BUPATI BATANG PERA TURAN BUPATI BAT ANG 53 NOMOR S'-:;TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TAT A KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BATANG BUPATI BATANG, Menimbang
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), rnaka Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatcn Hatang; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No.: 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor: 3 Seri : D No. : 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TAT A KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KER.lA DAN TRANSMJGRASI KABUPATEN BATANG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3
3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis OperasionallPenunjang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengembangan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Rehabilitasi Sosial. d. Bidang Pemberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial, membawahkan : 1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Nilai-nilai Kepahlawanan Pahlawan; 2. Seksi Bantuan Jaminan Sosial; 3. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
dan Taman Makam
e. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan : I. Seksi Pendataan dan Pelatihan Tenaga Kerja; 2. Seksi Penyebarluasan Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Seksi Transmigrasi. f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan: I. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan; 2. Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja; 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAJAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasa13 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyusunan rencana teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; d. pengkoordinasian pembangunan bidang kesejahteraan sosial; e. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial; f. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sosial; g. pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang kesejahteraan sosial; h. perijinan di bidang pengumpulan uanglbarang/sumbangan sosiallainnya; 1. pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan veteran; J. pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan; k. pengelolaan gedung loka bina karya tempat kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 1. peringatan hari-hari besar; m. penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan penyuluhan, pelaksanaan penempatan tenaga kerja; n. pembinaan hubungan industrial berupa bimbingan penyelesaian perselisihan, pemberdayaan lembaga; o. perlindungan tenaga kerja berupa bimbingan pencegahan kecelakaan kerja, pemeriksaan kecelakaan kerja, penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja; p. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan, pelatihan dan penempatan kerja perempuan dan anak serta jaminan sosial tenaga kerja; q. penyelenggaraan pelatihan kerja, bimbingan terhadap lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja; r. peningkatan produktivitas kerja, monitoring dan evaluasi; s. pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita; t. pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran; u. pembinaan dan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan; v. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transmigrasi; w. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan transmigrasi; x. penyiapan dukungan administrasi dan fisik pelayanan calon transmigrasi; y. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; z. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. merencanakan program dan kegiatan bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; d. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan instansi atau lembaga terkait; e. mengkoordnasikan pemerintahan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; f. mengkoordinasikan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang; g. menyelenggarakan kerjasama bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; I. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan kewenangannya; J. menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas; k. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugastugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1. menyelenggarakan dan membina perijinan sesuai dengan kewenangannya; m. menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial; n. memfasilitasi pernbinaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; o. memfasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; p. memfasilitasi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; q. memfasilitasi penyelesaian perselisihan tenaga kerja. r. memfasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian; s. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; t. mengendalikan penanganan permasalahan pada saat persiapan, pemberangkatan sampai penempatan transmigran; u. mengarahkan dan memfasilitasi perpindahan transmigrasi.; v. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; w. mengevaluasi program dan kegiatan bidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; x. melaporkan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur dengan tembusan kepada Menteri Sosial; y. melaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; aa. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; bb. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk menyiapkan bahan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian.
6
( 2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas; b. pengendalian administrasi keuangan dinas; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas.
(3)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahan/data guna penyusunan kebijakan dinas ; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat dinas; d. menyusun rencana program legislasi daerah / produk hukum daerah; e. menyiapkan naskah dinas perijinan; f. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas; g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; h. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas; I. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; J. menyusun dan mengkoordinasikan laporan dinas; k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; I. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pembinaan bidang sosial; m. menyelenggarakan seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pembinaan bidang sosial; n. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana sosial ; o. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial; p. menyiapkan dan mengusulkan pemberian penghargaan di bidang sosial; q. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf I Subbagian Program Pasal5
( 1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan bahan/data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; b. menyusun konsep rencana program dan kegiatan dinas; c. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program; d. menyusun konsep rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas;
7
e. menyusun rencanajadwal/agenda program dan kegiatan dinas; f. menyusun konsep dokumen perencanaan dinas; g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. h. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 1. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. J. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi I tingkat perusahaan . k. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian. 1. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; m. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati (LKPJ-AMJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; n. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pembinaan bidang sosial; q. melaksanakan seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pembinaan bidang sosial; r. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1)
Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. menyediakan bahanldata dalam rangka penyusunan rencana anggaran dinas; b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masingmasing Bidang, Seksi dan Subbagian; c. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; d. menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntnasi dinas; f. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8
k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasa17 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kehurnasan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. menyusun perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. menyediakan konsep naskah dinas perijinan; f. menyediakan sarana dan prasarana sosial; g. menyediakan bahan/data usulan Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial; h. menyediakan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubemur dan Menteri Sosial; 1. menyediakan bahan usulan pemberian penghargaan di bidang sosial; J. menyediakan bahan/data penyusunan pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan pernerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. k. menyediakan bahan/data dalarn rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; I. rnenyediakan bahan/data dalam rangka usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; rn. menyediakan bahan/data dalarn rangka pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; n. menyediakan bahan/data pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja; o. menyediakan bahan/data usulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan; p. mengonsep naskah penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan; q. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja; r. melaksanakan penatausahaan barang rnilik negara/daerah; s. melaksanakan kegiatan dokurnentasi, perpustakaan dan kehumasan; t. rnelaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; u. rnernbirnbing bawahan dalarn rangka kelancaran pelaksanaan tugas; v. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalarn rangka kelancaran pelaksanaan tugas; w. memantau dan mengevaluasi serta rnenilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; y. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; z. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
9
Bagian Ketiga Bidang Pengembangan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pasa18 (1) Bidang Pengembangan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi :
ayat (1) bidang
a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial: c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengernbangan, pc\ayanan dan rchabilitasi sosial; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial; b. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial; c. menyiapkan bahan/data kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial; d. menyiapkan dan menganalisa bahan/data perijinan; e. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; f. melaksanakan penumbuhan, pengembangan dan peningkatan klasifikasi serta mengidentifikasi perijinan organisasi sosial; g. melaksanakan pembinaan panti asuhan; h. menyelenggarakan identifikasi sasaran penaggulangan masalah sosial; 1. menyelengarakan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; J. menyelenggarakan pengembanganjaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; k. menyelenggarakan pelaksanaan programlkegiatan bidang pengembangan, pelayanan dan rehabilitasi sosial; 1. menyelenggarakan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial; m. mengusulkan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial dan diklat pekerja sosial; n. menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); o. mengembangkan dan mendayagunakan organisasi sosial/yayasan dan profesi pekerja sosial; p. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; q. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
10
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Pasal9 (I) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pcngcmbangan Potcnsi Sumbcr Kcscjahtcraan Sosial mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; c. menyediakan bahanldata bidang pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; d. menyediakan bahanldata kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubemur dan Menteri Sosial; e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; f. melaksanakan program dan kegiatan seksi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan klasifikasi serta mengidentifikasi perijinan sosial; h. melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; 1. melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; J. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; k. menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); 1. mengembangkan dan mendayagunakan organisasi sosial/yayasan dan profesi pekerja sosial; m. menggali dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); n. melaksanakan seleksi peserta pendidikan tenaga kesejahteraan masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela, pembentukan PSM, paguyuban PSM, Karang Taruna, Wanita Penggerak di bidang Kesejahteraan Sosial; o. melaksanakan pembinaan soaial; p. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf2 Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pasal la (2) Seksi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi Pclayanan Pcnyandang Masalah Kcscjahtcraan Sosial mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
11
c. menyediakan bahanldata bidang pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; e. melaksanakan program dan kegiatan seksi pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; f. melaksanakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial; g. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; h. mengusulkan calon peserta untuk meningkatkan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik melalui pendidikan profesi pekerjaan sosial dan diklat pekerja sosial; 1. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti soaial; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
Paragraf3 Seksi Rehabilitasi Sosial Pasal 11 (l) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi rchabilitasi sosial mcmpunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi rehabilitasi sosial; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang rehabilitasi sosial; c. menyediakan bahanldata bidang rehabilitasi sosial; d. menyediakan bahanldata perijinan; e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; f. melaksanakan program dan kegiatan seksi rehabilitasi sosial; g. melaksanakan pembinaan anak terlantar; h. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang rehabilitasi sosial; 1. melaksanakan pembinaan para penyandang cacat dan trauma; J. melaksanakan pembinaan eks penyandang penyakit sosial, narapidana, pekerja seks komersial; k. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dan pelatihan belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
12
Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial Pasal 12 (1) Bidang Pernberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan, bantuan jaminan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pemberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pernberdayaan, bantuan jaminan sosial. b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pemberdayaan, bantuan jaminan sosial. c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan, bantuanjaminan sosial. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan, Bantuan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang pernberdayaan, bantuan jaminan sosial; b. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pemberdayaan, bantuan jaminan sosial; c. menyiapkan dan menganalisa bahanldata perijinan; d. menyiapkan bahanldata kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; e. menyiapkan bahanldata pemberian rekomendasi izin undian dan mengendalikan pelaksanaan undian; f. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan dinas; g. melaksanakan pemberdayaan generasi muda dan karang taruna; h. melaksanakan pemberdayaan pemuda pasca kawin karena kondisi sosial ekonomi kegiatan keluarga muda mandiri (KMM); I. melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK); J. menyelenggarakan kegiatan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP; k. menyelenggarakan penanggulangan korban bencana; m. menyelenggarakan pemberian izin dan pengendalian pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial); p. menyelenggarakan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi; q. mengusulkan pelaksanaan seleksi serta pengiriman peserta pendidikan tenaga sosial masyarakat (TKSM), pemberdayaan tenaga sosial sukarela (TSS) dan penumbuhan SPM serta pembentukan paguyuban PSM dan pemberdayaan perempuan; r. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; u. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
I3
Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Sosial, Nilai-nilai Kepahlawanan dan Taman Makam Pahlawan Pasal 13 (1) Seksi Pemberdayaan Sosial, Nilai-nilai Kepahlawanan dan Taman Makam Pahlawan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Nilai-nilai Kepahlawanan dan Taman Makam Pahlawan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan; c. menyediakan bahanldata bidang pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan; d. menyediakan bahanldata kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemcrdekaan; e. menyediakan bahanldata perijinan; f. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; g. melaksanakan program dan kegiatan seksi pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan; h. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 1. melaksanakan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; J. melaksanakan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); k. melaksanakan pemberdayaan pemuda pasca kawin karena kondisi sosial ekonomi kegiatan keluarga muda mandiri (KMM); 1. melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK); m. melaksanakan kegiatan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP; n. melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi; o. melaksanakan seleksi serta pengiriman peserta pendidikan tenaga sosial masyarakat (TKSM), pemberdayaan tenaga sosial sukarela (TSS) dan penumbuhan SPM serta pembentukan paguyuban PSM dan pemberdayaan perempuan; p. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan sosial, nilai-nilai kepahlawanan dan taman makam pahlawan; q. melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; r. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
14
Paragraf2 Seksi Bantuan Jaminan Sosial Pasal14 (1) Seksi Bantuan Jaminan Sosial dip imp in oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan bantuan jaminan sosia1. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Seksi Bantuan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi bantuanjaminan sosial; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang bantuan jaminan sosial; c. menyediakan bahan/data bidang bantuanjaminan sosial; d. menyediakan bahan/data pemberian rekomendasi izin undian dan mengendalikan pelaksanaan undian; e. menyediakan bahan/data pemberian izin dan pengendalian pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial); f. menyediakan bahan/data perijinan; g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; h. melaksanakan program dan kegiatan seksi bantuanjaminan sosial; 1. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang bantuan jaminan sosial; J. melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan, tidak mampu dan pengemis gelandangan orang terlantar (PGOT); k. melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf3 Seksi Penanggulangan Korban Bencana Pasal 15 (1) Seksi Penanggulangan Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan korban bencana. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi penanggulangan korban bencana; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penanggulangan korban bencana; c. menyediakan bahan/data bidang penanggulangan korban bencana; d. menyediakan bahan/data perijinan; e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; f. melaksanakan program dan kegiatan seksi penanggulangan korban bencana; g. melaksanakan penanggulangan korban bencana;
15
h. menyelenggarakan pelayanan fsikoterafi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana; 1. melaksanan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; J. melaksanakan bimbingan supervisi, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang penanggulangan korban bencana ; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan gun a kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Kelima Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 16 (1) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi diipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan petunjuk teknis bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; b. pengoordinasian dan fasilitasi program dan kegiatan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; c. pengendalian dan pemantauan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; b. menyusun bahan kebijakan pusat dan provinsi serta merumuskan kebijakan daerah pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; d. menyiapkan dan menganalisa bahan/data perizinan; e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan Dinas; f menyelenggarakan pembinaan dan menyelenggarakan pelatihan kerja; g. menyelenggarakan pelatihan dan pengukuran produktivitas kerja. h. menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 1. menyiapkan data usulan calon peserta diklat pengantar kerja kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; J. menyelenggarakan penyebarluasan informasi pasar kerja; k. menyelenggarakan evaluasi data pencari kerja dan lowongan kerja; 1. menyelenggarakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri; m. menyelenggarakan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja; n. menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan kegiatan bidang penempatan dan perluasan kerja;
16
o. menyelenggarakan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja; p. menyelenggarakan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian; q. menyelenggarakan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang; r. mengarahkan dan memfasilitasi perpindahan transmigrasi; s. menetapkan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah; t. mcnyelcnggarakan pcningkatan kctrampilan dan kcahlian calon tcnaga kcrja dan transmigran; u. menyelenggarakan peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi; v. menyelenggarakan pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan , perbekalan dan informasi perpindahan transmigrasi; w. menyelenggarakan pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi; x. menyelenggarakan pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi; y. menyelenggarakan penanganan permasalahan pada saat persiapan, pemberangkatan sampai penempatan transmigran; z. mengintegrasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian; aa.memantau perkembangan eksodan dan resetlement; bb. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; cc. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dd.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; ee. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; ff. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Seksi Pendataan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pasal 17 (1) Seksi Pendataan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pelatihan tenaga kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Seksi Pendataan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana programdan kegiatan seksi pendataan dan pelatihan tenaga kerja; b. menyusun, mengolah dan menganalisis data pencari kerja dan lowongan kerja; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pelatihan dan sertifikasi; d. menyediakan bahan/data dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja; e. menyediakan bahan/data perizinan; f. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; g. melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan pelatihan kerja; h. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas kerja; 1. melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; J. melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja; k. melaksanakan pelatihanlbimbingan teknis penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna; l. melaksanakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
17
m. membuat usulan calon peserta diklat pengantar kerja kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; n. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Penyebarluasan Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal18 (1) Seksi Penyebarluasan lnformasi dan Penempatan Teaga Kerja .dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan penempatan tenaga kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyebarluasan informasi dan penempatan tenaga kerja; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang penyebarluasan informasi dan penempatan tenaga kerja; c. menyediakan bahan/data perizinan; d. menyediakan bahan/data dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL); e. menyediakan bahan/data pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga suka rela; f. menyediakan bahan/data dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, penyebarluasan sistem informasi pasar kerja dan lowongan kerja; g. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas; h. melaksanakan fasilitasi penempatan pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan; 1. melaksanakan pendaftaran dan memfasilitasi pembentukan TKM; J. melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI; k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekruitmen calon TKI; 1. melaksanakan pelayanan kepulangan TKI; m. melakukan verifikasi syarat-syarat untuk penerbitan SPP AKL; n. melakukan verifikasi persyaratan untuk penerbitan rekomendasi ijin operasional TKS luar negeri, TKS Indonesia; lembaga suka rela Indonesia yang akan beroperasi pada satu kabupaten; o. melakukan verifikasi persyaratan dan memproses penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan alamat calon TKI; p. memberikan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; q. mengonsep naskah penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA; r. mengonsep naskah penerbitan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang PPTKIS; s. menyebarluaskan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
18
Paragraf3 Seksi Transmigrasi Pasal 19 (1) Seksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi transmigrasi; b. menyusun konsep rencana program dan kegiatan pendataan, penyiapan penempatan transmigrasi; c. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas penempatan transmigrasi; d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas penanganan masalah transmigrasi; e. menyediakan data/bahan dalam rangka penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain; f. menyediakan data/bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian; g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; h. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran; i. melaksanakan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran j. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ketransmigrasian; k. melaksanakan pemilihan dan penetapan daerah serta kelompok sasaran perpindahan transmigrasi; 1. melaksanakan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi; m. melaksanakan pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan pengangkutan dan informasi perpindahan transmigrasi; n. melaksanakan pemantauan perkembangan eksodan dan resetlement; o. menangani permasalahan lokasillahan daerah transmigrasi; p. melaksanakan penanganan permasalahan pada saat persiapan, pemberangkatan sampai penempatan transmigran; q. membuat usulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi; r. memberikan pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi; s. memberikan pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi; t. memberikan pelayanan dan pengaturan penernpatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi; u. mengonsep naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan; v. melakukan kegiatan dalam rangka menyamakan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian; w. melakukan identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; x. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; y. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; aa.menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; bb.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
19
Bagian Keenam Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Pasal20 (l) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan kegiatan bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; b. menyusun rencana usulan penetapan upah minimun kabupaten (UMK) kepada Gubcrnur; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; d. menyiapkan dan menganalisa bahan/data perizinan; e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan dinas; f. memfasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan; g. memfasilitasi perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; h. memfasilitasi penanganan kasus dan melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan; 1. menyelenggarakan pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan serta penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; J. menyelenggarakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; k. menyelenggarakan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK; l. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan noma ketenagakerjaan; m. menyelenggarakan penerapan, pengkoordinasian dan audit SMK3; n. menyelenggarakan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat srategis; o. menyelenggarakan pembinaam dan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan; p. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; q. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
20
Paragraf 1 Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Pasal21 (1) Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi hubungan industrial dan penyelesaian persel isihan; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan; c. menyediakan bahan/data perizinan; d. menyediakan bahanldata pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan; e. menyediakan bahanldata dalam rangka fasilitasi penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan; f. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; g. melaksanakan dan memfasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; h. melaksanakan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter. 1. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang ada wilayahnya; u. melakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh; v. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;. Paragraf2 Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja Pasal22 (1) Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengupahan dan syarat kerja. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengupahan dan syarat kerja; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pengupahan dan syarat kerja; c. menyediakan bahanldata dalam rangka penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimun kabupaten (UMK) kepada Gubemur; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; e. melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan; f. melaksanakakan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK;
21
g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan; h. mengonsep penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;. Paragraf3 Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal23 (1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaporkan kegiatan pengawasan ketenagakerj aan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengawasan ketenagakerjaan; b. menyediakan bahan/data perizinan; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan; e. melaksanakan pemeriksaan/pengujian semua alat yang ada di perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan; f. melaksanakan penerapan SMK3; g. melaksanakan koordinasi dan audit SMK3; h. melaksanakan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat srategis; 1. melaksanakan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerj aan; J. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; k. melaksanakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal24 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
22
BABV KELOMPOK JABAT AN FUNGSIONAL Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. Pasal 26 (I) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BABVI TATA KERJA Pasal 27 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
yang
Pasal 28 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. Pasal29 Setiap pimpinan satuan organisasi. wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
23
(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 31 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal32 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati nu, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal33 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 1. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
I SE:K~ETA~IS 2AFQAH.
----""'==i+-----! 2' ASISTE'I; ADMINIST~AS!
--'"D"""-+--: 31(EPALA !3A(jIA~~ CP(;ANISASI ~J0 0 ~.s~_. ,..-.-... --.~-------JO__ ~ ~. C"-~6nIK
,
41'
q
I~
Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus
2012
BUPATl BATANG,
ttd YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal ? Agustus
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG SEKRET ARIS Dr\ATEN RATANG,
ttd
NASIKH.) NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR .5.3..
24 Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
