PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2012
1-
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARAT PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BATANG, Menimbang
bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa Se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -1-
-2-
2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4578); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
72
Tahun
2005
tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37 Tahun 2007. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20012; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
-.3--
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nornor 14 Seri D Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pemilihan,
Pemberhentian
Pencalonan,
Pengangkatan,
Pelantikan
dan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2007 Nomor 6 Sed E Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN. , TAMBAHAN
PENGHASILAN
BAGI
APARAT
PEMERINTAH
KABUPATEN
BATANG
TAHUN
DESA
SE
ANGGARAN 2012.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Batang;
-4-
2.
Pemerintah Daerah adalah
Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah; 3.
Bupati adalah Bupati Batang;
4.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang;
5.
Desa adalah desa cliwilayah Kabupaten Batang;
6.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian keuangan desa;
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 11. Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa adalah sejumlah dana bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang kepada aparat pemerintah desa, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, untuk menarnbah penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi aparat pemerintah desa; 12. Pemegang kekuasaan pengelolaan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa
adalah
Kepala
Desa
yang
karena
jabatannya
mempunyai
kewenangan
menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa; 13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, untuk menerima, menyimpan, rnenatausahakan, menyetorkan, membayarkan dan mengatur Keuangan Pemerintah Desa, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
-5-
Pasal2 Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa dengan tujuan untuk : a. meningkatkan kesejahteraan bagi aparat pemerintah desa; b.
mendorong meningkatkan kinerja bagi aparat pemerintah desa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah desa;
c. mendorong
meningkatkan
pelaksanaan
pelayanan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
Pasal3 (1) Bantuan Tambahan Penghasilan
Bagi Aparat Pemerintah Desa diberikan kepada Aparat
Pemerintah Desa yang menduduki jabatan sesuai kedudukannya dan belum berakhir masa jabatannya
sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2007 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; (2) Aparat Pemerintah Desa diberikan bantuan tambahan penghasilan sampai dengan berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia berdasarkan tanggal lahir atau serendah-rendahnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa; (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri SipiI tidak memperoleh
bantuan
tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa.
BAB 11 PRINSIP-PRINSIP
PENGELOLAAN
Pasal 4 Bantuan Tambahan PenghasiIan Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola dengan prinsip : a.
Pemerintah
Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun Anggaran 2012; b.
Pengelolaan
Bantuan Tambahan Penghasilan
Bagi Aparat Pemerintah
Desa merupakan
bagian yang tidak terpisabkan dari Pengelolaan Keuangan Desa; c.
Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud huruf b, sebelum diserahkan kepada yang berhak wajib diadministrasikan APBDesa;
terlebih dahulu kedalam
-6-~-
d. d.
Penyerahan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa kepada yang berhak menerima, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pencairan dana;
e. Besarnya bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2012; f.
Pengelolaan,
pelaksanaan
dan pertanggungjawaban
bantuan tambahan
penghasilan
bagi
aparat pemerintah desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; g.
Pertanggungjawaban
administrasi
bantuan tarnbahan penghasilan
bagi aparat pemerintah
desa dilaksanakan dengan tepat waktu, sehingga realisasi kegiatan lainnya tidak terganggu; h.
Seluruh kegiatan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan
1.
secara administrasi, teknis pelaksanaan maupun secara hukum;
Jumlah aparat pemerintah Kabupaten
desa yang telah dikirim ke Bagian Pemerintah
Batang bersifat final, sebagai dasar dalam menentukan
Desa Setda
besaran penerimaan
bantuan dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 5 Pemerintah Desa wajib membuka rekening Kas Umum desa (Buku Tabungan) atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa di Bank Jateng Cabang Batang dan / atau
Bank Jateng Cabang
Pembantu Pasar Limpung dalam rangka penyaluran dana bantuan, dengan pembagian wilayah sebagai berikut : a.
Bank Jateng Cabang Batang meliputi desa di wilayah kecamatan 1. Blado;
2. Bandar; 3. Wonotunggal; 4. Warungasern;
5. Batang; 6. Kandeman; dan
7. Tulis. b.
Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Limpung meliputi desa di wilayah kecamatan: 1; Gringsing; 2. Bawang; 3. Reban;
-7-
4. Tersono; 5. Limpung; 6. Banyuputih;
7. Pccalungan; dan 8. Subah.
BABnI BESARNY A BANTU AN TAMBAHAN
PENGHASILAN
Pasal6 Bantuan Tarnbahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah kepada Aparat Pemerintah desa yang sudah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 7 Besarnya Bantuan Tarnbahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, adalah sebagai berikut : 1) Kepala Desa
Rp.600.000lbulan
2) Sekretaris Desa Non PNS
Rp. 550.000lbulan
3) Kepala Urusan
Rp. 500.000lbulan
4) Kepala Seksi
Rp. 500.000lbulan
5) Kepala Dusun
Rp.500.000lbulan
Pasal8 (1) Aparat Pernerintah Desa yang berhak menerima bantuan tambahan penghasilan
selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Penjabat Kepala Desa; (2) Penjabat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) Penjabat Kepala Desa Non Pegawai Negeri Sipil diberikan bantuan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya bantuan tambahan penghasilan Desa;
Kepala
-R-
Pnsal B
(4) Aparat Pemerintah Desa yang menduduki
jabatan, merangkap sebagai penjabat Desa,
diberikan salah satu pilihan dalam rnencntukan bantuan tambahan penghasilan; (5) Aparat Pemerintah bantuan
Desa yang dikenalcan
tambahan
pcnghasilan
sebes.ar
sanksi diberhentikan 50%
(lima
puluh
sementara, persen),
diberikan
sampai
yang
bersangkutan mendapatkan keputusan hukum tetap atau berakhir masa jabatannya; (6) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa;
flAB IV SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN Bagian Pertama Syarat-syarat Pasal9
Pengajuan
bantuan
tambahan
penghasilan
bagi aparat pemerintah
desa harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut : a. Permohonan pengajuan pencairan bantuan rangkap 4 (empat) lembar; b. Foto copy rekening tabungan desa pada Bank .Tatengrangkap 4 (empat) lembar; c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilegalisir Camat 1 (satu) lembar (hanya pada awal tahun pengajuan dan apabila ada perubahan perangkat); d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (hanya pada awal tahun pengajuan dan apabila ada perubahan alokasi Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa pada APBDesa); e. Data perangkat desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang telah dikirim ke Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang, diketahui Camat rangkap 4 (empat) lembar; f.
Daftar penerima bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa Tahun 2012 setiap triwulan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang telah dikirim ke Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang, yang ditandatangani masing-masing perangkat dan diketahui Kepala Dcsa dan Camat, rangkap 4 (empat) lembar;
g. Kuitansi asli sesuai pencrimaan
bruttolkotor
sebelum dikurangi pajak penghasilan
5%,
lembar pertama bermeterai Rp. 6.000 dan tiga lembar berikutnya tanpa meterai, tanda tangan dan stempel basah.
-9-
Bagian Kedua Mekanisme Pencairan PasallO
(1) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa disalurkan melalui rekening pemerintah desa pada bank yang ditunjuk. (2) Pencairan
bantuan
tambahan
penghasilan
bagi aparat pemerintah
desa diatur dengan
mekanisme sebagai berikut : a. Setiap bulan Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Batang, lewat Camat, dan dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, format terlampir; b. Setelah permohonan
dari masing-masing
desa terkumpul,
Camat meneliti kebenaran
berkas persyaratan yang diajukan oleh Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan apabila dinyatakan
lengkap dan benar, Camat membuat pengantar pengajuan
permohonan pencairan bantuan kepada Bupati Batang c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Batang, dengan format terlampir; c. Bagian Pemerintahan Desa, melakukan verifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh Cam at, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BagianPemerintahan Setcla Kab. Batang membuat
pengantar
pengajuan
permohonan
pencairan
Desa bantuan
kepada Bupati Batang c.q. Kepala DPPKAD Kab. Batang; d. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang, meneliti berkas persyaratan yang diajukan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Batang, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, DPPKAD menerbitkan SPM, SP2D, dan kelengkapan
lainnya, untuk segera mentransfer dana bantuan ke rekening
masing-masing desa melalui Bank yang telah ditentukan; e. DPPKAD Kabupaten Batang sebelum mentransfer bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah
desa wajib memo tong dan menyetorkan
PPh pasal 21 Non PNS
sebesar 5% (lima persen); f. Bendahara Desa mencairkan bantuan tambahan penghasilan aparat pemerintah desa di rekening
masing-masing
desa dengan
bukti
diri berupa
surat
kuasa
bermeterai
Rp. 6.000 ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa dan diketahui Camat; g. Penyaluran
bantuan tambahan penghasilan
aparat pemerintah
des a kepada masing-
masing aparat pemerintah desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pencairan dana.
-.(0-
Bagian Ketiga Waktu Pencairan Pasal11 (1) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa diberikan mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. (2) Bantuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan pengajuan dilakukan tiap 1 (satu) bulan sekali, khusus untuk bulan Januari dan Februari diajukan pada bulan Maret 2012.
BABV PERT ANGGUNG.JA W ABAN
Pasa112 (1) Dalam rangka tertib administrasi bantuan tambahan penghasilan
bagi aparat pemerintah
desa, Kepala Desa dibantu Bendahara Desa wajib membuat daftar aparat penerima bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa setiap bulan, yang telah ditandatangani masing-masing aparat pemerintah desa dan diketahui Kepala Desa dan Camat. (2) Kepala Desa bertanggungjawab
atas pengajuan daftar aparat pemerintah desa, realisasi dan
penggunaan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa, (3) Bendahara Desa wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dibukukan dalam Buku Kas DesalBuku Kas Umum Desa.
BABVI PEMBINAAN,
PENGENDALIAN
DAN PENGA WASAN
Pasal13 (1) Pembinaan dan pengendalian bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa dilaksanakan
oleh Tim Pengendali Bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati,
secara berjenjang. (2) Camat wajib menyampaikan
laporan berkala (triwulan) dan laporan akhir tahun berupa
rekapitulasi realisasi bantuan, dikirim kepada Bupati Batang c.q. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang, rangkap 5 (lima).
-11-
(3) Pengawasan pelaksanaan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa, dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
BABVII KETENTUANPENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang pada tanggal .t:f 22 Pebruari 2012 BUPATI BUPATI BATANG, BATANG,
ttd YOYOK RIYO YOYOK RIYOSUDIBYO SUDIBYO
Diundangkan di Batang 22t.Pebruari 2012 pada tanggal Z. PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG Kepala Bappeda ttd SU A TO SUHARYANTO
r
BERITA DAERAH KABUPATEN KABUP TEN BATANG BATANGTAHUN2012 NOMOR 7 BERITA DAERAH TAHUN 2012 NOMOR
Disalin sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG ttd BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19641214 198603 1 009
-12-
Tembusan; Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Bupati Batang; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang; 3. Asisten I, II dan III Sekda Batang; 4. Inspektur Kabupaten Batang; 5. Kepala Bappeda Kabupaten Batang; 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Batang; 7. Kepala Bagian Pemerintahan DesaSetda Kab. Batang; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Batang; 9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Batang; 10. Camat se Kabupaten Batang; 11. Kepala Desa se Kabupaten Batang; 12. Penghimpun Surat Keputusan.
Lnmpiran 1
I(ECAMATAN LIMPUNG-J: KABUPATEN BATANG Alamat :
*
Telp
.
Limpung*, Nomor Lampiran
Perihal
142.2/ . 4 (empat) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa Bulan ., Tahun 2012
2012
Kepada Yth. Bupati Batang c.q. Kabag. Pemdes Setda Kab. Batang di
BATANG
Dasar: 1. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012. 2. Keputusan Bupati Batang Nomor 9001 12012 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012. Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kecamatan Limpung* untuk Bulan ........... ~ Tahun 2012, sebanyak Rp .........•....•.....•.........••.....•..•. ( terbilang ), ke masing-rnasing desa pada Bank Jateng Ca bang Batang (Bank Jaten2 Ca bang Pembantu Kecamatan Limpung*), dengan perincian sebagai berikut : NO
1 2 3 4
DESA
NOMOR REKENING
JUMLAH KOTOR (Rp.)
POTONGAN PPH5% (Rp.)
JUMLAH BERSIH (RP.)
Limpung Sernpu Dst. .....
..................... 5 ..................... 6 ..................... 7 .....................
8 ..................... 9 ..................... 10 ..................... 11 ..................... JUMLAH ..................
-
-
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya CAMAT LIMPUNG, '" Stempel & ttd
........................ *
Pangkat / Gol. NIP Keterangan *) Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing
.
-
Lampiran
2
PEMERINTAH DESA LIMPUNG* I(ECAMATAN LIMPUNG* KABUPATEN BATANG Alamat :
* .
-,
Telp
.
. .
Limpung*, Nomor Lampiran
142.2/ . 4 (empat) bendel Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa Bulan Tahlln 2012
2012
Kepada Yth. Bupati Batang c.q. Kabag. Pemdes Setda Kab. Batang Lewat Camat Limpung* di LIMPUNG*
Dasar: 1. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012. 2. Keputusan Bupati Batang Nomor 9001 12012 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012. Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa Limpun!;!* untuk Bulan Tahun 2012, sebanyak Rp ( terbilang ), agar ditransfer ke Tabungan Dcsa Limpun!;! Nomor Rekening No. 2-032-00998-3 di Bank Jatcng Cabang Batang (Bank Jateng Cabang Pembantu Kecamatan Limpung*), dengan perincian sebagai berikut: NO
NAMA PERANGKAT
JABATAN
.JUMLAH KOTOR
POTONGAN
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
600.000 550.000 500.000 500.000 500.000 500.000
30.000 27.500
................. ................... .....................
Kepala Desa SekDes Non PNS Kaur Umum Kaur Keuangan Kasi Pemerintahan Kasi Pembangunan
25.000 25.000 25.000 25.000
570.000 522.500 475.000 475.000 475.000 475.000
7
.....................
Kasi Trant & Linmas
500.000
25.00C
475.000
KasiPertn& Pengrn Kasi Kesra KaDusX KaDus Y JUMLAH .•.••.••.•••••••••
500.000 500.000 500.000 500.000 5.650.000
25.000 25.000 25.000 25.000 282.500
475.000 475.000 475.000 475.000 5.367.500
I 2 3 4 5 6
H. NURDI H. HAMBALl Dst... ...
8
....................
9
....................
10
.................... ....................
11
Dcmikian untuk mcnjadikan periksa dan guna seperlunya Kepala Desa Limpung, * Stempel & rtd H. NURDI* Kcterangan *) 1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing 2. Perhatikan urutan penulisan nomenk1atur jabatan perangkat desa
\
TERIMA BERSm
PPh 5%
Lampiran 3
KUITANSI PENERIMAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN DESA LIMPUNG*
BAGI APARA T PEMERINTAH
, KECAMATAN LIMPUNG*,
DES A
KABUPATEN BATANG
TAHUN2012
Telah terima dari
Pemerintah Kabupaten Batang
Uang sebesar
Rp. 5.650.000
Terbilang
( Limajuta enam ratus lima puluh ribu rupiah i
Untuk keperluan
Pembayaran Pemerintah
* Bantuan
Tambahan
*
Penghasilan
Desa Limpung * Kecarnatan
Bagi
Aparat
Lirnpung * Kabupaten
Batang untuk Bulan Januari* Tahun 2012.
impung, L·
*
..............
2012
Mengetahui : Yang menerima Kepala Desa Limpung * Kecamatan Limpung,
stempel & ttd .............................
N ama terang *
Bendahara Desa Limpung, *
Meterai Rp. 6000
ttd
Narna terang *
Keterangan *) 1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing; 2. Tanda tangan Kepala Desa hams kena stempel dan tanda tangan Bendahara Desa hams kena meterai;
\
Lxmpiran
4
DAI7TI\F;. PENEHV':A EANTUAN TA1\1BAHAN PENG!';·\2'TLAN BAGI APARAT PEMERINTAH DESA TAHTJN 2012 Dcsa
NO
NAMA I'ERANGKAT
I
: Januari
Balan
--,-----
,IAllATAN
TEMPAT rrANGGAL LAIIlR
I, 2
1
PEIWULAN
DRUTIO IKOTOR
.IML nULAN
(Hp,)
3
I H. NUR!)1
Tahun 2012 .,;,"
4
5
6
POT. PPh 5%
(Rp.)
(Rp.)
7 = (5X6)
8=(7 X 5%)
.IUMLAH TElUMA
9=(7-8)
10
1.
Batang, 15-05-1965
Kcpala Desa
600.000
)
600.000
30.000
570.000
Batang, 02-03-1982
SekDes Non PNS
550.000
I
550.000
27.500
522.500
Kaur Umum
500.000
1
500.000
25.000
475.000 3.
Kaur Kcuangan
500.000
I
500.000
25.000
475.000
Kasi Pcmcrintahan
500.000
1
500.000
25.000
475.000 5.
Kasi Pcmbangunan
500.000
1
500.000
25.000
475.000
Kasi Trant & Linmas
500.000
1
500.000
25.000
475.000 7.
KasiPertn& Pengrn
500.000
1
500.000
25.000
475.000
9
Kasi Kesra
500.000
1
500.000
25.000
475.000 9.
10 ...... - ......
KaDus X
500.000
I
500.000
25.000
475.000
11
KaDus Y
500.000
1
500.000
25.000
475.000
282.500
5.367.500
2
H. HAMBALI
3
DSL ...
4 5 6
7 8
. ..... ....... - ... .. ........ ..... .... - ...... , ... ....... . ... . ..
.. . . .
14 .rUMLAll...
...............
-.
5.650.000
L-irnpung,
5.650,OOU
*
..............
2012
Mengetahui : Camat Limpung, *
Kepala Desa Limpung, *
stempel & ttd
Stempel & ttd
.............................
.
Nama terang* Pangkat / Gol. NIP
.
N ama terang * .
Keterangan *) I. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing 2. Perhatikan urutan penulisan nomenklatur jabatan perangkat desa
\
TANDA TANGAN
2.
4.
6.
8.
10. 11.
Lampiran
5
DATA PERANGKAT DESA
NO
Desa
: Limpung *
Kccamatan Kabupaten
: Limpung* : Batang
TEMI)AT ITANGGAL LAHlR
NM/!A PERANGKAT
.TABATAN
I
H. NURDl
Batang, 15-05-1965
Kepala Desa
2
H. HAMBALl
Batang, 02-03-1982
SekDes Non PNS
3
Dst... ...
4
•••••••
NOMORDAN TGLSK
TMT PERANGKAT
KETERANGAN
Kaur Umum Kaur Keuangan
a •••••••••••••
5
.....................
Kasi Pemerintahan
6
.....................
Kasi Pembangunan
7
.....................
Kasi Trant & Linmas
8
.....................
KasiPertn& Pengrn
9
.....................
Kasi Kesra
10
.....................
KaDus X
11
.....................
KaDus Y
L· impung, Mengctahui
*
2012
:
C amat L·impung,
*
Kepala Desa Limpung, *
stem pe 1 & ttd
Stempel & ttd
.............................
.
Nama terang* Pangkat / Gal. NIP
..............
. Nama terang*
.
Ketcrangan *) 1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing 2. .Jabatan dicantumkan lengkap sesuai SOTK sedangkan personel perangkat menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Perhatikan urutan penulisan nomenklatur jabatan perangkat desa
\
