.. BUPATl JAYAWlJAYA PERAflfRAN BU.PATI JAYAWIJAYA NOMOR \{:; TAHlJN 2lJ11 TENTANG PEl..AKSANAAN REfRIE3lJS·I PARKIR orTEPlJALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MENJ.ADI RETRrB:USI PARKIR BERLANGGANAN D'EN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAWlJAYA
__
Menimtrang
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturnn Oa-ercth Kabupaten Jayawijaya Nortror 3 Tahun 20·11 tentang Retribusi Dcrerah, mal<:a dalarn rangka mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dinamis, serasi dan b'ertanggungjawab sejalan dengan semakin rtren·ingkatnya pemberian Pelayancrn kepada masyarakat, maka dip·ertukan penyede·rhanaan serta penyemp-umaan system dan prosedur dalam rangka mewujudkan efi-sierrsi pemungutan Retribusi Parkit guna menghindari terjadinya kebocoran; b. bahwa [Je'nyede-rhanaan dan p-enyempumacm sistem dimaksud adalah dengan menggabungkan dua pungutan retribusi parkir dite'pi jalan umum dan retribusi Tempat Khusus Parkir dttempat umtim menjadi retrib'usi parkir berlangganan di dalam pelaksanaannya; e. bahwa untuk maksud tersebut diatas,dipandarvg perlu membentuk Peraturan B-upati Tentan·g Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi J'alan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Menjcrdi Retribusi Parkir B:erlangganan.
Mengingat
1. Undan·g-undang Nomor 12 Tahun 1969 te·ntang Pembentukan Propinsi Otonotn Irian Barat dan Kabupaten·kabupate-n Otonom di Ptopinsi Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambah·an Negara Nomor 2907);
....,_
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 3. Umlang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Olonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Negara Nomor4151); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemb'entukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5.
Undang ~Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan·g Pemetintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebag·aimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und-ang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan aras Und'Mg·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah m-enjatli Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemb'aran Negara Nomor 4548);
6. Undang·Undang Nurnor 33 Tahun 2004 tentan'Q Perimb·angan Keucmgan antma Pe-merintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Ne·gara Tahun 2004 Nomtlr 126, Tambahan Lemtraran Ne~ara Nomor 4438);
0. £.
7. Undang·Utrd-arrg Nomor Z8 Tahun 2zy0'9 tentcrrrg Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Ne·ga-ra Tahu·n 2009 Nomor 30); ~4 -
-28. Peraturan Pertrerintah Nomur 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 16, Tambahan l..emb·aran Negara Nomr 3258);Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l..embaran Negara Tahun 1983 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nom-or 2'6 Tah'un 198"5 tentany Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Taml1ahan l..embaran Negara Nomor 3313); 10. Peraturan P·emerintah Nomor 58 Tahun 2·ous tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara TaiTun 2005 Nomor 140); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2'01"0 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pungutan Pajak dan Retriousi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119); 12. Peraturan Dcrerah Kab'ulJaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retrfbusi Daerah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN BUPATI JAYAWIJt_YA TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR Dl TEPI JALAN UMUM DAN ~KETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR MENJADI RERIBUSI PARKIR BERLANGGANAN .
BAS I KffiNTUAN UMUM
Dal·am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya; 2. Pemerintah Daerah adalah Bu!Jati b·eserta Perangkat Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Jayawijaya; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi ttrgas tertentl.J di Bitlang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 5. Badan adalah Sekumpulan Oran·g dan atau Model yan·g menrpakan Kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usah:a yang rrreliputi Perseroan terbatas, Pereroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Frima, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan , Yayasan , Organis~asi yang sejenis, Lembaga, bentl.Jk.us aha tetap dan bentuk bcrda·n lainnya; 6. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor beroda du-a atau lebih, baik bermotor atau tidak bermotor; 7. Ken-daraan b'ermotor adalah setiap kend·araan yarrg digerakan oleh p-eralatan teknik yang ada pada kendaraan itu kecuali kendaraan diatas rei; 8. Parkir ade3lah menempatkan kendaraan pada suatl.J t'empat tertentu~ 9. Tempat Parkir adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bup·cHi sebagai tempat parkir; 10. Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara cepat dengan menggunakan tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati; ~ 11 . Tempat Khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang dikelola seca·ra tetap dengan mempergunakan fasilitas tersendiri; 12. Usaha Parkir adalah suatu usaha untl.Jk menyediakan tempat parkir serta menjaga dan mengawasi kendaraan yang diparkir dengan imbalan jasa berupa uan·g; 13. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dipungut atas jasa perparKiran; ~
'J;.'
-~·
\
-3-
14. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi yang dipurrgut ata s jasa perparkiran baik retribusi 7
15.
16.
ditepi jalan umum maupun retribusi diternpat khusus parkir yang dibayarkan setiap tahun sekali; Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yan·g menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi, diwajfbkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi; • Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ....~.. ··
Pasal 2 Maksud disatukannya retribusi p·arkir di tepi jalan umum dan retfibusi tempat khusus parkir menjadi retribusi parkir Berlangganan adalah untuk menghindari tingkat kebocoran dalam pelaksanaan pungutan terhadap objek retribusi;
Pasal3 Tujuan disatukannya retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir menjadi retribusi parkir Berlangganan adalah : a. Guna menghindari bHnyaknya purrgutan retrfbusi, seliingga akan b'erdamp-ak pada pembebanctn kepada masyarakat; b. Untuk lebih memudahkan dalam pemcmgutan mengingat k~te'rb-atasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah .
BAB rn R.ETRIBUSI Bagian Perta'ma Nama, Oby~k dan Sl.lbyek Retribusi
Pa·sa14 Dengan nama retribusi parkir berlangganan, dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran baik ditepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yarrg pembayarannya diakumulasikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Daerah dalam bentuk berlangg-anan .
Obyek Retribusi a·dalah tempat parkir yan·g di sediakan O'll;h Pemerintah Daerelh berupa tepi jalan dan tempat khusus parkir.
Pasal6 Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggan<:l'kan tempat parkir di tepi jalan umum dah tempat khusus parkir.
Bagian Kecdua G·olongan R'etribu'S'i
Pasa17 (1) (2)
Retr~bus~ Pelayanan Parkir D'i ~ep.i Jalan Umu, ... di g·o~ongk~n s~.ba·g:ai Retribusi jasa Urnum.
Retr1bus1 Tempat Khusus Park1r d1 golongkan . tJag:a1 Retnbus1 Ja'S~ usaha. '
L_____ _ _
C.~ra
BagiM Ketig-a Men'gukur Tin·gK·at Pengg·tmaan Jasa
Cara menguktrr n·ngkat penggunaan jcrsa di hilung berdasarkan jeni's kendaraan dan akutnulasi waktu dalam 1 (satu) tahun .
Bagia·n Keempat Prinsip D>alam Pen·etapan Strukutur dan Beasarnya Retribu-si Pas:a-19 (1) Prinsip dan s:crsamn dalam penetapan tarip Retrfbusi tempat parkir di tepi jalan umum di dasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperh-atikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan . (2) Prinsip dan sasaran dalam pen·etapan tarif Retribusi tempat khusus parkir pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien dan berori·entasi pad a harga pasar.
Pas-al10 (1) Atas pemberian jasa parkir berlangganan sebag·aimana dimaksud pad·a bagian pertama Peraturan Bupati ini,dikenakan Retribusi sebagai berikut : 1) Kendaraan bermotor /rod a empat atau lebih , sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah)/Pertahun; 2) Kendaraan bermotor roda dua,sebesar Rp. 5~ . 00.- (Lima puluh ribu rupiah)/Pertahun; (2) Atas pembayaran jasa parkir yang bukan berlang-g ~ an diken~kan t~rif sebagai berikut : 1) Kendaraan bermotor roda 3.atau s·e!Je-sar Rp - •00.- sekall park1r: 2) Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 1.00 • seKali parkir (4) Bukti pembayaran retribusi parkir seb·agaimana terS"ebut ayat (1) diberikan karcis atau stiker; (5) Hasil pungutan retribusi,merupakan Pen·dapatan asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah selambat·lambatnya 2 (dua) x24 (dua puluh empat) jam.
Pas:al 11 Pelaksanaan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir oleh Bup-ati dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Setiap Kali Parkir dan b. Parkir b-erlangganan .
Pas:al 12 (1)
(2)
Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud Pa:s:al 11 huruf b d1kenakan bagi seluruh kendaraan bermotor yang melaksanakan aktifitasnya secara tetap di Kabupaten Jayawijaya dan menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti pasar atau tempat lain sesuai dengan Peraturan Daerah; Bagi p'emiliklpemakai kendaraan bermotor peroran~an yang IYelum I tidak terdaftar sebagai subjek parkir berlangganan dikenakan retribusi setiap kafi parkir.
Sarg·ian Ke·lima Wil'ayah Pe'mungutan
Pasal13 Retribusi y·ang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jayawijaya.
..
'
.
Pemungutan retribusi parkir berlarTgganan dilakukan bersamaan p·ada s-aat subjek retribusi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Berrnotor pada Kantor Bersama Sam-sat Wamena . *. '. B·a·gian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran da-n Penyettmrn
(1) Pembayaran Retribusi ycmg terutang hartJs dibayarkan sekaliflU'S. (2) Seluruh hasil pungutan retribusi harus dis'etor ke Kas Daerah, sesu:ai dengan Peraturan PerundangUrrdangan yang berlaku . B-a-gian Kede·la·pan San·ksi Administasi
Pasal 16 Dalam hal wajib Retrfbusi tidak membgyar tepat p~da waktunya atau kurang membayar, sanksi Administrasi b'erup-a bunga sebe·s:ar 2% (dua persen) setiap bulan dari besamya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah; B:agian Ke·s·e'mbilan Keb eratan
Pasal17 (1) Wajib Rettibusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan diajukan secara tertulis den·gan disertai dengan alalsan·alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan Sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan,kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karen a keadaan diluar kekuasaannya. (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaks·anaan penagihan retribusi.
Pasal 18 (1) Dalam jangka jJ.aling lama 6 (emrm) bulan sejak tcm-ggal Surat keb~eratan diterima Bupati harus memberi kepotusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimak-sud ayat (i) Pasal ini, dapat menerirna seluruhnya atau sebagian, menplak, atau menambah besamya retri!Yusi yang terutang . (3) Apabila jangka waktu sebagairnana mana dimaksud ayat (1) Pcrsal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan ters'ebut diangg.ap dikabulkan. I
.
(
~:a·gia:n Kes~epuluh
fata Ca·r~ ~ena·gih~·n Pa~al19
' ·~
•
(1) Retribusi yang terutang berd.asarkan SKRD,SKRD'KB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Ke.ber~tan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang b'ayar oleh Wajib Retribusi ,·pad a· ... f' ,., #{~~1;-~ waktu dapat d1tag1h dengan surat p'aksa, :" :~~c; ·--··:w1 (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan IYerdasarkan P"raturan Perundang-Undangan ;~:: . ,.. ,.~~<> ~:t~ yang berlaku. · ~ · '· -~' ·' ·.,_•.
-6-
., _. ~ \
B·agian Kes-ebelas Penguran·g·an Keringanan dan Pemb·eb'as:an Retribusi !
PasaiZO (1) (2) (3)
Bupati dapat memberikan Penguran·gan , Keringanan dan r;emb-ebas·an retribusi . Pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut Oleh Bupe1ti.
Bag·ian Keduatrelas K a d a I uw a r s a Pasal21
,-(
\,~
(1) Hak untok rrrelakukan penagihan retribasi, kadaluwarsa setetah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun , terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. . (2) Kadaluawarsa penagihan retrfbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila: a. Di terbitkan Surat teguran; b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajfb retribusi baik lang·sung maupun tidak Langs·ung
Bagian Ketigabelas Tata Cata Pengh·apusan Piutang Retribt.rsi Yang Kadaluwarsa Pas~al22
(1) Piutcmg retribusi yang tidak: mungkin dap~t ditagfh lagi K:arnrra- untuk melakukan penagfh'an sudah kadalawarsa Dapat di hapus. (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piut:Jrrg retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimak:sud ayat (1) pasal ini.
Bia·gia·n Kecempat Be las lns·entif Pemu·ngut P~s·a:l
23
Untuk kelancaran pemungutan Pemerintah Da-erah dapat meng-aloK!rsikan in·sentif tim pemung11t retribusi parkir berlang·ganan dalam Anggaran Pendapatel;n dan Belanja Da-erah Kabupaten Jayawijaya sebes:ar 5% (lima perseratus) '
BAB IV KETI:NT'UAN P'ERALIHAN
Pas,~24 '
'
Dengan berlakunya Peratura.n B~pati ini, maka Ke.tentuan Per~turan. D·a~rah ~abupaten Jayawijaya N~mo~ ~ 3 Tahun 2011 tentang Retnbus1 Daerah khusunya Retrfbus1 Park1r D1 Tep1 Jalan Umum dan Retnbus1 ~ __ Parkir Di Tempat Umum menjadi Retribusi Parkir Berlangganan. ,
BABV KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap oran·g dapat mengetahuinya) memerintahkan perrgundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate·n Jayawijaaya.
DHetapkan di Wamena
...
i
\..., ,...-
