PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK SERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan penggunaan dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); b. bahwa pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Serta Program Jamkesmas dan Jampersal Pada Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637); 12.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24); 13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK SERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. 7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT PKM adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur. 8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Sistim jaminan kesehatan sosial untuk menata subsistim pembiayaan kesehatan. 9. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan UPT PKM.
10.Indonesia Case Base Group’s yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah Sistim pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket. 11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT. Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 12.Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Program Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin resiko tinggi termasuk pelayanan KB (alat KB disediakan oleh BKKBN) pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 13.Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin atau mendekati miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas. 14.Peserta Jampersal adalah setiap ibu hamil dan bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan. 15.Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonates emergensi dasar. 16.Plan of Action yang selanjutnya disingkat POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya mini merupakan dasar untuk pelaksanaan program Jamkesmas. 17.Gawat Darurat atau Emergency adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan Pasal 2 (1) Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi: a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama; dan b. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat. (2) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik. (3) Pelayanan kesehatan dalam program ini merupakan pelayan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. (4) Rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut diberikan di Pusat Pelayanan Kesehatan lanjutan jaringan Jamkesmas di Rumah Sakit Pemerintah.
(5) Pelayanan rawat inap tingkat lanjut diberikan di ruang rawat inap kelas III, apabila karena sesuatu hal seperti misalnya tidak tersedia tempat tidur, peserta terpaksa dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III, biaya pelayanannya tetap diklaimkan kelas III. Bagian Kedua Prosedur Pelayanan Pasal 3 (1) Peserta Jamkesmas yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut dirujuk dari UPT PKM dan jaringannya ke Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut secara berjenjang dengan membawa kartu Jamkesmas atau identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan yang ditujukan sejak awal, sedangkan pada kasus Emergency tidak memerlukan surat rujukan. (2) Kartu peserta Jamkesmas dibawa ke pusat pelayanan administrasi terpadu Rumah Sakit untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapan selanjutnya, dikeluarkan surat keabsahan peserta oleh petugas PT. Askes (Persero). (3) Bayi dan anak yang baru lahir dari pasangan peserta Jamkesmas secara otomatis menjadi peserta dengan merujuk pada kartu orang tuanya dan melampirkan surat keterangan kelahiran dan Kartu Keluarga. (4) Rujukan pasien Rumah Sakit termasuk rujukan Rumah Sakit antardaerah dilengkapi surat rujukan dari Rumah Sakit asal pasien, dengan membawa identitas kepesertaan untuk dikeluarkan surat keabsahan peserta oleh petugas PT. Askes (Persero). (5) Pasien yang masuk instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat hanya diklaim menggunakan satu kode INA-CBGs, dengan jenis pelayanan rawat inap. Bagian Ketiga Manfaat Pasal 4 Manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut antara lain: a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit yang meliputi: 1) konsultasi medis, pemeriksaan fisik penyeluruhan kesehatan oleh Dokter Spesialis/Umum; 2) rehabilitasi medik; 3) penunjang diagnostik, laboratorium, radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
6) pelayanan keluarga berencana, termasuk kontap efektif, kontap pascapersalinan/keguguran; 7) pemberian obat mengacu pada formularium; 8) pelayanan darah; dan 9) pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit. b. Rawat Inap Tingkat Lanjut dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit yang meliputi: 1) akomondasi rawat inap pada kelas III; 2) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan pelayanan kesehatan; 3) penunjang diagnostik, patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) operasi sedang, besar dan khusus; 6) pelayanan rehabilitasi medis; 7) perawatan instensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU); 8) pemberian obat-obatan; 9) pelayanan darah; 10)Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BHP); dan 11)persalinan resiko tinggi dan penyulit (Ponek). c. pelayanan yang dibatasi antara lain: 1) kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 atau lebih sama dengan + 0,50 cylidris karena kelainan cylidris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter; 2) alat bantu dengar diberi pergantian sesuai dengan resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efesien sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di kabupaten; 3) alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efesien di kabupaten; dan 4) kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs. d. pelayanan yang tidak dijamin antara lain: 1) pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan; 2) bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; 3) general check up; 4) prothesis gigi tiruan;
5) pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 6) rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; 7) pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas; dan 8) pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. BAB III TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPT PKM DAN JARINGANNYA Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama Pasal 5 Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan di UPT PKM dan jaringannya, yaitu: a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan; b. pelayanan pengobatan umum; c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal; d. penanganan gawat darurat; e. pelayanan gizi kurang/buruk; f. tindakan medis/operasi kecil; g. pelayanan kesehatan ibu dan anak; h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi; i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah; j. pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi; k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya; l. pemberian obat; dan m. rujukan. Pasal 6 Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah di UPT PKM, yang meliputi: a. Puskesmas Perawatan; b. Puskesmas; c. Puskesmas Pembantu; dan d. Pos Kesehatan Gampong (Polindes dan Poskesdes).
Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama Pasal 7 (1) Pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas. (2) Jenis perawatan pada Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penanganan gawat darurat; b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang; c. perawatan persalinan; d. perawatan satu hari (one day care) e. tindakan medis yang diperlukan; f. pemberian obat; g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan h. rujukan. Pasal 8 Tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama hanya dilakukan di Puskesmas Perawatan. Pasal 9 Pendanaan pelayanan kesehatan dipelayanan dasar meliputi pendanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, dana yang diluncurkan terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan. Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Jamkesmas Pasal 10 (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di UPT PKM dibayarkan dengan pola klaim dengan tarif pelayanan sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan. (2) Tarif pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. jasa pelayanan; dan b. operasional UPT PKM dalam meningkatkan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di UPT PKM.
BAB IV JENIS DAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL Bagian Kesatu Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama Pasal 11 Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pascapersalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pasal 12 (1) Pelayanan tingkat pertama diberikan di UPT PKM dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten. (2) Jenis pelayanan Jampersal ditingkat pertama meliputi: a. pemeriksaan kehamilan; b. pertolongan persalinan normal; c. pelayanan nifas, termasuk KB pascapersalinan; d. pelayanan bayi baru lahir; dan e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Bagian Kedua Tarif Pelayanan Jampersal Pasal 13 Pembayaran biaya persalinan Program Jampersal, klaim yang dibayarkan menggunakan “Tarif Paket Jampersal” yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. BAB V TATA LAKSANA PENDANAAN Bagian Kesatu Sumber Dana dan Alokasi Dana Pasal 14 (1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Bagian Kedua Mekanisme Penganggaran Penerimaan Klaim Pelayanan Kesehatan Pasal 15 (1) Target penerimaan dana pelayanan kesehatan atas program Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang alokasi dana luncuran pelayanan Jamkesmas dan Jampersal. (2) Dana hasil klaim atas pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sebagai pendapatan asli daerah berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Bagian Ketiga Mekanisme Penganggaran Belanja Pengeluaran Pasal 16 (1) Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkan pada Pos Belanja Langsung. (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Program Kegiatan tersendiri.
Bagian Keempat Penyaluran Dana Rumah Sakit Pasal 17 Penyaluran dana Rumah Sakit, meliputi: a. dana untuk pelayanan kesehatan, di Rumah Sakit disalurkan langsung dari KPPN ke rekening Rumah Sakit melalui Bank yang peluncurannya dilakukan bertahap; b. penyaluran dana ke Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yang mencantumkan nama Rumah Sakit dan besaran dana luncuran yang diterima; c. perkiraan besar dana luncuran pelayanan kesahatan dilakukan berdasarkan penghitungan atas laporan pertanggungjawaban dana Rumah Sakit;
d. dana Jamkesmas yang disalurkan ke rekening Rumah Sakit sebelum dipertanggungjawabkan dengan mekanisme INA-CBGs belum menjadi pendapatan Rumah Sakit dan tidak dapat dicairkan; e. apabila terjadi kekurangan dana luncuran pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya, dan sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun selanjutnya; f. bunga bank giro yang terdapat pada rekening Rumah Sakit yang bersumber dari dana luncuran harus disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN; g. sebagian dari dana sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan klaim, disetor ke Kas Daerah. Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pencairan Paragraf Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 18 Prosedur Pertanggungjawaban antara lain: a. Rumah Sakit membuat pertanggungjawaban dana luncuran pelayanan kesehatan dengan menggunakan software INA-CBGs yang berlaku sejak 1 Oktober 2010; b. pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi klaim Jamkesmas; c. setelah verifikasi dinyatakan layak oleh Verifikator Independen selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan Verifikator Independen; d. pertanggungjawaban dana Jamkesmas di Rumah Sakit menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; e. Rumah Sakit mengirim secara resmi laporan pertanggung jawaban dalam bentuk hardcopy; f. pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat akan dilakukan telaah dan selanjutnya diberikan umpan balik sebagai upaya pembinaan; g. pelaporan pertanggungjawaban dana disertai hasil kinerja atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi kunjungan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut disertai karakteristik pasien, sepuluh penyakit terbanyak dan sepuluh penyakit dengan biaya termahal; dan h. apabila terjadi selisih antara jumlah yang dipertanggungjawabkan Rumah Sakit dengan hasil telaah Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, maka akan diperhitungkan pada saat pencairan dana berikutnya.
Paragraf Kedua Pencairan Pasal 19 (1) Prosedur pencairan dana klaim dari KPPN ke Rumah Sakit dilakukan setelah ditandatanganinya pertanggungjawaban dana oleh Direktur Rumah Sakit dan Verifikator Independen, maka Rumah Sakit sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan. (2) Hasil klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor ke Kas Daerah dicairkan kepada Rumah Sakit untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan ini melalui mekanisme Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penyetoran dana retribusi tersebut. Paragraf Ketiga Pemanfaatan/Penggunaan Pasal 20 (1) Pemanfaatan atas dana luncuran yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerima/pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sebagai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan administrasi pendukung lainnya. Khusus untuk belanja investasi misalnya untuk rehabilitasi atau pembangunan dan perluasan gedung, harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Rumah Sakit Daerah. (2) Biaya jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit, paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan, jasa medis/jasa pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan.
BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA UPT PKM DAN JARINGANNYA Pasal 21 (1) Prosedur pencairan dana klaim dari KPPN ke Dinas Kesehatan Kabupaten setelah dilakukan verifikasi klaim oleh Tim Verifikasi Klaim Dinas Kesehatan Kabupaten dan setelah ditandatangani berkas klaim oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. (2) Pencairan dana klaim yang telah disetor ke Kas Daerah diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui mekanisme Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan berdasarkan tagihan dari UPT PKM dan jaringannya. (4) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan penyetoran retribusi dimaksud. Pasal 22 (1) UPT PKM membuat POA sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas dan Jampersal. POA tersebut telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum loka karya mini UPT PKM. (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada: a. POA dan klaim dari UPT PKM; dan b. Klaim dari fasilitas kesehatan/Tenaga Kesehatan Swasta yang telah PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. BAB VII PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI UPT PKM Pasal 23 Seluruh biaya klaim terhadap pelayanan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal di UPT PKM merupakan pendapatan asli daerah berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 24 Pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas pada UPT PKM dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS PADA RUMAH SAKIT DAN UPT PKM Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Idi Pasal 25 (1) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a. sebesar 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idi. Dari total dana untuk jasa pelayanan tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: 1) medis 44% (empat puluh empat persen); 2) para medis 36% (tiga puluh enam persen); dan 3) nonmedis 20% (dua puluh persen). b. sebesar 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional digunakan untuk: 1) biaya obat-obatan 15% (lima belas persen); 2) bahan habis pakai 8% (delapan persen); 3) alat tulis kantor 6% (enam persen); 4) pendidikan dan pelatihan 4% (empat persen); 5) operasional 10% (sepuluh persen); 6) pemeliharaan Rumah Sakit 3% (tiga persen); 7) pengadaan darah 1% (satu persen); dan 8) sebesar 9% (sembilan persen) untuk kebutuhan lainnya Pemerintah Kabupaten. (2) Dalam hal penggunaan dana masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, terdapat sisa lebih berdasarkan persentasenya dapat dipergunakan diantara kegiatan dimaksud secara subsidi silang. Bagian Kedua Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Pasal 26 (1) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a. sebesar 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. Dari total
dana untuk jasa pelayanan tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: 1) medis 44% (empat puluh empat persen); 2) para medis 36% (tiga puluh enam persen); dan 3) nonmedis 20% (dua puluh persen). b. sebesar 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional digunakan untuk: 1) biaya obat-obatan 15% (lima belas persen); 2) bahan habis pakai 8% (delapan persen); 3) alat tulis kantor 6% (enam persen); 4) pendidikan dan pelatihan 4% (empat persen); 5) operasional 10% (sepuluh persen); 6) pemeliharaan Rumah Sakit 3% (tiga persen); 7) pengadaan darah 1% (satu persen); dan 8) sebesar 9% (sembilan persen) untuk kebutuhan lainnya Pemerintah Kabupaten. (2) Dalam hal penggunaan dana masing-masing kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, terdapat sisa lebih berdasarkan persentasenya dapat dipergunakan diantara kegiatan dimaksud secara subsidi silang. Bagian Ketiga UPT PKM Pasal 27 Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Dari total dana tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: 1) Kepala Puskesmas, Dokter Umum dan Dokter Gigi 35% (tiga puluh lima persen); dan 2) seluruh staf Puskesmas dan jaringannya termasuk tenaga administrasi 65% (enam puluh lima persen). b. sebesar 21% (dua puluh satu persen) digunakan untuk operasional dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. c. sebesar 4% (empat persen) dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya Pemerintah Kabupaten. BAB IX PENGAWASAN Pasal 28 Mekanisme pertanggungjawaban dana hasil klaim pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 (1) Penggunaan dana klaim atas pelayanan Jamkesmas dan Jampersal untuk Rumah Sakit berdasarkan pengklaiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 30 (1) Khusus penyetoran penerimaan klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terlambat disahkan, pencairan dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal dapat dilakukan melalui SPM UP dan SPM TU. Pasal 31 Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah atas pelayanan kesehatan untuk program Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 8 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 8 serta Pasal 27 huruf c. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Ketentuan selain yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012. Pasal 33 Petunjuk pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Serta Program Jamkesmas dan Jampersal Pada Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 25 4
Mei Rajab
2012 M 1433 H
Pj.BUPATI ACEH TIMUR, ttd NASRULLAH MUHAMMAD Diundangkan di Idi pada tanggal 4 Juni 14 Rajab
2012 M 1433 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 19720909 200212 1 009
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK SERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR I. UMUM Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan profesional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
Pasal 10 Ayat (1) Untuk tarif pelayanan Jampersal berdasarkan pada Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan tarif Jamkesmas maupun Jampersal pada Rumah Sakit klaim berdasarkan INA-CBGs. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 1
