BUPATI KUNINGAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUNINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan keamanan data dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kuningan yang tertib, efektif dan efisien, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupat;
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 1
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011;
9.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUNINGAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3.
Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
6.
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.
Sistem Informasi administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi ynag memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai suatu kesatuan
8.
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil.
9.
Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan/ atau instansi pelaksana yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendafataran penduduk dan pencatatan sipil. BAB II LINGKUP PENGELOLAAN SIAK Bagian Kesatu Unsur SIAK Pasal 2 Unsur SIAK terdiri dari: a. Database kependudukan; b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. Sumber daya manusia; 2
d. e. f. g. h. i. j.
Pemegang hak akses; Lokasi database kependudukan; Pengelolaan database kependudukan; Pemeliharaan database kependudukan; Pengamanan database kependudukan; Pengawasan database kependudukan; dan Data cadangan dan pusat data pengganti. Bagian Kedua Database Kependudukan
Pasal 3 (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan satu kesatuan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. Data Wilayah; b. Data keluarga; c. Biodata penduduk; d. Data pencatatan sipil; dan e. Pas photo, sidik jari tangan, iris mata dan tandatangan penduduk. (3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui perekaman data menggunakan SIAK. (4) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat-tempat perekaman data kependudukan. Pasal 4 (1) Tempat-tempat perekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5), dapat dilakukan di Dinas, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan. (2) Tempat perekaman data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tersambung dengan server database kependudukan di Dinas. Pasal 5 (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dikonsolidasikan kepusat data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri secara tersambung. (2) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim secara tersambung ke Dinas untuk di lakukan Verifikasi dan selanjutnya dikirim secara tersambung kesatuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatn sipil. Bagian Ketiga Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 6 Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari: a. Perangkat keras; b. Perangkat lunak; dan c. Jaringan komunikasi data. Pasal 7 (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari : a. Server utama; b. Server cadangan; 3
c. Komputer kerja (work station); d. Perngkat pendukung (peripheral) antara lain printer, scanner, alat perekam pas photo, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tandatangan; dan e. Perangkat keras pendukung catu daya (uninterruptibel power supply- ups). (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari: a. Sistem operasi berlisensi (proprietary) dan sistem operasi sumber open source; b. Program pendukung dengan sumber open source; c. Sistem database berlisensi; d. Sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengamanan jaringan; e. Program aplikasi SIAK dan aplikasi interface; dan f. Sistem informasi identifikasi sidik jari otomatis (automated fingerprint identification system-afis) yang berlisensi. (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari: a. Media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data; b. Media jaringan privat diatas jaringan publik; dan c. Jaringan antar muka, terdiri atas alat penghubung komputer dengan jaringan lokal, kabel unshielded twisted pair, konektor, modem dan router. Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Pasal 8 (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan SIAK pada lingkungan Dinas. (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan SIAK. (3) Untuk memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sumber Daya Manusia dipersiapkan melalui: a. Rekruitmen calon pegawai negeri sipil; b. Mengatasi dan rotasi jabatan struktural dan non struktural; c. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten; d. Bimbingan teknis di bidang pengelolaan SIAK; e. Pembinaan dari atasan langsung. Pasal 9 Dalam hal Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), belum dapat dipenuhi, maka Kepala Dinas melakukan pengisian Sumber Daya Manusia dengan cara: a. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia; b. Memperkerjakan pegawai dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi atau swasta yang mempunyai kemampuan dibidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Kelima Pemegang Hak Akses Pasal 10 Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, terdiri dari pemegang hak akses untuk pengguna data dan pemegang hak akses untuk penyelenggara. Pasal 11 (1) Hak akses bagi pengguna data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan kepada pengguna yang telah mendapatkan izin dari penyelenggara terhadap data kependudukan secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Hak akses bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan kepada petuga yang memenuhi persyaratan sesuai denga peraturan perundangundangan. 4
(3) Pemegang hak akses bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pemegang hak akses aplikasi SIAK dan pemegang hak akses database kependudukan. Pasal 12 (1) Pemegang hak akses aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), diberikan kepada operator dan supervisor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Pemegang hak akses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), diberikan kepada administrator database kependudukan pada Dinas. Bagian Keenam Lokasi dan Pengelolaan Database Kependudukan Pasal 13 Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, berada pada Dinas. Pasal 14 (1) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, dilakukan oleh Dinas. (2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. Verifikasi dan validasi data; c. Pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dan ke provinsi; d. Penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten. (3) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjaga integritas dan konsistensi data penduduk dalam database kependudukan. Bagian Ketujuh Pemeliharaan, Pengembangan dan Pengawasan Database Kependudukan Pasal 15 Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i, meliputi: a. Data dalam database; b. Perangkat keras; c. Perangkat lunak; d. Jaringan komunikasi data; e. Pusat data; dan f. Pusat data cadangan dan pusat data pengganti. Pasal 16 (1) Pemeliharaan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara penambahan, pembaruan dan penghapusan data dalam database kependudukan. (2) Pengamanan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara: a. Melakukan pemindahan data sebagai data cadangan setiap selesai pelayanan; b. Memastikan sistem data cadangan berfungsi dengan baik; c. Melakukan penggantian kata kunci (password) sewaktu-waktu bila diperlukan; d. Menyusun rencana dan melakukan uji coba sistem pemulihan data cadangan ke server database. (3) Pengawasan data dalam database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara: a. Memantau perubahan-perubahan dan aktivitas pengakses database; b. Mengawasi penggunaan hak akses database oleh administrator database; 5
c. Mengawasi dan memastikan bahwa orang yang mengelola database tidak mengcopy database ke media luar server, kecuali untuk kepentingan lembaga. Pasal 17 (1) Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dilakukan dengan cara: a. Menghidupkan dan mamatikan perangkat keras sesuai prosedur; b. Melakukan pengecekan dan pembersihan perangkat keras sesuai periodik; c. Memaksimalkan cara kerja perangkat secara periodik; d. Meremajakan perangkat keras yang sudah tidak berfungsi secara optimal; e. Memasang UPS dan stabilizer; f. Memastikan suhu dan kelembaban ruangan serta catu daya listrik pada saat perangkat keras digunakan. (2) Pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dilakukan dengan cara: a. Melukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol pencuri, tahan gempa, dan bebas banjir; b. Menandai dan memberikan nomor seri perangkat keras dengan stiker; c. Memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras; d. Meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan diruangan perangkat keras. (3) Pengawasan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, dilakukan dengan cara: a. Membuat buku inventarisasi barang perangkat keras; b. Mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; c. Melakukan audit perangkat keras secara periodik. Pasal 18 (1) Pemeliharaan perangkat luank sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, dilakukan dengan cara: a. Memperpanjang dukungan teknik tahunan; b. Memperbaharui lisensi sistem operasi dan antivirus sesuai kebutuhan; c. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak; d. Melakukan penyesuaian fungsi-fungsi, pengembangan atau peningkatan program aplikasi dan konfigulasi ulang; e. Mengurangi jumlah program atau perangkat lunak pada saat awal membuka (start up) dan membuang program atau perangkat lunak yang tidak berguna. (2) Pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, dilakukan dengan cara: a. Melakukan pemasaran anti virus dan pengamanan jaringan pada server dan komputer kerja; b. Menerapkan sistem manajemen pengguna pada SIAK dan membuat hak akses untuk setiap level pengguna; c. Menerapkan sistem manajemen penggunaan komputer kerja dari tempat perekaman data; d. Pengguna sistem wajib merahasiakan dan menyimpan dengan baik kode otoritas dan kata kunci; e. Melaporkan setiap kesalahan sistem kepihak supervisor apilaksi paling lambat 1 (satu) hari setelah kesalahan tedeteksi; (3) Pengawasan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, dilakukan dengan cara: a. Pengecekan ulang terhadap penggunaan perangkat lunak berlisensi; b. Mengecek hasil pembaruan dan peningkatan perangkat lunak dengan sumber open source; dan c. Melakukan pengecekan standar struktur database untuk penggunaan perangkat lunak SIAK; 6
Pasal 19 (1) Pemeliharaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, dilakukan dengan cara: a. Penilaian terhadap kondisi perangkat jaringan komunikasi data; b. Uji unjuk kerja (performance test) pada setiap jaringan komunikasi data yang digunakan; c. Konfigurasi dan optimalisasi (setting dan tuning) setiap perangkat jaringan komunikasi data; d. Pembaruan (update) dan perangkat fungsi (upgrade) terhadap sistem penunjang jaringan; e. Pemecahan masalah (troubleshooting) perangkat jaringan komunikasi data; f. Perbaikan perangkat jaringan komunikasi data; dan g. Penggantian perangkat jaringan komunikasi data yang fungsinya tidak optimal. (2) Pengamanan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, dilakukan dengan cara: a. Audit berkala jaringan komunikasi data; b. Identifikasi ancaman, pola, batas normal dan beban aktivitas jaringan komunikasi data; c. Penerapan sistem keamanan jaringan komunikasi data; d. Pengujian sistem jaringan komunikasi data; dan e. Evaluasi dan tinjauan (review) sistem keamanan jaringan komunikasi data. (3) Pengawasan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d, dilakukan dengan cara: a. Melakukan pemantauan kondisi jaringan komunikasi data secara visual; b. Memasang sistem manajemen jaringan komunikasi data (network management system) ;dan c. Merumuskan langkah tindak lanjut mengatasi permasalahan jaringan komunikasi data. Pasal 20 (1) Pemeliharaan pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, dilakukan dengan cara: a. Perangkat pendingin ruangan; b. Perangkat pemadam kebakaran; c. Catu daya listrik dan pembangkit listrik cadangan (generator) d. Perangkat system alarm; e. Perangkat penyimpanan daya listrik (UPS); f. Perangkat lunak; g. Perangkat jaringan komunikasi data; h. Perangkat penyimpanan data monitoring seperti kamera pemantau (closed circuit television); dan i. Kebersihan ruangan. (2) Pengamanan pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, dilakukan dengan cara: a. Menempatkan bangunan pusat data, data cadangan dari pusat, data pengganti pada posisi dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol oleh pencuri, tahan gempa dan bebas dari banjir; b. Memiliki perangkat pendukung dan sejenis; c. Memiliki alat pendeteksi; d. Melarang orang yang tidak berkepentingan masuk kedalam ruangan; e. Memasang peralatan identifikasi personal berupa identifikasi biometric dan pusat data pengganti; f. Menerapkan penggunaan kartu akses untuk masuk ruangan pusat data, data cadangan dari pusat pengganti; dan g. Menerapkan keamanan berlapis dengan autentifikasi pada pintu luar, pintu dalam dan pintu masuk area server database. (3) Pengawasan pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, dilakukan dengan cara: a. memastikan penerapan prosedur pengisian buku tamu; 7
b. memastikan penerapan sistem pelaporan harian, mingguan, dan bulanan; c. melakukan rapat pengelola pusat data dan pusat data pengganti sebulan sekali; dan d. Kepala pusat data dan pusat pengganti membantu hasil tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur kerja masing-masing personil. Pasal 21 (1) Pemeliharaan pusat data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f, dilakukan dengan cara: a. Data cadangan dan data pusat pengganti sebagaimana dimaksud untuk menjamin ketersediaan jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data; b. Pusat data pengganti, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sebagai pusat data pengganti sementara. c. Pusat data pengganti sementara sebagaimana di maksud pada huruf b, untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan memaksa (force majeure). d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana. (2) Pengamanan pusat data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f, dilakukan dengan cara: a. Melakukan penempatan perangkat keras untuk database kependudukan pada bangunan dengan konstruksi kuat, tidak mudah dibobol pencuri, tahan gempa, dan bebas banjir; b. Menandai dan memberikan seri perangkat keras dengan stiker; c. Memasang kamera pengawas pada ruangan perangkat keras; d. Meminimalisasi interaksi personal yang tidak berkepentingan di dalam ruangan perangkat keras. (3) Pengawasan pusat data cadangan dan pusat data pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f, dilakukan dengan cara: a. Membuat buku inventarisasi barang perangkat keras; b. Mencatat perangkat keras yang masuk dan keluar dari ruangan penempatan perangkat keras; c. Melakukan audit perangkat keras secara periodik. Bagian Kedelapan Data Cadangan dan Pusat Data Pengganti Pasal 22 (1) Data cadangan dan data pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j, dilakukan untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data. (2) Pusat data pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang disebabkan karena kejadian luar biasa dan bencana. (3) Dinas membangun data pengganti dan menyediakan pusat data pengganti. BAB III TIM PENGELOLA SIAK Pasal 23 (1) Dalam rangka pengelolaan SIAK dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Komposisi Tim sebagaimana dimaksud pada atay (1), terdiri dari: a. Kepala Pusat Data; b. Manager Keamanan; c. Supervisor aplikasi SIAK; d. Administrator Database; e. Administrator Perangkat Keras dan Jaringan; f. Operator; dan g. Teknisi. 8
Pasal 24 (1) Kepala Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, memehuni standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon III yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan data sistem informasi kependudukan. (2) Kepala Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Bertanggung jawab terhadap pusat data dan pusat data pengganti berfungsi dengan baik; b. Mengoorganisasikan dan menyelaraskan pengelolaan pusat data dan pusat pengganti; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Manager keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keamanan lingkungan kanto. (2) Manager keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai mengoorganisasikan: a. keamanan lingkungan kantor; b. pemeriksaan fungsi catu daya listrik; c. pemeriksaan perangkat pendingin ruangan; d. penyiapan alat pemadam kebakaran; e. pencatatan harian personel yang bekerja pada pusat data; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
tugas
Pasal 26 (1) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf j, memenuhi standar kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon IV yang memiliki pengetahuan di bidang administrasi kependudukan dan aplikasi SIAK untuk pelayanan dokumen kependudukan dan SIAK konsolidasi. (2) Supervisor aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Bertanggung jawab terhadap penerapan aplikasi SIAK berfungsi dengan baik; b. Mengoordinasikan dan menyelaraskan penerapan aplikasi SIAK untuk pelayanan dokumen kependudukan dan SIAK konsolidasi. c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Pasal 27 (1) Administrator Database sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III jurusan Teknis Informatika atau Teknik Komputer, pangkat paling rendah pengatur, golongan II c; b. Telah mengikuti bimbingan teknis administrator database SIAK; c. Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator database SIAK; d. Menguasai bahasa queri terstruktur dan konsep sistem manajemen database; e. Meguasai perangkat lunak sistem operasi untuk server dan program komputer database. (2) Administrator Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem database; b. Melakukan pengamanan dan pengawasan sistem database; c. Memantau akses dan kinerja database; d. Penyelarasan unjuk kerja (performance tuning); e. Melakukan pembauran data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ke tunggalnya; f. Melakukan penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya; g. Melakukan pemulihan database dan DRC; h. Memproses penerbitan hak akses atas pemberian izin hak akses oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 9
Pasal 28 (1) Administrator perangkat keras dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah diploma III , pangkat paling rendah pengatur, golongan II c; b. Memiliki kemampuan dan keterampilan dibidang teknologi informasi; c. Memiliki pemahanman tentang metode pengelolaan dan operasional dari perangkat keras teknologi informasi; d. Memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam operasional perangkat keras teknologi informasi; e. Memiliki pemahanman terkait dengan standar dan cara efektif penyelenggaraan pelayanan perangkat keras teknologi informasi; f. Telah mengikuti pelatihan/kursus/bimbingan teknis tentang perangkat keras dan jaringan; g. Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai administrator perangkat keras dan jaringan. (2) Administrator perangkat keras dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Melakukan identifikasi perangkat keras dan jaringan yang digunakakn secara komprehensif; b. Pemantauan terhadap kinerja perangkat keras dan jaringan komunikasi data secara optimal; c. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang digunakan; d. Pelaporan terhadap kinerja perangkat keras dan jaringan komunikasi data; e. Pemberian rekomendasi penambahan dan/atau pengganti perangkat keras dan jaringan komunikasi data kepada kepala pusat data di Dinas. Pasal 29 (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SLTA/sederajat, pangkat paling rendah pengatur muda, golongan II a; b. Telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK; c. Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai operator SIAK. (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Pengoprasian data warehouse; b. Pencetakan data agregat; c. Perekaman data, sidik jari tangan, pas photo dan tanda tangan penduduk; d. Verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk; e. Pencetakan dokumen kependudujan; Pasal 30 (1) Teknisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf g, memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil pendidikan paling rendah SMK jurusan Teknologi Informasi/ SLTA yang telah memiliki sertifikat teknologi informasi , pangkat paling rendah pengatur muda, golongan II a; b. Memiliki keterampilan dibidang perangkat keras dan jaringan komunikasi data; c. Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai teknisi. (2) Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan perbaikan perangkat keras dan jaringan komunikasi data serta perangkat pendukung lainnya.
10
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 31 (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan SIAK. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaa, pengoprasian, pemeliharaan, pengamanan, sumber daya manusia pengelola, dan anggaran SIAK. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara: a. Penetapan obyek monitoring; b. Penetapan indikator evaluasi; c. Penilaian sistem internal; d. Pengisian format monitoring dan evaluasi; e. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi; f. Pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; g. Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun kepada Bupati. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal 7 Pebruari
2014
BUPATI KUNINGAN, Cap Ttd UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA Ditetapkan di Kuningan Pada Tanggal 10 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, Cap Ttd Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580217 198503 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 6
11
