarahkan seluruh PNS untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk masa penilaian satu tahun ke depan. 2. SKP yang telah disusun agar ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan Atasan Langsung (sebagai Pejabat Penilai), serta ditetapkan sebagai Kontrak Prestasi Kerja di awal tahun (bulan Januari), dan dilakukan penilaian sesuai hierarki pada akhir Desember dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaiannya. 3. Hasil penilaian SKP (60%) agar digabungkan dengan hasil penilaian Perilaku Kerja (40%) yang akan menjadi hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS. 4. Hasil penyusunan SKP dan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PNS yang bersangkutan, 1 (satu) rangkap untuk Pejabat Penilai, dan ditambah foto copy 1 (satu) rangkap untuk disimpan dengan baik oleh PNS yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada masing-masing unit kerja. 5. Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS yang disimpan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
KELIMA
: Secara berkala menyampaikan Laporan Rekapitulasi hasil penyusunan SKP dan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan paling lambat tanggal 10 bulan Pebruari tahun berikutnya dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi ini.
Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Bupati Kuningan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Disiplin Hari d an Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Bagi Kepala SKPD yang tidak menyerahkan Laporan sebagaimana tercantum dalam diktum KETIGA dan KELIMA, akan dipertimbangkan untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.
Ditetapkan di Kuningan
TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Pengendalian Kepegawaian; Kepala Kantor Regional III BKN Bandung; Gubernur Jawa Barat; Ketua DPRD Kabupaten Kuningan; Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.
LAMPIRAN I INSTRUKSI BUPATI KUNINGAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :
2 TAHUN 2014 10 Februari 2014 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN INSTANSI PERIODE No.
: ............................ : BULAN ...............
Nama/NIP Pegawai
Unit Kerja
Alasan Tidak Masuk Kerja Tanpa Jumlah Sakit Izin Cuti Ket.
JUMLAH
Kuningan, ................................. Asisten/Sekretaris/Kepala/Camat/Lurah ...............
.................................................... NIP.
LAMPIRAN II INSTRUKSI BUPATI KUNINGAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :
02 TAHUN 2014 10 Februari 2014 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DAN HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN INSTANSI PERIODE
: ................................ : TAHUN ...................
1. Hasil Penyusunan SKP No.
Nama/NIP Pegawai
Unit Kerja
Capaian SKP (Cheklist) Tidak 25% s.d di bawah Menyusun 50% 25% SKP
2. Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP 60% + Perilaku Kerja 40%) No.
Nama/NIP Pegawai
Unit Kerja
Nilai Prestasi Kerja (Cheklist) 61-75 51-60 50 ke bawah (Cukup) (Kurang) (Buruk)
Kuningan, ................................. Asisten/Sekretaris/Kepala/Camat/Lurah ...............
.................................................... NIP.
