BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG 4 NOMOR: TAHUN 2012
'-I
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKA T (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALlNAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 BUPATI BATANG, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal);
b.
bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal di Kabupaten Batang Tahun 2012;
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903lMenkes/PerNl2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MenkesNII2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Ke~a Dinas Daerah Kabupaten Batang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALlNAN (JAMPERSAL) KABUPATEN BATANG TAHUN 2012.
SAS I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. 3. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, dan rehabilitaif bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar te~adi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. 4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. 6. Managed care adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan.
7. Portabilitas adalah prinsip dalam jaminan kesehatan yang memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal ataupun peserta sedang melakukan perjalanan ke tempat bukan domisilinya (khususnya pada kasus emergency). 8. Pelayanan be~enjang dan tersetruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, diawali dengan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan jaringanya kecuali dalam keadaan emergency. 9. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit. 10.Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan di Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI IPOLRI dan RS Swasta di ruang rawat inap kelas III (tiga) yang bekeria sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan membuat Pe~anjian Ke~a Sama (PKS) dengan Rumah Sakit setempat yang diketahui kepala Dinas Kesehatan Provinsi meliputi berbagai aspek pengaturan. 11.Pendekatan konsep wilayah adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas upaya kesehatan perorangan strata I sesuai dengan domisili peserta. 12.Pemantauan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan secara periodik, secara spesifik diarahkan kepada penilaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. SAS 11 MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal1 (1) Maksud dan tujuan diselenggarakannya Program Jakesmas adalah meningkatnya akses, pemerataan dan jaminan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta Program Jamkesmas. (2) Maksud dan tujuan diselenggarakannya Program Jampersal adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. SAS III PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal2 Penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal mengacu pada prinsip-prinsip : a. Pengelolaan dana amanat bersifat nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. b. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik dengan biaya yang efektif dan rasional.
c. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan be~enjang berdasarkan rujukan, sehingga tidak mengenal batas wilayah. d. Portabilitas dan ekuitas. e. Mekanisme asuransi sosial dengan iuran peserta dibayar oleh Pemerintah. f. Transparansi dan akuntabilitas. BABIV TATALAKSANA KEPESERTAAN
Pasal3 (1) Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu, yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas, penghuni panti asuhan, penghuni Rutan/Lapas dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. (2) Bayi baru lahir dari orang tua (Bapak dan ibu Jamkesmas) secara otomatis menjadi peserta sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia kepesertaannya dan tidak dapat digantikan oleh orang
keduanya peserta Jamkesmas baru, maka hilang hak lain.
(3) Peserta Program Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, dan adapun sasarannya adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang tidak punya jaminan persalinan dan bayi baru lahir.
TATALAKSANA
BABV PELAYANAN KESEHATAN
Pasal4 (1) Prosedur, kegiatan, pendanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi Program Jamkesmas berpedoman pada Peratuan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PERN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1097/MENKESIPERNI12011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011. (2) Prosedur, kegiatan, pendanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi Program Jampersal berpedoman pada dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562IMENKES/PERlXI1I2011tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. BABVI RINCIAN PENGGUNAAN
DANA
Pasal5 (1) Rincian penggunaan dana Jamkesmas sebagaimana tertulis dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Rincian penggunaan dana Jampersal sebagaimana tertulis dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII PENUTUP
Pasal6 Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Opersaional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Batang Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Ba~nQ -20 pada tanggal 25 2~ Januari 2012
D~
BUPATI BATANG, BUPATI BATANG,
ttd BAMBANG BINTORO
Diundangkan di Batang pada tanggal 25 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG KEPALA BAPPEDA
Diundangkan di Batang pada tanggal Z-f;
j~
ttd
-LI)
Jc
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG KEPALA BAPPEDA SUHARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 4
Disalin sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG BERITA DAERAH KABUP
EN BATANG ttd TAHUN 2012 NOMOR
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I N IP. 19641214 198603 1 009
l(
r:
Lampiran 1
Peraturan Bupati ~atang Nomor :4'1tAHUN ~./A ~() /2 2012 Tanggal :25 Z~Januari //Cq-1..'L(J/2 2012
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN M.ASYARAKAT TAHUN 2012
I. PEMANFAATAN
(JAMKESMAS)
DANA :
1. BIAYA I'ERAWATAN
PASIEN
01 PUSKESMAS
a. Biaya Rawat Inap di Puskesmas Perawatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/pasienlhari. Dengan ketentuan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jasa pelayanan, Rp. 10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk biaya bahan habis pakai dan Rp.20.000,dlsetor ke kas daerah. b. Biaya rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun . PUSkE!SmaS Keliling sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/pasien. Denqan ketentuan : 40 % digunakan langsung untuk jasa pelayanan, 60 % setor kas daerah.
2. BIAYA TRANSPORT RUJUKAN PASIEN DAN PEMULANGAN JENAZAH Biaya transport rujukan dan pemulangan pasien sebesar maksimal harga dasar BBM x km sekali jalan dengan besaran minimum Rp. 50.000,- (Lima .Puluh Ribu Rupiah).
3. BIAYA TINDAKAN MEDIC PINGAN ....Jahit luka (1-5 [ahitan), selebihnya Rp. 3000,-/jah:t;:;n ....Pemasangan bidai ....Pelepasan bidai ....Tindik daun telinga -Incisi - Pengarnbilan corpus alenium ....Pelepa:san jahitan - Pemasangan/pelepasan cateter/pelepasan cath ....Pemasangan infuse : - dewasa - anak ....Penggc:mtian verban ....Punksi (penyedotan cairan) - Nebulizer (asma/pemberian obat lewat hidung)
Hp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000,20.000,10.000,10.000,10.000,10.000,5.000,10.000,-
Rp. 7.500,Rp. 7.500,Rp. 5.000,Rp. 15.000,Hp. 20.000,-
Dengan ketentuan : 40 % digunakan untuk jasa pelayanan, 60 % setor kas daerah untuk dapat dimanfaatkan menunjang sarana pelayanan.
daerah.
6. BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR Biaya Rawat Inap bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) di Puskesmas Perawatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/pasien/hari. Dengan ketentuan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jasa pelayanan, Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk biaya bahan habis pakai dan Rp.20.000,- disetor ke kas daerah.
7. BIAYA PELAYANAN TINDAKAN PASCA PERSALINAN Biaya pelayanan tindakan pasca persalinan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasiJitas kesehatan milik swasta tersebut.
8. BIAYA PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI A. IUD DAN IMPLANT Biaya pemasangan IUD dan Implant sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa peJayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. B. SUNTIK Biaya KB suntik sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut.
11. PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN 1. Setiap bulan Puskesmas membuat Plan of Action (POA) Program Jampersal yang merupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas. 2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana JampersaJ untuk kegiatan kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten. 3. Bendahara Jamkesmas, Jampersal dan BOK Kabupaten akan mencairkan dana JampersaJ Puskesmas berdasarkan persetujuan atas hasil verifikasi Tim Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten. 4. Untuk pecairan dana berikutnya, Puskesmas tetap membuat POA dari hasiJ lokakarya mini dan melampirkan Japoran pemanfaatan dana sebeJumnya serta laporan Pelaksanaan Program Jamkesmas Puskesmas ke Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten. BUPATI BATANG, ttd
n. ~
MB NGBINT~ BAMBANG BINTORO
.,
..
~
lampiran 2
Peraturan Bupati Batang Nomor : 44 Tahun ~\.. 2012 ZtJl2 Tanggal :-Zj;-?j'~~~/L 25 Januari 2012
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALlNAN (JAMPERSAL) TAHUN 2012 I. PEMANFAATAN DANA : 1. BIAYA PELAYANAN PERSALlNAN NORMAL. Biaya pelayanan persalinan normal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/persalinan. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. Pertolongan persalinan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang bidan/dokter yang berkompeten. 2. BIAYA PEMERIKSAAN KEHAMILAN (ANC) DENGAN FREKWENSI 4 KALI. Biaya pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per ANC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 3. BIAYA PELAYANAN PASCA PERSALlNAN (PNC) DENGAN FREKWENSI MAKSIMAL 4 KALI Biaya pelayanan pasca persalinan termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah) per PNC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 4. BIAYA PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLlKASI KEBIDANAN DAN NEONATAL Biaya pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 5. BIAYA PELAYANAN PASCA KEGUGURAN, PERSALlNAN PERVAGINAM DENGAN TINDAKAN EMERGENSI DASAR DI PUSKESMAS PONED Biaya Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned sebesar Rp. 650.000. (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, dengan ketentuan untuk penanganan emergensi dasar 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah Ditambah biaya rawat inap selama 2 (dua) hari rawat dengan biaya rawat inap Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari rawat dengan ketentuan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jasa pelayanan, Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk biaya bahan habis pakai dan Rp.20.000,- disetor ke kas
8. BIAYA TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK - Darah rutin (Iengkap) Rp. 36.000,- Urine rutin (Iengkap) Rp. 14.000,- BakteriTahan Asam (BTA) Rp. 5.000,- Faeces rutin (Iengkap) Rp. 10.000,- Kulturtest tahan asam Rp. 25.000,- Biakan non tahan asam Rp. 25.000,- Faal paru Rp. 10.000,- mantoux Rp. 10.000,- Haemoglobine(Hb) Rp. 10.000,- Haematokrit Rp. 4.500,- Malaria Rp. 5.000,- Filaria Rp. 5.000,- Golongandarah Rp. 6.000,- SGOT Rp. 10.000,- SPGT Rp. 10.000,- Faal ginjall proteintotal Rp. 10.000,- Asam urat Rp. 10.000,- Gula darah Rp. 10.000,- Resistensitest bakteritahan asam Rp. 15.000,- Resistensitest non bakteritahan asam Rp. 15.000,- Kolesteroltotal Rp. 11.000,- HDL Rp. 10.000,- LDL Rp. 10.000,- Trigliserida Rp. 16.000,- Ureum Rp. 10.000,- Creatin Rp. 10.000,- Bilirubin Rp. 20.000,- Widal Rp. 20.000,- Trombosit Rp. 5.000,- Skret alat kelamin Rp. 10.000,- Test Kehamilan Rp. 10.000,- Foto thorax dewasa I anak Rp. 50.000,- BNO Rp. 50.000,- USG kandungantidak berwarna Rp. 90.000,- USG kandunganberwarna Rp. 130.000,- USG abdomentidak berwarna Rp. 110.000,- USG abdomen berwarna Rp. 160.000,- USG mamaetidak berwarna Rp. 110.000,- USG mamae berwarna Rp. 160.00,Dengan ketentuan : 40 % digunakan untuk jasa pelayanan, 60 % setor kas daerah untuk dapat dimanfaatkanmenunjangsarana pelayanan.
9. BIAYA PERAWATAN I PENSUCIAN JENAZAH a.
Biaya perawatanjenazah normal diberikan biaya perawatan sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) b. Biaya perawatanjenazah rusak diberikan biaya perawatan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) c. Biaya perawatan jenazah gelandangan, pengemis, dan orang terlantar diberikan biaya Pemulasaran dan Pemakaman sebesar Rp.500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. BIAYA VISUM ET REPERTUM Untuk visum luar diberikan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. BIAYA PELAYANAN PERSALlNAN NORMAL. Biaya pelayanan persalinan normal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/persalinan. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. Pertolongan persalinan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang bidan/dokter yang berkompeten. 12. BIAYA PEMERIKSAAN KEHAMILAN (ANC) OENGAN FREKUENSI 4 KALI. Biaya pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per ANC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 13. BIAYA PELAYANAN PASCA PERSALlNAN (PNC) OENGAN FREKUENSI MAKSIMAL 4 KALI Biaya pelayanan pasca persalinan termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah) per PNC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 14. BIAYA PELAYANAN PRA RUJUKAN PAOA KOMPLIKASI KEBIOANAN OAN NEONATAL Biaya pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 15. BIAYA PELAYANAN PASCA KEGUGURAN, PERSALlNAN PERVAGINAM OENGAN TINOAKAN EMERGENSI OASAR 01 PUSKESMAS PONEO Biaya Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned sebesar Rp. 650.000. (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, dengan ketentuan untuk penanganan emergensi dasar 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah Ditambah biaya rawat inap selama 2 (dua) hari rawat dengan biaya rawat inap Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari rawat dengan ketentuan Rp. 20.000,(Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jasa pelayanan, Rp. 10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk biaya bahan habis pakai dan Rp.20.000,disetor ke kas daerah. 16. BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR Biaya Rawat Inap bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) di Puskesmas Perawatan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/pasien/hari. Dengan ketentuan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jasa pelayanan, Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk biaya bahan habis pakai dan Rp.20.000,- disetor ke kas daerah.
·
17. BIAYA P·ELAYANAN TINDAKAN PASCA PERSALlNAN Biaya pe.layanan findakan pasca persalinan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rtupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untok jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehaten mllik swasta tersebut. 18. BIAYA P'EMASA~IGA~IALAT KONTnASEPSI A. IUD DAN IMPLANT Biaya pemasangan IUD dan Implant sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. B. SUNTIK Biaya KB suntik sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % setor ke kas daerah. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 11.· PROSEDUR PENCAIRAN DANA ANGGARAN KEGlATAN 1. Setiap bulan Puske. mas membuat Plan of Action (POA) Program Jampersal yang rnerupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas. 2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan kebutuhan dana Jampersal untuk kegiatan kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten. 3. Bendahrra Jamkesmas, Jampersal dan BOK Kabupaten akan mencairkan dana Ja npersal Puskesmae berdasarkan persetujuan atas hasil verifikasi , Tim Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten. 4. Untuk pecairan dana berikutnya, Puskesmas tetap membuat POA dari hasil lokakarya mini dan melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya serta laporan Pelaksanaan Program Jamkesmas Puskesmas ke Tim Pengelo!laJamkesmas dan Jampersal Kabupaten.
BUPATI BATANG, ttd
/It
~ -----
BAMBANG BINTORO
.J"
