PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor : 47 TAHUM 2014 TENTANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor : 47 TAHUM 2014 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk memimpin dan mengelola Pendidikan di sekolah dapat diberikan tugas tambahan kepada guru sebagai Kepala Taman Kanakkanak dan Kepala Sekolah ;

b.

bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di sekolah khususnya tugas tambahan guru sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ketentuan pasal 37 ayat (2) dan (3) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kelancaran, ketertiban serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu mengatur pemberian tugas tambahan Guru sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor Menengah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor Nasional Pendidikan;

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah;

21 Tahun 1990 tentang Pendidikan 19 Tahun 2005 tentang Standar

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9.

Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

11 Tahun 2009

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Kuningan. 2. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan. 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga KabupatenKuningan. 4. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 5. Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 6. Penilaian Kinerja adalah Suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. 7. Kompetensi Kepala Sekolah adalah Pengetahuan, Sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan , supervise dan social. 8. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, Tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. 9. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan seleksi calon kepala sekolah. 10. Tim Pertimbangan adalah Tim yang melaksanakan penilaian akseptabilitas yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. 11. Tim Penilai adalah Tim yang melaksanakan penilaian terhadap prestasi kerja pada akhir jabatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

12. Akseptabilitas adalah ketepatan hasil penilaian calon Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. 13. Klaster adalah kelompok tipe sekolah berdasarkan penilaian kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan

BAB

II

SELEKSI CALON KEPALA KEPALA SEKOLAH Bagian Kesatu Formasi Pasal 2 Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Pasal 3 (1) Pemberian tugas tambahan bagi Guru sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan sepanjang adanya formasi kekosongan Kepala Sekolah. (2) Formasi kekosongan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan. Pasal 4 (1) Kepala Dinas mengusulkan Formasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah. (2) Perhitungan Formasi dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemetaan 2 tahun ditambah cadangan, dengan ketentuan sebagaimana berikut: a. Kebutuhan adalah jumlah kepala sekolah yang berhenti. b. Cadangan adalah persiapan apabila terjadi kebutuhan kepala sekolah karena sesuatu dengan jumlah 1,5 dari kebutuhan. c. Formasi adalah kebutuhan ditambah dengan cadangan Bagian Kedua Pencalonan Pasal 5 Pengusulan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah, dilaksanakan sebagai berikut : a. Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pendidikan Kecamatan. b. Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas

Bagian Ketiga Seleksi Pasal 6 (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah harus mengikuti seleksi calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah. (2) Persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang terakreditasi; c. Berusia setinggi-tingginya 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pendaftaran seleksi Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah; d. Sehat Jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. Tidak Pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan / berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Memiliki sertifikat pendidik; g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan Jenjang Sekolah; h. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/d; i. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai amat baik untuk unsur Integritas dan bernilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7 (1) Untuk menjaga transparansi dan Independensi proses seleksi calon Kepala Sekolah, dibentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pengawas Sekolah, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Badan Kepegawaian Daerah, dengan tugas pokok sebagai berikut: a. Menyusun ketentuan dan tata cara seleksi b. Meneliti berkas peryaratan calon; c. Melakukan seleksi atau uji kelayakan dengan tim ahli; d. Melaporkan calon-calon yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kepada Bupati. (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh tim seleksi yang terdiri atas unsur Perguruan Tinggi/Profesi. (4) Seleksi Kepala Sekolah meliputi : a. Tahap I, seleksi administrasi ; b. Tahap II, penilaian akademik melalui potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah. (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II. (6) Penetapan kelulusan calon Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah oleh Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil akhir penilaian seleksi.

BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Kepala Sekolah Pasal 8

(1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang terakreditasi; c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima Puluh Enam) tahun pada waktu pengangkatan Kepala Sekolah; d. Sehat Jasmani dan rohani; e. Tidak Pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan / berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Memiliki sertifikat pendidik; g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan Jenjang Sekolah; h. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/d; i. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai amat baik untuk unsur integritas dan bernilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir; (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; b. Memiliki bukti kelulusan seleksi calon Kepala Sekolah. c. Memiliki surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang. Pasal 9

(1) Pengangkatan Kepala sekolah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan hasil penilaian akseptabilitas dari tim pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah. (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati yang didalamnya melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan. (3) Tugas pokok tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut; a. Menyiapkan Instrumen Penilaian Akseptabilitas. b. Melaksanakan Penilaian Akseptabilitas. c. Menyelenggarakan sidang penentuan penempatan d. Mengusulkan hasil sidang penentuan penempatan kepada Kepala Dinas, yang dilampiri oleh hasil penilaian akseptabilitas.

Bagian Kedua

Penempatan Pasal 10 (1) Pengangkatan Kepala sekolah yang baru diangkat , ditempatkan pada sekolah dengan katagori klaster C. (2) Klaster sekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari klaster A, B, dan C. (3) Klaster sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas,berdasarkan kriteria klaster sekolah. BAB IV PERIODESASI Bagian Kesatu Masa Tugas Pasal 11

Masa Tugas Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah disemua jenjang dan tingkat satuan pendidikan, ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun ; b. Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a dapat diangkat kembali satu kali masa tugas, jika mempunyai prestasi baik berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim penilai. yang dibentuk Kepala Dinas. c. Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a apabila tidak dapat memenuhi penilaian prestasi baik maka tidak dapat diberikan lagi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah namun demikian yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi kembali setelah masa tenggang 4(empat) tahun. d. Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah dengan memiliki penilaian kinerja amat baik berdasarkan penilaian kinerja dan ditempatkan disekolah yang klasternya lebih rendah. e. Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, apabila tidak dapat memenuhi penilaian prestasi amat baik maka tidak dapat diberikan lagi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah namun demikian yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi kembali setelah masa tenggang 4(empat) tahun. f. Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud huruf c dan e ditugaskan sebagai guru diluar sekolah yang pernah ditempatinya.

Bagian Kedua Perhitungan Masa Tugas bagi Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah dalam jabatan

Pasal 12 Untuk menghitung masa tugas bagi Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala sekolah dalam jabatan ditetapkan mulai tahun 2012 dengan tanggal dan bulan sesuai Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Kepala Taman Kanak-kanak atau Kepala Sekolah. Pasal 13 Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibagi menjadi 6 kelompok kategori sebagai berikut: a. Kategori masa kerja Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah 18 Tahun ke atas dinyatakan sudah 3 (tiga) kali masa tugas setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun. b. Kategori masa kerja Kepala Taman Kanak- Kanak dan Kepala Sekolah 09 Tahun sampai dengan 18 Tahun, dinyatakan sudah selesai masa tugas ke 2 ( dua ) kali masa tugas setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun. c. Kategori masa kerja Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah 04 sampai dengan 09 Tahun dinyatakan sudah selesai melaksanakan tugas ke-1(satu) kali masa tugas setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun d. Kategori . masa kerja Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah 0 sampai dengan 04 Tahun dihitung masa kerjanya 30 % terhitung mulai tanggal penetapan e. Kategori masa kerja Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala sekolah yang ditetapkan mulai 2013 sampai diberlakukannya peraturan ini maka masa kerja nya di hitung 10 %. f. Kategori masa kerja Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala sekolah yang ditetapkan setelah diberlakukannya peraturan ini menyesuaikan dengan tanggal dan bulan penetapan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala sekolah .

BAB V PENILAIAN KINERJA Pasal 14 (1) Penilaian kinerja Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun. (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah. (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas. (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah. b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan. c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah. (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang. BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH Pasal 15 (1) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena: a. permohonan sendiri. b. masa penugasan berakhir. c. dinilai tidak mampu/berkompeten dalam melaksanakan tugas. d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru. e. diangkat pada jabatan lain. f. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat. g. diberhentikan dari jabatan guru. h. meninggal dunia. (2) Pemberhentian Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16 Perpanjangan masa tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Ketentuan penugasan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah,dan dinyatakan lulus sebelum berlakunya peraturan ini, tidak perlu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan ini. (2) Bagi Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah yang telah diangkat tetapi belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang tugas tambahan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapatkan penilaian kinerja berkala selama 4 tahun berturut-turut dan penilaian kumulatif.

(2) Dasar penentuan pemberhentian dan perpanjangan tugas tambahan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 424/Kep.29Disdik/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di : KUNINGAN Pada Tanggal : 10-11-2014 BUPATI KUNINGAN

TTD UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada Tanggal : 10-11-2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TTD Drs, H, YOSEP SETIAWAN, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19580217 198503 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 48

SUSUNAN DRAF PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANGPEMBERIAN TUGASTAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAKKANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH 1. Formasi 2. Pencalonan 3. Seleksi 4. Persyaratan

BAB III

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN MUTASI 1. Pengangkatan 2. Penempatan 3. Mutasi

BAB IV

PERIODESASI 1. Masa Tugas 2. Perhitungan Masa Tugas bagi Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah dalam Jabatan

BAB V

PENILAIAN KINERJA

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH

BAB VII

KETENTUAN LAIN

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX

KETENTUAN PENUTUP