BUPATI JAYAWIJAYA PERA TURAN BUPATI JAYA WIJA YA NOM OR 9 T AHUN 2011 TENTANG TUG AS POKOK, FUNGSI DAN TAT A KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAWIJAYA Menimbang
Mengingat
bahwa untuk: melaksanakan Pasal I angka 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah. 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1974 omor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 omor 169); 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran egara Tahun 2001 omor 135) ; 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 omor 53); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 omor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang omor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Und ang-U ndang omor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Undang-w1dang omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran egara Tahun 2004 omor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kerj a Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran egara Tahun 2006 omor 25); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 omor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia om or 4 741 ); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 57 Tahun 2007 Tentang Petw1juk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya omor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya omor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAY A WIJA Y A. BABI KETENTUAN UMUM Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayawijaya; c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya yang selanjutnya disebut SEKDA; d. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya selanjutnya disingkat DPPKA; e. Kepala adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya; f. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya; g. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya h. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya; 1. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya;
2
J.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat daerah; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal2
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal3
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempw1yai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; c. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; e. Pelaksanaan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan Aset daerah; f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Aset daerah; g. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umwn Daerah; h. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban APBD BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi PasalS
Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat;
3
c. Bidang; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program c. Bidang Pendapatan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Penetapan 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan d. Bidang Penagihan, membawahi: 1. Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil 2. Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan e. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Seksi Penyusunan Anggaran 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran f.
Bidang Perbendaharaan, membawahi: 1. Seksi Belanja 2. Seksi Kas Daerah
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi: l. Seksi Akuntansi 2. Seksi Pembinaan dan Pelaporan 3. Seksi Evaluasi h. Bidang Aset, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Aset; 2. Seksi Pengelolaan Aset; 3. Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset 1.
UPTD, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha
J. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4
Bagian Ketiga Bidang Togas Unsur-unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Pasal7 (1) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset.
(2) Fungsi Kepala selaku PPKD adalah : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungj awaban pelaksanaan APBD; d. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; e. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; f. Mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu pendapatan dan belanj a daerah; g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah; (3) Fungsi Kepala selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. Menetapkan/menandatangani SPD; d. Menetapkan/menandatangani SP2D; e. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; g. Melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; 1. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; J. Menyajikan informasi keuangan daerah; k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; I. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai belanja daerah; m. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan pada SKPD (dalam rangka rekonsiliasi) ; n. Menandatangani surat pengesahan Japoran pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan dan pengeluaran; o. Menunjuk pejabat selaku Kuasa BUD. Paragraf2 Sekretariat Pasal8 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan urnurn dan kepegawaian , pengkoordinasian perencanaan program, penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta urusan rurnah tangga guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
5
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1m, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan; b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; c. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, program dan kepegawaian; d. Pengelolaan tata usaha dan pelaporan keuangan DPPKA; e. Pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran DPPKA; f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi; g. Pelaksanaan urusan perencanaan pengadaan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (4) Sekretariat , membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program Pasal 9 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi surat menyurat, pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi surat menyurat; b. Pengelolaan administrasi, pemeliharaan barang inventaris, barang cetak dan benda berharga; c. Pengadaan barang pakai habis, barang inventaris, barang cetak dan benda berharga; d. Pengelolaan dan pelayanan kearsipan; e. Penyusunan keprotokolan dan mempersiapkan perjalanan dinas; f. Pengelolaan urusan perlengkapan; g. Pengelolaan daftar hadir harian, apel pegawai, dan administrasi yang berkaitan dengan kedisiplinan pegawai; h. Pelayanan administrasi dan tata usaha peningkatan kesejahteraan pegawai; 1. Penyusunan pengembangan karier; J. Penyusunan dan pengelolaan data informasi pegawai; k. Penyusunan formasi dan perencanaan pegawai ; l. Pelayanan administrasi pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai; m. Pelayanan administrasi pengangkatan, penggajian, pensiunan dan mutasi pegawai; n. Pengkoordinasian terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian yang dilaksanakan oleh bidang-bidang, sub-sub bagian dan seksi di lingkungan DPPKA; o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. PasallO (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana anggaran dan pengelolaan keuangan; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan DPPKA; b. Pengelolaan dan pelayanan pembayaran gaji pegawai DPPKA;
6
c. Pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penenmaan dan pengeluaran DPPKA; d. Penerbitan SPM DPPKA; e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan DPPKA; f. Pengkoordinasian terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang, seksi dan sub bagian di lingkungan DPPKA; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasalll (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
(2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas; b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan; c. Pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program dinas; d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunj ang pelaksanaan tugas; e. Pengkoordinasian dan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP, KUA, PPAS dan PPA; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lai n sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf3 Bidang Pendapatan Pasal12 (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan koordinas i dan melaksanakan perencanaan serta penetapan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah serta pelaporannya; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepal a Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; b. Pelaksanaan penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah; c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; d. Pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya serta PBB ; e. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB ; f. Penyusunan dan perhitungan target penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; g. Penyiapan peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk tekni s serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan penetapan pendapatan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7
(4) Bidang Pendapatan, membawahi: a. Seksi Perencanaan dan Penetapan; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
Pasal13 (1) Seksi Perencanaan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas pokok menganalisa dan melaksanakan perencanaan pendapatan daerah dan penetapan pajak daerah setia retribusi daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan target pendapatan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah; b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi Wajib Pajak dan retribusi daerah; c. Pembuatan rancangan surat ketetapan tentang pajak dan retribusi daerah (SKP dan SKR); d. Pembuatan rancangan surat ketetapan retribusi daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah; e. Pelaksanaan perhitungan prakiraan potensi potensi pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak (PBB, BPHTB dan PPH WPOPDN serta PPH 21) dan non pajak (sumber daya alam); f. Pelaksanaan koordinasi atas penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan instansi terkait; g. Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian guna pengembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan); h. Memantau realisasi penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 1. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; J. Penyusunan petunjuk teknis perhitungan target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya .
Pasall4 (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas pokok mengevaluasi dan menganalisa realisasi serta penyusunan laporan pendapatan daerah . (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak ud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan evaluasi realisasi pendapatan daerah secara berkala (triwulan dan semester); b. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendapatan daerah secara berkala; c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan serta laporan realisasi dan tunggakan penenmaan pendapatan daerah dan penerimaan lainnya; d. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban; e. Penyusunan laporan mengenai realisasi dan tunggakan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. Penyusunan laporan mengenai realisasi dan tunggakan penerimaan daerah dari masmgmasing Unit Pengelola dan disampaikan kepada Bidang Penagihan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8
Paragraf 4 Bidang Penagihan PasallS (1) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan data untuk melaksanakan penagihan/pemungutan pendapatan daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi : a. Pengendalian operasional dibidang penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya sesuai SKP dan SKR; b. Pelaksanaan sosialisasi teknis dan mekanisme pembayaran pajak, retribusi dan penerimaan daerah lainnya; c. Pengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya; d. Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan masalah angsuran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan batas kewenangannya; e. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan serta banding atas materi penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sekaligus meneruskan penyelidikan permohonan keberatan tersebut sesuai batas kewenangannya; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fun gsinya. (4) Bidang Penagihan, membawahi: a. Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil ; b. Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan
Pasal16 (1) Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;
(2) Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, penatausahaan dan pelaporan pajak dan bagi hasil ; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang mekanisme pembayaran dan penagihan tunggakan pajak dan bagi hasil ; b. Penetapan piutang daerah dan mekanisme penagihan piutang pajak dan bagi hasil ; c. Pengolahan data dan pelaporan realisasi penerimaan pajak dan bagi hasil sesuai SKP; d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah se11a bagi hasil; e. Pelaksanaan penagihan pasif dan aktif melalui prosedur pemeriksaan, peringatan, teguran. surat tagihan pajak daerah sampai kepada tindakan penyitaan ; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fun gsinya.
Pasal17 (1) Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan, penatausahaan dan pelaporan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan.
9
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Seksi Penagihan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang mekanisme pembayaran dan penagihan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan; b. Penetapan piutang daerah dan mekanisme penagihan piutang retribusi daerah serta lain-lain pendapatan; c. Pengolahan data dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan; d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi dan lain-lain pendapatan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fun gsinya.
ParagrafS Bidang Anggaran Pasal18 (1 ) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rancangan, perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang anggaran; b. Penyusunan rencana/program kerja bidang anggaran; c. Penyusunan variabel-variabel pendukung dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan; d. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD; f. Pemberian pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD ; g. Penyusunan pengendalian kredit anggaran; h. Pengkoordinasian tugas-tugas bidang anggaran dengan unit kerja!instansi terkait; 1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fun gsinya. (4) Bidang Anggaran, membawahi: a. Seksi Penyusunan Anggaran; b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
Pasal19 (1 ) Seksi Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rancangan dan perubahan APBD : (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan anggaran; b. Penyusunan rencana!program kerja bidang penyusunan anggaran; c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. Penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. Penyusunan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Dae rah (APBD);
10
g. Penyusunan rencana pengembangan pengelolaan keuangan daerah; h. Pemberian pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan APBD; 1. Pelaksanaan penyempurnaan RKA-SKPD, mengkoordinasikan tugas-tugas seksi penyusunan anggaran dengan unit kerja/instansi terkait; J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal20 (1) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahanpermasalahan yang berhubungan dengan pengendalian anggaran; b. Penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD ; c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program kegiatan; d. Penyiapan bahan penyusunan laporan manajerial Pemerintah Daerah; e. Penyiapan variabel-variabel pendukung dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran; f. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian APBD; g. Penghimpunan, menguji, mengolah, menyusun dan menyiapkan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan APBD; h. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas; 1. Pengkoordinasian tugas-tugas seksi pengendalian dan evaluasi anggaran dengan unit kerja/instansi terkait; J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf6 Bidang Perbendaharaan Pasal21 (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan perbendaharaan daerah, pembinaan administrasi bendahara SKPD dan pengendalian surat-surat berharga daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis bidang perbendaharaan; b. Penyusunan rencana/program kerja bidang perbendaharaan; c. Penelitian kelengkapan SPM Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk penerbitan SP2D; d. Pelaksanaan penolakan penerbitan SP2D apabila dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap; e. Penyiapan rekomendasi dan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Bendahara SKPD; f. Pengkoordinasian tugas-tugas perbendaharaan dengan unit ketjalinstansi terkait; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11
(4) Bidang Perbendaharaan, membawahi : a. Seksi Belanja; b. Seksi Kas Daerah.
Pasal22 (1) Seksi Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas perbendaharaan dibidang belanja daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Belanja mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang belanja daerah; b. Penyusunan rencana!program kerja Seksi Belanja; c. Penelitian kelengkapan SPM Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lan gsung untuk penerbitan SP2D; d. Penyiapan Surat Penolakan Penerbitan SP2D apabila dokumen SP2D dinyatakan tidak lengkap; e. Pencatatan dan pembuatan daftar pembayaran atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; f. Pengerjaan kartu pengendalian penyediaan kredit anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; g. Penyiapan rekomendasi dan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara SKPD; h. Pengkoordinasian tugas-tugas seksi belanja daerah dengan unit kerja/instansi terkait; 1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsin ya.
Pasal23 (1) Seksi Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai perbendaharaan di bidang kas daerah.
tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kas daerah; b. Penyusunan rencana/program kerja seksi kas daerah; c. Penelitian administrasi penerimaan dan pengeluaran kas; d. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan SP2D; e. Penyiapan laporan BKU harian, Rekening Koran Harian dan laporan posisi kas daerah harian; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 7 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pasal24 (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pembukuan, analisis kinerja keuangan dan verifikasi pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
12
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah; b. Penyusunan rencana/program kerja dan petunjuk teknis bidang akuntansi dan pelaporan; c. Pelaksanaan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; d. Penyiapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; e. Penyiapan penyusunan laporan perhitungan APBD; f. Pelaksanaan penelitian laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; g. Pelaksanaan verifikasi atas laporan SKPD; h. Penyiapan bahan pertimbangan pembinaan tata usaha keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; 1. Pengkoordinasian tugas dibidang Akuntansi dan Pelaporan dengan unit kerj a/instansi terkait; J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tug as dan fungsinya. (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi: a. Seksi Akuntansi ; b. Seksi Pembinaan dan Pelaporan c. Seksi Evaluasi
Pasal 25 (1) Seksi Akuntasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Akuntasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem akuntansi Pendapatan dan Belanja secara sistematis, pemeriksanaan dan penilaian terhadap pendapatan dan belanja; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Seksi Akuntasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana/program kerja bidang akuntansi; b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; c. Penyusunan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; d. Pelaksanaan penjurnalan dalam register jurnal penerimaan kas dan register jurnal pengeluaran kas; e. Pelaksanaan sistematis atas transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; f. Penyusunan Neraca Saldo, arus kas SKPD; g. Pelaksanaan konsolidasi laporan SKPD; h. Pelaksanaan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi Satuan Ke1ja Perangkat Daerah (SKPD); 1. Pengkoordinasian tugas dibidang Akuntansi dengan seksi dibidang akuntansi dan pelaporan; J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasa126 (1 ) Seksi Pembinaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini , Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana/program kerja seksi pembinaan dan pelaporan; b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis seksi pembinaan dan pelaporan; c. Penyiapan dan penyusunan rancangan laporan semester pelaksanaan APBD ;
13
d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi SKPD; e. Penyiapan dan penyusunan Rancangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); f. Penyiapan dan penyusunan rancangan penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); g. Pengkoordinasian tugas Seksi Pembinaan dan Pelaporan dengan seksi di bidang Akuntansi dan Pelaporan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal27 (1) Seksi Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan uji kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD, membina ketatausahaan keuangan dan menganalisis keuangan daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang analisis kinerja keuangan dan verifikasi ; b. Penyusunan rencana/program kerja Seksi Evaluasi; c. Penyusunan pedoman penyusunan Laporan Analisis Kinerja Keuangan dan valuas i SKPD; d. Penyiapan dan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; e. Pelaksanaan pengujian surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD; f. Penyiapan dan penyusunan laporan verifikasi pertanggungjawaban keuangan SKPD setiap bulan; g. Pengkoordinasian tugas di seksi evaluasi dengan seksi dibidang Akuntansi dan Laporan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 8 Bidang Aset Pasal28 (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok merumuskan dan menganalisis bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengumpulan data, perencanaan, pengelolaan, inventarisasi, dan penetapan nilai aset; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang Aset; b. Perumusan pedoman dan petunjuk tekni s yang meliputi perencanaan, pengelolaan inventarisasi dan penilaian aset; c. Penyiapan penyusunan dan penganalisaan rencana kebutuhan barang, penganggaran dan pembiayaan aset; d. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah dengan pendekatan aspek fisik dan aspek yuridis; e. Pelaksanaan penilaian aset daerah; f. Pelaksanaan optimalisasi aset daerah; g. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen aset; h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset daerah; 1. Pelaksanaan legal audit aset daerah;
14
J.
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan unit pengguna barang perencanaan, pengelolaan serta inventarisasi dan penilaian aset; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
meliputi
(4) Bidang Aset, membawahi : a. Seksi Perencanaan Aset; b. Seksi Pengelolaan Aset; c. Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset
Pasal29 (1) Seksi Perencanaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (4) Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah;
koordinasi
(5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Perencanaan Aset mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah; c. Pelaksanaan analisa terhadap kebutuhan akan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah; d. Pelaksanaan penyusunan, penyaj ian dan penyampaian data dan laporan rencana kebutuhan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah; e. Penyusunan buku standarisasi harga barang dan jasa; f. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan mencari solusi legal atas permasalahan tersebut; g. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan unit/instansi terkait menyangkut perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah; h. Peningkatan sistem informasi manajemen aset daerah; 1. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran serta pembiayaan aset daerah; J. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal30 (1) Seksi Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan aset yang meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan serta penghapusan aset daerah; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Pengelolaan Aset mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan aset daerah; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah; c. Pelaksanaan penyusunan, penyajian dan penyampaian data dan laporan pengelolaan aset daerah; d. Pelaksanaan prosedur administrasi umum dan tata cara pengelolaan aset daerah meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtangan serta penghapusan aset daerah; e. Pelaksanaan kajian terhadap langkah-langkah pengelolaan aset daerah; f. Pelaksanaan pengusulan penghapusan aset daerah; g. Peningkatan sistem informasi manajemen aset daerah; h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan aset daerah; 1. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan mencari solusi legal atas permasalahan tersebut;
15
J.
Pelaksanaan pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait menyangkut pengelolaan aset daerah; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal31 (1) Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan serta inventarisasi aset dan penilaian aset daerah ; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan pembukuan dan pelaporan serta inventarisasi dan penilaian aset daerah; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembukuan dan pelaporan serta inventarisa i dan penilaian aset daerah; c. Pelaksanaan pendataan aset berkaitan dengan penguasaan, sistem dan prosedur penguasaan serta pengalihan aset; d. Pelaksanaan kodefikasi atau labeling aset daerah; e. Pengelompokan dan administrasi aset; f. Pelaksanaan penilaian aset daerah; g. Pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan aset; h. Pelaksanaan prosedur administrasi umum dan tata cara pembukuan dan pelaporan serta inventarisasi dan penilaian aset; 1. Pelaksanaan penyusunan, penyaj ian dan penyampaian laporan aset daerah; J. Pelaksanaan kajian terhadap langkah-langkah inventarisasi dan penilaian aset daerah ; k. Peningkatan sistem informasi manajemen aset daerah; 1. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian inventarisasi dan penilaian aset daerah; m. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan mencari solusi legal atas permasalahan tersebut; n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait menyangkut pembukuan dan pelaporan serta inventarisasi dan penilaian aset daerah; o. Pelaksanaan tugas kedinasan Jain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal32 (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau penunjang Dinas; (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf33 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal33 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat ( 1) pasal ini , dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
16
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana terse but pada ayat ( 1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIV TATAKERJA Bagian Pertama Urn urn Pasal34
( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerj a di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara ve1iikal maupun horizontal ; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerj a di lingkungan Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pengendali an dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya; (3) Masing-masing pejabat di lingkungan Dinas melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
Bagian Kedua Pelaporan Pasal35 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu; (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut; (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan ya ng berlaku.
Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal36 Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk seorang Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.
17
BABV KEPEGA W AlAN Pasa137
(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian; (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BABVI PEMBIAYAAN Pasal38
Pembiayaan Dinas Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 39
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini , sepanj ang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya omor 05 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayaw~aya ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 41
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.
1m
dengan
Ditetapkan di Wamena pada tanggal 25 Maret 20 11 BUPATI JAYAWIJAYA
Cap.Ttd WEMPI WETIPO, S.Sos, M.Par
18
• Diundangkan di W amena Pada tanggal 26 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TTD PETRUS MAHUSE, AP BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJA YA TAHUN 2011 NOMOR 9 Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAHKABUPATE JAYAWIJ AYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SONO
19
