BU'PATI JAYAWIJAYA PERAiURAN BUPATI JAYAWlJAYA NOMOR O(b TAHUN 2'012 TENTANG PENYERTArAN MODAL PEMERfNTAH KABUPArEN -JAYAWIJAYA PADA PE.RSE.ROAN TERBATAS BANK PAPUA DENGAN AAHMAT TUHAN YAN-G MAHA ESA
BW'All JAYAWIJAYA Mentmb~ang
a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuh'an dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanakan Otorromi Daerah yang nyata dan b'ertang·gurrgjawab diperlukan upaya-up-aya ontuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya; b. bahwa Perseroan Terbatas B-ank Papua merup-akan Badan Usaha Milik o·aerah (BUMD) yang cukup potensi·cl'l d·alam kontribusinya terhadap Pen'dapatan Asli D:crerah ; c. bahwa dalam upaya untuk lebfh mtJningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan penye·rtaan mod.al daerah dengan landasan hukurn dan kepastian h·ukum; d. bahwa berda·sarkan pertimbangan seb'a'Q'aimana dimaksud pada huruf a, b dan c , maka S!8mbil menunggu Peratunm Daerah perlu ditetapkah Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada Perseroan Terbatas Bank Papua.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19'62 tentang Perusahaan Daemh (Lembaran Ne-ga,ra Tahun 196'2 Nomor 10, Tamb'ahan Lembaran Negara Nomor 23:87); ~ 2. Undang-Undang Nod~. 12 Tahun 1909· tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dantkabup·crten·kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Taliun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); \·., 3. Undang~Untlan-g ~omor 1 Tahun 19'9'5 tentaTlg Perseroan Terbatas (Lembaran Neg(~ · ahun HJ95 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); , 4. Undang-Undarrg Nomor 8 Tahun 1995 terrtang Pasar Modal (l..embaran Negara Tahun 199'5 Nomor 64, Tamb·atran Lembaran Negara Nomor 3608); 5. Undan-g-Un·dang No·mor 28 Tahun 19·99 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kcrrupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambah~an Lemb~aran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Un-d:ang Nomor 21 Tahun 20'Cl'1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi P·apua (Lembaran N·e·gara Tahun 2D01 Nomor 135);
..
- 2. 7. Un'dang-Und<mg Nomor 17 Tahun 2'00'3 rentang Keuan~gan Negara (Lemb·aran N·eg~ra Repubfik lndonesi:a Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemb:aran Negara Republi'k ln·donesi·a NomoT4286); 8. Undang-Undan·g Nomor 1 Tahun 2'00zl tentang Perbendaharaan Negara (Lembman Negara Repubflk lndonesi·a Taliun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negcmi Rep~blik Indonesia No-mor·4355) ; 9. Un·darrg-Undan"Q Nom~ 10 Tahun 2004 tentan·g Pembentukan Peraturan Perundang·Undangan (Lembaran Negara Tah·un 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ne'Q·ara Nomor 4389); 10. Un·dang-Undang Nomor 15 Tahun 2U04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndom~sia Taliun 2004 Nomor 66, Tam"ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 11 . Undang-Undan·g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 104, Tamb·ahan Lembaran N·eg;ara Republik Indonesia Notnor4421); 12. Und·ang~Undang Nomor 3'2 Tahun 2'004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb.aran Negara Republik lndon·esia Tah'un 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb·aran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengg·anti Undang·Undang Nomor 3f Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun ~004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undan·g·Undang (Lembaran Negara Republik lndon·esia Tahun 2005 Namor 108, Tambah:an Lembaran Negara Republik Indonesia n·omar 4548) dan f!rakhir diub·ah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pe~ahan Untlang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 13. Undang-Un·dan·g Nomor 33 Tahun 20t/4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d~n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik ln'donesia Tahun 2004 Nomo'r 12'6, Tambahan Lembaran Ne·gara Republik lndon·esia No mar 4438); 14. Peraturan Peme·rintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negctra RepubiTk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talicrn 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamb·ahan Lemooran Negara Rep·ubfik Indonesia Nomor 45'76); 16. Peraturan Pemeri-nt·ah Nomor 56 Tahun 200'5 tentang Pengelolaan Keuang·an Daerah (Lembaran Negara Repubfik lndone·sia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemb:aran Negara RepubiTK ln'Cianesia Nomor 4578) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahtm 2'00'5 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'5 Nomor 150, Tambah·an Lembaran Ne·gara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahcrn 200'6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine~a lnstansi Pemerintah (Lembaran Ne·gara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomot 2'5, Tambah:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46'14); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah,un 2'007 tentang Pembagian Urus,an Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerh K~bupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
. 3.
20. Peratura:n Pemerintah Nomor 39 Taliun 2007 tentang Pengefolaan Uang N'egara /Daerah (Lemb'·aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamb'ahan Lembaran Negara Nomor4738); 21. Keputusan Presiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 yang telah · diperb·aharui deng·an Peraturan Pte·siden Nomor 54- Tahun 2010 ten tang Pedoman P~ngadaan Baran-g dan Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan MenH~ri DC!Iam Neg·eri Nomor 13 Tahun 20.06 terrtang Pedoman Pen·gelola<:m Keuangan Daerali; 2~. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nornor 2 Tahun 2'009 tentang PoKok· Pqkok Perrg·elolaan Keuangan Daerah;
I'VlEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATlJRA.N BUP,., TENT AN·G FE'tffERT AAN MODAL PEMCRINTAH KABU.PATEN JAYAWIJAYA PAOA P'ER'SEROAN TERBATAS BAN'K PAPUA
BASI KETENTUAN UMUM Pas:al1
Dalam Peraturan Daera h ini, yang dimakstrd d·eng:an : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Btrpati dan Perangkat Dae'rah s:eb'agai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jayawijaya. 4. Mo-dal o·aerah adalah modal dalam bentuk wang dan atau k'ekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangun:an, mesin·mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilltas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah. 5. PenyeTtaan Modal Daerah ada'lah setiap usaha dalam menyertakan mtrdal daerah pcrda suatu usah'a bersama dengan pfhak keti'ga dan atau p·emanfcratan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 6. Perseroan Terbatas Bank Papua selanjutnya disebut PT Bank Papua adalah Persercan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupate-n/Kota se Provinsi Papua; 7. Anggara Pendapatan dan · B'elanja Daerah yang salanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja oa~erah Kabupaten Jayawijaya.
BABII TUJU·AN
Pas-al2 (1) Penrertaan Modal o~-rah p~a'da PT. B·ank Papua bertujlmn· untuk meningkatkan pertumbuhan pe'Fekonomian daerah· d-an menambah pendap·atan daerah, terciptanya kesempatan I kerja, mengembangk·an ke'giatan usah'a Perus:ahaan PT. Bank Papua dan d·alam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; f· ;I !
-4-
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksutl pad a ayat C1) r;asal rni, maka penyertaan modal • " daerah pad a PT. Bank Papua dilaks:cmakan berda·sarkan prinsip- prinsip saling menguntungkan.
BAB Ill TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal3 · (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Papua diatlakan denf)an p·erjanjian kerjasama antara Bupati den·gan Direksi PT. B·ank Papua; · (2) Perjanjian Kerjasama s·eba-ga·imana dlmaksud Ayat (1) memuctt materi; a. identitas masing-masing pih·ak.; b. jenis dan nilai modal penyertaan; c. hak dan kewajiban . (3) B·upati dapat menunjuk Pejab·at beiWenang untuk melaksan·akan perjanjian kerjasarrra;
(1) (2)
(3)
(4)
Pa·sal4 Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Papua be'rupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertamptmg dalam APBD Kabupaten Jayawijaya setiap tahun; Modal Daerah yang disetor Pemerintah Kabu.paten Jayawij.aya pada PT. Bank Papua sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp. 35 . 010 . 000 . 000 ~ - (Tlga Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Rupiah); Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah tidak melakukan penyertaan modal sehingga Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papu·a sampai dengan Tahun 2012 s·ebes·ar 35.010.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Rupiah); Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Jayawijaya pada PT. B·ank Papua dilakukan oleh Bupati.
BAB IV Hk_ DAN KEWAJIBAN Pcrs:al 5 ' (1) PT. Bank Papua mempunyai kewajTban r;rel-aksa-nakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundarrg~undanga·n; '
• 1\ewajiban
(2) PT. Bank . Papua mempunyai untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan ~-apat Umum Pemegang Sah-am (RUPS) tentang p·erkembang·an penyertaan modal;
f (1)
(2)
Pa·s:al6 Pemerintah Kabup·aten Jayawijaya mempunyai kewajib'an untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Papua sebagaimana d1maksud pada pasal4 Peraturan ini; Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai hak mendap-atkan deviden hasil penyertaan modal daerah dan dana p·ernbangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Papua;
· "· ;· •
,
'
(3) (4)
Deviden dan Dana Pemb·angunar\ daTi Penyertaan Modal r=>emerintah Kabupaten Jayawijaya yang dibagikan setiap akhlr tahun buku PT. Bank Papua menjatli hak daerah; Deviden dan Dana Pemb;~ngunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya pada PT. Bank Papua Cabang Wamena;
BABV PENGAWASAN
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 10 Bupati berwenang melakuka:n pengawasan umum terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua. Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melakukan pengawas·an atas p·enyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua ; Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati s·etiap 1 (satu) Tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya; Bupati menyampaikan laporan h'asil penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua kepada Gubernur Provinsi Papua dalam tahun yang berkenaan;
~
BAB 'il KETENTUAN FE'R.ALIHAN
Pasal 11 Pada saat b'errlakunya peratu-ran Burrati i·ni semua ketentuan tentang penyertaan modal Pemerirrtah Daerah p·ada PT. Bank Papu·a yang kudah dilaksanakan tetap berlaku dan harus menye-suaikan dengan Peraturan Bupati ini kecu·a!i ditentu ~an lain dalam peratrrran perunda·ngJundangan.
Pa·sal f3
Hal-hal yang b'elum diatur dalam Peraturan Bupati Jayawijaya ini akan d1atur kemudian . Peraturan ini mulai b'erlaku s-ejak tanggal diun'dangkan. Agar setiap orang yan'g ·mengetallui, memerintahkan p-engurrdan~ran Peraturan Bupati it1i, dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupcaten Jayawijaya. amen a
14 - d-- . . ?-\:) l9--..
