PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Setdakab, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah Kabupaten, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dan Kecamatan. 6. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. 7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

8. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur. 9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur. 10.Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Timur. 11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Timur. BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari: a. Sekretaris; b. Subbagian Umum dan Kerjasama; c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan d. Subbagian Usaha, Ketahanan Hukum dan Sosial. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Di lingkungan SKPK dapat dibentuk Pengurus Unit KORPRI. (4) Pengurus Unit KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk berdasarkan musyawarah tingkat unit dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI. (5) Sekretaris Unit KORPRI bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat secara ex-officio oleh pejabat Struktural eselon IV yang diusulkan oleh Kepala SKPK.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4 (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari SKPK, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha, fasilitasi hukum dan bantuan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI. Pasal 7 (1) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. (2) Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani. (3) Subbagian Usaha, Ketahanan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memfasilitasi hukum dan bantuan sosial.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 8 (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati. Pasal 10 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI ESELONERING Pasal 11 (1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IV.b. BAB VII PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 12 (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; c. penyelenggaraan kegiatan usaha, ketahanan hukum dan sosial; d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI. Bagian Kedua Subbagian Umum dan Kerjasama Pasal 13 (1) Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelengaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian serta kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga; b. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian; c. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI; d. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan g. pelaksanaan koordinasi umum dan kerjasama dengan Subunit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Bagian Ketiga Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Pasal 14 (1) Kepala Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengkoordinasian kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani;

b. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga; c. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya; d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan g. pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani dengan subunit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Bagian Keempat Subbagian Usaha, Ketahanan Hukum dan Sosial Pasal 15 (1) Kepala Subbagian Usaha, Ketahanan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan informasi hukum dan sosial. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Usaha, Ketahanan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan penyusunan bahan rumusan kebijakan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan informasi hukum dan sosial; b. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan; c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya; e. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan; f. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan i. pelaksanaan koordinasi kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan informasi hukum dan sosial dengan subunit kerja lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan dalam hubungan dengan instansi lain. (2) Setiap Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 17 Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB IX PELAPORAN Pasal 19 (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dan bawahan, wajib diproses dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan. (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 20 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 6 Pebruari 2012 M 13 Rabiul Awal 1433 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 8 Pebruari 2012 M 15 Rabiul Awal 1433 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TIMUR.-----------

SEKRETARIS

SUBBAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

SUBBAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI

SUBBAGIAN USAHA, KETAHANAN HUKUM DAN SOSIAL

BUPATI ACEH TIMUR, ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009

MUSLIM HASBALLAH